Scroll untuk baca artikel
#
Example 728x250 Selamat Ulang Tahun Kabupaten Deli Serdang yang Ke-79
BeritaSorotanTapanuli Selatan

Ketua DPC PBB : Bupati Tapsel Diminta Tidak Sewenang Wenang Pada Wabup

441
×

Ketua DPC PBB : Bupati Tapsel Diminta Tidak Sewenang Wenang Pada Wabup

Sebarkan artikel ini

Tapsel, mediatribunsumut.com

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kab Tapanuli Selatan ( DPC PBB Kab Tapsel  ) Muhammad Hadi Susandra Lubis meminta kepada Bupati Tapsel Dolly Pasaribu tidak sewenang wenang kepada Wakil Bupati ( wabup)  Tapsel Rasyid Assaf Dongoran.

Example 728x250 Selamat Ulang Tahun Kabupaten Deli Serdang yang Ke-79

Persoalannya adalah pemberian kewenangan tidak utuh atau setengah hati seperti yang tersurat,  dalam hal ini penanganan kemiskinan di kab Tapsel, tegas Hadi.

Kita tau bahwa Ketua Tim penanganan kemiskinan itu tidak bisa bergerak sendiri sendiri tetapi bekerja secara Tim, di dalam Tim tersebut ada Dinas Sosial, Bappeda termasuk Sekda kab,  ujar Hadi.

Maksudnya untuk penanganan kemiskinan di Tapsel Tim telah dibentuk untuk bekerja dan bergerak bersama, termasuk melaksanakan koordinasi dengan Ketua Tim penganan kemiskinan yakni Wakil Bupati Tapsel,  sebut Hadi.

Celakanya Dinas teknis dimaksud dikabarkan sampai saat ini ( 14/11 ) sama sekali tidak pernah melaksanakan koordinasi dengan Ketua Tim atau Wakil Bupati tanpa alasan, pada hal sudah dua kali paripurna di DPRD, sebut Hadi.

Bukankah sekelas eselon II di tingkat kab Tapsel sedianya dapat bekerja sesuai yang diamanahkan sebab  menyangkut visi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Tapsel yang maju berbasis SDM pembangunan yang unggul, sehat, cerdas, sejahtera serta SDA yang produktif dan lestari,  ungkap Ketua PBB Tapsel.

Persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, tetapi pemerintah dengan segala kuasa dan kewengannya sedianya jangan menjadikan kemiskinan objek untuk kepentingan tertentu,  sebut Hadi.

Bukankah angka kemiskinan naik atau turun menunjukkan kinerja pemda, sejauh mana keseriusannya menganggarkan kegiatan dan program untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu, kata Hadi.

Sebaliknya jika Bupati Dolly paham bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan tidak semata ditangannya sudah sepatutnya Tim penanganan kemiskinan sejak diterbitkan SK nya mendorong Wakil Bupati berkolaborasi dengan Dinas teknis, kalaulah Bupati hendak mengantarkan masyarakat Tapsel seperti visi mereka, tandas Hadi.

Yang pasti pemerintah harus hadir ditengah tengah keterpurukan masyarakat karena masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan hak itu dijamin konstitusional, terangnya.  ( SL  ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *