Medan, mediatribunsumut.com
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) Sumut, Plt Kadis PUPR Tapanuli Selatan ( Tapsel ) diminta ” muntahkan fee proyek “
Soal fee proyek yang santer dikalangan penyedia barang / jasa di Dinas PUPR Tapsel menyita perhatian AMPUH Sumut, karena akan berdampak pada kualitas proyek.
Demikian ditegaskan Ketua AMPUH Sumut Suprianto kepada awak media ini di Medan pada ( 07/08 ) malam ini.
Sesungguhnya korupsi kolusi dan nepotisme itu kerab terjadi pada proses serta ditahapan pengadaan barang /jasa, ujarnya.
Bukan pada saat pelaksanaan atau pengerjaan proyek, jadi sudah tidak heran bila proyek sudah rusak di usia singkatan, terang Suprianto.
Untuk itu diminta kepada Plt Kadis PUPR Tapsel memberikan penjelasan terkait hal tersebut, ungkapnya.
Ini sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maksudnya ini menyangkut kinerja Plt Kadis PUPR Tapsel, katanya.
Penjelasan Kadis PUPR menjadi penentu terkait kinerja selaku pejabat publik, tegasnya.
Artinya ini tidak dapat dianggap angin lalu, karena permainan dalam tahapan akan menjadi ruhnya suatu paket pekerjaan, tutupnya. ( Tim )
