Jakarta, mediatribunsumut.com
Ketua Barisan Pemuda indonesia ( BPI ) Pusat mendesak aparat penegak hukum ( APH ) memeriksa Lima ( 5 ) komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Sekretaris KPU Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).
Pemeriksaan tersebut terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran di KPU Tapsel.
Demikian ditegaskan Ketua BPI Pusat Zul Efendi Gultom kepada awak media ini pada ( 21/08 ) melalui whatsApp.
Persoalan korupsi adalah persoalan yang sangat genting dan urgen, inilah yang menjadi kepentingan BPI mendesak APH untuk memeriksa Lima komisioner KPU Tapsel beserta Sekretaris KPU selaku kuasa pengguna anggaran ( KPA ), ujarnya.
Bongkar dugaan kasus korupsi yang bersarang di KPU Tapsel tanpa tebang pilih, ungkapnya.
KPU selaku lembaga negara mempunyai tugas sebagaimana amanah UU No 7 tahun 2017 pasal 12 yakni merencanakan program dan anggaran serta jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN juga menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, terangnya.
Artinya semua dalam menjalankan roda kegiatan tidak terlepas dari anggaran yang telah ditetapkan untuk KPU Tapsel, sebutnya.
Apa pun yang dilaksanakan komisioner KPU dan Sekretaris adalah produk hukum yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum, tegasnya.
Ini menyangkut penggunaan keuangan negara, tidak patut ada yang ditutup tutupi.
Untuk itu BPI mendorong APH untuk tidak ragu memeriksa komisioner KPU dan Sekretaris KPU Tapsel, pintanya.
( Tim )
