Madina, mediatribunsumut.com
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Mandailing Natal ( AMPUH Madina ), sebaiknya Bupati Madina mundur saja.
Tidak sedikit masyarakat Madina berada dipusaran penderitaan dimasa kepemimpinan Bupati Madina Sukhairi Nasution.
Hal tersebut terjadi karena disinyalir Bupati Madina menabrak perundangan undangan dan peraturan yang berlaku.
Demikian dikatakan aktivis AMPUH Madina M Idris Batubara kepada awak media ini pada ( 31/03 ).
Sejumlah persoalan dimaksud diantaranya PT SMGP terus menuai masalah, belakangan PNNB desa Sibanggor Julu menyurati Bupati agar penggunaan dana bonus produksi PT SMGP transparan, ujar Idris.
Masih segar dalam ingatan masyarakat desa Sibanggor telah berulang kali keracunan, namun PT SMGP tetap beroperasi tanpa penjelasan, sebut Idris.
Lalu pertambangan emas tanpa ijin ( PETI ) yang memporak porandakan bantaran sungai Batang Natal, tegasnya.
Lalu kasus PPPK yang mengantarkan lima orang perjabat di lingkungan dinas Pendidikan dan Kepala BKD Madina meringkuk dibalik terali besi, ungkapnya.
Belum berhenti sampai disitu, kasus pengangkatan Kades Tabuyung, hasilnya sudah inkracht namun putusan PTUN Medan belum juga dilaksanakan, beber Idris.
Termasuk persoalan dugaan korupsi BOK Kapus Singkuang serta indikasi belanja makan, minum dan perjalanan dinas di sekretariat DPRD Madina, tendas Idris.
Demi kemaslahatan masyarakat Madina sebaiknya Sukhairi Nasution mengundurkan diri jadi Bupati Madina, tegas Idris.
Maksudnya Bupati Madina punya rasa malu terang terangan mempertontonkan melanggar hukum atau jangan sebaliknya merasa jago dan hebat mampu menciptakan kesusahan masyarakatnya sendiri, miris, tutup Idris.
( Tim ).
