Padangsidimpuan, mediatribunsumut.com
Diduga Lembaga Perwakilan Rakyat” tersandera” gegara ulah Ketua DPRD kota Padangsidimpuan.
Itu terungkap sewaktu Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) mempertanyakannya dalam aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Padangsidimpuan pada ( 29/07 ) tentang surat Ketua DPRD Padangsidimpuan yang ditujukan ke KejatiSu yang belakangan beredar kabar bahwa surat tersebut adalah palsu.
Selamat Ulang Tahun Kabupaten Deli Serdang yang Ke-79Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Siwan Siswanto didampingi Wakil Ketua DPRD Rusidi Nasution, Wakil ketua DPRD Erwin Nasution, Irpan anggota DPRD, Sekwan Bahri Pulungan, S. Sos di ruang kerja Sekwan,dengan tegas saya tidak bisa menjawabnya.
Terkait mobil Dinas Wakil Ketua DPRD yang mengalami kecelakaan di tahun 2023 dan track record Pj Wali Kota Padangsidimpuan Timur Tumanggor saat menjabat Sekda di Kab Deli Serdang, kembali Siwan Siswanto mengatakan tidak bisa menjawabnya.
Menyikapi hal tersebut aktivis AMPUH M Hadi Susandra Lubis kepada mediatribunsumut.com perihatin karena lembaga perwakilan rakyat yang terhormat ” dinodai” Ketua DPRD kota Padangsidimpuan karena ketidakmampuannya.
Atau sebaliknya ” menggadaikan” lembaga perwakilan rakyat demi rupiah, inilah yang kita tidak habis pikir, ujar Hadi.
Bukankah sedianya Ketua DPRD kota Padangsidimpuan bisa meminta bantuan hukum kepada Kapolres, Kajari karena menyangkut kehormatan lembaga perwakilan rakyat, tegas Hadi.
Dalam pertemuan resmi pada rapat paripurna, kita tau Ketua DPRD memanggil Kapolres, Kajari adalah saudara, lalu mengapa Ketua DPRD tidak meminta bantuan hukum demi penyelamatan lembaga perwakilan rakyat, tandas Hadi.
Miris dan menyedihkan, ditambah lagi soal mobil dinas Wakil Ketua DPRD yang mengalami kecelakaan, hingga kini belum diketahui status hukumnya, ungkapnya.
Lalu ditanya tentang track record Pj Wali Kota Padangsidimpuan Timur Tumanggor semasa menjabat Sekda di Kab Deli Serdang yang kabarnya terlibat korupsi, malah Ketua DPRD mengatakan baru tau informasinya saat ini, beber Hadi menirukan omongan Ketua DPRD.
Jadi kesimpulan kita sementara, pengawasan Ketua DPRD mandul, maka pantas begini kondisi pemko Padangsidimpuan, ujarnya.
Dalam waktu dekat AMPUH akan menyurati lembaga Tinggi Negara di Jakarta, tutupnya.
( Red ).
