Jakarta, mediatribunsumut.com
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) akan unjuk rasa ( unras ) di Mabes Polri dalam waktu dekat untuk memberikan dukungan kepada Kapolri terkait penegakan hukum di Polda Sumut dan Polres Padangsidimpuan.
Dua kasus yang telah dilaporkan AMPUH ke Polres Padangsidimpuan, Polda Sumut dan Mabes Polri dibutuhkan pengawalan sebab kasus ini di tingkat Polres dan Polda terindikasi bertele – tele.
Demikian ditegaskan Ketua Umum ( Ketum ) AMPUH M Hadi Susandra Lubis kepada MediaTribunSumut.com melalui WhatsApp pada ( 07/09 ).
Perlu kami sajikan informasi ini kepada publik, bahwa Kapolres Padangsidimpuan mengeluarkan SKCK kepada Baktiar Simanjuntak sebagai salah satu persyaratan untuk dilantik menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan, pada hal Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara adalah masuk daftar buruan polisi atau daftar pencarian orang ( DPO ) selaku bandar judi, ujar Hadi.
Lalu sang DPO datang ke gedung DPRD Kota Padangsidimpuan untuk dilantik, pada saat itu Polres Padangsidimpuan tidak menangkap yang bersangkutan, bahkan seperti mengawalinya, inikan celaka, tukasnya.
Kedua kasus itu telah dilaporkan masing masing ke Divpropam dan Bareskrim Mabes Polri, ungkapnya.
Untuk itu, AMPUH men-support Kapolri agar penegakan hukum di Polres Padangsidimpuan dan Polda Sumut tidak lumpuh, setidaknya ini menjadi tamparan keras buat Kapolri, artinya jangan sampai merusak citra polri, bayangkan DPO di depan mata tidak ditangkap, ada apa, maka diminta kepada Kapolri tegakkan hukum, tutup Hadi.
( Red ).
