Tapsel,
mediatribunsumut.com
Disinyalir Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S ) melakukan pungutan liar ( pungli ) bantuan operasional sekolah ( BOS ) Ta 2025 se – Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) terstruktur.
Indikasi itu terkuak sesuai penjelasan sejumlah kepala sekolah yang diminta penjelasan terkait dugaan pungli dana BOS Ta 2025, yang kabarnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan kepala sekolah dan pihak sekolah.
Katanya dana BOS dipungli K3S untuk pengamanan ke Polda Sumut, jadi setiap sekolah dipungut berdasarkan jumlah siswa yang dibanderol Rp 32.000 per siswa per tahun dikalikan dengan jumlah siswa yang ada di masing-masing sekolah.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 18/01 ) melalui WhatsApp.
Dana BOS yang semestinya untuk operasional sekolah, kini poin penggunaannya secara ilegal ditambah K3S atau pihak yang berkepentingan, tegas Tohong.
Keberanian K3S patut diberi jempol, karena diduga Ketua K3S sudah kehilangan integritas, untuk itu diminta kepada Kadis Pendidikan Tapsel segera mengevaluasi kinerja Ketua K3S, tegasnya.
Sebab Ketua K3S adalah menjabat kepala sekolah, jadi dikhawatirkan bila yang bersangkutan dipertahankan menduduki jabatan yang diamanahkan akan membawa citra buruk, lantaran seorang pendidik telah buyar integritas nya, sebutnya.
Dikhawatirkan anak didiknya, mengikuti jejak, seperti pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kalau sempat ini, kan celaka, moral menjadi taruhan, kalau moral anak didik rusak, apa jadinya, diminta kepada Inspektorat Tapsel segera memanggil dan memeriksa Ketua K3S SDH, tutupnya.
( Tim ).
