Paluta,
mediatribunsumut.com
Soal pengadaan pupuk NPK yang bersumber dari dana desa ( DD ) Ta 2025, diduga Camat Hulu Sihapas Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) tega korban ” A ” demi rupiah.
” A ” pegawai kantor Camat Hulu Sihapas yang terdekat dengan Camat Hulu Sihapas, kepadanyalah Kades se – kecamatan Hulu Sihapas menyerahkan uang pupuk NPK Rp 15 juta per desa.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 22/02 ).
Indikasi korupsi DD dengan modus pengadaan pupuk terungkap setelah Kades Simaninggir dan Kades Parmeraan buka suara saat dikonfirmasi Tim LSM PAKAR pada 21 Juli 2025, tegas Tohong.
Pupuk NPK yang tidak dibutuhkan petani terpaksa dananya dianggarkan untuk menebus 12 sak dengan harga Rp 15 juta atau setara Rp 1.250.000/sak, ungkap Tohong menirukan bahasa para Kades.
Jadi pengadaannya Camat makanya uang tersebut diserahkan kepada ” A ” orang terdekat Camat, sebut para Kades menggerutu karena kebingungan membuat laporan pertanggung jawaban, terang Tohong.
Terkait hal tersebut pada Juli 2025 telah dikonfirmasi Camat Hulu Sihapas, namun sang Camat mengatakan tidak bisa menjelaskan melalui telpon, harus bertemu langsung, tegas Tohong.
Tim telah mendatangi kantor Camat Hulu Sihapas, namun Camat tidak ada di kantor, saat dihubungi via telepon Camat tidak merespon, jadi Camat sepertinya menghindar, ungkap Tohong.
Camat selaku pejabat publik diminta berkenan memberikan penjelasan sebab harga pupuk NPK sesuai merk atau jenis yang diberikan kepada desa disinyalir Rp 200 ribu/ sak, jadi diduga digelembungkan harganya, tandas Tohong.
( Tim ).
