Tapsel,
mediatribunsumut.com
Kebijakan Bupati Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan Dana Desa ( DD ) dengan cara chas manajemen system ( CMS ) ” menguras ” honor aparat desa di sejumlah kecamatan ( Kec ).
Kegelisahan aparat desa sehubungan diberlakukannya kebijakan Bupati Tapsel dengan sistem digital atau nontunai dalam pengelolaan ADD dan DD berdasar, karena layanan Bank Sumut tidak sampai ke kecamatan tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com membeberkan kekecewaan aparat desa.
Diantaranya Kec Aek Bilah, Kec Saipar Dolok Hole dan Kec Arse, aparat desa terpaksa menambah biaya pengeluaran untuk mengambil gaji atau honor, ujur Tohong menirukan bahasa mereka.
Bayangkan dari desa terpencil di Kec Aek Bilah aparat desa harus menuju ibu kota kecamatan lain hanya untuk mencairkan honor dengan jarak tempuh pergi dan pulang sekira enam jam, harus merogoh kocek hampir Rp 100 ribu, sebutnya.
Pada hal selama ini, dengan sistem tunai, maka kami menerima honor secara utuh dan tidak butuh waktu berjam-jam, ungkapnya.
Baru saja diberlakukan kebijakan, kami harus menyiapkan uang Rp 50.000 untuk membuka rekening, belum lagi nanti biaya admin Bank setiap bulan, jadi kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kami yang berada di pedalaman, sebaliknya merugikan kami,rugi materi dan waktu, tandasnya.
Lain halnya aparat desa yang dekat dengan Bank Sumut, cukup bawa ATM uang langsung bisa di cairkan tanpa mengeluarkan biaya tambahan, maksudnya selain biaya admin, tegasnya.
Jadi diminta kepada Bupati Tapsel, mengevaluasi kebijakannya, harapan mereka, kebijakan itu berpihak kepada aparat desa, tutup Tohong menjelaskan keluhan aparat desa yang terpencil.
( Tim ).
