Medan, mediatribunsumut.com
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) Sumut meminta Polda Sumut buka status Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution usai diperiksa dalam kasus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak ( PPPK ).
Sampai saat ini tidak hanya AMPUH yang menanti tetapi masyarakat Madina khususnya guru menanti, setelah Bupati Madina diperiksa, hasilnya apa.
Demikian dikatakan Ketua DPW AMPUH Sumut Salmi kepada awak media ini saat dimintai tanggapannya di Medan pada ( 07/03 ).
Kasus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak ( PPPK ) Kab Mandailing Natal ( Madina ) telah diproses di Polda Sumut, yang masih ditunggu tunggu publik apakah Bupati Madina ikut dipusaran itu, ujar Salmi.
Karena belum ada penjelasan resmi dari Polda Sumut, apakah ada indikasi keterlibatan Bupati Madina, benarkah terjadinya suap atau korupsi tidak melibatkan orang nomo satu di pemkab Madina, ungkapnya.
Maksudnya murnikah kasus suap PPPK Madina tidak terlibat Bupati, karena saat keputusan diambil Kadis Pendidikan pasti mengetahui resikonya, sebut Salmi.
Sekali lagi diminta kepada Polda Sumut, terbuka saja jangan ada yang ditutup tutupi.
Mungkin masih segar dalam ingatan kita, ada kebijakan yang dikeluarkan Bupati Madina kala itu, tentu Polda Sumut diyakini akan menelusuri asal muasal lahirnya kebijakan dan tujuannya pasti ada,kata Salmi.
( Tim )
