Kategori: Ekonomi

  • Optik Regar Buka Cabang ke-5 di Padangsidimpuan, Hadirkan Layanan Mata Berbasis Profesionalisme dan Keberkahan

    Optik Regar Buka Cabang ke-5 di Padangsidimpuan, Hadirkan Layanan Mata Berbasis Profesionalisme dan Keberkahan

    PADANGSIDIMPUAN, TribunSumut – Jaringan bisnis optik lokal, Optik Regar, resmi mengekspansi layanannya dengan membuka cabang kelima di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Peresmian gerai yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman No. 11 ini dilakukan pada Selasa (30/12/2025).

    Acara Grand Opening tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kota Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. Dalam prosesi tersebut, Kapolres didaulat melakukan pemotongan pita sebagai simbol resmi dimulainya operasional Optik Regar W.R. Supratman.

    Founder Optik Regar, H. Rachmat Siregar, menyampaikan bahwa pembukaan cabang terbaru ini bukan sekadar untuk mengejar keuntungan materiil, melainkan didasari visi sosial dan spiritual.

    “Niat utama kami membangun usaha ini bukan sekadar untuk mencari keuntungan duniawi semata. Kami berikhtiar agar usaha ini menjadi ladang ibadah, membawa keberkahan, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujar Rachmat dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, prinsip kejujuran, transparansi, dan nilai-nilai syariah menjadi pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

    Sementara itu, Co-Founder Optik Regar, dr. Okkis Razuansyah Siregar, A.Md.RO., menjelaskan bahwa gerai kelima ini dirancang sebagai pusat layanan mata yang modern. Toko ini dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan mata canggih untuk menjamin akurasi hasil bagi setiap pelanggan.

    “Kami menghadirkan teknologi lensa terbaru serta koleksi bingkai kacamata yang mengikuti tren masa kini. Selain itu, tenaga ahli kami siap memberikan konsultasi pilihan lensa terbaik sesuai kebutuhan pelanggan,” kata dr. Okkis.

    Sebagai bentuk apresiasi pada masa pembukaan, Optik Regar menawarkan promo khusus berupa diskon 25 persen ditambah 5 persen bagi para pengunjung.

    Peresmian ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) Muhammad Darwis, M.Pd., serta Ketua MUI Kota Padangsidimpuan Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag.

    Hadir pula Imam Besar Masjid Raya Al-Abror H. Asrul Anwar Dalimunthe, S.Pd.I., dan K.H. Amsir Saleh Siregar. Kehadiran para tokoh ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap peran Optik Regar dalam memajukan ekonomi dan akses kesehatan di wilayah Tapanuli Selatan.

    Hingga saat ini, Optik Regar telah memiliki lima jaringan cabang yang tersebar di beberapa lokasi strategis, yaitu:

    1. Padangsidimpuan – Thamrin (Mitra BPJS Kesehatan)

    2. Padangsidimpuan – W.R. Supratman (Cabang terbaru)

    3. Medan – Jalan Setia Budi

    4. Kotapinang – Labuhanbatu Selatan (Mitra BPJS Kesehatan)

    5. Bagan Batu – Riau

    Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mata profesional, Optik Regar W.R. Supratman kini telah melayani pelanggan secara penuh dengan motto “Pilihan Cerdas Kacamata Anda”.

  • Honor BA & PMO Sumut Tertahan: Proses Administrasi Disorot, Gubernur Diminta Turun Tangan

    Honor BA & PMO Sumut Tertahan: Proses Administrasi Disorot, Gubernur Diminta Turun Tangan

    Medan – Suhu politik birokrasi di Sumatera Utara memanas. Para Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO) Sumut turun ke jalan dan menggeruduk Kantor Gubernur Sumut, Kamis (20/11). Mereka menuntut kejelasan atas honor bulan Oktober yang tak kunjung cair—bahkan hingga hari ini masih menggantung tanpa titik terang.

    Aksi ini digawangi oleh BA bersama Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumut sebagai bentuk kekecewaan akut terhadap lambannya pemerintah daerah menyelesaikan urusan yang menyangkut hak pegawai.

    Shandy Osleng, Korlap aksi sekaligus BA Deli Serdang, mengecam keras situasi ini. Ia mengingatkan bahwa gubernur selaku Ketua Satgas KDKMP di tingkat provinsi tak boleh hanya diam menonton nasib ratusan pegawai yang digantung tanpa kepastian.

    “Kami ke sini menuntut hak yang seharusnya sudah kami terima! Jangan ada pembiaran. Gubernur harus turun tangan dan menyelesaikan kemacetan ini,” tegas Shandy di tengah aksi.

    Rasyid Siddiq, BA Serdang Bedagai, menilai persoalan ini bukan sekadar keterlambatan teknis, tetapi cermin buruknya kinerja administrasi di tingkat provinsi.

    “Keterlambatan ini terjadi karena administrasi yang lamban dan tidak profesional. Kami meminta gubernur segera menindak tegas dan mempercepat prosesnya,” ujarnya.

    Surat KPPN Bocor – Alasan Penolakan Terkuak

    Dalam rapat Zoom 18 November 2025, Dinas Koperasi dan UKM Sumut sempat menuding masalah rekening dormant dan kendala teknis lain sebagai penyebab keterlambatan.

    Namun, fakta terbaru membuat situasi semakin panas. Surat resmi dari KPPN Medan II tanggal 18 November 2025 membongkar akar masalah sebenarnya.

    Dalam surat itu, KPPN menegaskan bahwa pembayaran honor BA dan PMO tidak bisa diproses karena satuan biaya honor tidak ada dalam Standar Biaya Masukan (SBM) dan belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024.

    Dengan kata lain, SPM yang diajukan Satker Dinas Koperasi dan UKM Sumut otomatis mental sebelum masuk proses pencairan, karena tak memiliki dasar tarif yang sah dari Kemenkeu.

    Sementara itu, beberapa provinsi lain sudah lebih dulu cair diduga karena mereka lebih cekatan menyelesaikan administrasi dan memperoleh persetujuan tarif lebih awal.

    BA dan PMO Berang – Siap Lanjut Aksi Lebih Besar

    Meski masalah teknis sudah terungkap, para BA menilai pemerintah provinsi masih bekerja lamban, tidak responsif, dan terkesan abai terhadap nasib ratusan pegawai yang haknya ditahan aturan.

    Para peserta aksi menegaskan bahwa ini bukan akhir perjuangan.

    “Jika pemprov tidak gerak cepat, kami siap melakukan aksi yang lebih besar. Jangan salahkan kalau kami turun kembali dengan kekuatan penuh,” tutup Shandy lantang.

    Kini bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemauan politik dan kecepatan eksekusi akan menentukan: apakah hak ratusan BA dan PMO segera cair—atau tetap mandek tanpa kejelasan.

  • Kegiatan Di Bid UKM Ta 2024 Dinas Koperasi UKM Deli Serdang Tidak Maksimal 

    Kegiatan Di Bid UKM Ta 2024 Dinas Koperasi UKM Deli Serdang Tidak Maksimal 

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Sejumlah kegiatan di Bidang Usaha Kecil Menengah ( Bid UKM ) Ta 2024 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Koperasi UKM ) Deli Serdang tidak maksimal.

    Penyebabnya kondisi keuangan negara,yakni kegiatan tersebut bukan dikerjakan akan tetap hampir setengah dari pagu anggaran di self blocking.

    Demikian dikatakan Kadis Koperasi dan UKM Deli Serdang melalui Kabid UKM Gom gom kepada mediatribunsumut.com pada ( 08/01 ) di ruang kerjanya.

    Kabid membenarkan semua pagu anggaran, akan tetapi semuanya tidak terealisasi 100%, kendalanya self blocking, jadi kami tidak bisa berbuat banyak, sebutnya.

    Pada hal kegiatan pemberdayaan usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan lainnya dinilai sangatlah penting, ujarnya.

    Di Ta 2025 ini diharapkan kegiatan di Bidang UKM dapat dimaksimalkan sehingga UMKM lebih menggeliat lagi.

    Memang, untuk pembinaan usaha mikro tidak hanya di Dinas ini, beberapa Dinas seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindag memiliki program pembinaan, jadi Dinas Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan dinas terkait, tutupnya.

    ( Tim  )

  • Dua Proyek Pemerintah Picu Penderitaan Masyarakat Desa Selamat Kab Deli Serdang 

    Dua Proyek Pemerintah Picu Penderitaan Masyarakat Desa Selamat Kab Deli Serdang 

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Dua proyek pemerintah memicu bertambahnya penderitaan masyarakat desa Selamat Kec Biru Biru Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

    Lebih kurang satu tahun aktifitas proyek galian C berjalan, warga desa Biru Biru dihadiahi debu tebal, tidak ada yang perduli kesusahan masyarakat.

    Makin hari kepulan debu bertambah tebal pasca proyek peningkatan jalan Ta 2024 milik Dinas SDABMBK Deli Serdang yang belum selesai dikerjakan.

    Warga pun berupaya menggugah hati pengelola tambang galian C, sejumlah spanduk bertuliskan ” selamat datang di kampung berdebu, gak berbahaya tak, selamat datang di desa wisata debu, debu ini siksa ku” sebagai bentuk protes tidak digubris.

    Ternyata tak membuat pengelolaan galian C bergeming, rumah makan dan pedagang banyak yang menutup usahanya lantaran tidak tanah debu.

    Akhirnya puluhan perwakilan warga protes dan menyampaikan kepada Kades, BPD.

    Hari ini  ( 09/08 ) puluhan perwakilan warga desa Selamat melakukan pertemuan dengan Kades desa Selamat, BPD dan Kapolsek Biru Biru di kantor desa.

    Keluhan warga diakomodir, melalui Kapolsek akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan agar bersedia menyiram jalan pemicu debu.

    Jadi galian C ini untuk kepentingan di sport center, keluhan warga desa Selamat akan dikomunikasikan Kapolsek dengan pihak perusahaan, tutur warga yang ikut dalam rapat tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut warga menyampaikan kondisi ekonomi warga, rumah makan dan pedagang kain sudah tiga bulan tutup gara gara tidak tahan debu.

    Kerugian terbesar diderita pedagang makanan atau rumah makan, karena tidak memungkinkan membuka rumah makan sepanjang debu mengepul, pembeli tidak ada yang datang, tutupnya.

       ( AM )

  • Dari 22 Kec Di Deli Serdang, Kec Bangun Purba Tertinggi Capai Target PBB 

    Dari 22 Kec Di Deli Serdang, Kec Bangun Purba Tertinggi Capai Target PBB 

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Dari 22 Kec di Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut  ), Kec Bangun Purba tertinggi capaian target pajak bumi bangunan ( PBB ) hingga Juni 2024.

    Kec Bangun Purba yang terdiri dari 24 desa hingga Juni 2024 berhasil mencapai 19 % diperhitungkan menyentuh angka Rp 225 juta.

    Demikian dikatakan Camat Bangun Purba Gontar Syahputra Panjaitan S.STP,MM  kepada mediatribunsumut.com pada ( 12/06 ) di ruang kerjanya.

    Awalnya sampai Mei 2024 di Kecamatan Bangun Purba hanya memperoleh satu persen saja, namun setelah dilakukan beberapa kali rapat dengan PJ. Bupati Deli Serdang, semua perangkat desa hingga tingkat dusun bersemangat untuk mengejar target sebagaimana diharapkan, beber Camat.

    Kerja keras dan usaha tidak sia sia, akhirnya membuahkan hasil memperoleh hingga 19 persen, tentu  berkat kerja keras semua perangkat desa dan tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, ungkapnya.

    Pencapaian yang sangat baik dan sebagai salah satu bukti masyarakat taat  membayar PBB maupun pajak lainnya, sebab, layanan terkait pajak disini sudah cepat,mudah dan tepat, sebutnya.

    Pembayaran pajak tidak hanya di Bank Sumut, tapi sudah bisa dibayarkan melalui toko online dan bisa langsung dari telepon seluler, kemudahan sudah diberikan kepada masyarakat.

    Bahwa pajak ini digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, tentu dengan harapan dukungan dan kepatuhan membayar pajak.

    Terima kasih kepada semua pihak khususnya perangkat desa yang telah bekerja keras sehingga capaian PBB meningkat drastis di Kecamatan Bagun Purba, tutup Gontar Panjaitan.

    ( Saring )

  • Gegara Serakah, 3 Sekolah Tinggi Yaspetia Medan Terancam Tak Bisa Dikembangkan 

    Gegara Serakah, 3 Sekolah Tinggi Yaspetia Medan Terancam Tak Bisa Dikembangkan 

    Medan, mediatribunsumut.com

    Gegara keserakahan pihak pengelola, Tiga ( 3 ) sekolah tinggi dibawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Alhikmah (Yaspetia) Medan terancam tak bisa dikembangkan.

    Pasalnya akte pendirian sekolah tinggi tersebut terjadi dua versi pasca pihak Yayasan mengeluarkan MH dan ZS dari jabatannya.

    Begini kejadiannya

    Bahwa berdasarkan Subdit Kelembagaan dan Kerjasama DIKTIS Direktorat Jenderal Dendidikan Islam Kementerian Agama RI memastikan jika badan hukum tiga Sekolah Tinggi di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Alhikmah (YASPETIA) Medan

    dikembalikan kepada akte pendirian 1983, akte perubahan 1995 dan Akte Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh rapat pendiri pada tahun 2007 maka proses pengembangan sekolah tinggi akan ditindaklanjuti, ujar Dr Masdar Limbong, M. Pd kepada mediatribunsumut.com pada ( 21/04 ).

    Termasuk perubahan alih status STAI Alhikmah Medan menjadi Institut Agama Islam Alhikmah Medan dan alih status STIT Alhikmah Tebing Tinggi menjadi STAI Alhikmah Tebing Tinggi akan cepat diproses, karena kedua sekolah tinggi ini sudah pernah mengajukan borang alih status, sebutnya.

    Namun terganjal karena badan hukumnya bermasalah, sehingga tidak diproses.

    Bahkan STIT Alhikmah Tebing Tinggi sudah pernah keluar akreditasi minimum dua prodi baru yang mereka usulkan yaitu Prodi Ekonomi Islam dan Hukum Keluarga Islam.

    Lagi lagi ijin alih status terbentur lantaran badan hukum bermasalah, akibatnya ke dua prodi tersebut tidak diterbitkan ijinnya.

    Jika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) mengelola prodi diluar Tarbiyah sudah pasti melanggar aturan dan tidak sesuai nomenklatur, tegasnya.

    Ini sejalan dengan verifikasi bidang hukum Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

    bahwa yang bisa dijadikan sebagai badan hukum semua sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Alhikmah Medan

    adalah akte pendirian 1983, akte perubahan 1995 dan Akte Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh rapat pendiri pada tahun 2007, dan SK Kemenkumham yang berasal dari akte 2007, ungkapnya.

    Tertulis dalam akte tersebut para pendiri yayasan telah mengeluarkan MH dan ZS dari jabatannya sebagai ketua dan sekretaris yayasan.

    Belakangan informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini Tiga Sekolah Tinggi ini sudah dicampuri orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan YASPETIA Medan.

    Yakni anak MH yang bertugas dan berdomisili di Jakarta serta menantunya yang sudah menjadi wakil ketua II di STAI Alhikmah Medan

    dengan menggantikan orang yang sudah lama berjasa,  mengabdi puluhan tahun di STAI Alhikmah Medan.

    Jadi apa kapasitas mereka, apa kaitan mereka dengan Alhikmah sehingga sudah mengatur-atur para pimpinan sekolah tinggi.

    Seolah-olah merekalah yang mendirikan Yayasan berikut ke Tiga sekolah tinggi ini, berlagak merekalah yang paling mengetahui kronologis Alhikmah ini.

     Dipastikan sedikitpun mereka tidak tahu tentang Alhikmah,  mereka semua sudah disesatkan dan terjebak dibuat orang tua mereka

    dengan memberikan informasi yang tidak jujur sehingga diterbitkan SK mereka dengan menggunakan badan hukum akte notaris tahun 2014 dan SK Mengkumham tahun 2015.

    Bila masih berlanjut terus, maka para keluarga pendiri akan menghadap Dirjen Pendidikan Kemenag RI untuk minta agar ke Tiga sekolah tinggi yang masih berproses yaitu STAI Alhikmah Medan

     STIT Alhikmah Tebing Tinggi dan STAI Alhikmah Tanjung Balai supaya dibekukan saja ijinnya seperti yang sudah di lakukan LLDIKTI Wilayah I terhadap STIE Alhikmah Medan dan   Alhikmah Medan.

    Namun kami juga meminta agar seluruh mahasiswa dan dosen dipindahkan ke Perguruan Tinggi di daerah masing-masing, tutupnya.

    ( Red )

  • April Depan Bandar Udara Madina Beroperasi

    April Depan Bandar Udara Madina Beroperasi

    Madina, mediatribunsumut.com

    April depan, bila tidak ads aral melintang Bandar Udara Madina beriperasi.

    Sebagaimana informasi perkembangan proyek Pembangunan Bandar Udara Mandailing Natal Tahap II s.d tgl 29 Januari 2024, paket pekerjaan fasilitas sisi udara (runway, taxiway, apron, dll) sudah mencapai 100%,jadi bulan April nanti akan beroperasi.

    Demikian dikatakan PPK Bandara Udara Madina, Agus Indrawan ST, saat dikonfirmasi melalui selulernya pada ( 03/02 ).

    Untuk pekerjaan fasilitas sisi darat (terminal penumpang, gedung penunjang, peralatan, dll) mencapai 96%, pekerjaan Fasilitas Sisi Darat ditargetkan akhir Februari ini akan selesai, masih diupayakan segera penyelesaiannya, pekerjaan sisi darat sedikit mengalami kendala2 dilapangan, sehingga mengalami keterlambatan, namun sudah bisa teratasi, ujarnya.

    Mohon dukungan dan doanya, mudah mudahan akhir April 2024 Bandara Madina bisa segera beriperasional,” ungkap Agus Indrawan.

    Sebelumnya, pada ( 03/01 ) beliau mengatakan ijin Informasi untuk perkembangan proyek Pembangunan Bandar Udara Mandailing Natal Tahap II sampai dengan tinggal 03 Januari 2024, paket pekerjaan fasilitas sisi udara (runway, taxiway, apron, dll) sudah mencapai 100%, untuk pekerjaan fasilitas sisi darat (terminal penumpang.

    Sedangkan gedung penunjang, peralatan, dll) mencapai 90,9%,
    progres gabungan total fisik 95%, pekerjaan Fasilitas Sisi Darat ditargetkan Januari ini akan selesai, masih diupayakan percepatan mohon dukungan dan doanya supaya bisa segera diselesaikan secepatnya. ( Tim )

  • PTPN IV Unit Adolina Perbaungan Serahkan Bantuan TJSL Kepada Kelompok Nelayan “Marlin”

    PTPN IV Unit Adolina Perbaungan Serahkan Bantuan TJSL Kepada Kelompok Nelayan “Marlin”

    Sergai, mediatribunsumut.com

    PT Perkebunan Nusantara IV melalui Unit Kebun Adolina menyalurkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  (TJSL) kepada Kelompok Nelayan Marlin yang berada di Dusun I Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (08/07/23)

    Adapun diserahkn bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Bapak Manajer Unit Kebun Adolina Yudhi Hari Prabowo, ST serta didampingi oleh Bapak Asisten Personalia Kebun M A Syahbana Rangkuti, SH dan diterima langsung oleh Ketua Kelompok Nelayan Bapak Ahmad Jais beserta Sekretaris, Bendahara dan Penasehat Nurman Syahputra.

    Manajer Unit Adolina Yudhi Hari Prabowo, ST mengatakan dalam sambutannya, Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PTPN IV khususnya Kebun Adolina sebagai perpanjangan tangan kepada warga masyarakat (Stake Holder)

    “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi nelayan tradisional untuk menambah nilai ekonomi terutama bagi kehidupan nelayan tradisional yang tergabung dalam wadah kelompok nelayan Marlin, “ucapnya.

    Lanjut Yudhi mengatakan bantuan ini janganlah dinilai dari seberapa banyaknya, tetapi manfaatkan secara maksimal apa yang telah kami berikan, dan semoga hubungan ini dapat terjalin secara harmonis dan bersinergi antara pihak Perusahaan dengan warga masyarakat.

    “Doakanlah kami semoga Perusahaan tetap sehat maju dan berkembang sehingga PTPN IV dapat membantu warga yang berada di lingkungan Perusahaan, “harapnya.

    Sementara, Ketua kelompok nelayan Ahmad Jais mengucapkan terima kasih kepada PTPN IV Kebun Adolina yang telah membantu dengan memberikan bantuan, dan bantuan tersebut akan kami manfaatkan untuk pembuatan/perbaikan jaring ikan dan kepiting dari kelompok kami.

    “Semoga seluruh anggota kelompok bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang tentunya menambah nilai ekonomi untuk anggota kelompok dan keluarganya,” ungkapnya.

    “Mari kita doakan agar PTPN IV semakin sukses, jaya dan berkembang sehingga kegiatan kegiatan sosial seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dimasa masa yang akan datang,” tutupnya mengakhiri.  ( D.Marbun )

  • Dugaan Parkir Liar Di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan

    Dugaan Parkir Liar Di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Dugaan parkir liar di kantor pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ( Sumut ), Camat Masih membisu.

    Berdasarkan penjelasan Kaur Perencanaan Desa Sei Rotan Putra bahwa kutipan parkir kepada masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan tidak hanya di kantor desa Sei Rotan, tetapi di kantor Kecamatan Percut Sei Tuan pun demikian.

    Coba bayangkan biaya parkir setiap hari dipungut di kantor Kecamatan, kalau di kantor desa ini sesekali saja, beber Putra.

    Kutipan ini tergantung pendapat masing masing mengartikannya, inikan
    sifatnya sebagai langkah pengamanan, ungkapnya.

    Di kantor desa ini tidak ada petugas keamanan khusus kendaraan, bagi yang merasa keberatan juga maklum, mungkin warga tersebut terlalu susah untuk mengikhlaskan Rp 2 ribu, ujarnya lewat whatsApp kepada Tim awak media ini.

    Banyak juga warga yang tidak mau dijaga kendaraannya, mereka memilih untuk parkir di luar, silahkan saja, tandasnya.

    Penjelasan demi penjelasan yang disampaikan Kaur Perencanaan Desa Sei Rotan menggambarkan memasuki area perkantoran di kantor desa Sei Rotan tidak aman.

    Disisi lain penguasa desa bebas berbuat kendati diduga bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    Sekali lagi diminta kepada Camat Percut Sei Tuan dapat memberikan penjelasan, sebab sampai berita ini di kirim ke redaksi ( 18/05 ) Camat belum memberikan penjelasan. ( Tim ).

  • Kantor Koperasi BMT Kube Sejahtera 001 Lenyap, Anggota Resah, Pengurus Kades Bandar Setia Bungkam

    Kantor Koperasi BMT Kube Sejahtera 001 Lenyap, Anggota Resah, Pengurus Kades Bandar Setia Bungkam

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Kantor Koperasi BMT Kube Sejahtera 001 lenyap atau berubah jadi klinik, anggota resah, sedangkan pengurus Kades Bandar Setia janji pulangkan dana anggota, belakangan bungkam.

    Anggota Koperasi yang didominasi kaum ibu terpaksa mendatangi kediaman Kades Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) Sugianto untuk mempertanyakan sekaligus meminta pertanggung jawaban pengurus terkait dana yang sudah distor ke Koperasi.

    Kades Bandar Setia salah satu pengurus awalnya menjanjikan akan mengembalikan dana anggota namun janji tak kunjung terealisasi, sehingga memicu amarah anggota.

    Luapan ketidak percayaan anggota kepada pengurus berbuntut panjang hingga pada ( 05/05 ) anggota dengan membawa poster bertuliskan ” mana pertanggung jawaban pengurus Koperasi Kube Sejahtera 001 “.

    Kedatangan mereka belum membuahkan hasil, Kades Bandar Setia Sugianto tidak ada di rumah, yang ada hanya anaknya.

    Setelah dilakukan komunikasi dengan anak Kades Sugianto, diperoleh informasi bahwa sang Kades ada acara dan sore akan diberikan kabar.

    Penjelasan perwakilan anggota Koperasi BMT Kube Sejahtera 001 kepada awak media ini, bahwa mereka meminta uangnya dikembalikan.

    Besaran dana anggota berpariasi paling sedikit Rp 50 juta bahkan ada yang ratusan juta, beber ibu yang tidak disebutkan jati dirinya dalam pemberitaan ini.

    Kami anggota merasa aneh, karena kantor koperasi berubah menjadi klinik, ini ada apa, tuturnya.

    Apa lagi beberapa waktu lalu Kades Bandar Setia berjanji akan memulangkan dana anggota, namun sampai sekarang belum juga, sebutnya.

    Bila pengurus Koperasi BMT Kube Sejahtera 001 tidak menggubris, maka anggota akan turun kembali dengan jumlah yang lebih banyak, tutupnya. (  Red  )

  • Pemerintah Upayakan Seimbangkan Harga Gabah

    Pemerintah Upayakan Seimbangkan Harga Gabah

    Ngawi , mediatribunsumut.com

    Pemerintah mengupayakan seimbangkan harga gabah dan beras mulai dari tingkat produsen hingga konsumen.

    Presiden Joko Widodo mengatakan upaya tersebut dilakukan pemerintah agar keuntungan tetap bisa didapatkan para petani dan pedagang.

    Kesulitan pemerintah menyeimbangkan harga bagah di tingkat petani wajar termasuk ditingkat pedagang artinya petani dan pedagang harus sama sama dapat keuntungan.

    Dengan tetap menyeimbangkan harga ditingkat komsumen tetap wajar, tentu keseimbangan yang seperti itu tidak gampang,” ujar Presiden kepada para awak media usai meninjau panen raya padi di Desa Kartoharjo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu ( 11/03 ).

    Terkait hal itu, Presiden kembali menekankan pentingnya segera menentukan harga gabah kering panen (GKP) nasional. Presiden pun mewanti-wanti kepada Badan Pangan Nasional (BPN) untuk melakukan kalkulasi secara tepat, sehingga harga gabah lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan para petani, tegas Presiden.

    Itu yang paling penting. ini panen raya, kalau tidak dijaga harganya pasti jatuh baik gabahnya maupun berasnya,” ujarnya.

    Kepala Negara menyampaikan bahwa harga gabah nantinya akan diumumkan oleh BPN.

    Dengan diumumkannya harga gabah tersebut, Presiden berharap pembelian bulog menjadi lebih jelas.

    Ini yang segera nanti, akan diumumkan BPN sehingga pembelian bulog menjadi jelas, GKP-nya berapa,” imbuhnya, demikian dikutip dari
    Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden ( Tim ).

  • Asean Economic Index 2023: Sejarah, Tujuan dan Manfaat Ekuisisi ASEAN

    Asean Economic Index 2023: Sejarah, Tujuan dan Manfaat Ekuisisi ASEAN

    Tribun Ekonomi – ASEAN telah mengalami beberapa perkembangan ekonomi yang positif sejak tahun 2000. Namun, tidak ada jaminan bahwa kinerja ASEAN akan terus berlanjut pada masa depan.

    Apa itu Ekuisisi ASEAN?

    Ekuisisi ASEAN adalah proses penggabungan atau akuisisi perusahaan oleh perusahaan lain dalam kawasan ASEAN. Ini merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk berkembang di kawasan dengan pasar yang lebih luas.

    Proses ekuisisi ASEAN juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendiversifikasi portofolio bisnisnya, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya.

    Sejarah Ekuisisi ASEAN

    Asean adalah sebuah organisasi yang mengkhususkan diri dalam ekonomi dan berdiri pada tahun 1967. ASEAN mendapatkan anggotanya dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Viet Nam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Pada bulan Februari 2016, ASEAN dan China telah menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) untuk kerjasama ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan pasar tunggal ASEAN-China serta untuk memastikan kesinambungan integrasi ASEAN.

    Ekuisisi ASEAN dimulai ketika salah satu anggota ASEAN, Indonesia, melakukan aksi korporasi pada tahun 1998 dengan membeli 9% saham PT Astra International Tbk yang kemudian diikuti oleh Malaysia dan Filipina. Pada tahun 2004, Singapura ikut serta dalam aksi korporasi ini dengan membeli saham Thai Airways. Ekuisisi selanjutnya yang terjadi adalah pada tahun 2006 dimana Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar ikut serta dalam ekuisisi ini.

    Ekuisisi ASEAN telah menjadi bagian penting untuk memulihkan ekonomi Asia Tenggara dan mendukung integrasi pasar. Hal ini telah memperluas jaringan investasi di rantau ASEAN dan meningkatkan nilai tambah investasi di kawasan. Ini juga merupakan langkah penting menuju berbagai proyek kerjasama yang lebih luas antara negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang seperti perdagangan, nirlaba, teknologi dan transportasi.

    Tujuan Ekuisisi ASEAN

    Selama bertahun-tahun, ASEAN telah dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk berinvestasi. Wilayah ini menawarkan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, serta kerjasama yang lancar antar negara anggotanya. Dengan demikian, tujuan ekuisisi ASEAN adalah untuk memaksimalkan nilai investasi di wilayah ini dengan memberikan insentif kepada para investor asing.

    Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, ASEAN akan melakukan sejumlah reformasi struktural dan regulasi, serta meningkatkan kerjasama dengan mitra internasional. Selain itu, ASEAN juga akan terus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya.

    Manfaat Ekuisisi ASEAN

    Ekuisisi ASEAN akan memberikan manfaat ganda bagi negara-negara anggotanya. Pertama, ekuisisi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan dengan memfasilitasi arus modal dan investasi. Kedua, ekuisisi akan meningkatkan daya saing kawasan dengan menciptakan pasar tunggal yang lebih besar dan lebih kompetitif. Terakhir, ekuisisi juga akan meningkatkan kohesi sosial dan politik di kawasan, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan konflik.

    Ekuisisi ASEAN juga akan meningkatkan standar kehidupan di kawasan dengan mentransfer teknologi, pengetahuan dan keterampilan antar negara-negara anggotanya. Hal ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan berskala kecil dari negara berkembang untuk mengakses sumber daya yang lebih baik serta membentuk aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan besar dari negara maju.

    Diharapkan ekuisisi akan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan lebih tinggi di kawasan.

    Kekurangan Ekuisisi ASEAN

    Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dengan melakukan ekuisisi. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan ekuisisi.

    • Pertama, Indonesia harus mempertimbangkan biaya untuk melakukan ekuisisi.
    • Kedua, Indonesia harus meninjau ulang regulasi perbankan dan kebijakan investasi untuk mendorong ekspansi bisnis bank di ASEAN.
    • Ketiga, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus bekerja sama dalam meningkatkan daya saing kawasan dengan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal kepada perusahaan yang berinvestasi di kawasan.
    • Keempat, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus mempersiapkan kebijakan untuk menjamin stabilitas sektor keuangan di kawasan dengan meningkatkan peraturan dan pengawasan sektor keuangan.
    • Kelima, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus bekerja sama dalam membangun jaringan pasar yang efisien dengan melakukan standarisasi produk, layanan, prosedur, dan teknologi.

    ASEAN member states melakukan ekspansi ekonomi yang luas selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah pertumbuhan pasar uang domestik dan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal, banyak perusahaan ASEAN melakukan ekuisisi aset di luar negeri.

    Ekuisisi aset di luar negeri oleh perusahaan ASEAN dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membeli perusahaan atau aktiva dari negara lain, atau dengan mengajukan pinjaman ke bank internasional. Namun, metode ekuisisi aset yang paling umum digunakan adalah penawaran umum saham (IPO). Penawaran umum saham adalah proses penjualan saham perusahaan kepada publik, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar untuk mendapatkan dana untuk operasi dan pertumbuhannya.

    Dalam beberapa kasus, perusahaan ASEAN dapat melakukan ekuisisi aset di luar negeri dengan membeli saham perusahaan di luar negeri. Ini adalah proses yang disebut ‘penggabungan’, di mana satu atau lebih perusahaan bergabung untuk menciptakan sebuah organisasi baru. Dengan cara ini, investor asing dapat memiliki saham dalam perusahaan ASEAN dan berinvestasi di pasar lokal.

    Selain metode penggabungan, ekuisisi aset juga dapat dilakukan melalui pendaftaran produk di bursa efek. Perusahaan ASEAN dapat mendaftarkan produknya secara daring atau tidak langsung ke bursa efek dan menjual saham mereka ke pasar umum. Dengan cara ini, investor asing mendapatkan akses

    Akhir-akhir ini, sejumlah besar perusahaan di ASEAN telah melakukan ekspansi dengan mengakuisisi perusahaan lain. Ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN dan memberikan harapan untuk tahun 2023. Satu indeks yang akan dipantau dengan saksama adalah Indeks Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (Asean Economic Growth Index – AEGI).