Kategori: Sorotan

  • DD  Denai Lama Ta 2024 Digenjot Ke Argo Wisata Paluh Naga, Hasil BUMDes Tuai Misteri 

    DD  Denai Lama Ta 2024 Digenjot Ke Argo Wisata Paluh Naga, Hasil BUMDes Tuai Misteri 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Dana desa ( DD ) Denai Lama Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang Ta 2024 digenjot untuk pembangunan dan pengembangan Agro Wisata Paluh

    Naga, sedangkan hasil BUMDes kini menuai misteri.

    Sebab DD terus dikucurkan untuk pengembangan Agro Wisata Paluh Naga, Ta 2024 DD Rp 100 juta lebih, sementara hasil BUMDes dikemanakan, tentu menyisakan tanda tanya.

    Masyarakat Denai Lama dinilai perlu mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes, begini hasil konfirmasi mediatribunsumut.com (  28/12 ) kepada Sekretaris BUMDes Harun Nugraha di kediamannya terkait pengelolaan dan pengembangan Agro Wisata Paluh Naga.

    Lokasi Agro Wisata Paluh Naga itu lahan Kades Denai Lama, seluas 6 rante dengan sistem kontrak.

    BUMDes menyewa lahan tersebut Rp 300.000 per rante per musim tanam atau Rp 600.000 per rante, ujarnya.

    Selain itu, ada dua jenis hasil untuk desa yakni lebih kurang 10% dari pendapatan sehari hari dan karena saat ini pengunjung menurun, maka kami membuat dengan sistem paket dari hasil itu desa juga mendapat bagian, bebernya.

    Tahun ini ada beberapa daerah yang datang, Aceh Tamiang, Aceh Tamiang, Batubara dan dari Pekanbaru, mereka dikenakan tarif Rp 120.000 setengah hari atau half day, jadi pendapatan bersih BUMDes rata rata Rp 1 juta per minggu, terangnya.

    Alhamdulillah Pemkab Deli Serdang banyak membantu, packing blok dan koridor jalan menuju pondokan terbuat dari besi, dari CSR Bank Sumut, tahun 2025 ini toilet dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Pariwisata.

    Sementara penjelasan koordinator lapangan Paidi, pasilitas ya disediakan untuk pengunjung ada kolam renang untuk anak, ada 4 unit pondok penginapan, ada 4 unit pondok.

    Untuk tarif masuk tidak dihitung jumlah orang, tetapi per kendaraan, sepeda motor tarif masuk Rp 5.000 dan untuk mobil Rp 10.000.

    Lalu untuk sewa pondok penginapan Rp 150.000 per malam, masuk kolam renang Rp 5.000 per orang dan untuk pondokan Rp 20.000 per hari, bebernya.

    Pantauan mediatribunsumut.com di lokasi Agro Wisata Paluh Naga, di tengah lokasi wisata dan di sisi lainnya tumbuh tanaman padi milik Kades Denai Lama, diduga Kades memperoleh pendapatan ganda, sewa lahan dan lahan yang belum dimanfaatkan ditanami padi, berarti seperti pribahasa sekali tepuk dua lalat mati.

    ( Tim ).

  • DD Ta 2024 Desa Denai Lama Tersedot Agro Wisata Paluh Naga, Ketapang Tertinggal 

    DD Ta 2024 Desa Denai Lama Tersedot Agro Wisata Paluh Naga, Ketapang Tertinggal 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Dana desa ( DD ) desa Denai Lama Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) tersedot untuk angro wisata Paluh Naga, sementara Anggaran Ketapang Tertinggal.

    Diperkirakan DD Ta 2024 dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana ( sarpras  ) pariwisata milik desa dan pengembangan pariwisata milik desa Rp 100 juta lebih atau 10% dari pagu DD.

    Sedangkan anggaran untuk ketahanan pangan ( Ketapang ) diperkirakan Rp 85.600.000 atau sekira 9.35% dari pagu DD, artinya tidak tercapai sesuai dengan juknis DD Ta 2024.

    Terkait hal tersebut mediatribunsumut.com telah konfirmasi Kaur Keuangan Desa Denai Lama Erwin pada ( 29/12 ) di ruang kerjanya, mengatakan di Ta 2024 DD dialokasikan untuk membangun dua unit pondok penginapan Rp 44 juta, dan Rp 58 juta lebih untuk pembangunan 4 unit pondok.

    Sedangkan untuk Ketapang dengan poin kegiatan peningkatan produksi peternakan Rp 72 juta adalah untuk pengadaan 1.200 ekor bebek petelur, yang disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita,  tujuannya untuk penurunan angka stunting, masing-masing menerima 5 ekor atau 240 penerima manfaat, ujar Erwin.

    Sementara menyangkut  bantuan bangunan Ta 2025 yang ada di agro wisata Paluh Naga diantaranya toilet dari Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata ( Disporabudpar) Kab Deli Serdang, dan tempat berjualan dari Kemendes Rp 35 juta, terangnya.

    Ditanya apakah di Ta 2024 ada bantuan toilet dari Disporabudpar Kab Deli Serdang, dengan tegas Erwin mengatakan tidak ada Disporabudpar, yang ada hanya bantuan cat sesuai permohonan dari desa, ungkapnya.

    Diminta kepada Kades Denai Lama tidak keberatan memberikan penjelasan tentang pengadaan bebek petelur, sebab harga bebek petelur tersebut disinyalir digelembungkan ditaksir Rp 51.000/ ekor.

    ( Tim ).

  • Disinyalir PT TPL Di Tapsel Pemicu Longsor 

    Disinyalir PT TPL Di Tapsel Pemicu Longsor 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Disinyalir PT Toba Pulp Lestari ( TPL ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) pemicu longsor di Dusun Aek Latong desa Marsda Kec Sipirok Kab Tapsel.

    Hal terungkap setelah Tim investigasi LSM PAKAR melakukan penelusuran pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Dusun Aek Latong, tepatnya jalan menuju ke pesantren di desa tersebut.

    Ternyata dibagian hulu di lahan PT TPL, terjadi penebangan pohon, tanah sudah gundul, dikhawatirkan longsor akan mengancam lagi saat curah hujan tinggi, karena penggundulan tidak hanya di satu titik, sebutnya

    Kini kondisi pesantren tersebut menjadi terisolir, sebab tidak bisa lagi dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 27/12 ) melalui WhatsApp.

    Sebelum terjadi banjir bandang dan tanah longsor, perantara tersebut tidak terisolir, selama ini jalan itu dapat dilalui dengan kendaraan, baik roda dua dan roda empat, tuturnya.

    Lebih kurang 150 meter sebelum pesantren, dulunya ada gorong gorong diperkirakan berdiameter 100 cm atau satu meter untuk mengalirkan air yang kecil dari hulu atau dari lahan TPL, terangnya.

    Pasca banjir bandang dan longsor menerjang gorong gorong itu, kini berubah total, membentuk sungai besar, diperkirakan lebahnya Lima meter, dipenuhi material kayu dan bebatuan, ungkapnya.

    Kondisi itu dibiarkan pihak TPL lebih kurang satu bulan, namun setelah diviralkan di media sosial ( medsos ) akhirnya pihak TPL mengeruk dan membersihkan seluruh material kayu dan bebatuan yang tertawa banjir dan longsor, tegasnya.

    Setelah dibersihkan tidak merubah keadaan, pesantren tetap terisolir, karena gorong gorong kecil sudah berubah menjadi alur sungai besar, lantas apakah ini akan dibiarkan, tegasnya.

    (  Tim. ).

  • Diduga DD Peruntukan Ketapang ” Dikantongi” Kades Rampa Julu Kab Paluta 

    Diduga DD Peruntukan Ketapang ” Dikantongi” Kades Rampa Julu Kab Paluta 

    Paluta, mediatribunsumut.com

    Diduga dana desa ( DD ) yang diperuntukkan untuk ketahanan pangan ( Ketapang ) Ta 2023 dan Ta 2024 ” dikantongi” Kades Rampa Julu Kec Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) .

    Indikasi itu terungkap sewaktu Tim LSM PAKAR konfirmasi pada Sekdes beberapa waktu, kata Sekdes tidak ada kegiatan ketahanan pangan ( Ketapang ) di Ta 2023 dan Ta 2024.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 26/12 ).

    Menurut Sekdes, yang namanya kegiatan Ketapang yang bersumber dari dana desa Ta 2023 dan Ta 2024 sama sekali tidak ada, tegas Tohong menirukan bahasa Sekdes selaku suami Kades.

    Dengan demikian, Sekdes terang terangan membuka tabir, diduga dana Ketapang dua tahun anggaran dikorupsi alias ” masuk kantong” , ungkap Tohong.

    Jadi patut dicurigai dana Ketapang dua tahun anggaran Rp 44 juta menjadi keuntungan pribadi lantaran lemahnya pengawasan BPD, sebutnya.

    Atau sebaliknya, BPD terlibat dalam dugaan ” permainan kotor ” tersebut, bila benar begitu, sangat disesalkan, tutupnya

    ( Tim ).

  • Disinyalir Kendaraan Dinas Milik Kades Selamat Diganti Jadi Milik Pribadi 

    Disinyalir Kendaraan Dinas Milik Kades Selamat Diganti Jadi Milik Pribadi 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Disinyalir kendaraan dinas milik Kepala Desa ( Kades ) Selamat Kec Biru Biru Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) diganti menjadi milik pribadi.

    Indikasi itu, menyusul bergantinya warna plat, selama ini BK 4014 M adalah plat merah, sekarang BK 4014 M plat putih.

    Demikian dikatakan sejumlah warga desa Selamat yang tak mau disebutkan jati dirinya dalam pemberitaan ini pada ( 25/12 ).

    Bagi kami selaku desa Selamat tidak ada masalah jika kendaraan dinas tersebut menjadi milik pribadi Kades, asalkan pergantian kendaraan dinas menjadi milik pribadi telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang undangan.

    Sebaliknya, bila kendaraan dinas tersebut diganti menjadi pribadi tanpa tidak sesuai aturan, diharapkan kepada Dinas terkait segera melakukan tindakan tegas.

    Sebab kendaraan dinas peruntukan dan penggunaannya ada aturannya, tidak sembarang dipergunakan.

    Namun bila kendaraan Dinas yang diserahkan Pemkab Deli Serdang untuk kendaraan operasional sudah berganti menjadi milik pribadi, sedianya nomornya pun akan bergati.

    Terkait hal tersebut diminta kepada dinas terkait Badan  Keuangan dan Asset Deli Serdang berkenan memberikan penjelasan.

    ( Tim ).

  • DPC Partai Demokrat  Tapsel Distribusikan Bantuan Pada Korban Banjir Di Desa Tolang Julu.

    DPC Partai Demokrat  Tapsel Distribusikan Bantuan Pada Korban Banjir Di Desa Tolang Julu.

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    DPC Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli Selatan ( Tapsel ) bekerja sama dengan Fraksi Partai Demokrat mendistribusikan bantuan kepada korban terdampak banjir di desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kab Tapsel provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

    Partai Demokrat  perduli sesama, mereka datang mengulurkan tangan memberikan bantuan untuk  meringankan beban korban bencana banjir, pada  ( 24 /12 ).

    Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat langsung ke lokasi bencana menuju tempat pengungsian juga ke posko penanggulangan bencana Desa Tolang Julu, Kec. Sayur Matinggi.

    Bantuan diserahkan langsung Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Tapanuli Selatan, H. Muhammad Husin Dalimunthe bersama Sekretaris Syahrir Suryadi Harahap serta Anggota DPRD Partai Demokrat Kab. Tapanuli Selatan Bahri Gunawan Hasibuan beserta jajaran pengurus lainnya.

    Husin Dalimunthe menyampaikan salam  dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Herman Khaeron, Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua MPR RI Edhy Baskoro Yudhoyono pada masyarakat korban bencana banjir, semoga semoga keadaan ini cepat pulih seperti sedia kala.

    Ketua DPD Partai Demokrat H. Muhammad Lokot Nasution beserta jajaran titip salam, lantaran belum bisa datang berkunjung.

    Hal senada disampaikan anggota DPRD  Partai Demokrat Bahri Gunawan Hasibuan,  turut prihatin pada kondisi para korban, semoga bantuan ini  dapat mengurangi beban korban yang terdampak, mari saling mendoakan agar keadaan di Negeri ini baik baik saja terutama di daerah ini.

    Sementara mewakili para korban Kepala Desa Tolang Julu  Fuad Daulay  menyampaikan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan Partai Demokrat  yang kesekian kalinya, memang saya akui Partai Demokrat sangat perduli dengan masyarakat terutama kepada saudara Saudara kita para korban bencana ini.

    Fuad juga berterima kasih kepada Ketua umum DPP Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono saat ini Menko Infrastruktur, lalu pada Edhy Baskoro Yudhoyono Ketua fraksi partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua MPR RI, serta kepada para pimpinan Partai Demokrat diantaranya Sekjen Herman Khaeron, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Demokrat, Bang Lokot Nasution/ Anggota DPRD RI dan Johan Wiryawan Bangun.

    Mereka semua sangat berjasa mendorong dan mendukung program bantuan ini terlaksana dengan sebaik-baiknya, kami mendoakan semoga Partai Demokrat diberikan keberkahan dan mendapat kejayaan lagi di tahun 2029 sehingga memimpin negeri ini dengan baik dan amanah

     (  Tim ).

  • Diduga Kades Siombob ” Permainkan” DD Ta 2023 Dan Ta 2024

    Diduga Kades Siombob ” Permainkan” DD Ta 2023 Dan Ta 2024

    Paluta, mediatribunsumut.com

    Diduga Kades Siombob Kec Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) ” permainkan” dana desa ( DD ) Ta 2023 dan Ta 2024.

    Pasalnya DD tersebut digunakan untuk honorarium PKPKD dan PPKD, belanja pakaian dinas, peningkatan kapasitas perangkat desa.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 24/12 ).

    Artinya Kades Siombob sepertinya terang terangan mempertontonkan dugaan DD disaat lemahnya pengawasan dari Camat Padang Bolak, Dinas PMD dan Inspektorat, ungkapnya.

    Jadi sang Kades memanfaatkan keadaan untuk mengotak atik kegiatan, dengan tujuan disinyalir untuk memperkaya diri mau kelompok tertentu, tandasnya.

    Ini tidak bisa dibiarkan, Kades sepatutnya dipanggil dan diperiksa aparat penegak hukum ( APH ) kerana dinilai ada unsur sengaja, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Dugaan Korupsi Kades Mananti Kab Paluta Resmi Dilaporkan LSM PAKAR DPC Tapsel

    Dugaan Korupsi Kades Mananti Kab Paluta Resmi Dilaporkan LSM PAKAR DPC Tapsel

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Dugaan korupsi Kades Mananti Kec Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) resmi dilaporkan LSM PAKAR DPC Tapsel ke Polres.

    Indikasi korupsi DD Mananti terkuak, setelah Tim Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel melakukan investigasi terkait dugaan korupsi penggunaan DD Ta 2023 dan Ta 2024 pada ( 25/10 ) lalu.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com ( 24/12 ) usai menyampaikan laporannya.

    Yang dilaporkan adalah indikasi proyek jalan desa Ta 2023 fiktif yang menelan biaya Rp 130 juta lebih dan proyek peningkatan/ rehabilitasi/ pengerasan jalan yang berbiaya Rp 230 juta lebih, ujarnya

    Masih beberapa kegiatan lainnya yang diduga dikorupsi, semuanya sudah disampaikan dalam laporan, terangnya.

    Diminta kepada Kapolres Tapsel segera memproses laporan dugaan korupsi DD desa Mananti, sejalan dengan harapan warga, sebab pengelolaan DD tidak terbuka dan transparan, tutupnya

    ( Tim ).

  • Diminta APH Panggil Dan Periksa Kades Mananti Terkait Kegiatan Gadungan Ta 2023-2024

    Diminta APH Panggil Dan Periksa Kades Mananti Terkait Kegiatan Gadungan Ta 2023-2024

    Paluta, mediatribunsumut.com

    Diminta kepada aparat penegak hukum ( APH ) panggil dan periksa Kades Mananti Kec Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara terkait kegiatan gadungan Ta 2023 dan Ta 2024.

    Kegiatan terselubung tersebut diantaranya peningkatan kapasitas perangkat desa  untuk dua tahun anggaran dengan pagu Rp 350 juta lebih.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 22/12 ).

    Penggunaan DD yang tidak masuk akal yang jelas-jelas melanggar juknis DD, dialokasikan dana untuk tunjangan perangkat desa Rp 33 juta lebih, ujarnya.

    Terkait hal tersebut, Tim LSM PAKAR telah konfirmasi kepada Kades Mananti melalui WhatsApp, sang Kades bukan memberikan penjelasan, malah berkata kotor, ungkap Tohong.

    Kades langsong ” kebakaran jenggot” saat dikonfirmasi sejumlah penggunaan DD Ta 2023 dan Ta 2024 yang terindikasi bertentangan dengan aturan, tegasnya.

    Diyakini Kades Mananti menyadari, ratusan DD dipergunakannya tidak sesuai dengan Permendes PDTT, itulah mungkin yang menyulut emosinya, sembari jurus menutupi dugaan ”  permainan” DD Ta 2023 dan Ta 2024, tandasnya.

    Sekali diminta kepada APH segera panggil dan periksa Kades Mananti, selamatkan ratusan juta DD, pintanya.

    ( Tim ).

  • Penyedia Sejumlah Baju Dinas DPRD Deli Serdang Ta 2024 Tak Ditemukan Di Alamatnya 

    Penyedia Sejumlah Baju Dinas DPRD Deli Serdang Ta 2024 Tak Ditemukan Di Alamatnya 

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Penyedia sejumlah baju Dinas DPRD Deli Serdang pada Ta 2024 tak ditemukan di alamatnya.

    Penelusuran Tim investigasi mediatribunsumut.com pada Juni 2025 ke alamat penyedia pemenang pengadaan baju PDH dan baju batik DPRD Deli Serdang Ta 2024 yakni CV JMG di Kec Lubuk Pakam tidak ditemukan, disinyalir alamat tersebut sengaja difikirkan atau memang penyedianya fiktif.

    Kemungkinan hal tersebut bisa terjadi, sebab pengadaan baju Dinas DPRD Deli Serdang Ta 2024 terindikasi dipecah, dikhawatirkan hal itu untuk memuluskan rencana ” kotor ” pengelola kegiatan.

    Sesuai dokumen pengumuman Sekretariat DPRD Deli Serdang kepada CV JMG diberikan dua ( 2 ) jenis pakaian dinas dengan total anggaran Rp 200 juta lebih dari total pagu Rp 1,1 M lebih.

    ” Bungkamnya” Sekwan kemungkinan erat kaitannya dengan kondisi riil di lapangan, sehingga Kabag yang di disposisi memberikan penjelasan mengambil jurus menghindar.

    Tentu membuat miris, informasi publik ditutup tutupi, terkait hal tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Bupati Deli Serdang, pejabat yang diberikan amanah diduga jauh dari integritas.

    ( Tim ).

  • Diduga Kades Rampa Julu Paluta Selewengkan DD Ta 2023 Dan Ta 2024

    Diduga Kades Rampa Julu Paluta Selewengkan DD Ta 2023 Dan Ta 2024

    Paluta, mediatribunsumut.com

    Diduga Kades Rampa Julu Kec Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) selewengkan dana desa ( DD ) Ta 2023 dan Ta 2024.

    Hal tersebut terungkap setelah Tim LSM PAKAR menelusuri penggunaan DD Ta 2023 dan Ta 2024.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) kepada mediatribunsumut.com beberapa hari lalu melalui WhatsApp.

    Kades seenaknya mempergunakan DD, DD digunakan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa dua tahun anggaran Rp 300 juta lebih, ujarnya.

    Lalu digunakan untuk penyediaan tunjangan BPD dan penyediaan penghasilan tetap tunjangan Kades Rp 50 juta lebih,  bebernya.

    Sementara data di lapangan, dengan jumlah 18 kepala keluarga ( KK ) tidak ditemukan pembangunan sesuai data yang dimiliki, disinyalir fiktif, tegasnya.

    Terkait hal tersebut diminta kepada aparat penegak hukum ( APH ) memanggil dan memeriksa Kades Rampa Julu, sebab terindikasi dana desa untuk menyalahgunakan DD, pintanya.

    ( Tim ).

  • Sampai Pagi Tadi, Korban Meninggal Dunia Bencana Sumut 370 Orang 

    Sampai Pagi Tadi, Korban Meninggal Dunia Bencana Sumut 370 Orang 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Sampai pagi tadi ( 21/12 )  sekira pukul 08.00 Wib, korban meninggal dunia pada bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara ( Sumut ) 370 orang.

    Sedangkan korban luka luka 933 orang dan korban yang dinyatakan hilang 72 orang.

    Demikian dikatakan Kabid DKP Dinas Kominfo Sumut Porman Mahulae saat dikonfirmas pada ( 21/12 ) usai menghadiri undangan HUT Medan Sumut Pos di jalan Pendidikan Pasar XII Bandar Klippa Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang.

    Inilah data terbaru hingga pukul 08.00 Wib pagi tadi, dan saat ini Gubernur sedang mendampingi Wakil Presiden RI ke lokasi bencana, ujarnya.

    Makanya Gubernur tidak bisa menghadiri undangan Pimpinan Redaksi Medan Sumut Pos, beliau ke lokasi bencana, tutupnya.

    ( Tim ).
  • IM -RB : Insiden Pembakaran Mapolsek MBG Akumulasi Kekecewaan Masyarakat 

    IM -RB : Insiden Pembakaran Mapolsek MBG Akumulasi Kekecewaan Masyarakat 

    Madina,

    mediatribunsumut.com

    Ikatan Mahasiswa Ranto Baek ( IM -RB ) menyoroti insiden pembakaran markas Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis ( Mapolsek MBG ) Kab Mandailing Natal ( Madina ) provinsi Sumatera Utara adalah akumulasi kekecewaan masyarakat.

    Masyarakat sebelumnya mengamankan terduga pengedar narkoba dan menyerahkan terduga ke Polsek MBG, celakanya terduga dilepas pihak Polsek MBG.

    Demikian dikatakan Ketua IM – RB Ahmad Afandi Nasution kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 21/12 ).

    Jadi jangan dilihat dari segi anarkisnya masyarakat, tetapi harus dibuka tabir pemicu memuncaknya amarah masyarakat, inilah catatan penting kepada Kapolres Madina, tegas Fandi sapaan akrabnya.

    Lemahnya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek MBG, sebagai alarm keras runtuhnya kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya soal kasus peredaran narkoba di Kec MBG, ungkapnya.

    IM-RB mendesak Kapolres Mandailing Natal segera mencopot Kapolsek Muara Batang Gadis, karena dinilai tidak mampu menangani persoalan serius yakni peredaran narkoba di wilayah Kec MBG, pintanya.

    Maksudnya, masyarakat bertindak sampai sejauh ini, berarti terdapat persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di lapangan, katanya .

    Pencopotan Kapolsek Muara Batang Gadis dinilai sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik dan menjaga marwah institusi kepolisian,” tegas Ahmad Afandi Nasution.

    Wujudkan kerja nyata, bahwa narkoba adalah musuh bersama, jangan hanya slogan,  untuk itu IM -RB mendesak Kapolres memberikan klarifikasi terbuka kepada publik serta melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, tandasnya.

    Sekali lagi masyarakat sudah resah dengan peredaran gelap narkoba di Kec MBG, tegakkan hukum, adil dan transparan sebagai kunci mencegah konflik sosial. Kepolisian harus berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat luas, tutupnya.

    ( Tim ).

  • HUT Ke 9 Medan Sumut Pos Dan 3 Tahun medansumutpos.id Dirangkai Berbagai Giat 

    HUT Ke 9 Medan Sumut Pos Dan 3 Tahun medansumutpos.id Dirangkai Berbagai Giat 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Hari ulang tahun ( HUT ) ke 9 Medan Sumut Pos dan ke 3 tahun Medan Sumut Pos TV Channel dan ke 3 tahun medansumutpos.id. dirangkai dengan berbagai kegiatan.

    Deretan aktivitas untuk menyambut hari jadi ke tiga media tersebut, diantaranya donor darah, menyantuni hapiz Al Qur’an, menyantuni anak yatim.

    Demikian disampaikan pimpinan umum/ pimpinan redaksi Azhari dalam sambutannya.

    Alhamdulillah niat tulus kami ini diridhoi Allah SWT, kiranya kedepan media yang kita cintai ini semakin eksis, dapat menyajikan berita yang aktual.

    Sementara Kabid DKP Porman Mahulae Dinas Kominfo Sumut mewakili Gubernur Sumut membacakan sambutan  Gubernur Sumut ( Gubsu ) yang sedang mendampingi Wakil Presiden ke lokasi bencana di Sumut.

    Beliau menyampaikan salam Gubsu  tidak bisa hadir, semoga Medan Sumut Pos semakin eksis menyajikan informasi sebab media memiliki peran yang strategis, tuturnya.

    Lalu Plt Kadis Kominfo Deli Serdang Anwar Sadat dalam menyampaikan apresiasi kepada ke tiga dibawah kepemimpinan Azhari.

    Kehadiran Medan Sumut Pos membawa warna tersendiri dalam mengawal pembangunan di Kab Deli Serdang tanpa berita yakni tanpa berita hoax, karena selama ini berita hoax banyak beredar, ujarnya.

    Kegiatan ditutup dengan siraman rohani dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Kab Deli Serdang Sulaiman Hasibuan.

    Pantauan mediatribusumut.com,  Pimpinan Umum Redaksi Medan Sumut Pos saat menyerahkan Al Qur’an dan tali asih kepada hapiz Al Qur’an  begitu terharu, hingga meneteskan air mata seraya mohon doa untuk kesuksesan media yang dipimpinnya.

    ( S Marpaung ).

  • Diduga Sekwan DPRD Deli Serdang Tertutup Soal Pengadaan Baju Dinas DPRD Ta 2024

    Diduga Sekwan DPRD Deli Serdang Tertutup Soal Pengadaan Baju Dinas DPRD Ta 2024

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Diduga Sekwan DPRD Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara tertutup soal pengadaan baju Dinas DPRD Ta 2024.

    Beragam alasan dijelaskan para pejabat di sekelilingnya, mulai  Kasubbag sampai Kabag, gelagat ditutupi pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD Ta 2024 sudah terendus.

    Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD Ta 2024 Rp 1.120.910.000, angka yang cukup pantastis, jika dibagi rata dengan jumlah anggota DPRD Deli Serdang, maka diperkirakan Rp 19.040.000/ orang.

    Anggaran yang cukup dahsyat, jadi wajarlah pejabat di lingkungan Sekwan beralasan yang tidak dapat diterima sesuai aturan yang berlaku.

    Penjelasan dari sejumlah Kabag di sekretariat DPRD yang didisposisi untuk memberikan jawaban atau penjelasan justru menguak dugaan ” permainan kotor ” pada penyediaan baju Dinas DPRD Ta 2024.

    Dengan pengakuan  tidak bisa memberikan penjelasan atau jawaban, lantaran pejabat pengelola telah diganti dan dokumen terkait hal itu belum ditemukan atau belum diketahui rimbanya adalah indikasi kuat pengadaan baju dinas DPRD sarat korupsi.

    Dokumen kegiatan itu adalah arsip dinamis sesuai dengan UU No 43 tahun 2009, jadi pejabat pengelola saat pindah tugas tidak diperbolehkan membawa arsip dari unit kerja yang lama, jadi kalau kata Kabag beralasan belum ditemukan dokumen kegiatan Ta 2024 berarti jawaban akal akalan.

    Terkait hal tersebut diminta kepada aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas DPRD Deli Serdang dan sejumlah kegiatan lainnya di Ta 2024.

    ( Tim ).