Blog

  • Poktan Saroha Desa Bagas Lombang Panen Perdana Kentang 

    Poktan Saroha Desa Bagas Lombang Panen Perdana Kentang 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Kelompok Tani ( Poktan ) Saroha Desa Bagas Lombang Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) panen perdana Kentang pada ( 16/05 ).

    Alhamdulillah, hari ini panen perdana Kentang, setelah menunggu  Delapan Puluh Lima hari atau Dua bulan Dua Puluh Lima hari.

    Demikian dikatakan Ketua Kelompok Tani Saroha Bustami Siregar diwakili Bendahara Rahmat Basri Siregar didampingi Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Tapsel Serietta Pasaribu, SP. Pada mediatribunsumut.com pada ( 16/05 ) di sela sela pelaksanaan panen.

    Panen kali ini cukup memuaskan, dalam satu rumpun mencapai Tujuh ons lebih, kerja keras kami selama ini terbayar, sebab sejak ditanam sampai panen perawatannya benar benar diperhatikan, sebut Bendahara.

    Selain itu jarak tanam pun diperhatikan, tujuannya agar menghasilkan buah yang baik dan berkualitas, tuturnya.

    Jadi dalam satu Rante kita hanya menanam 600 rumpun atau dalam satu hektar 2.500.000 rumpun, jelasnya.

    Tentu semuanya tidak terlepas dari pembinaan dari Dinas Pertanian Tapsel, yakni Kabid Hortikultura dan PPL, tutupnya.

    Sementara Kabid Hortikultura Serietta Pasaribu, SP di lokasi panen perdana mengatakan hasil saat ini merupakan kolaborasi antara Dinas, PPL dan kelompok tani.

    Kedelapan kita akan melakukan pembinaan secara rutin kepada petani Kentang di Kec Sipirok ini, sebab tanah di Kec Sipirok ini cocok untuk dikembangkan komoditas Kentang, tegasnya.

    Terima kasih atas kerja sama yang yang telah terbangun dengan kelompok tani, mari kita bersinergi untuk meningkatkan produksi petani Kentang di Kec Sipirok ini, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Proyek Pipanisasi Air Bersih Milik Desa Pahae Aek Sagala Mangkrak, Kades Sudah Diperiksa Kejari Tapsel 

    Proyek Pipanisasi Air Bersih Milik Desa Pahae Aek Sagala Mangkrak, Kades Sudah Diperiksa Kejari Tapsel 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Proyek pipanisasi air milik desa Pahae Aek Sagala Ta 2016 mangkrak, Kadesnya sudah diperiksa Kejari Tapanuli Selatan ( Tapsel ) di tahun 2017, hingga kini ( 16/05 ) tak jelas.

    Penanganan kasus proyek yang diduga bernilai ratusan juta bersumber dari dana desa ( DD ) Desa Pahae Aek Sagala Ta 2016 hingga kini menyisakan sederet tanya.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 16/05 ).

    Sebagaimana penjelasan Kades Pahae Aek Sagala pada ( 20/03 ) lalu, katanya dia telah diperiksa di Kejari Tapsel tahun 2017 lalu, ungkap Tohong menirukan bahasa Kades.

    Jadi kalau soal proyek pipanisasi itu sudah selesai di Kejari Tapsel, tidak ada lagi persoalan, namun sang Kades tidak merinci secara jelas, bagaimana yang dimaksud sudah selesai secara hukum, tegasnya.

    Agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi terkait penanganan pemeriksaan Kades Pahae Aek Sagala soal proyek pembangunan pipanisasi air bersih, diminta kepada Kajari Tapsel berkenan memberikan penjelasan, tutupnya.

    ( Tim ).

  • ” MHI” PNS Double Job, Dikhawatirkan Belum Dapat Ijin Dari Atasannya 

    ” MHI” PNS Double Job, Dikhawatirkan Belum Dapat Ijin Dari Atasannya 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    ” MHI ” pegawai negeri sipil ( PNS ) memiliki double job memiliki pekerjaan ganda, dikhawatirkan belum mendapat ijin dari atasannya.

    ” MHI” adalah seorang guru PNS sejak tahun 2005 ditempatkan di salah satu MTS di Sipirok hingga saat ini dan yang bersangkutan juga guru sertifikasi.

    Lantas pada tahun 2024 ” MHI” diangkat menjadi direktur di salah satu madrasah dan hingga kini masih menduduki jabatan itu.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar  kepada mediatribunsumut.com pada ( 15/05 ) melalui WhatsApp.

    Dengan memiliki pekerjaan ganda diyakini tugas ” MHI” sebagai akan terganggu, tegasnya

    Selain itu, ” MHI” diduga belum memiliki surat ijin dari atasannya, jika benar belum memiliki itu, maka ini bertentangan dengan aturan yang berlaku, tutupnya.

    ( Tim ).

  • LSM PAKAR DPC Tapsel Desak Bupati, Copot Ongku MA Sormin Kadis LH 

    LSM PAKAR DPC Tapsel Desak Bupati, Copot Ongku MA Sormin Kadis LH 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Lembaga swadaya masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel mendesak Bupati mencopot Ongku MA Sormin sebagai Kadis Lingkungan Hidup ( LH ).

    Ongku MA Sormin selaku pejabat publik sengaja melanggar undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahkan yang bersangkutan  dinilai arogan.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) Ali Tohong Siregar. kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 15/05 ).

    ” Bungkamnya ” Kadis LH diyakini sebagai jurus agar indikasi korupsi tidak terkuak, jadi patut dicurigai Kadis salah satu pejabat publik yang doyan ” mempermainkan ” uang pemerintah, ujarnya.

    Sebagaimana penelusuran Tim beberapa waktu lalu terkait anggaran bahan bakar minyak ( BBM ) disinyalir disunat, tegas Tohong.

    Anggaran BBM yang diduga ” disunat” pantastis, jadi wajarlah Kadis menghindar memberikan penjelasan, ungkapnya.

    Sekali lagi diminta kepada Bupati Tapsel agar tidak ragu untuk mengevaluasi kinerja sang Kadis, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Diduga Proyek Drainase Ta 2022 Desa Selamat Asal Jadi, Kini Sudah Ambruk 

    Diduga Proyek Drainase Ta 2022 Desa Selamat Asal Jadi, Kini Sudah Ambruk 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Diduga proyek drainase Ta 2022 milik desa Selamat Kec Biru Biru asal jadi, hasilnya kini sudah ambruk.

    Proyek drainase yang bersumber dari dana desa ( DD ) Ta 2022 ambruk, issu yang santer di tengah masyarakat, ambruknya drainase tersebut lantas dikerjakan tidak sesuai rencana anggaran biaya ( RAB ).

    Maksudnya, usia drainase itu lebih kurang dua ( 2 ) tahun, saat ini ( 14/05 ) sudah rusak parah.

    Artinya jika proyek itu dikerjakan sesuai dengan RAB diyakini drainase tersebut tidak akan ambruk, namun sampai ini belum ada penanganan dari desa.

    Sungguh menyedihkan, seperti  pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya di desa Selamat akan berkembang pesat.

    Sangat disayangkan, BPD desa Selamat hingga sekarang belum ada gerakan, bukankah sangat janggal, BPD tidak perduli dengan pembangunan yang bersumber dari dana desa.

    Terkait hal tersebut diminta kepada Camat Biru Biru dan Inspektorat Deli Serdang tidak tinggal diam, dimohon panggil dan periksa Kades Selamat

    Diharapkan Camat Biru Biru dan Inspektorat tidak melindungi para penggerogot uang negara, sebab Kades Selamat telah pernah mengembalikan uang negara setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan.

    Jika terbukti dalam pengerjaan proyek ini beraroma korupsi dan menyebabkan kerugian negara maka Kades Selamat melakukan perbuatan berulang sehingga tidak dapat ditelerir lagi.

    ( Tim ).

  • APH  Diminta Segera Panggil Dan Periksa K3S SD Mondang 

    APH  Diminta Segera Panggil Dan Periksa K3S SD Mondang 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Aparat penegak hukum ( APH ) diminta segera panggil dan periksa ” IS” Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S ) SD Mondang terkait dugaan pungutan liar ( pungli ) dana bantuan operasional sekolah ( BOS ).

    Tindakan ” IS” dinilai melampaui batas, mempergunakan jabatannya diduga untuk ” merampok” uang negara.

    Demikian dikatakan Tim investigasi DPP P3KI Arnes Arisoca kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada (  13/05 ) .

    ” IS” disinyalir menekan para kepala sekolah agar menganggarkan biaya pemeliharaan bernilai tinggi, inilah modus yang digunakan ” IS” K3S, ungkapnya.

    Jadi pihak sekolah merealisasikan dana pemeliharaan itu bukan untuk memelihara gedung sekolah, tetapi untuk memenuhi indikasi keserakahan ” IS” sebutnya.

    Sehingga Kepala Sekolah terpaksa membuat laporan pertanggung jawaban seolah olah dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan, namun ketika dilakukan cek and ricek ke lapangan sang kepala sekolah tak bisa menutupinya, tegas Arnes.

    Sangat tidak patut dibiarkan ” IS” menghirup udara bebas, sebab disinyalir memaksa kepala sekolah memberikan dana BOS dengan cara melawan hukum, tandasnya.

    ” IS” sudah melenceng dari tugasnya sebagai K3S, sedianya jabatan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kok malah bertindak diluar ketentuan, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Diduga” I ” Pegawai Puskesmas Pargarutan Himpun Uang Salam Salam Buat Dinas Kesehatan

    Diduga” I ” Pegawai Puskesmas Pargarutan Himpun Uang Salam Salam Buat Dinas Kesehatan

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga ” I ” pengawai Puskesmas Pargarutan menghimpun uang salam salam jelang lebaran 1446 H atau lebaran tahun 2025 buat Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan ( Tapsel )

    Seluruh pegawai Puskesmas atau tanpa terkecuali menyerahkan uang salam salam untuk Dinas Kesehatan Tapsel yang dikumpulkan ibu ” I “.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 09/05 ) menirukan bahasa salah seorang pegawai Puskesmas Pargarutan.

    Jadi kami semua menyerahkan uang puluhan ribu kepada ibu ” I ” karena dia ditunjuk untuk mengumpulkannya dan selanjutnya katanya diserahkan ke Dinas Kesehatan, ungkapnya.

    Tidak itu saja, paling parah ratusan ribu rupiah uang tunjangan hari raya ( THR ) kami ” disunat”  BKD, bebernya ke aku, ungkap Tohong.

    Jika ini terbukti, Dinas Kesehatan dan BKD dinilai keterlaluan dan tega melakukan hal tersebut, tutupnya.

    ( Tim ).

  • 7 PKBM Pada Ta 2024 Di Deli Serdang Terima Bantuan 

    7 PKBM Pada Ta 2024 Di Deli Serdang Terima Bantuan 

    Deli Serdang,

     mediatribunsumut.com

    Tujuh ( 7 ) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM  ) pada Ta 2024 di Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) terima bantuan.

    Berdasarkan Permendikbud dan Ristek RI tahun 2024 tujuh PKBM menerima bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan kinerja Ta 2024 total pagu Rp 315 juta.

    Ketujuh PKBM tersebut berasal dari Enam kecamatan, masing masing 2 dari Kec Sunggal, 1 dari Tanjung Morawa, 1 dari Hamparan Perak, 1 dari Pancur Batu dan 1 dari Lubuk Pakam.

    Seluruh PKBM penerima bantuan terdaftar di laman Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dari laman tersebut total PKBM di Kab Deli Serdang 224.

    Namun setelah ditelusuri ternyata jumlah PKBM yang tertulis di laman resmi tersebut jumlah PKBM tidak sama.

    Dengan dikucurkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI pada satuan pendidikan diharapkan membawa perubahan yang lebih baik sebagaimana penggunaan dana dimaksud.

    Bantuan dana itu digunakan untuk kegiatan pengembangan bagi peserta didik yang berpotensi pada penguatan kompetensi di pengembangan karakter dan kegiatan yang mendukung perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan.

    Tentu untuk mewujudkannya tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Deli Serdang.

    ( Tim ).

  • Diduga Gegara Dana Pengawasan Minim, Harga Pupuk Bersubsidi Di Tapsel Tak Terkendali

    Diduga Gegara Dana Pengawasan Minim, Harga Pupuk Bersubsidi Di Tapsel Tak Terkendali

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga gegara dana atau anggaran pengawasan minim, harga pupuk bersubsidi di Tapanuli Selatan ( Tapsel ) tak terkendali.

    Bagaimana lagi, dana pengawasan pupuk bersubsidi hanya Empat Puluh juta per tahun, keluh Kabid di Dinas Perdagangan Tapsel.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 08/05 ).

    Terkait harga pupuk bersubsidi yang ” meroket” atau melebihi harga pemerintah di wilayah kab Tapsel disinyalir dipicu pengawasan yang kurang, ujarnya.

    Sementara Kabid di Dinas Perdagangan menyikapi harga tersebut, hanya mampu mengeluh lantaran dana pengawasan sedikit, ungkapnya menurunkan bahasa Kabid.

    Sangat disesalkan, seorang Kabid hanya mampu mengeluh anggaran yang minim, sepertinya tidak merasa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, tegas Tohong.

    Yang pasti berdasarkan penelusuran di beberapa Kec harga pupuk bersubsidi melambung tinggi, lantas anggaran yang puluhan juta dipergunakan kemana, tegasnya.

    Sebab hampir di setiap kecamatan harga pupuk bersubsidi dijual diatas harga yang ditetapkan pemerintah, dikhawatirkan tidak dilaksanakan pengawasan, tutupnya.

    ( Tim ).
  • Diduga Dinas PMD Tapsel Terlibat Soal Pendirian BUMDES Tornangge 

    Diduga Dinas PMD Tapsel Terlibat Soal Pendirian BUMDES Tornangge 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) Tapanuli Selatan ( Tapsel ) terlibat soal pendirian Bandan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Tornangge Sipirok.

    Kabar yang dihimpun dari berbagai sumber, terkait pendirian BUMDES Tornangge Sipirok adalah atas ide dan saran Dinas PMD.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 08/05 ).

    Awal mula terbentuknya BUMDES Tornangge atas “campur tangan” Dinas PMD, makanya Kades se- kecamatan Sipirok bersedia memberikan modal awal BUMDES puluhan juta, jelasnya.

    Jadi sekarang wajar para Kades resah lantaran BUMDES Tornangge tidak beroperasi alias tutup, ungkapnya.

    Sementara modal puluhan juta yang diserahkan Kades se Kec Sipirok yang berasal dari dana desa ( DD ) belum jelas pengembaliannya, tegas Tohong.

    Terkait hal tersebut, telah berulang kali didatangi Dinas, untuk meminta penjelasan namun Kadis dan Kabid yang membidangi belum berhasil dijumpai, sebutnya.

    Terkait hal itu diminta pada Kadis berkenan memberikan penjelasan karena ini menyangkut penggunaan keuangan negara yakni DD, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Diduga BUMDES Tornangge Sipirok Gulung Tikar, Camat Diminta Tidak ” Cuci Tangan”

    Diduga BUMDES Tornangge Sipirok Gulung Tikar, Camat Diminta Tidak ” Cuci Tangan”

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Tornangge Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel  ) ” gulung tikar” , terkait hal tersebut Camat Sipirok diminta tidak ” cuci tangan”.

    Kini BUMDES Tornangge Sipirok tidak beroperasi atau tidak beraktivitas seperti biasa, kantor BUMDES terpau tutupnya.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 06/05 ).

    Tentu ada penyebab, mengapa BUMDES tidak beroperasi, namun sampai saat ini pengurus BUMDES seperti menghilang ditelan bumi, ujarnya.

    Sementara Camat Sipirok hingga kini belum dapat diminta penjelasan, diharapkan Camat Sipirok berkenan membagi waktu untuk memberikan penjelasan, karena diyakini Camat mengetahuinya, sebut Tohong.

    Karena modal awal BUMDES tersebut bersumber dari dana desa se Kec Sipirok, dengan demikian tanggung jawab Camat Sipirok tidak terlepas, ungkapnya.

    Apa lagi para kepala desa ( Kades ) sudah mulai resah pasca tidak beroperasi BUMDES Tornangge, artinya para kades pun turut bertanggungjawab pertanggung jawaban lantaran modal awal dari dana desa ( DD ), tegasnya.

    Melalui media ini, diminta kepada Camat Sipirok dan pengurusan BUMDES Tornangge tidak keberatan memberikan penjelasan, tutupnya.

    ( Tim )

  • Kadis Pertanian Tapsel Diminta Ekspos Hasil Panen Bawang Merah, Kentang Ta 2024

    Kadis Pertanian Tapsel Diminta Ekspos Hasil Panen Bawang Merah, Kentang Ta 2024

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Kadis Pertanian Tapanuli Selatan ( Tapsel  ) diminta ekspos hasil panen perdana Bawang Merah dan panen perdana Kentang Ta 2024.

    Ribuan bibit diberikan kepada penerima bantuan, dengan usia sembilan puluh hari diperkirakan Bawang Merah sudah dapat dipanen.

    Sedangkan Kentang diperkirakan usia 120 hari telah dapat dipanen, namun sampai saat ini belum diketahui hasil perdana dari ribuan bibit Kentang.

    Kedua tanaman holtikultura dimaksud menghabiskan dana dengan pagu Rp 370 juta lebih.

    Sedangkan jumlah bibit yang disalurkan, sebagaimana pengumuman pemerintah kab Tapanuli Selatan pada sirup LKPP masing masing 3.000 kg.

    Setidaknya puluhan ribu meter lahan yang ditanami bibit Bawang Merah menghasilkan puluhan ton per hektar, sama halnya dengan Kentang diyakini menghasilkan puluhan ton.

    Sekali lagi diminta kepada Kadis Pertanian Tapsel berkenan memberikan penjelasan atas keberhasilan para petani Bawang Merah dan Kentang

    ( Tim ).

  • LSM PAKAR DPC Tapsel Tuding Kadis LH Menghindar Beri Penjelasan 

    LSM PAKAR DPC Tapsel Tuding Kadis LH Menghindar Beri Penjelasan 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat Dewan Pimpinan Cabang Tapanuli Selatan ( LSM PAKAR DPC Tapsel ) tuding Kadis Lingkungan Hidup (  LH. ) Tapsel menghindar memberikan penjelasan terkait sejumlah dugaan korupsi.

    Awalnya Kadis berkenan memberikan penjelasan menyangkut beberapa temuan setelah Tim melakukan penelusuran, belakangan dengan segala alasan akhirnya sang Kadis tidak jadi memberikan penjelasan.

    Pada hal informasi yang dimohonkan adalah informasi publik, sebab ini soal pengelolaan keuangan daerah atau negara yang disinyalir dikorupsi.

    Demikian dikatakan Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada (  06/05 ).

    Sederhana saja bila tidak ada yang mau ditutup tutupi, sedianya Kadis tindak perlu menjauhi, ujarnya.

    Sangat disayangkan, seorang pejabat publik yang dipercaya Bupati Tapsel, malah mengesampingkan informasi publik, bukankah ini memalukan, tegasnya.

    Kemungkinan Kadis sedang menyembunyikan dugaan ” permainan” bahan bakar minyak ( BBM ), sebab informasi yang dihimpun Tim,  pihak Dinas menyunat dana BBM, tutupnya.

    ( Tim ).

  • DPW Gerakan Rakyat Sumatera Utara Resmi Dikukuhkan, Siap Jadi Barometer Pergerakan Rakyat di Indonesia

    DPW Gerakan Rakyat Sumatera Utara Resmi Dikukuhkan, Siap Jadi Barometer Pergerakan Rakyat di Indonesia

    Medan, 4 Mei 2025 — Semangat perubahan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia kembali bergema di Kota Medan. Bertempat di Gedung Pemuda Medan, sebanyak 51 tokoh masyarakat, pengurus organisasi, dan tamu undangan hadir dalam acara pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Utara, sebuah momentum penting yang menandai langkah maju perjuangan rakyat menuju kemakmuran yang merata.

    Gerakan Rakyat adalah organisasi masyarakat yang lahir dari kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan sejati Indonesia adalah ketika seluruh warganya dapat merasakan kesejahteraan tanpa kecuali. Didirikan pada 7 Oktober 2024 di Jakarta, organisasi ini dipimpin oleh Ketua Umum Bapak Sahrin Hamid dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persatuan, serta transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur.

    Pengukuhan DPW Sumut: Momentum Konsolidasi dan Kebangkitan

    Acara yang digelar pada hari Minggu, 4 Mei 2025 ini bukan sekadar seremoni formal, namun merupakan titik awal konsolidasi kekuatan rakyat di Sumatera Utara. Pengukuhan DPW Sumut dihadiri oleh berbagai elemen penting organisasi, antara lain Pengurus DPW, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pakar, Dewan Penasehat, serta perwakilan dari berbagai daerah.

    Adapun susunan pengurus inti DPW Gerakan Rakyat Sumut yang dikukuhkan antara lain:

    Ketua: Arga Pardamean Napitupulu

    Sekretaris: Endika Pramono Saputra Raoza

    Bendahara: Malrizky Fachmy

    Dalam sambutannya, Ketua DPW Sumut Arga Pardamean Napitupulu mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kehadiran seluruh peserta. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjadikan DPW Sumut sebagai barometer Gerakan Rakyat di tingkat nasional.

    “Terima kasih kepada para undangan, tokoh masyarakat, Ketua DPD Gerakan Rakyat Deli Serdang Abangda Jhon S Sebayang, Ketua DPD Tebing Tinggi yang diwakili oleh Sekretaris Abangda Amris Siahaan, serta dr. Okkis R. Siregar sebagai salah satu penerima mandat DPD Kota Medan. Kehadiran dan dukungan saudara-saudara semua adalah energi besar bagi kami untuk terus berjuang,” ujar Arga dalam pidatonya.

    Ia juga menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan adalah kunci utama dalam membangun organisasi yang kuat dan berdampak.

    “Kita harus tetap kompak, solid, dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Hanya dengan kekompakan dan kesatuan visi, kita bisa menjadi lokomotif perubahan bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pidato Harapan dari Ketua Dewan Pakar Prof. Ridha Dharmajaya

    Salah satu momen penting dalam acara ini adalah pidato yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar DPW Sumut, Prof. Ridha Dharmajaya. Meskipun tidak dapat hadir secara langsung karena aktivitas penting lainnya, Prof. Ridha tetap memberikan pidato secara daring yang disambut antusias oleh seluruh peserta.

    Dalam pidatonya, Prof. Ridha menyampaikan harapannya agar Gerakan Rakyat Sumut bisa tumbuh menjadi kekuatan rakyat yang besar, inklusif, dan progresif.

    “Saya berharap Gerakan Rakyat di Sumatera Utara bisa berkembang menjadi organisasi yang kuat, berakar di masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kita ingin menjadi bagian dari bangsa besar yang siap mengejar ketertinggalan, menciptakan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global,” ucap Prof. Ridha.

    Ia juga menegaskan bahwa perjuangan organisasi tidak hanya sebatas aktivitas seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh pembangunan dan keadilan sosial.

    Konsolidasi DPD dan Peran Tokoh Daerah

    Selain pengukuhan DPW, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi dan penguatan antar-DPD yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. DPD Gerakan Rakyat dari Deli Serdang dan Tebing Tinggi turut hadir melalui perwakilannya, menunjukkan komitmen dan solidaritas antarwilayah.

    Kehadiran dr. Okkis R. Siregar sebagai salah satu dari tiga penerima mandat DPD Kota Medan juga menjadi sinyal bahwa organisasi ini siap melebarkan sayapnya hingga ke akar rumput. Ia menyampaikan harapannya agar DPW Sumut dapat menjadi teladan bagi wilayah lain dalam membangun organisasi rakyat yang modern, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “DPW Sumut harus jadi barometer. Kita ingin menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar nama, tapi gerakan nyata yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujar dr. Okkis.

    Gotong Royong sebagai Nilai Dasar Organisasi

    Dalam seluruh rangkaian acara, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan menjadi benang merah yang mengikat seluruh sambutan dan pidato. Gerakan Rakyat bukan milik satu kelompok, tetapi milik semua orang yang percaya bahwa Indonesia yang lebih baik bisa dicapai jika semua warga bersatu dan bekerja bersama.

  • Warga Desa Sunge Giring Giring  Ungkap Dugaan Fiktif DD Ta 2022-Ta 2023

    Warga Desa Sunge Giring Giring  Ungkap Dugaan Fiktif DD Ta 2022-Ta 2023

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Warga dusun Sunge Aek Pining Desa Sunge Giring Giring Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) ungkap dugaan fiktif dana desa ( DD ) Ta 2022 dan Ta 2023.

    Keseriusan warga desa Sunge Giring Giring dalam mengungkap dugaan fiktif dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan ( Ketapang ) dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan dan bermental.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 04/04 ).

    Tidak hanya warga yang tanda tangan, Kadus juga menandatangani dalam upaya pengungkapan indikasi korupsi dana Ketapang dengan pagu Rp 360 juta lebih, ujarnya.

    Warga berharap Dinas terkait, dan Inspektorat Tapsel tidak tinggal diam, karena dana yang dikorupsi disinyalir dana Ketapang sebagai kegiatan prioritas ditengah ekonomi masyarakat yang tidak menentu, tuturnya menirukan bahasa masyarakat.

    Artinya bila tindakan tegas tidak ambil Dinas terkait, khususnya Camat SDH diyakini korupsi DD di desa ini makin merajalela, tegasnya.

    Kekhawatiran warga cukup beralasan, sebab dua tahun anggaran berturut turut disinyalir ” dimainkan” Kades, jadi bila Camat tidak bertindak kemungkinan besar dana desa makin menjadi jadi, tutupnya.

    ( Tim ).