Blog

  • Rp 179 juta Dana Penyertaan Modal Dari DD Ta 2025 Desa Aek Tolong Tidak Jelas Penggunaannya 

    Rp 179 juta Dana Penyertaan Modal Dari DD Ta 2025 Desa Aek Tolong Tidak Jelas Penggunaannya 

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Rp 179 juta lebih dana penyertaan modal dari dana desa ( DD ) Ta 2025 desa Aek Tolong Kec Padang Bolak Tenggara Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) tidak jelas penggunaannya.

    Hal ini terungkap setelah Tim LSM PAKAR melakukan penelusuran dan menghimpun informasi dari masyarakat dan perangkat desa Aek Tolong.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada (  07/02 ) melalui WhatsApp.

    Penjelasan perangkat desa mengaku hanya mengetahui akan dibangun kandang Sapi, dan kandang itu sudah dibangun, hanya itulah penjelasan Kades pada tahun 2025, beber Tohong menirukan bahasa perangkat desa.

    Sementara informasi yang berkembang di tengah masyarakat, dana penyertaan modal tersebut untuk membangun kandang dan membeli Sapi.

    Jadi kata warga, kandang ada tetapi Sapi nya tidak ada, entah untuk apa dibangun kandang sedangkan Sapi tidak ada, ungkap Tohong masih menirukan bahasa warga.

    Pantauan Tim LSM, kandang sudah di bangun, ukuran tidak besar,lantai semen, kandang terbuat dari kayu bulat dan atap seng, diperkirakan sekitara 10 lembar atau setengah kodi, terang Tohong.

    Tim berusaha konfirmasi Kades Aek Tolong, namun Kades Aek Tolong tidak dapat dijumpai di desa tersebut, sebut Tohong.

    Sekali lagi diminta kepada Kades, tidak keberatan memberikan penjelasan, terkait peruntukan dana penyertaan modal, guna menghindari informasi yang simpangsiur, pinta Tohong.

    ( Tim ).
  • Diduga Dana Toilet Ta 2025 Dikorupsi Berjamaah, PPK Dinas Perkim Paluta Dan Kades Aek Bayur Bungkam 

    Diduga Dana Toilet Ta 2025 Dikorupsi Berjamaah, PPK Dinas Perkim Paluta Dan Kades Aek Bayur Bungkam 

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Diduga dana toilet Ta 2025 dikorupsi berjamaah, pejabat pembuat komitmen ( PPK ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Perkim ) Padang Lawas Utara ( Paluta ) dan Aek Bayur bungkam.

    PPK dan Kades Aek Bayur sepertinya berusaha menutupi informasi pengelolaan proyek toilet tersebut, ke duanya sepertinya sengaja ” membisu” menggunakan jurus ampuh.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregarkepada mediatribunsumut.com  pada ( 07/02 ) melalui WhatsApp.

    Pengelola kegiatan tak bergeming,  hatinya seolah ” tertutup” melupakan tanggung jawab jabatan yang telah diamanatkan pada mereka, ujar Tohong.

    Dengan tidak merasa bertanggung jawab, seenaknya saja PPK kegiatan di Dinas Perkim Paluta Jeppi Marlon Lubis berujar, saya tidak mengetahui itu belum selesai, kata enteng, sebut Tohong.

    Fakta lapangan tidak terbantahkan, proyek toilet Ta 2025 hingga ( 15/01 ) menjadi salah satu bukti pengelolaan toilet disinyalir di luar ketentuan, tandasnya.

    Boleh saja pengelola kegiatan tidak menggubris, tetapi dibalik itu menjadi sinyal kuat bahwa PPK dan Kades terindikasi terlibat ” permainan kotor” ungkapnya.

    Sederhana saja, jika proyek itu dikerjakan sesuai kontrak kerja, mustahil proyek Ta 2025 tidak selesai tepat waktu, tuturnya.

    Diminta, Kadis Perkim Paluta terketuk hatinya, memberikan penjelasan, sebab hal ini tidak terlepas dari tanggung jawabnya, tegasnya.

    ( Tim ).

  • Diduga MCK Proyek Ilegal Ta 2025 Milik Dinas PUTR Paluta Belum Selesai Hingga 2026

    Diduga MCK Proyek Ilegal Ta 2025 Milik Dinas PUTR Paluta Belum Selesai Hingga 2026

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Diduga MCK,  proyek ilegal Ta 2025 milik dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) belum selesai hingga pertengahan Januari 2026.

    Proyek MCK Ta 2025 yang ditemukan di desa Sampuran Kec Padang Bolak belum selesai dikerjakan sampai ( 15/01 ), informasi yang dihimpun dari masyarakat, proyek itu milik Dinas PUTR Paluta.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 05/02 ) melalui WhatsApp.

    Indikasi proyek ilegal terungkap setelah Tim melakukan penelusuran pada sistim informasi rencana umum pengadaan yang ditampilkan pada laman resmi Pemkab Paluta, pada Dinas PUTR bahwa proyek itu sama sekali tidak ditemukan, ujarnya.

    Maka patut dicurigai, proyek itu dikerjakan tidak tercantum di dalam APBD Dinas PUTR, jika ini benar benar terjadi maka Dinas PUTR telah mengangkangi aturan yang berlaku,tegas Tohong.

    Temuan lainnya yakni, proyek Ta 2025 justru melanjutkan pekerjaan proyek Pamsimas Ta 2021 yang tidak selesai dikerjakan, bebernya.

    Jadi proyek Ta 2025 memoles proyek Pamsimas yang tidak tuntas dibangun, kendati pekerjaan memoles di Ta 2025, pekerjaan tersebut tetap belum selesai sampai pertengahan Januari 2026, ungkapnya.

    Terkait hal tersebut, LSM PAKAR telah berupaya konfirmasi pada PPK di Dinas PUTR, namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan, ungkapnya.

    Lalu LSM PAKAR berusaha konfirmasi Kadis PUTR, tetap tidak bertemu karena Kadis tidak di ruang kerjanya, dan LSM PAKAR telah menyampaikan kepada ajudan Kadis hasil penelusuran di lapangan, sayangnya sampai saat ini belum ada penjelasan, ujar Tohong.

    Terkait hal ini diminta kepada Kadis PUTR tidak keberatan memberikan penjelasan, pinta Tohong.

    ( Tim ).

  • PPK Di Dinas Perkim Paluta ” Lepas Tangan”  Soal Proyek Jamban Di Aek Bayur  Tak Selesai Hingga Saat Ini 

    PPK Di Dinas Perkim Paluta ” Lepas Tangan”  Soal Proyek Jamban Di Aek Bayur  Tak Selesai Hingga Saat Ini 

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK  ) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Perkim ) Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) ” lepas tangan” soal proyek jamban di desa Aek Bayur Kec Padang Bolak Tenggara tak selesai hingga saat ini.

    PPK Jeppi Marlon Lubis seolah sudah pikun, tahun anggaran, nilai proyek semuanya dia sudah lupa yang dia ingat sudah dibuat surat pernyataan Kades Aek Bayur berjanji menyelesaikan proyek sampai selesai dan dana proyek seluruhnya sudah direalisasikan.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 05/02 ) melalui WhatsApp.

    Riskan dan tidak masuk akal,  bagaimana mungkin seorang PPK  mau ” cuci tangan ”  tidak ada alasan buatnya tidak mengetahui proyek itu belum selesai, ujar Tohong.

    Apa pun ceritanya, PPK bertanggung jawab seluruh pelaksanaan pekerjaan, jadi proyek pembangunan jamban skala individual di desa Aek Bayur patut dicurigai menjadi ajang korupsi, sebab informasi yang beredar di lapangan anggaran yang dikucurkan ratusan juta rupiah, tegas Tohong.

    Di hadapan hukum PPK adalah penanggung jawab kegiatan, jika pekerjaan tidak selesai di tahun anggaran berjalan, maka PPK yang mengetahui mengapa pekerjaan tidak selesai sementara seluruh dana sudah direalisasikan, tandasnya.

    Disinyalir PPK dan Kades korupsi berjamaah, sebab pekerjaan tidak selesai hingga tahun 2026 sedangkan uang proyek  100% dicairkan.

    Terkait hal tersebut, diminta kepada Kadis Perkim Paluta tidak tinggal diam atau melindungi pejabat yang terindikasi terlibat korupsi, pinta Tohong.

    ( Tim ).

  • Terkait Dugaan Pungli, Kadis Pendidikan Tapsel Diminta Copot Ketua K3S SDH Dari Jabatannya 

    Terkait Dugaan Pungli, Kadis Pendidikan Tapsel Diminta Copot Ketua K3S SDH Dari Jabatannya 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Terkait dugaan pungutan liar ( pungli ), Kadis Pendidikan Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ), diminta copot Ketua K3S Saipar Dolok Hole ( SDH ) dari jabatannya.

    Dua jabatan diamanahkan kepada Umaruddin yakni Kepala SD Negeri 101005 Gelanggang dan Ketua K3S SDH membuatnya lupa diri atau seolah berada ” diatas angin”.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 03/02  ) melalui WhatsApp.

    Yang bersangkutan tidak mencerminkan seorang pemimpin atau pejabat publik, jabatan yang diamanahkan kepadanya membuatnya seperti pepatah hanya melihat keatas dan tak mau melihat kebawah lagi, sehingga konfirmasi kami tidak perlu ditanggapi atau dijelaskannya, sebut Tohong.

    Poin penting dalam hal ini, tidak hanya soal dugaan pungli, tetapi attitude sang Ketua K3S, yang bersangkutan adalah kepala sekolah yang sedianya memberikan tauladan, tandasnya.

    Sekali lagi diminta kepada Kadis Pendidikan Tapsel bertindak tegas, karena dikhawatirkan pembiaran dapat memicu melakukan hal sama, tutupnya.

    Pada ( 19/01 )lalu mediatribunsumut.com telah konfirmasi pada Ketua K3S SDH Umaruddin melalui WhatsApp namun tidak ada penjelasan sampai berita ini di kirim ke redaksi ( 05/02 ) dan telah ditelpon melalui WhatsApp, berdering namun tidak diangkatnya.

    ( Tim ).

  • Wabup Labuhanbatu H Jamri ST Terima Audiensi PD Pemuda Persis Labuhanbatu Raya, Bahas Sinergi Membangun Desa Menata Kota

    Wabup Labuhanbatu H Jamri ST Terima Audiensi PD Pemuda Persis Labuhanbatu Raya, Bahas Sinergi Membangun Desa Menata Kota

    TRIBUNSUMUT.com, LABUHANBATU — Wakil Bupati Labuhanbatu H Jamri ST menerima kunjungan audiensi dari jajaran pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Persatuan Islam (PD Pemuda Persis) Labuhanbatu Raya di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (26/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wabup didampingi oleh Staf Ahli Bupati Labuhanbatu, Turing Ritonga.

    Pertemuan ini dilakukan guna mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang ada di Bumi Ika Bina En Pabolo.

    Ketua PD Pemuda Persis Labuhanbatu Raya, Amirrudin Siregar SH, dalam kesempatan itu memaparkan sejumlah poin strategis terkait program kerja organisasi ke depan. Adapun program yang menjadi fokus utama adalah pengembangan dakwah, sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

    “PD Pemuda Persis menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program pembangunan daerah. Terutama dalam mewujudkan masyarakat Labuhanbatu yang lebih religius dan berkarakter,” ungkap Amirrudin Siregar di hadapan Wakil Bupati.

    Tak hanya itu, Amirrudin juga memberikan informasi bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pelantikan pengurus PD Persis Labuhanbatu Raya. Rencananya, prosesi pelantikan tersebut akan dilaksanakan di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu H Jamri ST menyambut hangat kehadiran para pemuda Persis. Ia menegaskan bahwa Pemkab Labuhanbatu selalu terbuka dan siap memberikan dukungan, baik secara teknis maupun moral, demi menyukseskan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kami menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari PD Pemuda Persis. Pemkab Labuhanbatu tentu siap mendukung dan menyukseskan setiap kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas,” ujar H Jamri ST.

    Lebih lanjut, H Jamri menekankan betapa pentingnya kolaborasi yang konkret antara ormas dan pemerintah daerah. Ia berharap PD Pemuda Persis Labuhanbatu Raya dapat menjadi mitra strategis dalam mengakselerasi pembangunan, khususnya dalam ranah pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar daerah, yaitu Labuhanbatu Cerdas Bersinar. Visi ini mencakup upaya peningkatan kualitas pendidikan dan integritas warga yang dibalut dalam semangat “Membangun Desa, Menata Kota”.

    “Kami berharap PD Persis dan Pemkab Labuhanbatu terus bersinergi dan bekerja sama. Kehadiran ormas seperti Persis sangat dibutuhkan untuk menyentuh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa, sekaligus mempercantik tatanan sosial di wilayah perkotaan,” pungkasnya.

  • Camat Pagar Merbau Bantah Menghindari Wartawan Soal Pusaran Tanah Eks PTPN I 

    Camat Pagar Merbau Bantah Menghindari Wartawan Soal Pusaran Tanah Eks PTPN I 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Camat Pagar Merbau Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) membantah tudingan miring kepada, yang diberitakan menghindari wartawan soal pusaran tanah eks PTPN I Regional I.

    Perlu saya tegaskan, siapa pun orangnya saya selalu welcome, apa lagi kepada wartawan, jadi berita menohok yang dialamatkan kepada saya tidak berdasar, apa lagi terkait lahan eks PTPN I, sebelum saya menjadi Camat Pagar Merbau, persoalan itu sudah memanas.

    Demikian dikatakan Camat Pagar Merbau kepada mediatribunsumut.com  melalui WhatsApp pada ( 24/01 ).

    Sangat disesalkan, saya dikatakan menghindar dan melakukan membiaran persoalan tanah eks PTPN I Regional I di desa Pagar Merbau I (satu), hal itu tidaklah benar, ujar Junaidi.

    Di dalam pemberitaan, menyangkut penguasaan fisik sebidang tanah eks PTPN, yang diklaim sebagai milik pribadi seorang warga desa Pagar Merbau I yakni Taufik, seorang pengusaha ternak Lembu yang kini tanah itu telah dipagari dan aktivitas pembangunan berjalan terus, sehingga anggap terjadi pembiaran tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah kecamatan Pagar Merbau, hal itu tidak benar alias hoaks, ungkap Camat.

    Melalui media ini, saya sampaikan bahwa saya tidak pernah  menanda tangani surat dalam bentuk apapun, sesuai dengan edaran pemerintah kabupaten Deli Serdang, sebutnya.

    Setitik tinta apa pun mengenai surat tentang eks PTPN itu tidak pernah saya tanda tangani, jelasnya.

    Yang saya jelaskan kepada wartawan yang bertanya kepada saya beberapa waktu lalu, adalah mempersilahkan wartawan itu langsung ke provinsi dan itu hak provinsi menjawabnya dan tidak ada kewenangan pemerintah kecamatan Pagar Merbau, tutur Junaidi.

    Lalu mengenai foto saya dengan Taufik tidak berdua, ada warga lainnya, itu diabadikan sewaktu saya menghadiri  acara pengajian akbar di lapangan bola kaki, malah diberitakan saya berdua dengan taufik, lagi lagi ini tidak benar, tandasnya.

    Tidak itu saja, malah diberitakan ada Camat Deli Serdang yang ” nakal” bermain tanah milik negara dan juga seolah olah menyebutkan Taufik pengusaha Lembu tersebut tukar guling dengan pengusaha yang lain, jadi berita itu tidak benar, jelasnya.

    Soal dugaan tukar guling itu pun sudah saya konfirmasi kepada Taufik via telp WhatsApp, yang bersangkutan membantahnya, malah dikatakannya

    ada-ada saja orang zaman sekarang, saya nggak tau apa-apa diberitakan, bahkan saya berfoto sama pak camat juga dipermasalahkan, itu saya berfoto sama Wakil Bupati pak Lom Lom juga warga di acara pengajian akbar, janganlah fotonya di potong seolah-olah cuma kami berdua.” Ucapnya.

    Sekali lagi saya tegaskan, tanah eks PTPN tersebut sudah lama terjadinya keributan dikalangan penggarap di desa Pagar Merbau I, sebelum saya menjabat Camat Pagar Merbau , tutup Junaidi, S,E

    ( Tim ).

  • Kebijakan Bupati Tapsel CMS, ‘ Menguras”  Honor Aparat Desa Di Sejumlah Kec

    Kebijakan Bupati Tapsel CMS, ‘ Menguras”  Honor Aparat Desa Di Sejumlah Kec

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Kebijakan Bupati Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan Dana Desa ( DD ) dengan cara chas manajemen system ( CMS ) ” menguras ” honor aparat desa di sejumlah kecamatan ( Kec ).

    Kegelisahan aparat desa sehubungan diberlakukannya kebijakan Bupati Tapsel dengan sistem digital atau nontunai dalam pengelolaan ADD dan DD berdasar, karena layanan Bank Sumut tidak sampai ke kecamatan tersebut.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com membeberkan kekecewaan aparat desa.

    Diantaranya Kec Aek Bilah, Kec Saipar Dolok Hole dan Kec Arse, aparat desa terpaksa menambah biaya pengeluaran untuk mengambil gaji atau honor, ujur Tohong menirukan bahasa mereka.

    Bayangkan dari desa terpencil di Kec Aek Bilah aparat desa harus menuju ibu kota kecamatan lain hanya untuk mencairkan honor dengan jarak tempuh pergi dan pulang sekira enam jam, harus merogoh kocek hampir Rp 100 ribu, sebutnya.

    Pada hal selama ini, dengan sistem tunai, maka kami menerima honor secara utuh dan tidak butuh waktu berjam-jam, ungkapnya.

    Baru saja diberlakukan kebijakan, kami harus menyiapkan uang Rp 50.000 untuk membuka rekening, belum lagi nanti biaya admin Bank setiap bulan, jadi kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kami yang berada di pedalaman, sebaliknya merugikan kami,rugi materi dan waktu, tandasnya.

    Lain halnya aparat desa yang dekat dengan Bank Sumut, cukup bawa ATM uang langsung bisa di cairkan tanpa mengeluarkan biaya tambahan, maksudnya selain biaya admin, tegasnya.

    Jadi diminta kepada Bupati Tapsel, mengevaluasi kebijakannya, harapan mereka, kebijakan itu berpihak kepada aparat desa, tutup Tohong menjelaskan keluhan aparat desa yang terpencil.

    ( Tim ).

  • Pedagang Eks Pasar Delimas Diminta Tidak Terpancing Soal Issu Diskriminasi Ke Pedagang Minoritas 

    Pedagang Eks Pasar Delimas Diminta Tidak Terpancing Soal Issu Diskriminasi Ke Pedagang Minoritas 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Pedagang eks pasar Delimas diminta tidak terpancing soal issu diskriminasi ke pedagang minoritas yang kabarnya pedagang daging Babi tidak akan dapat kios di pasar tradisional Bakaran Batu.

    Semua pedagang yang direlokasi, diupayakan mendapat tempat atau kios, saat ini masih penataan tempat, makanya pedagang daging Babi masih berjuang di tempat lama dan tidak ditutup Pemkab Deli Serdang.

    Demikian dikatakan tokoh masyarakat dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Supremasi Hukum ( LSM SUHU ) Marihot Sialoho BA  bersama Ketua LSM SUHU Jhon Erwin Tambunan, SH kepada mediatribunsumut.com usai menjumpai ibu Hariati di Bagian Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deli Serdang (  22/01 ).

    Santernya kabar pedagang daging Babi tidak akan mendapat lapak atau tempat di tempat yang baru dibantah pihak dinas Perindag, yang pasti seluruh pedagang akan diusahakan mendapat tempat, namun bersabar dulu, ujar Haloho sapaan akrabnya yang diaminkan Jhon panggilan sehari hari.

    Kepada kami, pihak Dinas mengatakan tidak akan mentelantarkan para pedagang, bahkan jika pedagang mengalami kendala dengan pihak Delimas, Bupati siap membela para pedagang, ungkapnya menurunkan bahasa Hariati

    Para pedagang Babi tidak perlu risau, tetaplah berdagang di tempat lama sampai ada relokasi nantinya, tutup Jhon membeberkan penjelasan Disperindag.

    ( Tim ).

  • Penyidik Polrestabes Medan Janji Pada PMPR Sumut Segera Tetapkan TSK Penganiayaan Ketua BP FORMI 

    Penyidik Polrestabes Medan Janji Pada PMPR Sumut Segera Tetapkan TSK Penganiayaan Ketua BP FORMI 

    Medan,

    mediatribunsumut.com

    Penyidik Polrestabes Medan berjanji kepada Persatuan Masyarakat Pembela Rakyat Sumatera Utara ( PMPR Sumut ) segera menetapkan tersangka ( TSK ) penganiayaan Ketua Barisan Persaudaraan Farum Muslimin Indonesia ( BP FORMI  ) saat unjuk rasa di Polda Sumut ( 21/01 ).

    Setelah koordinator aksi Imam Sholihin  berorasi menyampaikan tuntutan  lambannya penanganan perkara dugaan penganiayaan kepada Ketua Ormas Islam BP FORMI, selain itu Pimpinan media Medan Pos dan Ketua OKK Sekber Wartawan Indonesia (swi ).

    Perkara dugaan tindakan main hakim sendiri yang dialami Ketua Ormas Islam BP FORMI hingga saat ini para pelaku masih bebas berkeliaran, sehingga korban menilai Polrestabes Medan kurang serius menangani laporan korban Azhari Ketua Ormas Islam BP FORMI.

    Akhirnya penyidik Polrestabes Medan menerima utusan perwakilan pengunjuk rasa,di saat itulah penyidik berjanji segera menetapkan tersangka sebelum ( 26/01 ) atau lima hari ke depan.

    Intinya kasus penganiayaan Azhari Ketua Ormas Islam BP FORMI menjadi atensi Polrestabes Medan, lima hari ke depan dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan dengan penetapan tersangka terhadap para terduga pelaku.

    komitmen Polrestabes Medan, akan dikawal terus Persatuan Masyarakat Pembela Rakyat Sumatera Utara jika  dinilai proses penegakan hukum jalan di tempat, mereka akan turun kembali dengan masa skala besar.

    Terpantau, aksi unjuk rasa berjalan tertib, aman dan terkendali hingga, massa membubarkan diri, usai perwakilan demonstran bertemu penyidik Polrestabes Medan.

    ( Tim ).

  • Mahasiswa Cup I 2026, Karya Nyata Mahasiswa Pantai Barat Kab Madina Cetak Karakter Generasi Muda 

    Mahasiswa Cup I 2026, Karya Nyata Mahasiswa Pantai Barat Kab Madina Cetak Karakter Generasi Muda 

    Madina,

    mediatribunsumut.com

    Mahasiswa Cup I 2026, merupakan karya nyata mahasiswa Pantai Barat Kab Mandailing Natal ( Madina ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) untuk mencetak karakter generasi muda.

    Ajang turnamen bergengsi yang diikuti 48 klup pesepak bola, digagas mahasiswa Pantai Barat, kali pertama terlaksana dengan sukses dan meriah yang dilaksanakan di lapangan hijau desa Dalan Lidang Kec Lingga Bayu pada ( 16/01 ).

    Demikian dikatakan Ketua Umum Mahasiswa Se- Pantai Barat Ahmad Afandi selaku Ketua panitia penyelenggara kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada (  19/01 ).

    Turnamen ini, mengawal sejarah  kehadiran dan peran aktif mahasiswa Pantai Barat dalam membangun peradaban generasi muda, tepatnya Gen Z , tuturnya.

    Maksud kami, ajang ini bukan hanya meraih juara, tetapi lebih kepada pembentukan integritas, ujar Fandi sapaan akrabnya kepada mediatribunsumut.com secara eksklusif.

    Kami berharap, turnamen ini menjadi simbol kebangkitan peran aktif mahasiswa sebagai motor penggerak kegiatan positif  di tengah masyarakat, ungkapnya.

    Dengan pengelolaan yang mandiri, tertib, dan profesional, Mahasiswa Cup I  membuktikan bahwa generasi muda Pantai Barat Madina mampu menyelenggarakan ajang olahraga berskala besar dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persatuan.

    Pembukaan turnamen berlangsung semarak dan penuh antusiasme, ratusan warga dari berbagai desa di wilayah Pantai Barat memadati area lapangan untuk menyaksikan laga pembuka sekaligus memberikan dukungan kepada para peserta, suasana kekeluargaan dan semangat fair play mewarnai jalannya kegiatan sejak awal dan kegiatan ini direncanakan menjadi agenda rutin dan ikon olahraga mahasiswa di wilayah Pantai Barat.

    Terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam )  Lingga Bayu, Camat Lingga Bayu, Camat Ranto Baek, unsur Muspika, para kepala desa, serta perwakilan Kapolsek Mandailing Natal serta semua pihak yang turut membantu, ungkapnya.

    Kehadiran para pemangku kepentingan  sebagai bentuk apresiasi dan dukungan nyata terhadap kreativitas serta kontribusi mahasiswa dalam membangun kebersamaan dan semangat olahraga di tengah masyarakat.

    Mahasiswa Cup I, mahasiswa Pantai Barat Madina telah membuktikan diri sebagai generasi visioner yang siap berkontribusi positif bagi daerah, sekaligus menjadi teladan dalam membangun kebersamaan melalui olahraga, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Diduga Dana Peningkatan Kapasitas Perangkat Dan Kades Jatah Kecamatan, PMD  Paluta

    Diduga Dana Peningkatan Kapasitas Perangkat Dan Kades Jatah Kecamatan, PMD  Paluta

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Diduga dana peningkatan kapasitas perangkat desa dan kepala desa ( Kades ) jatah kecamatan dan Dinas PMD Paluta.

    Hal ini terungkap berdasarkan penjelasan kepala desa Parlimbatan Kec Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) kepada Tim LSM PAKAR.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 18/01 ) melalui WhatsApp.

    Kepala desa Parlimbatan membeberkan kekecewaannya kepada pihak kecamatan dan PMD Paluta yang tidak segan-segan melakukan tekanan, ungkap Tohong.

    Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa dan peningkatan kapasitas kepala desa tidak pernah dibahas dalam musyawarah desa ( musdes ), ke dua kegiatan itu muncul setelah sampai di kecamatan, sebut Tohong menirukan bahasa Kades Parlimbatan.

    Biaya yang digelontorkan untuk ke dua kegiatan itu, sangat tinggi, seperti tahun Ta 2023 Rp 150 juta dan Ta 2024 Rp 180 juta, jadi kalau seandainya dana desa ( DD ) utuh kami yang mengelola akan membantu pembangunan desa ini, tandas Tohong masih membeberkan penjelasan Kades.

    Terkait hal tersebut diminta kepada Camat Padang Bolak dan Kadis PMD Paluta berkenan memberikan penjelasan, pinta Tohong.

    ( Tim ).

  • Disinyalir K3S Pungli Dana BOS Ta 2025 Se- Kec SDH Tapsel  Terstruktur 

    Disinyalir K3S Pungli Dana BOS Ta 2025 Se- Kec SDH Tapsel  Terstruktur 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Disinyalir Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S ) melakukan pungutan liar ( pungli ) bantuan operasional sekolah ( BOS ) Ta 2025 se – Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) terstruktur.

    Indikasi itu terkuak sesuai penjelasan sejumlah kepala sekolah yang diminta penjelasan terkait dugaan pungli dana BOS Ta 2025, yang kabarnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan kepala sekolah dan pihak sekolah.

    Katanya dana BOS dipungli K3S untuk pengamanan ke Polda Sumut, jadi setiap sekolah dipungut berdasarkan jumlah siswa yang dibanderol Rp 32.000 per siswa per tahun dikalikan dengan jumlah siswa yang ada di masing-masing sekolah.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 18/01 ) melalui WhatsApp.

    Dana BOS yang semestinya untuk operasional sekolah, kini poin penggunaannya secara ilegal ditambah K3S atau pihak yang berkepentingan, tegas Tohong.

    Keberanian K3S patut diberi jempol, karena diduga Ketua K3S sudah kehilangan integritas, untuk itu diminta kepada Kadis Pendidikan Tapsel segera mengevaluasi kinerja Ketua K3S, tegasnya.

    Sebab Ketua K3S adalah menjabat kepala sekolah, jadi dikhawatirkan bila yang bersangkutan dipertahankan menduduki jabatan yang diamanahkan akan membawa citra buruk, lantaran seorang pendidik telah buyar integritas nya, sebutnya.

    Dikhawatirkan anak didiknya, mengikuti jejak, seperti pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kalau sempat ini, kan celaka, moral menjadi taruhan, kalau moral anak didik rusak, apa jadinya, diminta kepada Inspektorat Tapsel segera memanggil dan memeriksa Ketua K3S SDH, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Tuntutan Sejumlah Organisasi Profesi Mengalir, Polrestabes Medan Belum Bertindak  Pada Pelaku Pengeroyokan 

    Tuntutan Sejumlah Organisasi Profesi Mengalir, Polrestabes Medan Belum Bertindak  Pada Pelaku Pengeroyokan 

    Medan,

    mediatribunsumut.com

    Tuntutan sejumlah organisasi profesi wartawan mengalir, namun Polrestabes Medan hingga saat ini ( 15/01 ) belum bertindak pada pelaku pengeroyokan.

    Saya menyangkan sikap Polrestabes Medan yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas, atas laporan Azhari, Ketua OKK Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Sumatera Utara sekaligus Pimpinan Media selaku korban pengeroyokan.

    Demikian dikatakan Ketua Komnas Wi Kab Deli Serdang Tumpal Manik, SH, MH kepada mediatribunsumut.com pada ( 15/01 ).

    Sudah hampir dua minggu sejak dilaporkan, tepatnya pada ( 03/01 ) lalu, hingga kini belum ada diketahui tindakan tegas dari Polrestabes Medan, maka diminta kepada Kapolda Sumut turun tangan untuk mengawasinya, ujarnya.

    Ada apa, para terduga pelaku yakni Sorimuda Baon, Abdul Latif Balatif dan Yusrul Utuil yang telah dilaporkan masih bebas berkeliaran, ungkapnya.

    Mereka  disinyalir pelaku kriminal, melakukan pengeroyokan secara bersama sama terhadap korban Azhari yang berprofesi sebagai wartawan, juga Ketua OKK Sekber Wartawan Indonesia ( SWI ) Sumut, jadi dikhawatirkan para pelaku dapat berbuat lagi karena lambannya penanganan kasus ini, tegasnya

    Saya berharap, hukum menjadi panglima untuk menegakkan kebenaran tanpa tebang pilih, bahasa awamnya janganlah hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jika skenario ini yang tengah dilakoni pihak Polrestabes Medan, tentu ini sangat miris dan menyedihkan, tandasnya.

    Setidaknya ini menjadi peringatan keras kepada Kapolrestabes Medan, soalnya terkesan hukum dipermainkan, bahkan kasus ini menjadi sorotan publik, termasuk insan pers yang tergabung di berbagai organisasi wartawan, pungkasnya.

    Artinya integritas tengah dipertaruhkan, tegakkanlah hukum demi menciptakan ketertiban dan keamanan, menjamin keadilan dan kepastian hukum, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Optik Regar Buka Cabang ke-5 di Padangsidimpuan, Hadirkan Layanan Mata Berbasis Profesionalisme dan Keberkahan

    Optik Regar Buka Cabang ke-5 di Padangsidimpuan, Hadirkan Layanan Mata Berbasis Profesionalisme dan Keberkahan

    PADANGSIDIMPUAN, TribunSumut – Jaringan bisnis optik lokal, Optik Regar, resmi mengekspansi layanannya dengan membuka cabang kelima di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Peresmian gerai yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman No. 11 ini dilakukan pada Selasa (30/12/2025).

    Acara Grand Opening tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kota Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. Dalam prosesi tersebut, Kapolres didaulat melakukan pemotongan pita sebagai simbol resmi dimulainya operasional Optik Regar W.R. Supratman.

    Founder Optik Regar, H. Rachmat Siregar, menyampaikan bahwa pembukaan cabang terbaru ini bukan sekadar untuk mengejar keuntungan materiil, melainkan didasari visi sosial dan spiritual.

    “Niat utama kami membangun usaha ini bukan sekadar untuk mencari keuntungan duniawi semata. Kami berikhtiar agar usaha ini menjadi ladang ibadah, membawa keberkahan, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujar Rachmat dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, prinsip kejujuran, transparansi, dan nilai-nilai syariah menjadi pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

    Sementara itu, Co-Founder Optik Regar, dr. Okkis Razuansyah Siregar, A.Md.RO., menjelaskan bahwa gerai kelima ini dirancang sebagai pusat layanan mata yang modern. Toko ini dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan mata canggih untuk menjamin akurasi hasil bagi setiap pelanggan.

    “Kami menghadirkan teknologi lensa terbaru serta koleksi bingkai kacamata yang mengikuti tren masa kini. Selain itu, tenaga ahli kami siap memberikan konsultasi pilihan lensa terbaik sesuai kebutuhan pelanggan,” kata dr. Okkis.

    Sebagai bentuk apresiasi pada masa pembukaan, Optik Regar menawarkan promo khusus berupa diskon 25 persen ditambah 5 persen bagi para pengunjung.

    Peresmian ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) Muhammad Darwis, M.Pd., serta Ketua MUI Kota Padangsidimpuan Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag.

    Hadir pula Imam Besar Masjid Raya Al-Abror H. Asrul Anwar Dalimunthe, S.Pd.I., dan K.H. Amsir Saleh Siregar. Kehadiran para tokoh ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap peran Optik Regar dalam memajukan ekonomi dan akses kesehatan di wilayah Tapanuli Selatan.

    Hingga saat ini, Optik Regar telah memiliki lima jaringan cabang yang tersebar di beberapa lokasi strategis, yaitu:

    1. Padangsidimpuan – Thamrin (Mitra BPJS Kesehatan)

    2. Padangsidimpuan – W.R. Supratman (Cabang terbaru)

    3. Medan – Jalan Setia Budi

    4. Kotapinang – Labuhanbatu Selatan (Mitra BPJS Kesehatan)

    5. Bagan Batu – Riau

    Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mata profesional, Optik Regar W.R. Supratman kini telah melayani pelanggan secara penuh dengan motto “Pilihan Cerdas Kacamata Anda”.