Media Tribun Sumut

Blog

  • Optik Regar Buka Cabang ke-5 di Padangsidimpuan, Hadirkan Layanan Mata Berbasis Profesionalisme dan Keberkahan

    Optik Regar Buka Cabang ke-5 di Padangsidimpuan, Hadirkan Layanan Mata Berbasis Profesionalisme dan Keberkahan

    PADANGSIDIMPUAN, TribunSumut – Jaringan bisnis optik lokal, Optik Regar, resmi mengekspansi layanannya dengan membuka cabang kelima di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Peresmian gerai yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman No. 11 ini dilakukan pada Selasa (30/12/2025).

    Acara Grand Opening tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kota Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. Dalam prosesi tersebut, Kapolres didaulat melakukan pemotongan pita sebagai simbol resmi dimulainya operasional Optik Regar W.R. Supratman.

    Founder Optik Regar, H. Rachmat Siregar, menyampaikan bahwa pembukaan cabang terbaru ini bukan sekadar untuk mengejar keuntungan materiil, melainkan didasari visi sosial dan spiritual.

    “Niat utama kami membangun usaha ini bukan sekadar untuk mencari keuntungan duniawi semata. Kami berikhtiar agar usaha ini menjadi ladang ibadah, membawa keberkahan, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujar Rachmat dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, prinsip kejujuran, transparansi, dan nilai-nilai syariah menjadi pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

    Sementara itu, Co-Founder Optik Regar, dr. Okkis Razuansyah Siregar, A.Md.RO., menjelaskan bahwa gerai kelima ini dirancang sebagai pusat layanan mata yang modern. Toko ini dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan mata canggih untuk menjamin akurasi hasil bagi setiap pelanggan.

    “Kami menghadirkan teknologi lensa terbaru serta koleksi bingkai kacamata yang mengikuti tren masa kini. Selain itu, tenaga ahli kami siap memberikan konsultasi pilihan lensa terbaik sesuai kebutuhan pelanggan,” kata dr. Okkis.

    Sebagai bentuk apresiasi pada masa pembukaan, Optik Regar menawarkan promo khusus berupa diskon 25 persen ditambah 5 persen bagi para pengunjung.

    Peresmian ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) Muhammad Darwis, M.Pd., serta Ketua MUI Kota Padangsidimpuan Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag.

    Hadir pula Imam Besar Masjid Raya Al-Abror H. Asrul Anwar Dalimunthe, S.Pd.I., dan K.H. Amsir Saleh Siregar. Kehadiran para tokoh ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap peran Optik Regar dalam memajukan ekonomi dan akses kesehatan di wilayah Tapanuli Selatan.

    Hingga saat ini, Optik Regar telah memiliki lima jaringan cabang yang tersebar di beberapa lokasi strategis, yaitu:

    1. Padangsidimpuan – Thamrin (Mitra BPJS Kesehatan)

    2. Padangsidimpuan – W.R. Supratman (Cabang terbaru)

    3. Medan – Jalan Setia Budi

    4. Kotapinang – Labuhanbatu Selatan (Mitra BPJS Kesehatan)

    5. Bagan Batu – Riau

    Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mata profesional, Optik Regar W.R. Supratman kini telah melayani pelanggan secara penuh dengan motto “Pilihan Cerdas Kacamata Anda”.

    Post Views: 160
  • Tak Diakomodir Titipan Kec Dan Dinas PMD, Pengajuan DD Tak Lolos 

    Tak Diakomodir Titipan Kec Dan Dinas PMD, Pengajuan DD Tak Lolos 

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Tak diakomodir titipan atau perintah pihak kecamatan ( Kec ) Padang Bolak dan Dinas PMD Paluta, maka pengajuan penggunaan dana desa ( DD ) tak lolos.

    Sebenarnya peningkatan kapasitas kepala desa dan peningkatan perangkat desa tidak pernah diajukan dan dibahas pada saat musyawarah deaa ( Musdes ), kegiatan itu ada setelah di tingkat Kec dan di Dinas.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) setelah konfirmasi Kades Parlimbatan.

    Menurut penjelasan Kades kepada LSM PAKAR, pihak desa tidak bisa melawan perintah pihak kecamatan dan Dinas PMD, karena akibatnya sangat fatal, dipastikan pengajuan tidak akan lolos, beber Tohong menirukan bahasa Kades.

    Kalau desa yang mengelola DD secara keseluruhan, dapat dipastikan akan terlaksana dengan baik, kenyataannya untuk pihak Kec dan pihak dinas saja sudah 20% lebih, di Ta 2023 Rp 150 juta lebih dan Ta 2024 180 juta lebih, beber Tohong menirukan bahasa Kades

    Penjelasan Kades Parlimbatan tidak dapat dianggap sepele atau main main, patut diduga korupsi DD di Kab Paluta massip, terencana dan terstruktur, sehingga bila dihadapkan ke ranah aturan dan hukum, maka Kades dan perangkat menjadi tumbal karena kegiatan tersebut adalah peningkatan kapasitas kepala desa dan peningkatan kapasitas perangkat desa, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 56
  • 500 Pcs Tikar Diberikan Disperindag Deli Serdang Ke Pengelola Pasar Kamu 

    500 Pcs Tikar Diberikan Disperindag Deli Serdang Ke Pengelola Pasar Kamu 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    500 pcs tikar pada akhir Ta 2025 diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Disperindag ) Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) ke pengelola Pasar Kamu di desa Denai Lama Kec Pantai Labu.

    Melalui pengelola pasar Kamu Dedy Sofyan, pada ( 23/12 ) lalu telah diserahkan 500 pcs tikar, untuk digunakan para pedagang jajanan tradisional yang ada di pasar  Karya Anak Muda ( Kamu  ).

    Demikian dikatakan Kabid Saran Prasarana ( Sarpras ) dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindag Kab Deli Serdang Juangi K Zebua, SE, M. IP kepada mediatribunsumut.com pada ( 14/01 ) di ruang kerjanya.

    Anggaran untuk pengadaan tikar tersebut ditampung di APBD Perubahan Ta 2025, kegiatan ini merespon aspirasi masyarakat yang berjualan di pasar Kamu yang kala disampaikan kepada Bupati, ujarnya.

    Lalu Kadis Perindag, langsung mewujudkannya, sebab pasar Kamu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tuturnya.

    Selain itu Disperindag memberikan bantuan lainnya, yakni 1 unit mesin Grafir dan 1  unit mesin bor duduk, terangnya.

    Jadi kita akan berusaha membantu para pedagang dengan kwalitas barang yang bagus, seperti mesin Grafir, adalah buatan luar negeri, saat ini barangnya belum sampai karena sebelumnya rusak, sehingga kita tolak, saat ini pihak penyedia sedang memesan barang sesuai dengan spesifikasi yang kita ajukan, tegasnya.

    Bila barangnya telah sampai ke kantor ini, nantinya pedagang yang akan mengoperasionalkannya diajari cara menggunakan mesin Grafir dengan benar, sebutnya.

    Jadi Disperindag hadir untuk memajukan para pelaku ekonomi usaha mikro kecil menengah ( UMKM ), demi mewujudkan visi misi Bupati Deli Serdang, tuturnya.

    Sementara berdasarkan penelusuran mediatribunsumut.com di laman resmi Disperindag, untuk pengadaan tikar tersebut pagunya Rp 100 juta.

    ( Tim ).

    Post Views: 7,143
  • Kadis Pendidikan Tapsel Diminta Panggil Ketua K3S SDH Soal Dugaan Pungli Dana BOS 

    Kadis Pendidikan Tapsel Diminta Panggil Ketua K3S SDH Soal Dugaan Pungli Dana BOS 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Kadis Pendidikan Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) diminta panggil Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S ) Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) soal dugaan pungutan liar ( pungli ) dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) Ta 2025.

    Indikasi pungli dana BOS besarnya berpariasi, tergantung jumlah peserta didik ( PD ), jika peserta didiknya banyak maka angkanya besar.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 13/01 ) melalui WhatsApp.

    Menurut pihak sekolah yang dikonfirmasi, hitung hitungan biaya pengamanan ke Polda Sumut Rp 32.000/ siswa/ tahun, beber Tohong menirukan bahasa narasumber sumbernya yang tidak berkenan disebutkan namanya dalam pemberitaan ini.

    Setelah dana dikumpulkan K3S, kabarnya uang tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan, selanjutnya pihak Dinas yang berurusan, ungkapnya.

    Terkait hal tersebut, sekali lagi diminta kepada Kadis Pendidikan Tapsel memanggil Ketua K3S SDH, pinta Tohong.

    ( Tim ).

    Post Views: 61
  • Kades Denai Lama Kab Deli Serdang Tertutup Pengadaan Ternak Bebek Petelur Ta 2024

    Kades Denai Lama Kab Deli Serdang Tertutup Pengadaan Ternak Bebek Petelur Ta 2024

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Kades Denai Lama Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) tertutup terkait pengadaan ternak bebek petelur Ta 2024.

    Yang bersangkutan dinilai berdalih lupa nama penyedia atau alamat penyedia bebek petelur, pokok dibeli di Kec Batang Kuis.

    Bahkan Kades Denai Lama berkata, pengadaannya TPK yang lebih mengetahui, namun saat hendak dikonfirmasi TPK, Kades malah melarang.

    Katanya tidak perlu konfirmasi kepada TPK, karena yang bertanggung jawab soal penggunaan dana desa ( DD ) adalah saya selaku kuasa pengguna anggaran.

    Kades, seolah mencari cari alasan dengan  menunjukkan sejumlah piagam keberhasilannya mengelola dana desa.

    Kendati Kades mendapat piagam dalam pengelolaan DD, tidak menjamin tidak ada dugaan korupsi dalam pengelolaan DD, karena piagam itu pengakuan atas kepatuhan administrasi dan transparansi prosedural yang baik dalam pelaporan dan pengelolaan dana berdasarkan audit dan evaluasi pada saat itu.

    Buktinya, bila pengadaan bebek petelur sang Kades tertutup, jadi patut dicurigai pengadaan bebek petelur tersebut sarat ” permainan“.

    Terkait hal tersebut diminta kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) berkenan memberikan penjelasan.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,010,714
  • Saat Klarifikasi, Kades Denai Lama Akui Penjelasan Kaur Keuangan Kurang Tepat 

    Saat Klarifikasi, Kades Denai Lama Akui Penjelasan Kaur Keuangan Kurang Tepat 

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Saat Klarifikasi, Kades Denai Lama Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) akui penjelasan Kaur Keuangan kurang tepat.

    Sebagaimana penjelasan Kaur Keuangan Erwin yang diterbitkan mediatribunsumut.com beberapa hari terakhir ini, akhirnya diakui Kades, apa disampaikan Kaur Keuangan tentang Kegiatan peningkatan produksi peternakan ( alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang,dll ) penurunan stunting adalah kurang tepat.

    Penjelasan itu dikatakan Kades Denai Lama Parnu, SE kepada mediatribunsumut.com pada ( 08/01 ) di ruang kerjanya.

    Apa pun tentang penggunaan dana desa ( DD ) akulah yang lebih memahami, jadi silahkan konfirmasi kepada saya, sebab saya yang bertanggung jawab, ujarnya.

    Saat ditanya siapa penyedia 1.200 ekor beber petelur, malah Kades mengatakan itu TPK yang lebih mengetahui, dan ketika mediatribunsumut.com hendak memastikan penyedia bebek tersebut, malah Kades mengatakan tidak perlu ke TPK, karena bebek petelur dengan usia dara dibeli dari petani peternak di Batang Kuis, katanya.

    Bukankah hal tersebut Kades Denai Lama menghindar, kalau tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, silahkan saja dibuka informasinya, siapa penyedia atau setidaknya desa penyedia ternak bebek dimaksud.

    Lalu ditanya lagi pembangunan / rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa, Kades diam sejenak, lalu bertanya kepada mediatribunsumut.com ada lagi yang mau ditanyakan.

    Pada hal soal energi alternatif saja belum dijelaskan, sudah balik bertanya,  kesannya Kades tidak konsisten dengan perkataannya.

    Katanya apa pun tentang DD, dipersilahkan untuk klarifikasi kepadanya, saat dimintai penjelasan malah kesannya menghindar.

    ( Tim ).

    Post Views: 409,864
  • Gegara Pembebasan Lahan, Proyek TPS3R Di Bandar Klippa Ta 2025 Tak Selesai Tepat Waktu 

    Gegara Pembebasan Lahan, Proyek TPS3R Di Bandar Klippa Ta 2025 Tak Selesai Tepat Waktu 

    Gegara Pembebasan Lahan, Proyek TPS3R Di Bandar Klippa Ta 2025 Tak Selesai Tepat Waktu

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com
    Gegara pembebasan lahan disinyalir tidak tuntas, akibatnya proyek TPS3R di Bandar Klippa Kec Percut Sei Tuan Ta 2025 tidak selesai tepat waktu.
    Sampai saat ini ( 08/01 ) proyek pembanguna TPS3R belum selesai, pembangunan masih terus dilaksanakan kendati Ta 2025 telah selesai.
    Terkait hal tersebut, mediatribunsumut.com telah konfirmasi pada pejabat pembuat komitmen ( PPK ) melalui WhatsApp, beliau membenarkan proyek itu belum selesai sampai saat ini.
    Menurut PPK, penyebabnya terjadi gangguan yang terus menghalangi pembangunan gedung dari orang yang mengaku memiliki tegakkan di lahan tersebut.
    Beberapa kali pelaksanaan pekerjaan di stop, dan pekerjaan itu telah di addendum, dengan pertimbangan penyedia masih bersedia melanjutkan pekerjaan dan dikenakan sanksi denda atas keterlambatan, tegasnya.
    Sampai 31 Desember 2025, sudah berada pada kondisi 75%, sedangkan sisanya 25% lagi dilanjutkan di tahun 2026 dan akibat addendum itu, penyedia dikenakan sanksi denda sebesar 25% dikali 1/1000 setiap hari, tegasnya.
    Sebelumnya mediatribunsumut.com pada ( 07/01 ) konfirmasi PPTK Herman Nst di ruang kerjanya, mengatakan hal senada, proyek belum selesai karena bolak balik di stop warga yang mengaku menggarap lahan.
    Kalau menyangkut lahan itu, gawenya Dinas Perkimtan, Dinas Cipta Karya hanya membangun, ungkapnya.
    Tahun ini Cipta Karya sedianya membangun lima ( 5 ) TPS3R masing-masing Tanjung Rejo, Sentis, Sambirejo Timur, Sampali dan Bandar Klippa.
    Namun TPS3R di desa Tanjung Rejo gagal, karena mendapat penolakan dari masyarakat, akhirnya yang terealisasi di empat desa, semuanya belum ada yang serahterima, bebernya.
    ( Tim ).
    Post Views: 40,163
  • Ketua K3S SDH” Bungkam” Soal Pengutipan Dana BOS Ta 2025

    Ketua K3S SDH” Bungkam” Soal Pengutipan Dana BOS Ta 2025

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Ketua kelompok kerja kepala sekolah ( K3S ) Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) “. bungkam” soal pengutipan dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) Ta 2025.

    Tim telah berupaya konfirmasi Ketua K3S SDH Umaruddin Pohan, S. Pd melalui WhatsApp, namun yang bersangkutan mengabaikannya.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 08/01 ).

    Menurutnya, bila Ketua K3S bertahan tidak memberikan penjelasan, maka diyakini yang bersangkutan sedang menutupi dugaan pungutan liar ( pungli ) agar tidak diketahui publik dan penegakan hukum, ujar Tohong.

    Pengakuan sejumlah kepala sekolah patut diapresiasi,sebab bila benar kutipan dana BOS tersebut untuk pengamanan ke Polda Sumut, itu artinya penggunaan dana BOS sudah melenceng dari juknis, tegasnya.

    Tidak itu saja, jika kepala sekolah yang nakal dalam mengelola dana BOS maka akan merasa aman dari penegak hukum, dikhawatirkan dana BOS dipergunakan tidak sesuai aturan, sebutnya.

    Ini sangat berbahaya dan tidak dapat dibiarkan, diminta kepada dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum, memanggil dan memeriksa Ketua K3S , dugaan ” permainan” dana BOS di Kec SDH harus diungkap, pintanya.

    ( Tim ) .

    Post Views: 40,163
  • Diduga Kades Denai Lama Salah Kaprah, Bantuan Bebek Petelur Turunkan Stunting 

    Diduga Kades Denai Lama Salah Kaprah, Bantuan Bebek Petelur Turunkan Stunting 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Diduga Kades Denai Lama Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) salah kaprah, bantuan bebek petelur diberikan kepada keluarga yang memiliki balita untuk menurunkan stunting.

    Kegiatan peningkatan produksi peternakan ( alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang,dll ) dengan pagu Rp 72 juta disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita dengan tujuan untuk menurunkan stunting.

    Demikian dikatakan Kaur Keuangan Desa Denai Lama Erwin  kepada mediatribunsumut.com di ruang kerjanya pada ( 29/12/2025 ).

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jumlah bebek petelur 1.200 ekor, masing masing menerima 5 ekor dengan tujuan setelah bebek tersebut berhasil bertelur nantinya akan diberikan kepada balita untuk menurunkan stunting, ungkapnya.

    Hal ini disinyalir bertentangan dengan Permendes PDTT No 7 tahun 2023 pasal 5 ayat 1 huruf a pencegahan dan penurunan stunting di desa.

    Bahwa ada delapan ( 8 )  jenis kegiatan untuk untuk mencegah dan menurunkan stunting di desa, diantara delapan tersebut tidak ada peningkatan produksi peternakan ( alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang,dll ).

    Jadi patut diduga Kades Denai Lama tidak berkenan memberikan penjelasan terkait hal, kendati sebelumnya Kaur Keuangan mengatakan Kades pasti memberikan penjelasan.

    Sampai berita ini dikirim, Kades belun berkenan memberikan penjelasan, dikhawatirkan erat kaitannya dengan indikasi penggelembungan harga bebek petelur.

    ( Tim ).

    Post Views: 59,641
  • Musholla Tholabul Ilmi SDN 104607 Seirotan Dibangun Swadaya Demi Judita

    Musholla Tholabul Ilmi SDN 104607 Seirotan Dibangun Swadaya Demi Judita

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Musholla Tholabul Ilmi SDN 104607 Seirotan Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) dibangun secara swadaya demi mewujudkan Jum’at Dhuha Kita Bersama ( Judita ).

    Pembangunan musholla telah dimulai sejak tahun 2024, hingga saat ini ( 06/01 ) pembangunan belum rampung karena terkendala biaya untuk pengadaan atap musholla belum terpenuhi sesuai anggaran biaya.

    Demikian dikatakan Kapala SDN 104607 Susan Fitriani kepada mediatribunsumut.com pada ( 06/01  ) di ruang kerjanya.

    Jadi beberapa waktu lalu ada yang menganggap bangunan tersebut bersumber dari Dinas Pendidikan atau dari Pemkab Deli Serdang, karena yang bersangkutan tidak konfirmasi kepada kami, ujarnya.

    Saya tegaskan, musholla ini dibangun dari swadaya dari banyak pihak termasuk dari paguyuban orangtua murid, Ketua panitia pembangunan yakni Ketua komite sekolah, sebutnya.

    Lahan musholla ini, dulunya rumah dinas kepala sekolah, kami pihak sekolah telah melakukan permohonan pembebasan asset, Alhamdulillah tahun 2023 disetujui,maka pada tahun 2024 dimulailah pembangunannya, ungkapnya.

    Bantuan Dinas Pendidikan Ta 2025 yakni rehabilitasi dua ruang kelas, toilet dan sumur bor, tuturnya.

    2 unit ruang kelas tersebut sudah selesai dan sudah difungsikan, toilet juga sudah selesai, yang belum selesai yakni sumur bor, kondisinya sampai saat ini sudah mencapai 80%, bebernya.

    Terkait sumur bor, pekerja mengatakan pekerjaan sumur bor dimulai baru dua ( 2 ) ini, katanya menjawab konfirmasi mediatribunsumut.com.

    Sementara penelusuran mediatribunsumut.com pada laman SIRUP LKPP, rehabilitasi dua unit ruang kelas dengan kerusakan 45% dengan pagu Rp 181.764.000 sedangkan untuk pembangunan toilet dan sumur bor tidak ditemukan, diminta Plt Kadis Pendidikan Deli Serdang berkenan memberikan penjelasan.

    ( Tim ).

    Post Views: 7,155
  • Disinyalir Dana BOS Dikutip K3S ” SD  Kabarnya” Jatah Pihak Polisi 

    Disinyalir Dana BOS Dikutip K3S ” SD  Kabarnya” Jatah Pihak Polisi 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Disinyalir Dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) Ta 2025 dikutip kelompok kerja kepala sekolah ( K3S ) SD Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) ” kabarnya” jatah pihak polisi.

    K3S sekolah dasar ( SD ) berperan mengumpulkan dana BOS tersebut dari setiap satuan pendidikan atau tiap sekolah SD yang di Kec SDH.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 05/01 ).

    Menurut penjelasan sumber kami, besaran kutipan per sekolah berdasarkan jumlah siswa atau peserta didik ( PD ), hitung hitungannya Rp 32.000/ siswa/ tahun, ujar Tohong

    Jadi besaran indikasi kutipan per sekolah tidak sama tergantung jumlah siswa, informasi yang dihimpun jumlah siswa se Kec SDH 1.800 orang, ungkapnya.

    Diduga uang kutipan yang bersumber dari dana BOS diserahkan ke Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S ) SDH Umaruddin Pohan, S. Pd, tegasnya

    Issu yang beredar di kalangan pihak sekolah, uang tersebut sebagai uang pengamanan ke Polda Sumut, sebutnya.

    Terkait hal tersebut, saya telah konfirmasi Ketua K3S SDH lewat WhatsApp, namun yang bersangkutan belum ada tanggapan atau penjelasan hingga pada ( 05/01 ), katanya.

    Yang menjadi pertanyaan, jika hal itu benar, lantas siapa berurusan ke pihak Polda Sumut, apakah K3S atau pihak Dinas Pendidikan Tapsel, masih misteri, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 114
  • M. Nuh di Muskerwil III Persis Sumut: Perluas Silaturahmi, Perkuat Kolaborasi, Besarkan Jam’iyah

    M. Nuh di Muskerwil III Persis Sumut: Perluas Silaturahmi, Perkuat Kolaborasi, Besarkan Jam’iyah

    MEDAN – Menandai momentum kebangkitan dengan suksesnya pembentukan 16 Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Islam (PERSIS) Sumatera Utara (Sumut) resmi menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III. Perhelatan akbar ini dipusatkan di Gedung BBGTK Provinsi Sumatera Utara, Jalan Kenanga Raya No.64, Tanjung Sari, Medan Selayang, pada Kamis (1/1/2026).

    Muskerwil III yang membawa visi besar melalui tema ‘Transformasi Organisasi Dan Kemandirian Jam’iyah Untuk Kemaslahatan Ummat Di Sumatera Utara’ ini dipimpin langsung secara khidmat oleh Ketua PW Persis Sumut, KH. Muhammad Nuh, MSP.

    Dalam orasi pembukaannya, M. Nuh menekankan urgensi sinkronisasi langkah bagi seluruh badan otonom Persis agar senantiasa beriringan dengan pengurus wilayah. Hal ini dilakukan demi memastikan gerak dakwah di masa depan mampu berjalan secara simultan, seimbang, dan lebih bertenaga.

    “Melihat kekuatan 16 Pimpinan Daerah yang kini telah terbentuk di Sumut, saya menginstruksikan agar seluruh badan otonom seperti Persistri, Hima Persis, dan Pemuda Persis, mempererat koordinasi dengan pengurus wilayah. Sinergi ini adalah kunci agar roda dakwah ke depan dapat bergerak seimbang dan serentak,” tegas M. Nuh saat meresmikan Muskerwil III dengan didampingi Sekretaris Surya Darma, S.SOS.GR, serta Bendahara Ir Tauhid Ichyar, MT.

    Lebih dari sekadar konsolidasi internal, M. Nuh juga membakar semangat para kader Persis Sumatera Utara untuk terus konsisten melahirkan amal saleh di setiap kesempatan. Ia mengajak seluruh elemen jam’iyah untuk tidak ragu memperluas jejaring silaturahmi serta berkolaborasi aktif dengan berbagai pihak.

    “Prinsipnya, tebarlah manfaat sebanyak-banyaknya. Kader Persis harus mampu membuka diri dan berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti dengan MUI, karena ladang perjuangan dakwah ini sangatlah luas,” seru M. Nuh dengan penuh semangat di hadapan para kader.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Muskerwil III, Joko Imawan, S.Pd.I., MM, mengungkapkan rasa syukur mendalam sekaligus apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berdedikasi menyukseskan jalannya acara tersebut.

    Dalam sambutannya, Joko Imawan juga menyatakan optimisme yang besar terhadap cita-cita luhur para kader PERSIS yang tak kenal lelah berjuang di jalan dakwah demi kemaslahatan umat di wilayah Sumatera Utara.

    M. Nuh di Muskerwil III Persis Sumut: Perluas Silaturahmi, Perkuat Kolaborasi, Besarkan Jam’iyah

    “Meresapi pesan dari Imam Bajuri, setiap harapan dan cita-cita memang harus diperjuangkan dengan aksi nyata. Sebab, tanpa adanya pergerakan dan perjuangan yang sungguh-sungguh, maka segala impian akan berakhir sia-sia,” papar Joko Imawan dengan penuh keyakinan.

    Joko Imawan turut menjelaskan bahwa agenda Muskerwil III Persis Sumut ini dihadiri oleh jajaran pimpinan inti, antara lain Sekretaris Wilayah Surya Darma, S.Sos, Bendahara Ir Tauhid Ichyar, ST, Penasehat Ustad Abdul Azis, serta Pembina Ustad Mawardi Tanjung, beserta pengurus badan-badan otonom seperti Hima Persis, Persistri, dan Pemuda Persis.

    Suasana pertemuan terasa semakin solid dengan kehadiran perwakilan Pengurus Daerah (PD) Persis dari seluruh penjuru Sumatera Utara, mulai dari delegasi Medan, Karo, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, Batubara, Simalungun, Tanjungbalai, Dairi, Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan, hingga Labuhan Batu. (Red)

    Post Views: 72
  • Kontemplasi Penerapan Informasi Publik Sejumlah Pejabat Deli Serdang Ta 2025 Masih Tabu 

    Kontemplasi Penerapan Informasi Publik Sejumlah Pejabat Deli Serdang Ta 2025 Masih Tabu 

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Kontemplasi penerapan informasi publik sejumlah pejabat Pemkab Deli Serdang di Ta 2025 masih tabu.

    Meski pemerintah telah menerapkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ), kenyataannya sejumlah pejabat publik menganggap informasi tentang pengelolaan mau pun penggunaan uang pemerintah yang dianggarkan di APBD masih bersifat rahasia.

    Ini sangat miris, pejabat tidak sudi pekerjaannya diawasi publik, mengapa pejabat tidak rela pekerjaannya diawasi publik.

    Celakanya lagi, ada pejabat eselon II dan III berlindung dibelakang Inspektorat, bahkan berlagak hebat sehingga mengeluarkan surat Inspektorat lah yang berwenang memberikan penjelasan terkait kegiatan yang dikelola di Dinasnya.

    Kita beberkan saja siapa pejabat eselon II itu,dia adalah Kadis Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, yang bersangkutan dalam surat No: 400.6.3/6733/Disbudporapar/DS/2025 pertanggung jawaban pengelolaan anggaran Dinas Disbudporapar telah di audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan ( APIP ), jadi langsung klarifikasi dengan APIP.

    Disusul Sekwan DPRD Deli Serdang, enam bulan informasi publik hingga kini masih terselubung, jadi jurus pejabat ini sepertinya menciptakan agar publik bosan dan akhirnya menyerah tidak melakukan pengawasan karena proses dan prosedur yang rumit untuk mendapatkan informasi publik.

    Sedianya, hal ini menjadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pada poin ke dua cerdas dan sejahtera.

    Maksudnya, bagaimana masyarakat Deli Serdang cerdas jika pengawasannya ” ditebas” dengan proses dan prosedur yang tidak masuk akal.

    Bagaimana masyarakat Deli Serdang sejahtera jika pejabatnya tertutup terhadap informasi publik bukankah informasi publik itu hak hakiki setiap orang.

    Dibalik sulitnya mendapatkan informasi publik, penelusuran Tim Investigasi mediatribunsimut.com atas penjelasan Dinas dimaksud pada kegiatan Ta 2024 terindikasi fiktif.

    Akankah Bupati Deli Serdang siapa mengevaluasi kinerja Kadis Budporapar dan Sekwan, publik menanti.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,163
  • DPW Formapera Sumut,  Minta APH Panggil Dan Periksa Pengelola Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Deli Serdang Ta 2024

    DPW Formapera Sumut,  Minta APH Panggil Dan Periksa Pengelola Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Deli Serdang Ta 2024

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Pemantau Negara Sumatera Utara ( DPW Formapera Sumut ) meminta aparat penegak hukum ( APH ) memanggil dan memeriksa pengelola pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD Deli Serdang Ta 2024 dengan pagu Rp 1.120.000.000.

    Tidak ada alasan buat Sekwan tidak bisa memberikan penjelasan, sebab informasi terkait pengadaan baju dinas dan atribut DPRD Deli bukan informasi yang dikecualikan,  apa lagi sampai saat ini, Sekwan belum berkenan memberikan penjelasan.

    Jadi patut dicurigai, bahwa pengadaan pakaian dinas dimaksud sarat dengan ” permainan kotor” maka wajar Sekwan tertutup.

    Demikian dikatakan Ketua DPW Formapera Sumut Bambang Syahputra kepada mediatribunsumut.com pada ( 31/12 ) menyikapi tertutupnya Sekwan DPRD Deli Serdang.

    Jika tidak ada yang ditutup-tutupi, lantas mengapa Sekwan sesulit itu memberikan penjelasan, berbagai alasan yang tidak masuk akal, sekretariat DPRD itu adalah lembaga resmi pemerintah, jadi omong kosong tidak menyimpan dokumen kegiatan Ta 2024, tegasnya.

    Apa lagi setelah dilakukan investigasi oleh Tim investigasi mediatribunsumut.com ke alamat penyedia atau penjahit salah satu paka dinas DPRD, ternyata CV tersebut tidak ditemukan dan tidak dikenal masyarakat setempat, ungkapnya.

    Justru itu, diminta kepada APH secepatnya memanggil dan memeriksa pengelola pengadaan atau Sekwan, karena dihadapan hukum, kita yakin mereka akan berbicara, pintanya.

    ( Tim )

    Post Views: 382
  • DD  Denai Lama Ta 2024 Digenjot Ke Argo Wisata Paluh Naga, Hasil BUMDes Tuai Misteri 

    DD  Denai Lama Ta 2024 Digenjot Ke Argo Wisata Paluh Naga, Hasil BUMDes Tuai Misteri 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Dana desa ( DD ) Denai Lama Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang Ta 2024 digenjot untuk pembangunan dan pengembangan Agro Wisata Paluh

    Naga, sedangkan hasil BUMDes kini menuai misteri.

    Sebab DD terus dikucurkan untuk pengembangan Agro Wisata Paluh Naga, Ta 2024 DD Rp 100 juta lebih, sementara hasil BUMDes dikemanakan, tentu menyisakan tanda tanya.

    Masyarakat Denai Lama dinilai perlu mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes, begini hasil konfirmasi mediatribunsumut.com (  28/12 ) kepada Sekretaris BUMDes Harun Nugraha di kediamannya terkait pengelolaan dan pengembangan Agro Wisata Paluh Naga.

    Lokasi Agro Wisata Paluh Naga itu lahan Kades Denai Lama, seluas 6 rante dengan sistem kontrak.

    BUMDes menyewa lahan tersebut Rp 300.000 per rante per musim tanam atau Rp 600.000 per rante, ujarnya.

    Selain itu, ada dua jenis hasil untuk desa yakni lebih kurang 10% dari pendapatan sehari hari dan karena saat ini pengunjung menurun, maka kami membuat dengan sistem paket dari hasil itu desa juga mendapat bagian, bebernya.

    Tahun ini ada beberapa daerah yang datang, Aceh Tamiang, Aceh Tamiang, Batubara dan dari Pekanbaru, mereka dikenakan tarif Rp 120.000 setengah hari atau half day, jadi pendapatan bersih BUMDes rata rata Rp 1 juta per minggu, terangnya.

    Alhamdulillah Pemkab Deli Serdang banyak membantu, packing blok dan koridor jalan menuju pondokan terbuat dari besi, dari CSR Bank Sumut, tahun 2025 ini toilet dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Pariwisata.

    Sementara penjelasan koordinator lapangan Paidi, pasilitas ya disediakan untuk pengunjung ada kolam renang untuk anak, ada 4 unit pondok penginapan, ada 4 unit pondok.

    Untuk tarif masuk tidak dihitung jumlah orang, tetapi per kendaraan, sepeda motor tarif masuk Rp 5.000 dan untuk mobil Rp 10.000.

    Lalu untuk sewa pondok penginapan Rp 150.000 per malam, masuk kolam renang Rp 5.000 per orang dan untuk pondokan Rp 20.000 per hari, bebernya.

    Pantauan mediatribunsumut.com di lokasi Agro Wisata Paluh Naga, di tengah lokasi wisata dan di sisi lainnya tumbuh tanaman padi milik Kades Denai Lama, diduga Kades memperoleh pendapatan ganda, sewa lahan dan lahan yang belum dimanfaatkan ditanami padi, berarti seperti pribahasa sekali tepuk dua lalat mati.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,167