Media Tribun Sumut

Blog

  • Tanda Adanya Pemerintahan Desa Di Desa Siala Gundi Kec Dolok Tidak Ditemukan 

    Tanda Adanya Pemerintahan Desa Di Desa Siala Gundi Kec Dolok Tidak Ditemukan 

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Tanda adanya pemerintahan desa di desa Siala Gundi Kec Dolok Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) tidak ditemukan.

    Tanda aktivitas pemerintahan desa Siala Gundi sama sekali tidak dapat ditemukan, seperti kantor desa, papan informasi penggunaan dana desa ( DD ), prasasti desa, jadi patut dicurigai desa Siala Gundi adalah desa fiktif.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 19/11 ) melalui WhatsApp.

    Desa yang diperkirakan berpenduduk 30 kepala keluarga ( KK ) sebenarnya tidak pantas dijadikan desa, sebab jarak dari desa Baringin ke desa tersebut lebih kurang satu ( 1 ) Km, ujarnya.

    Saat warga ditanya dimana kantor desa, malah warga tidak mengetahui, kalau ada bantuan diberikan di rumah kepada desa, tutur Tohong menirukan bahasa warga.

    Ditanya apa saja bangunan yang bersumber dari DD, warga mengatakan hal yang sama tidak ada bangunan, penjelasan warga itu memperkuat penelusuran Tim di desa itu, yang tidak menemukan ada tanda tanda pembangunan DD, ungkapnya.

    Terkait hal tersebut, LSM PAKAR telah konfirmasi kepada Kades Siala Gundi, namun sampai saat ini belum ada tanggapan, sebutnya.

    Data yang dimiliki Tim LSM PAKAR, uang negara lumayan pantastis dikucurkan ke desa Siala Gundi, di Ta 2024 pagu DD Rp 700 juta lebih, hingga kini penggunaannya belum diketahui pasti, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 490
  • Pengerjaan Proyek Ta 2025 Bernilai Rp 21, 8  M Lebih Milik Dinas PUPR Provinsi Sumut Di Tapsel Dikhawatirkan Molor 

    Pengerjaan Proyek Ta 2025 Bernilai Rp 21, 8  M Lebih Milik Dinas PUPR Provinsi Sumut Di Tapsel Dikhawatirkan Molor 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Pengerjaan proyek Ta 2025 bernilai Rp 21,8  M lebih milik Dinas PUPR Provinsi Sumut di Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) dikhawatirkan molor.

    Indikasi pekerjaan pembangunan jembatan Aek Sipange ruas jalan Sipangimbar – Tolang batas Paluta link 145 Km 196+000 di Kab Tapsel tidak selesai tepat waktu, berdasarkan masih banyaknya volume pekerjaan yang belum selesai.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 18/11 ) melalui WhatsApp.

    Jenis pekerjaan masih banyak yang belum selesai, sementara waktu tersisa lebih kurang dua puluh hari lagi, bila dihitung sejak tanggal kontrak dengan jumlah hari yang telah ditetapkan, ujarnya.

    Dinas PUPR Provinsi Sumut mempercayakan pekerjaan tersebut kepada PT Fifo Pusaka Abadi dengan waktu kerja 209 hari kalender, sebutnya.

    Selain itu, diduga pembangunan dek pernah sisi kiri kanan jembatan tidak sesuai aturan, termasuk ukuran batu yang dipasang, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 90
  • Senator Nuh ‘Bedah’ Peran DPD RI: Pengawasan Anggaran dan Aspirasi Desa Wajib Tepat Sasaran

    Senator Nuh ‘Bedah’ Peran DPD RI: Pengawasan Anggaran dan Aspirasi Desa Wajib Tepat Sasaran

    Langkat, Media Tribun Sumut – Langkat diselimuti aroma audit. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara menggandeng Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar lokakarya evaluasi di Aula Rumah Dinas Bupati, Selasa (18/11/2025).

    Pertemuan ratusan Kepala Desa dan Camat itu mengangkat tema berat: Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Wakil Bupati Langkat turut membuka hajatan yang berfokus pada ketepatan sasaran dana desa.

    Jantung diskusi terletak pada peran lembaga perwakilan. Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, KH. Muhammad Nuh, MSP, hadir sebagai narasumber utama untuk “membelah” (membedah) mandat pengawasan DPD. Senator asal daerah itu membentangkan matriks pengawasan DPD terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebijakan sentral yang bersentuhan langsung dengan Desa.

    Muhammad Nuh menegaskan mandatnya di hadapan para pemangku kebijakan desa. “Pengawasan kita meliputi pengawasan penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan Anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fungsi DPD tidak hanya berhenti pada angka, melainkan juga “menampung dan menindaklanjuti permasalahan serta aspirasi masyarakat desa di tingkat nasional.”

    Lebih jauh, Pengasuh salah satu pesantren di Langkat itu menjanjikan tindakan tegas atas temuan. “Dan jika dalam tugas pengawasan ini, kita mendapat temuan atau rekomendasi, kita akan sampaikan ke Pemerintah untuk perbaikan regulasi dan kebijakan,” imbuhnya. Menurut Nuh, DPD adalah representasi murni dari daerah, yang ditugaskan untuk memperkuat peran daerah dalam mozaik pembangunan nasional.

    Untuk menajamkan aspek teknis, lokakarya tersebut juga menghadirkan tiga narasumber lain yang tak kalah strategis. Mereka adalah Edi Purwanto dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Farid Firman yang menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Kabupaten Langkat.

    Farid Firman, juru bicara BPKP Sumatera Utara, lantas memaparkan tugas pokok lembaganya. Ia menyebut BPKP berperan ganda: sebagai pengawas Dana Desa (DD) sekaligus konsultan (consulting) dan penjaminan (assurance) bagi pemerintahan desa.

    Demi melancarkan arus penyaluran dan mengefisienkan pengawasan DD, BPKP telah meluncurkan sistem digital. Aplikasi Siskeudes dikembangkan untuk pengelolaan keuangan, sementara Siswaskeudes dirancang khusus membantu Inspektorat melakukan audit. BPKP Sumut juga menyatakan kesiapan mereka memberikan pelayanan kepada para Camat dan kepala desa yang ingin berkonsultasi langsung di kantor BPKP Sumut.

    Post Views: 103
  • Disinyalir Pengalokasian Belanja Insentif Pemungutan PPJ Bagi ASN Di Bapenda Deli Serdang Tak Berdasar 

    Disinyalir Pengalokasian Belanja Insentif Pemungutan PPJ Bagi ASN Di Bapenda Deli Serdang Tak Berdasar 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Disinyalir pengalokasian belanja insentif pemungutan pajak penerangan jalan ( PPJ ) bagi ASN di Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Deli Serdang tak berdasar.

    Sebab bertentangan dengan PP 69 tahun 2010 tentang pasal 1 ayat 5 pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

    Sebagaimana penjelasan Sekretaris Bapenda saat dikonfirmasi mediatribinsumut.com  pada Maret 2024 bahwa SK Bupati Deli Serdang No 214 tahun 2023 adalah berdasarkan PP 69 tahun 2010.

    Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak PPJ  Ta 2023 dengan pagu Rp 8.850.000.000 sampai bulan Maret 2024 telah terealisasi 10% sampai triwulan tiga ( tiga ) sebab PPJ terealisasi Rp 213.042.327.681,00 dari target Rp 295 M.

    Disinggung, PPJ dibayarkan otomatis oleh pelanggan PLN sewaktu membayar tagihan listrik, ASN di lingkungan Bapenda tidak melaksanakan pemungutan, mengapa harus menerima insentif, lantas Sekretaris mengatakan semuanya sudah sesuai peraturan.

    Ternyata, PP 69 tahun 2010 sudah terang benderang mengaturnya, jadi patut diduga Kepala Bapenda memplesetkan PP 69 tahun 2010, sementara pihak Bagian Hukum Setda Kab Deli Serdang percaya tanpa mendalami pasal yang ada di dalam peraturan pemerintah ( PP ) dimaksud.

    Terkait hal tersebut diminta kepada Bupati Deli Serdang tidak tinggal diam, sebab dana yang tersedot untuk belanja insentif bagi ASN atas pemungutan PPJ sejak tahun 2021 sangat pantastis, jika diglobalkan dari tahun 2021 sampai 2024 pagu Rp 34.752.572.842.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,124
  • Kadis PUTR Padangsidimpuan ”  Bungkam” Soal Proyek DAK Sanitasi Ta 2024 Belum Selesai 

    Kadis PUTR Padangsidimpuan ”  Bungkam” Soal Proyek DAK Sanitasi Ta 2024 Belum Selesai 

    Padangsidimpuan,

    mediatribunsumut.com

    Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) Padangsidimpuan ” bungkam” soal proyek dana alokasi khusu ( DAK ) sanitasi Ta 2024 di desa Labuhan Rasoki yang belum selesai hingga saat ini.

    Sampai saat ini ( 15/11 ) Kadis PUTR “ membisu” , disinyalir menutupi dugaan korupsi proyek pembangunan tangki septik skala individual pedesaan dengan nilai Rp 600 juta lebih

    Tetapi fakta lapangan membuktikan kinerja pengelola kegiatan seolah menjadikan proyek DAK menambah pundi pundi keuangannya.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar   kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 14/11 ).

    Berulang kali Tim mendatangi kantor PUTR Padangsidimpuan, Kadis dan pengelola kegiatan tidak ada di kantor, jadi ada indikasi menghindar, ujarnya.

    Setidaknya, ini salah satu bukti integritas pengelola kegiatan rapuh menghadapi ” godaan” rupiah, ungkapnya.

    Untuk itu diminta kepada Wali Kota Padangsidimpuan tidak keberatan memberikan penjelasan, karena publik menanti penjelasan, penyebab proyek DAK Sanitasi Ta 2024 di Labuhan Rasoki belum selesai sekarang, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 40,537
  • Puluhan Miliar Insentif Pemungutan PPJ Mengalir Ke ASN Di BPD Kab Deli Serdang, Walau Pajak Dipungut PLN 

    Puluhan Miliar Insentif Pemungutan PPJ Mengalir Ke ASN Di BPD Kab Deli Serdang, Walau Pajak Dipungut PLN 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Puluhan miliar insentif pemungutan pajak penerangan jalan ( PPJ ) mengalir ke aparatur sipil negara ( ASN ) di Badan Pendapatan Daerah ( BPD ) Kab Deli Serdang, walau pajak dipungut PLN.

    Data yang dihimpun Tim dari Ta 2021 sampai Ta 2024 atau empat tahun anggaran total belanja insentif bagi ASN atas pemungutan PPJ pagu Rp 34.752.572.842, angka yang sangat pantastis.

    Pengalokasian belanja insentif bagi ASN atas pemungutan PPJ, oleh Pemkab Deli Serdang berdasarkan PP 69 tahun 2010 dan surat keputusan Bupati Deli Serdang, disinyalir keliru atau bertentangan dengan PP no 69 tahun 2010 pasal 3 ayat 1.

    Pasal 3 ayat 1 dijelaskan, instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

    Bahwa pasal 3 ayat 1 sangat jelas, yang melaksanakan pemungutan pajak, lantas kapan ASN di lingkungan BPD melaksanakan pemungutan pajak PPJ.

    Patut diduga, SK Bupati Deli Serdang tentang penetapan penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada angka 2 jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang terdiri atas huruf c pajak barang dan jasa tertentu ( PBJT ) angka 2 tenaga listrik adalah keliru.

    Sebab PPJ dipungut PLN atau otomatis dibayarkan pelanggan atau konsumen pada saat membayar tagihan listrik, dan selanjutnya PLN menyetorkan ke kas daerah.

    Jadi SK Bupati Deli Serdang pada poin 2 jenis pajak yang dipungut oleh Pemkab Deli Serdang dengan memasukkan tenaga listrik, sedianya dapat dibuktikan dengan kinerja kapan ASN dilingkungan BPD melaksanakan pemungutan PPJ, jadi kalau menerima insentif tanpa melaksanakan pemungutan PPJ dinilai sangat tidak tepat dan adil, uang rakyat dibayar untuk insentif ASN yang tidak melaksanakan pekerjaan dimaksud.

    Terkait hal tersebut, mediatribunsumut.com telah konfirmasi kepada BPD Kab Deli Serdang pada tahun 2024, dan mengatakan insentif pemungutan PPJ tersebut untuk seluruh ASN yang ada di BPD sesuai dengan PP 69 tahun 2010 dan SK Bupati Kab Deli Serdang.

    Untuk itu diminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) melakukan pemeriksaan terkait SK Bupati Deli Serdang, karena nilai cacat hukum.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,227
  • Perbaikan Ekonomi Guru Dimulai dari Pola Pikir? Mengulik Gerakan Nasional ‘Great Teacher’ Syafii Efendi

    Perbaikan Ekonomi Guru Dimulai dari Pola Pikir? Mengulik Gerakan Nasional ‘Great Teacher’ Syafii Efendi

    Jakarta, Media Tribun Sumut – Di tengah upaya mewujudkan visi Indonesia Emas, peran guru bukan sekadar pengajar, melainkan agen perubahan yang fundamental. Mereka adalah pilar utama yang bertugas mencerdaskan, membentuk karakter, dan menanamkan kemampuan berpikir kritis pada generasi penerus. Komponen vital untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, antusias, dan profesional terletak pada keberadaan guru cerdas.

    Inilah yang menjadi dasar bagi Syafii Efendi, MM, seorang International Certified Coach, untuk menginisiasi Gerakan Nasional. Gerakan ini berfokus pada pembekalan ilmu-ilmu penting bagi guru, mencakup peningkatan performa, strategi mengajar, dan yang menarik, perbaikan ekonomi guru—semuanya ditarik dari sudut pandang perubahan pola pikir.

    ‘How To Be A Great Teacher’

    Syafii Efendi bergerak masif dengan menyelenggarakan rangkaian Seminar Pendidikan bertema “How To Be A Great Teacher”. Seminar ini menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Aksi ini menjadi sorotan karena dilaksanakan sepenuhnya dengan biaya sendiri, tanpa mengandalkan sponsorship dari pihak manapun.

    Dalam setiap sesinya, Syafii Efendi, M.M., sukses membakar semangat para peserta. Dengan gaya komunikatif yang lugas, ia mendorong para guru untuk melepaskan belenggu masa lalu dan berfokus pada masa depan dengan mengadopsi pola pikir bertumbuh (growth mindset).

    “Kalau gurunya stuck, anak didiknya juga ikut macet. Tapi kalau gurunya tumbuh, muridnya akan melesat,” ujar Pemuda Kebanggaan Indonesia ini, menekankan bahwa pertumbuhan pribadi guru adalah kunci utama kemajuan murid.

    Ia juga konsisten menekankan pentingnya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan unik setiap anak didik. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas mengajar harus didahului oleh peningkatan kualitas diri sang guru.

    Guru: Dari Pengajar Menjadi Penggerak Peradaban

    Seminar Nasional “How To Be a Great Teacher” ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah sebuah deklarasi kolektif yang menyuarakan bahwa menjadi pendidik hebat berarti menjadi agen perubahan sejati. Upaya ini mempererat silaturahmi sambil membekali pola pikir growth mindset yang revolusioner.

    Semangat untuk menciptakan generasi yang mampu menginspirasi dan menggerakkan bangsa telah mengakar kuat di hati para guru yang hadir. Pesan utamanya jelas: Menjadi guru yang hebat adalah tentang mampu menyentuh hati anak didik dan menyalakan lentera perubahan. Karena sejatinya, guru bukan sekadar pengajar—mereka adalah penggerak peradaban. (Red)

    Post Views: 1,021
  • Kolaborasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi dan Kelompok Tani Fajar Baru Wujudkan Pertanian Berkelanjutan Melalui Penerapan Manajemen Green Economy dalam Efisiensi Biaya

    Kolaborasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi dan Kelompok Tani Fajar Baru Wujudkan Pertanian Berkelanjutan Melalui Penerapan Manajemen Green Economy dalam Efisiensi Biaya

    BERASTAGI – Dalam upaya nyata mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Quality Berastagi menunjukkan komitmennya untuk membangun pertanian masa depan. Kegiatan yang didanai oleh Departemen Penelitian Pemberdayaan Masyarakat (DPPM) Kemdiktisaintek tahun anggaran 2025 ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Green Economy atau Ekonomi Hijau.

    Melalui serangkaian program pemberdayaan, FST Universitas Quality Berastagi mendampingi Kelompok Tani (Poktan) Fajar Baru dalam menerapkan manajemen green economy. Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya usaha tani sekaligus mewujudkan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.

    “Ini adalah bentuk konkret transfer ilmu dari kampus kepada masyarakat. Kami tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga belajar dan berkontribusi langsung untuk kemajuan pertanian di daerah kita,” ujar Ketua Tim PKM yang merupakan dosen Agroteknologi Universitas Quality Berastagi, Chaula Lutfia Saragih, SP, M.Si, dalam sambutannya.

    Kolaborasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi dan Kelompok Tani Fajar Baru Wujudkan Pertanian Berkelanjutan Melalui Penerapan Manajemen Green Economy dalam Efisiensi Biaya

    Proses Pelaksanaan: Dari Sosialisasi hingga Pendampingan Langsung

    Pelaksanaan program dimulai dengan analisis situasi dan masalah untuk menyusun strategi yang tepat sasaran . Tim PKM yang diketuai oleh Chaula Lutfia Saragih, SP., M.Si, salah satu peneliti terkemuka universitas tersebut, kemudian menggelar serangkaian metode partisipatif .

    Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan

    Tahap awal dalam pelaksanaan program adalah identifikasi kebutuhan kelompok tani terkait pengelolaan limbah sanitasi lahan pertanian. Ini melibatkan survei, wawancara, dan diskusi dengan stakeholder terkait untuk memahami tantangan dan peluang yang ada. Selanjutnya, perencanaan program dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

    Sosialisasi

    Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan kelompok tani tentang pentingnya pengelolaan limbah sanitasi lahan pertanian dan manfaatnya bagi lingkungan dan pertanian secara umum. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan komunitas, penyuluhan, kampanye media sosial, atau pemasangan spanduk dan poster di area pertanian.

    Pelatihan

    Kolaborasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi dan Kelompok Tani Fajar Baru Wujudkan Pertanian Berkelanjutan Melalui Penerapan Manajemen Green Economy dalam Efisiensi Biaya

    Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan limbah sanitasi lahan pertanian. Pelatihan dapat mencakup teknik-teknik pengomposan, penggunaan teknologi pengolahan limbah, manajemen pertanian berkelanjutan, dan aspek-aspek lain yang relevan.

    Penerapan Teknologi

    Penerapan teknologi merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah sanitasi lahan pertanian. Ini dapat mencakup penggunaan system mesin pencacah limbah sayur, pengomposan otomatis, bioreaktor anaerobik, atau teknologi lain yang dapat mengubah limbah menjadi produk yang bernilai tambah.

    Pendampingan

    Pendampingan dilakukan untuk mendukung kelompok tani dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan. Pendampingan dapat dilakukan oleh para fasilitator atau petani yang telah terlatih, yang memberikan bimbingan dan dukungan teknis secara langsung kepada kelompok tani.

    Evaluasi

    Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan data tentang perkembangan dan dampak program terhadap kelompok tani dan lingkungan.

    Keberlanjutan Program

    Keberlanjutan program menjadi fokus penting setelah program selesai dilaksanakan. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang diperkenalkan selama program terus dilakukan oleh kelompok tani secara mandiri.Pertama, diadakan pelatihan dan sosialisasi intensif mengenai konsep Green Economy dan sistem nol limbah.

    Materi ini memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tim PKM juga memberikan distribusi material alat dan bahan pengomposan kepada Kelompok tani Fajar baru.

    Hasil yang Diraih: Efisiensi Biaya dan Lingkungan yang Lebih Sehat

    Setelah beberapa bulan implementasi, program ini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa capaian nyata yang berhasil direkam antara lain:

    • Pengurangan Biaya Produksi: Berkat penggunaan pupuk organik MOL dan PGPR yang diproduksi sendiri, ketergantungan kelompok tani terhadap pupuk dan pestisida kimia sintetis menurun signifikan. Hal ini langsung berdampak pada penghematan biaya input pertanian hingga 30%.
    • Peningkatan Pendapatan: Dengan biaya yang turun dan produktivitas yang terjaga bahkan cenderung meningkat, pendapatan petani anggota kelompok dilaporkan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20% . Nilai tambah juga datang dari pemanfaatan limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual.
    • Peningkatan Pengetahuan dan Kemandirian: Terjadi peningkatan literasi dan kapasitas petani sebesar 75% dalam mengelola usaha tani mereka secara mandiri dan berkelanjutan . Petani kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada input dari luar.
    • Lingkungan yang Lebih Sehat: Penerapan konsep daur ulang limbah (Reuse, Reuse, Recycle) dalam sistem nol limbah turut mengurangi jejak ekologis dari aktivitas pertanian, menciptakan ekosistem lahan yang lebih sehat dan seimbang .

    Tanggapan Positif dari Berbagai Pihak

    Bapak Junaidi Ginting, Ketua Kelompok Tani Fajar Baru, mengungkapkan rasa syukur dan antusiasmenya. “Selama ini kami hanya membakar atau membuang sisa panen. Berkat pendampingan dari tim PKM Universitas Quality Berastagi, kami sekarang bisa mengolahnya menjadi pupuk yang tidak hanya untuk kami pakai sendiri, tetapi juga berpotensi dijual. Biaya untuk beli pupuk kimia pun jauh berkurang. Dan kami juga ditinggalkan teknologi untuk dapat mengolah limbah panen kami sendiri nantinya setelah tim PKM Universitas Quality Berastagi ini selesai.” ujarnya.

    Kolaborasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi dan Kelompok Tani Fajar Baru Wujudkan Pertanian Berkelanjutan Melalui Penerapan Manajemen Green Economy dalam Efisiensi Biaya

    Keberhasilan program pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi kelompok tani lainnya di wilayah Berastagi dan sekitarnya. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi berkomitmen untuk terus mendampingi dan mengembangkan inovasi-inovasi lain yang dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan petani.

    Kolaborasi antara akademisi dan petani seperti ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dapat bersinergi menciptakan solusi yang berkelanjutan. Langkah nyata Fakultas sains dan teknologi Universitas Quality Berastagi dan Poktan Fajar Baru ini patut mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan.(Red/CLS)

    Post Views: 398
  • Universitas Quality Berastagi Gelar Pembinaan Guru SD untuk Pengajaran Bilingual

    Universitas Quality Berastagi Gelar Pembinaan Guru SD untuk Pengajaran Bilingual

    Berastagi, TribunSumut – Universitas Quality Berastagi melalui Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan program “Pembinaan Guru SD yang Terampil Mengajar Secara Bilingual untuk Meningkatkan Karakter Siswa dalam Literasi Global” pada 3 dan 4 November 2025 di SD Negeri 040459 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

    Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan Bahasa Inggris di kelas, menyusun modul ajar bilingual, serta mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar. Sebanyak 17 guru mengikuti pelatihan dan pendampingan langsung bersama tim dosen dan mahasiswa Universitas Quality Berastagi.

    Ketua pelaksana kegiatan, Yessica Elisabeth Sinabariba., M.Pd, menyampaikan bahwa penggunaan bilingual bukan hanya melatih kemampuan bahasa siswa, tetapi juga membentuk rasa percaya diri, kesopanan, dan keberanian berkomunikasi.

    Universitas Quality Berastagi Gelar Pembinaan Guru SD untuk Pengajaran Bilingual

    “Guru-guru sebenarnya memiliki kemampuan mengajar yang baik, namun belum terbiasa menggunakan Bahasa Inggris di kelas. Melalui pelatihan ini, kami berharap guru lebih siap dan percaya diri, serta dapat menciptakan pembelajaran yang komunikatif dan menyenangkan,” ujar Yessica.

    Kegiatan berlangsung dalam beberapa sesi, yaitu:

    1. Sosialisasi pentingnya pengajaran bilingual dan literasi global
    2. Pelatihan classroom English dan penyusunan modul ajar bilingual
    3. Penggunaan media digital untuk pembelajaran
    4. Pendampingan praktik mengajar langsung di kelas

    Kepala SD Negeri 040459 Berastagi, Sedarihatiku Br. Karo, S.Pd menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini.
    “Program ini memberikan dampak nyata bagi guru dan siswa. Anak-anak kini lebih berani menjawab dalam Bahasa Inggris dan tidak takut salah. Guru pun mendapatkan keterampilan baru yang sangat bermanfaat,” ujarnya.

    Ketua komunitas belajar guru, Laura Reggina Hannie Barus, S.Si, menambahkan bahwa kegiatan akan dilanjutkan melalui pembentukan Kelompok Guru Bilingual sebagai bentuk keberlanjutan program.

    Selain memberikan pelatihan, program ini menghasilkan beberapa luaran penting, antara lain modul ajar bilingual, poster edukasi, video pembelajaran, dan publikasi media massa. Kegiatan ini juga menjadi bukti kontribusi Universitas Quality Berastagi dalam mendukung pencapaian SDGs 4 Pendidikan Berkualitas, serta indikator kinerja perguruan tinggi pada bidang pengabdian masyarakat.

    Tim pelaksana berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di sekolah dasar lainnya di Kabupaten Karo, agar lebih banyak siswa memperoleh kesempatan belajar dengan pendekatan bilingual dan karakter yang kuat. (Red/YES)

    Post Views: 621
  • Diduga UDS Sihombing Parau Sorat Sitabo Tabo SDH ” Lego”  Jatah Pupuk Subsidi Poktan 

    Diduga UDS Sihombing Parau Sorat Sitabo Tabo SDH ” Lego”  Jatah Pupuk Subsidi Poktan 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga UDS Sihombing Parau Sorat Sitabo Tabo Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) ” melego” jatah pupuk subsidi kelompok tani ( Poktan  ).

    Ternyata selama ini jatah pupuk subsidi yang diperuntukkan kepada dua Poktan di SDH tidak disalurkan UDS Sihombing.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 10/11 ).

    Hal itu setelah Tim menelusuri informasi kepada dua Poktan itu yakni Poktan DS dan Poktan SK, ternyata benar tidak mendapat pupuk subsidi, itulah pengakuan pihak Poktan sudah lama tidak mendapat jatah pupuk subsidi dari UDS Sihombing, tutur Tohong menirukan bahasa bahasa pengurus Poktan.

    Terkait hal tersebut telah dikonfirmasi pihak kantor cabang dinas ( KCD  ) Pertanian mengatakan ke dua Poktan selalu mendapat pupuk subsidi sesuai dengan jatahnya, terang Tohong.

    Jadi, disinyalir jatah pupuk subsidi milik dua Poktan itu dijual UDS Sihombing ke pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tegasnya.

    Namun yang disesalkan, mengapa pihak KCD tidak mengendus indikasi ” permainan” UDS Sihombing, tentu menyisakan misteri.

    Diharapkan kepada Dinas Pertanian Tapsel tidak tinggal diam, dan tidak melindungi UDS, jika terbukti, diminta untuk melakukan tindakan tegas atau mencabut izin UDS Sihombing, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 111
  • Masyarakat Kec Batang Kuis Menanti Pasilitas Publik, Alun Alun Rampung Desember 2025

    Masyarakat Kec Batang Kuis Menanti Pasilitas Publik, Alun Alun Rampung Desember 2025

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Masyarakat Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang tengah menanti pasilitas publik, alun alun rampung di bangun Desember 2025.

    Lokasi alun alun dibangun bersebelahan dengan kantor Camat Batang Kuis, mudah dijangkau masyarakat, tergolong aman karena bersebelahan juga dengan Polsek Batang Kuis.

    Alun alun ini dikerjakan penyedia CV Jasa Mandiri Bersama dengan nilai kontrak Rp 1.150.737.000, sesuai papan informasi proyek yang ditempelkan di bangunan gudang di seputaran area lokasi pembangunan alun alun.

    Informasi yang dihimpun mediatribunsumut.com dari pekerja, saat melakukan pantauan pada ( 10/11 ) pekerjaan baru berjalan tiga hari.

    Nanti di alun alun akan dibangun jogging track, taman dan yang dikerjakan ini untuk persiapan pemasangan packing blok, ujar pekerja.

    Sementara data yang dihimpun mediatribunsumut.com pemenang berkontrak CV Jasa Mandiri Bersama adalah penyedia dengan harga tawaran tertinggi bila dibandingkan dengan dua penyedia lainnya.

    Semoga pembangunan alun alun ini bisa selesai tempat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditandatangani pejabat pembuat komitmen ( PPK ) dengan penyedia.

    ( Tim ).

    Post Views: 7,118
  • Gebrak Panggung Dunia! Syafi’i Efendi Bawa Semangat Diplomasi Pemuda Lewat Indonesian BRICS Youth Forum 2025

    Gebrak Panggung Dunia! Syafi’i Efendi Bawa Semangat Diplomasi Pemuda Lewat Indonesian BRICS Youth Forum 2025

    Jakarta, Media Tribun Sumut – WIRAUSAHA Muda Nusantara (Wimnus) baru saja menggebrak dengan opening ceremony dan kick-off Indonesian BRICS Youth Forum 2025! Ini adalah langkah keren dan konkret untuk memperkuat peran generasi muda Indonesia agar makin bersinar di kancah internasional.

    Forum yang dihelat di Jakarta pada Selasa (28/10) ini mengusung tema “Empowering Young Leaders for Global Collaboration”. Acaranya dirancang sebagai platform dialog super strategis bagi pemuda-pemuda dunia. Tujuannya jelas: memperkuat jaringan global, memperluas wawasan lintas budaya, dan membangun sinergi kuat untuk menaklukkan tantangan abad ke-21.

    Bayangkan keseruannya! Acara ini dihadiri oleh para duta besar, perwakilan lembaga kepemudaan nasional, akademisi hits, serta delegasi muda bersemangat dari negara-negara BRICS dan BRICS+. Sebagai informasi, BRICS adalah singkatan dari lima negara berkembang super penting: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kelompok ini adalah kekuatan ekonomi global alternatif yang mendorong kolaborasi kece antarnegara berkembang di bidang ekonomi, keuangan, teknologi, dan diplomasi.

    Eits, tak hanya itu! BRICS kini makin luas dengan format BRICS+, yaitu payung kolaborasi yang membuka pintu bagi banyak negara mitra, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama memperkuat solidaritas, pertumbuhan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Global South.

    Syafii Efendi, Ketua Umum Wimnus dan inisiator acara, menegaskan forum ini adalah langkah epic Indonesia dalam memperkuat diplomasi pemuda sekaligus membuka ruang kolaborasi yang fresh untuk peningkatan kapasitas, inovasi, dan entrepreneurship lintas negara.

    “Indonesian BRICS Youth Forum 2025 ini bukan cuma acara seremonial biasa, tapi inisiatif nyata untuk mengukuhkan diplomasi kepemudaan dan kolaborasi global! Kami ingin banget mendorong pemuda Indonesia agar percaya diri dan mampu berdiri sejajar dengan generasi muda dari negara-negara BRICS, serta berkontribusi aktif dalam ekonomi kreatif, inovasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan,” seru Syafii dengan antusias di Jakarta, Selasa (28/10).

    Wimnus, sebagai organisasi kepemudaan nasional yang fokus banget pada pembinaan mental, wawasan, dan kemandirian, telah aktif bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mencetak wirausahawan muda yang daya saingnya tinggi.

    Gebrak Panggung Dunia! Syafi'i Efendi Bawa Semangat Diplomasi Pemuda Lewat Indonesian BRICS Youth Forum 2025

    “Keberhasilan forum ini mencerminkan konsistensi kami dalam menghadirkan program strategis yang menjembatani pemuda Indonesia menuju ekosistem global yang lebih inklusif,” lanjut Syafii.

    Beliau juga menegaskan bahwa BRICS adalah blok ekonomi utama dunia yang mendorong kerja sama antarnegara berkembang di bidang ekonomi, keuangan, dan diplomasi.

    Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam forum kepemudaan ini adalah penegasan posisi strategis negara dalam jaringan kerja sama global yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan.

    “Melalui forum ini, para peserta diharapkan banget bisa menghasilkan ide-ide dan rekomendasi konkret terkait kolaborasi lintas bidang, mulai dari edukasi dan teknologi hingga pengembangan wirausaha dan kepemimpinan strategis,” ujar Syafii.

    Syafii menambahkan, forum ini juga menjadi titik awal yang menarik bagi lahirnya program lanjutan seperti pertukaran pemuda, riset kolaboratif, proyek sosial lintas negara, serta forum tahunan BRICS Youth Collaboration!

    “Dengan suksesnya Indonesian BRICS Youth Forum 2025, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi pemuda, mendorong inovasi lintas negara, dan berkontribusi aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, kolaboratif, dan berdaya saing global,” tutupnya penuh optimisme.

    FYI, kegiatan Indonesian BRICS Youth Forum 2025 ditutup dengan sesi networking seru dan dialog interaktif bersama korps diplomatik. Ini memberikan kesempatan emas bagi para pemuda untuk membangun jejaring profesional dan kolaboratif dalam skala internasional. (Red)

    Post Views: 132
  • Disinyalir BPD Desa Marsada Tapsel Terlibat Dalam ” Pusaran Permainan” DD 

    Disinyalir BPD Desa Marsada Tapsel Terlibat Dalam ” Pusaran Permainan” DD 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Disinyalir Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Marsada Kec Angkola Timur Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) terlibat dalam” pusaran permainan” dana desa ( DD ).

    Indikasi itu terkuak setelah warga penerima bantuan langsung tunai ( BLT ) ” angkat suara” namun Ketua dan anggota BPD tak menggubrisnya.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar  kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 06/11 ).

    Sederhananya begini, tidak mungkin Ketua dan anggota BPD tidak mengetahui dugaan pemotongan BLT dari bulan Januari sampai Juni 2025, ujarnya.

    Kecuali, BPD tidak perduli atau justru ikut menikmati dugaan uang haram yang bersumber dari DD, sebutnya.

    Pada hal sama sama berdomisili di satu desa, namun BPD tega membiarkannya, dikhawatirkan hati BPD tertutup lantaran mempertahankan jabatan, tandasnya.

    Semoga hati BPD terketuk, melakukan pengawasan dan menerima aspirasi warga yang menyampaikan aspirasinya, tutupnya.

    ( Tim. ).

    Post Views: 108
  • 3 Tahun Puluhan Warga Desa Aek Sabaon Tapsel Tak Dapat Bantuan Ketapang

    3 Tahun Puluhan Warga Desa Aek Sabaon Tapsel Tak Dapat Bantuan Ketapang

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    3 tahun belakangan ini puluhan warga desa Aek Sabaon Kec Marancar Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara  ( Sumut  ) tak mendapat bantuan ketahanan pangan ( Ketapang ).

    Warga keberatan, sehingga meminta aparat penegak hukum ( APH ) dan instansi terkait untuk melakukan monitoring.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat  ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 06/11 ).

    Warga membuat pernyataan, dalam pernyataan tersebut sejak tahun 2022 sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan dari kegiatan Ketapang yang bersumber dari dana desa ( DD ), ujar Tohong menirukan bahasa warga.

    Tidak diketahui penyebabnya, puluhan warga itu, sepatutnya mendapatkan bantuan Ketapang, jadi patut dicurigai dana Ketapang disalahgunakan, tegasnya.

    Apa lagi kinerja Kades Aek Sabaon disoroti, namun sang Kades ” membisu”, artinya jika dana Ketapang tidak ” dipermainkan” sedianya memberikan penjelasan, sebutnya.

    Tentu menyisakan misteri, untuk itu diminta kepada BPD tidak keberatan memberikan penjelasan tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 96
  • IMRB Desak Bupati Madina Berikan Klarifikasi Soal Tuduhan Tak Berdasar 

    IMRB Desak Bupati Madina Berikan Klarifikasi Soal Tuduhan Tak Berdasar 

    Madina,

    mediatribunsumut.com

    Ikatan Mahasiswa Ranto Baek ( IMRB ) mendesak Bupati Mandailing Natal ( Madina ) memberikan klarifikasi soal tuduhan tak berdasar.

    Pernyataan Bupati Madina Saipullah Nasution yang menyebutkan ada “dalang di balik” aksi unjuk rasa masyarakat di wilayah Pantai Barat, terkait hak plasma, hak atas tanah, dan tata kelola perkebunan sawit di kawasan Pantai Barat adalah sebagai upaya mengkriminalisasi gerakan rakyat.

    Demikian rilis Ketua IM-RB Ahmad Afandi Nasution kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 06/11 ).

    pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap gerakan mahasiswa, pemuda serta masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya, ujarnya.

    Tentu tudingan  itu sangat berbahaya dan  mencederai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai, sebutnya.

    Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara terbuka, IM-RB meminta agar Bupati Madina segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

    Pemerintah seharusnya menjadi pelindung dan fasilitator masyarakat, bukan malah menebar pernyataan tanpa dasar,” tegas Afandi.

    Saya pastikan,  aksi masyarakat di depan Kantor Bupati Madina beberapa waktu lalu murni aspirasi yang sah dan berlandaskan hukum, tandasnya.

    Aksi itu lahir dari persoalan nyata yang selama ini dirasakan warga, yakni menyangkut hak plasma, hak atas tanah, dan tata kelola perkebunan sawit di kawasan Pantai Barat.

    Sikap Bupati bertolak belakang dengan komitmennya, pihaknya terbuka terhadap kritik dan saran untuk kemajuan bersama, ternyata omong kosong.

    Kenyataan, saat masyarakat menyuarakan persoalan yang nyata, muncul tuduhan yang tidak berdasar, bukankah Ini memicu krisis kepercayaan masyarakat, bahwa  pemerintah daerah alergi dan anti kritik,” tambahnya.

    IM-RB mendorong agar pemerintah daerah membuka ruang dialog secara transparan antara masyarakat terdampak, mahasiswa, dan perusahaan terkait persoalan plasma, izin HGU, dan pengawasan lingkungan.

    Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama mendorong pemerintahan yang adil, transparan dan berpihak kepada rakyat.

    “Suara rakyat bukan dalang, melainkan panggilan keadilan,” tutup Afandi

    ( Tim ).

    Post Views: 59,665