Media Tribun Sumut

Tag: KH. Muhammad Nuh

  • M. Nuh di Muskerwil III Persis Sumut: Perluas Silaturahmi, Perkuat Kolaborasi, Besarkan Jam’iyah

    M. Nuh di Muskerwil III Persis Sumut: Perluas Silaturahmi, Perkuat Kolaborasi, Besarkan Jam’iyah

    MEDAN – Menandai momentum kebangkitan dengan suksesnya pembentukan 16 Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Islam (PERSIS) Sumatera Utara (Sumut) resmi menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III. Perhelatan akbar ini dipusatkan di Gedung BBGTK Provinsi Sumatera Utara, Jalan Kenanga Raya No.64, Tanjung Sari, Medan Selayang, pada Kamis (1/1/2026).

    Muskerwil III yang membawa visi besar melalui tema ‘Transformasi Organisasi Dan Kemandirian Jam’iyah Untuk Kemaslahatan Ummat Di Sumatera Utara’ ini dipimpin langsung secara khidmat oleh Ketua PW Persis Sumut, KH. Muhammad Nuh, MSP.

    Dalam orasi pembukaannya, M. Nuh menekankan urgensi sinkronisasi langkah bagi seluruh badan otonom Persis agar senantiasa beriringan dengan pengurus wilayah. Hal ini dilakukan demi memastikan gerak dakwah di masa depan mampu berjalan secara simultan, seimbang, dan lebih bertenaga.

    “Melihat kekuatan 16 Pimpinan Daerah yang kini telah terbentuk di Sumut, saya menginstruksikan agar seluruh badan otonom seperti Persistri, Hima Persis, dan Pemuda Persis, mempererat koordinasi dengan pengurus wilayah. Sinergi ini adalah kunci agar roda dakwah ke depan dapat bergerak seimbang dan serentak,” tegas M. Nuh saat meresmikan Muskerwil III dengan didampingi Sekretaris Surya Darma, S.SOS.GR, serta Bendahara Ir Tauhid Ichyar, MT.

    Lebih dari sekadar konsolidasi internal, M. Nuh juga membakar semangat para kader Persis Sumatera Utara untuk terus konsisten melahirkan amal saleh di setiap kesempatan. Ia mengajak seluruh elemen jam’iyah untuk tidak ragu memperluas jejaring silaturahmi serta berkolaborasi aktif dengan berbagai pihak.

    “Prinsipnya, tebarlah manfaat sebanyak-banyaknya. Kader Persis harus mampu membuka diri dan berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti dengan MUI, karena ladang perjuangan dakwah ini sangatlah luas,” seru M. Nuh dengan penuh semangat di hadapan para kader.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Muskerwil III, Joko Imawan, S.Pd.I., MM, mengungkapkan rasa syukur mendalam sekaligus apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berdedikasi menyukseskan jalannya acara tersebut.

    Dalam sambutannya, Joko Imawan juga menyatakan optimisme yang besar terhadap cita-cita luhur para kader PERSIS yang tak kenal lelah berjuang di jalan dakwah demi kemaslahatan umat di wilayah Sumatera Utara.

    M. Nuh di Muskerwil III Persis Sumut: Perluas Silaturahmi, Perkuat Kolaborasi, Besarkan Jam’iyah

    “Meresapi pesan dari Imam Bajuri, setiap harapan dan cita-cita memang harus diperjuangkan dengan aksi nyata. Sebab, tanpa adanya pergerakan dan perjuangan yang sungguh-sungguh, maka segala impian akan berakhir sia-sia,” papar Joko Imawan dengan penuh keyakinan.

    Joko Imawan turut menjelaskan bahwa agenda Muskerwil III Persis Sumut ini dihadiri oleh jajaran pimpinan inti, antara lain Sekretaris Wilayah Surya Darma, S.Sos, Bendahara Ir Tauhid Ichyar, ST, Penasehat Ustad Abdul Azis, serta Pembina Ustad Mawardi Tanjung, beserta pengurus badan-badan otonom seperti Hima Persis, Persistri, dan Pemuda Persis.

    Suasana pertemuan terasa semakin solid dengan kehadiran perwakilan Pengurus Daerah (PD) Persis dari seluruh penjuru Sumatera Utara, mulai dari delegasi Medan, Karo, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, Batubara, Simalungun, Tanjungbalai, Dairi, Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan, hingga Labuhan Batu. (Red)

    Post Views: 72
  • Senator Nuh ‘Bedah’ Peran DPD RI: Pengawasan Anggaran dan Aspirasi Desa Wajib Tepat Sasaran

    Senator Nuh ‘Bedah’ Peran DPD RI: Pengawasan Anggaran dan Aspirasi Desa Wajib Tepat Sasaran

    Langkat, Media Tribun Sumut – Langkat diselimuti aroma audit. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara menggandeng Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar lokakarya evaluasi di Aula Rumah Dinas Bupati, Selasa (18/11/2025).

    Pertemuan ratusan Kepala Desa dan Camat itu mengangkat tema berat: Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Wakil Bupati Langkat turut membuka hajatan yang berfokus pada ketepatan sasaran dana desa.

    Jantung diskusi terletak pada peran lembaga perwakilan. Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, KH. Muhammad Nuh, MSP, hadir sebagai narasumber utama untuk “membelah” (membedah) mandat pengawasan DPD. Senator asal daerah itu membentangkan matriks pengawasan DPD terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebijakan sentral yang bersentuhan langsung dengan Desa.

    Muhammad Nuh menegaskan mandatnya di hadapan para pemangku kebijakan desa. “Pengawasan kita meliputi pengawasan penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan Anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fungsi DPD tidak hanya berhenti pada angka, melainkan juga “menampung dan menindaklanjuti permasalahan serta aspirasi masyarakat desa di tingkat nasional.”

    Lebih jauh, Pengasuh salah satu pesantren di Langkat itu menjanjikan tindakan tegas atas temuan. “Dan jika dalam tugas pengawasan ini, kita mendapat temuan atau rekomendasi, kita akan sampaikan ke Pemerintah untuk perbaikan regulasi dan kebijakan,” imbuhnya. Menurut Nuh, DPD adalah representasi murni dari daerah, yang ditugaskan untuk memperkuat peran daerah dalam mozaik pembangunan nasional.

    Untuk menajamkan aspek teknis, lokakarya tersebut juga menghadirkan tiga narasumber lain yang tak kalah strategis. Mereka adalah Edi Purwanto dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Farid Firman yang menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Kabupaten Langkat.

    Farid Firman, juru bicara BPKP Sumatera Utara, lantas memaparkan tugas pokok lembaganya. Ia menyebut BPKP berperan ganda: sebagai pengawas Dana Desa (DD) sekaligus konsultan (consulting) dan penjaminan (assurance) bagi pemerintahan desa.

    Demi melancarkan arus penyaluran dan mengefisienkan pengawasan DD, BPKP telah meluncurkan sistem digital. Aplikasi Siskeudes dikembangkan untuk pengelolaan keuangan, sementara Siswaskeudes dirancang khusus membantu Inspektorat melakukan audit. BPKP Sumut juga menyatakan kesiapan mereka memberikan pelayanan kepada para Camat dan kepala desa yang ingin berkonsultasi langsung di kantor BPKP Sumut.

    Post Views: 103
  • Pentingnya Politik Substansial: Pandangan KH. Muhammad Nuh dalam Silaturahim Ulama MUI Sumut

    Pentingnya Politik Substansial: Pandangan KH. Muhammad Nuh dalam Silaturahim Ulama MUI Sumut

    Medan – Dalam rangka memperkuat diskursus keagamaan dan kebangsaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Pertemuan Silaturahim Ulama, Tokoh, dan Cendekiawan Muslim Tahun 2025 di Grand Inna Hotel Medan (31 Oktober–1 November 2025). Forum ini berfungsi sebagai platform konsolidasi intelektual yang melibatkan ulama, akademisi, dan pimpinan ormas Islam, dengan tujuan menginternalisasi nilai ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kohesi sosial umat di Sumatera Utara.

    Mengusung kerangka tematik “Memperkuat Soliditas Umat untuk Membangun Peradaban Islam yang Maju dan Berkah,” H. Muhammad Nuh, MsP, Ketua PW Persis Sumatera Utara, memaparkan analisis komprehensif mengenai peran historis umat Islam dalam narasi kemerdekaan, merujuk pada Resolusi Jihad sebagai variabel kunci yang melandasi peringatan Hari Santri Nasional, serta menggarisbawahi signifikansi takbir Bung Tomo pada 10 November 1945.

    Dalam konteks politik kontemporer, Muhammad Nuh mengartikulasikan dikotomi antara politik substansial dan politik prosedural. Ia berargumen bahwa politik substansial memuat konvergensi kepentingan mayoritas umat Islam, sementara politik prosedural cenderung volatil dan terikat kendala teknis.

    “Kontinuitas politik substansial adalah imperatif, didampingi fleksibilitas politik prosedural yang dinamis. Fenomena multipartai Islam harus direspons secara inklusif, setara dengan penghormatan terhadap diversitas mazhab fiqih,” jelasnya.

    Nuh menekankan bahwa konsolidasi umat merupakan prasyarat mutlak bagi proses pembangunan, menuntut keterlibatan setiap entitas sesuai dengan kapasitas dan kontribusi spesifiknya.

    Ia menambahkan bahwa dinamika politik harus disikapi secara antisipatif dan proaktif. Sebagai ilustrasi, potensi pembentukan Provinsi Nias baru mewajibkan MUI setempat untuk meningkatkan status organisasional menjadi MUI Provinsi Nias.

    M. Nuh merekomendasikan agar MUI Sumut mengadopsi sikap proaktif dalam kancah politik, termasuk melalui dialog dengan politisi muslim, guna mengintegrasikan kekuatan moral dan sosial umat Islam dengan kekuatan politik yang terstruktur.

    Agenda ditutup dengan sesi diskusi kritis dan pertukaran gagasan, yang berfungsi memetakan jejaring kolaborasi strategis antarulama dan tokoh Muslim dalam berbagai domain kehidupan di Sumatera Utara.

    Post Views: 86