P. Sidiimpuan, mediatribunsumut.com
Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) pemerintah Kota ( Pemko ) P. Sidimpuan membahas Ruang Detail Tata Ruang ( RDTR ) Kec P. Sidimpuan Tenggara.
Untuk membahas RDTR Dinas PUPR P. Sidimpuan menghadirkan konsultan selaku penyedia jasa.
Bahwa tujuan diadakan rapat ini adalah untuk menyusun RDTR agar tersedia dokumen legal sebagai pedoman peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan serta acuan perizinan sesuai arah dan kebijakan RTRW Kota P. Sidimpuan.
Demikian dikatakan Kadis PUTR P. Sidimpuan pada acara tersebut yang dilaksanakan di Aula kantor Dinas PUTR P. Sidimpuan pada ( 14/07 ).
RDTR dasar atau pedoman untuk menerbitkan dokumen perizinan terkait bangunan, tegasnya.
Tanpa ada RDTR maka dokumen tersebut tidak dapat dikeluarkan, terangnya.
Kalau selama ini masyarakat mengetahui untuk mendirikan bangunan adalah IMB, sekarang telah berganti menjadi persetujuan bangunan gedung ( PBG ), jelas Kadis.
Asisten Bidang Perekonomian setda kota P. Sidimpuan Rahuddin Harahap mewakili Wali Kota P. Sidimpuan menegaskan tentang paparan laporan pendahuluan penyusunan RDTR kawasan perkotaan Kec P. Sidimpuan Tenggara dihadapkan peserta rapat diantaranya Kadis Perhubungan, Kadis Perizinan, Kadis Perkim, Kabid Perencanaan Bapelitbang, Direktur Tirta Ayumi, Camat Padangsidimpuan Tenggara serta Lurah & Kepala Desa se Kecamatan P. Sidimpuan Tenggara.
Sedangkan Asistet Administrasi Umum Iswan Nagabe Lubis mengingatkan agar mempelajari kembali terkait aturan yang berlaku untuk program yang akan dilaksanakan nantinya, sebab masih banyak yang harus kita kerjakan terkait RDTR ini.
Sementara Kepala Perwakilan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) P. Sidimpuan Daniel Sepdiares Sagala, S. SiT, SH meminta peran aktif pemda mulai dari satuan terkecil yakni RT/RW, lingkungan dalam perencanaan RDTR Kec P. Sidimpuan Tenggara.
Meminta masukan dari semua stakeholder nantinya, harapnya.
Sesi berikutnya diskusi antara pihak konsultan penyedia jasa dengan peserta rapat.
Terdapat beberapa masukan dan saran dari peserta rapat diantaranya perlunya memperhatikan substansi rencana pola ruang dan struktur ruang, rencana system mitigasi bencana, pelestarian lingkungan dan cagar budaya, perbaikan infrastruktur dan jalur penghubung, serta perlunya menyesuaikan delineasi wilayah perencanaan dengan peta bidang tanah. ( SL )
