P. Sidimpuan, mediatribunsumut.com
Korupsi mengendap, malah Wali Kota P. Sidimpuan dan Kepala Inspektorat ” membisu ” ini tak bisa dibiarkan.
Pada hal pemerintah bekerja keras untuk mencegah dan memberantas korupsi karena dapat menyengsarakan rakyat, celakanya di pemko P. Sidimpuan justru kasus korupsi berupaya ditutup tutupi.
Demikian dikatakan Muhammad Hadi Susandra Lubis selaku Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) kepada awak media ini melalui whatsApp pada ( 10/08 ).
Jadi kita akan mendesak Wali Kota angkat bicara terkait korupsi yang telah bertahun tahun yang hingga kini dikabarkan belum tuntas, terang Hadi.
Artinya kebijakan yang dibuat Wali Kota bukanlah senjata sakti untuk melindungi pejabat yang terindikasi korupsi, ujar Hadi.
Sederhana saja, sebagaimana UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) buka saja ke publik kinerja pejabat pengelola keuangan dimaksud, ungkap Hadi.
Sampai saat ini belum diketahui publik sejauhmana kinerja Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan, sebut Hadi.
Inspektorat tugasnya mengawasi, lalu apa hasilnya, apakah semua kegiatan telah dikerjakan sesuai aturan yang berlaku, sampaikan ke publik, tutup Hadi. ( Tim )
