Medan, mediatribunsumut.com
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Kapoldasu ) di acara serasehan bertajuk kemerdekaan pers yang digelar Kompolnas RI di Hotel Cambridge Medan pada (10/10).
Pada lokarya atau serasehan tersebut, Kapoldasu menyampaikan komitmennya memberikan Perlindungan kepada Jurnalis
Selamat Ulang Tahun Kabupaten Deli Serdang yang Ke-79Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, menyampaikan terima kasih kepada Kompolnas RI yang telah mengadakan lokakarya dan Sarasehan tentang kebebasan Pers, kebebasan berekspresi, dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis di wilayah Sumatera Utara.
Ini bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk melayani dan mengayomi masyarakat serta bagaimana cara menangani dunia maya atau media, dimana media menjadi satu sisi yang tidak dapat dipisahkan,” ujar beliau.
Bahwa kebebasan pers tidak bisa dipisahkan dengan pentingnya kesadaran dalam konteks, kita melindungi tugas pers dalam jurnalis dan pemberitaan,” ujar mantan Asops Kapolri tersebut.
Saat ini tahapan pemilu sudah dimulai dan Polda Sumut akan melaksanakan Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 yang digelar selama 222 hari terhitung mulai 19 Oktober 2023, ungkapnya.
Menghadapi tahapan pemilu yang sudah berlangsung dimana ekskalasi politik mulai meningkat. Polda Sumut akan terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers. Memproses pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran kebebasan pers,” sebutnya.
Polda Sumut tentunya terus berkolaborasi dengan para insan pers dalam memberikan informasi publik yang baik dan positif kepada masyarakat,” kata Kapoldasu.
Sementara Sekretaris Kompolnas RI Benny Mamoto mengatakan kegiatan Lokakarya dan Sarasehan sebagai langkah strategis mengingat dalam beberapa bulan ke depan, kita akan segera menyambut pergelaran politik elektoral yang akan diselenggarakan 2024 mendatang.
Berkaca pada Pilgub 2012, Pilpres 2014, Pilgub 2017 dan mulai terlihat lagi tahun 2018 menjelang Pilpres 2019, jurnalisme kerab menghadapi masalah-masalahnya sendiri.
Polarisasi yang terjadi di masyarakat dalam praktiknya berdampak pada kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistiknya, maupun terhadap karya-karya jurnalistik itu sendiri,” sebutnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri, beliau menuturkan Kompolnas mengapresiasi upaya Human Rights Working Group (HRWG) yang tergabung dalam Konsorsium Jurnalisme aman bersama Yayasan TIFA dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) bekerja untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.
Salah satunya dengan menyelenggarakan lokakarya dan sarasehan ini, mendorong anggota Polri untuk dapat lebih memahami penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tegasnya.
Mari kita maksimalkan forum ini sebagai sarana pengembangan diri demi terwujudnya Indonesia yang demokratis dan Polri yang presisi,” ajaknya.
Dalam acara itu diikuti PJU Polda Sumut, Kapolrestabes Medan beserta sejumlah jurnalis. ( Red ).
