Medan, mediatribunsumut.com
Kades Buntu Maraja kec Bandar Pulau Kab Asahan provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) segera dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu ).
Terkait dugaan korupsi proyek drainase dan pemagaran lapangan Voli Ta 2023 sampai saat ini belum selesai, maka dalam waktu dekat Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) melaporkan dan mengadukannya ke KejatiSu.
Demikian dikatakan aktivis AMPUH Alfian Sufialdi kepada mediatribunsumut.com pada ( 13/07 ) dalam menyikapi indikasi ” permainan” korupsi dana desa ( DD ) di desa Buntu Maraja.
Masyarakat desa tidak dapat berkutik lantaran sang Kades menganggap jabatan kepala desa tidak bisa diawasi publik, ini terkuak saat dikonfirmasi mediatribunsumut.com ” membisu” sebagaimana disoroti dan diberitakan, ujar Aldi sapaan akrabnya.
Kades Buntu Maraja seolah memberi isyarat dirinya tidak tersentuh hukum, kendati proyek drainase dan pemagaran lapangan Voli Ta 2023 belum selesai hingga Juni 2024, tandas Aldi.
Tentu ini akan menguji keseriusan Kadis PMD dan Inspektorat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi kolusi nepotisme ( KKN ), tegas Aldi.
Tetapi, AMPUH percayakan Kejatisu akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi yang disampaikan ke KejatiSu, tutupnya.
( Red ).
