Padangsidimpuan, mediatribunsumut.com
Jejak rekam Pj Wali Kota Padangsidimpuan Timur Tumanggor terindikasi buruk, tentu berkaca pada kinerjanya.
Tudingan miring tersebut patut disematkan kepada Pj Wali Kota Padangsidimpuan, rekam jejak digital yang diterbitkan di media online mau pun media cetak menjadi salah satu indikator pemicu ketidak mampuannya memimpin pemko Padangsidimpuan.
Demikian dikatakan aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) M Hadi Susandra Lubis kepada mediatribunsumut.com pada ( 19/07 ).
Pasca kepemimpinannya di pemko Padangsidimpuan menyeruak , belum selesai kasus alokasi dana desa ( ADD ), muncul lagi kasus dana ADD Rp 77 M belum direalisasikan, ujar Hadi.
Kadis Pendidikan dan Kadis Dukcapil Padangsidimpuan disinyalir sengaja melawan hukum, namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari Pj Wali Kota Padangsidimpuan, ungkap Hadi.
Dikhawatirkan Pj Wali Kota Padangsidimpuan bagian dari rentetan dugaan korupsi di pemko Padangsidimpuan, tegasnya.
Ditambah lagi penjelasan Inspektur atau mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ( BPKPD ) Kota Padangsidimpuan Sulaiman Lubis pada salah satu media online, bahwa ADD Ta 2021/2022 SiLPA, bukankah ini aneh, pihak desa menanti realisasi dana ADD, kenapa malah SiLPA, pungkas Hadi.
Jika Pj Wali Kota tidak pendukung korupsi atau berada dalam pusaran dugaan korupsi itu, maka sedianya buka saja ke publik, tidak perlu ditutup tutupi, terang Hadi.
Bahkan belakangan issu korupsi di sekretariat kantor Wali Kota berhembus, kabarnya dugaan laporan fiktif, sebutnya.
Beberapa waktu lalu AMPUH Deli Serdang menyoroti kinerja Timur Tumanggor yang pernah menjabat Kadis Pendidikan di Kab Deli Serdang, dan menduduki jabatan puncak sebagai PNS yakni Sekda di Kab Deli Serdang, namun jabatan mentereng tersebut diduga disalah gunakan, beber Hadi.
Pemberitaan di salah satu media online, semasa Timur Tumanggor menjadi Sekda mengatur pihak Kajari Deli Serdang untuk ditetapkan tersangka, tutup Hadi.
( Red )
