Medan,
mediatribunsumut.com
Sekretaris Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan Sumatera Utara ( Sekda LMPP Sumut ) apresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), ekspektasi masyarakat penegakan hukum diharapkan tidak tebang pilih.
Pasca Kadis PUPR Sumut Topan Ginting bersama pengelola barang/ jasa pemerintah termasuk penyedia barang/ jasa, kini masyarakat Sumut ber- ekspektasi agar dalam penegakan hukum tidak terjadi tebang pilih.
Demikian diungkapkan Sekda LMPP Sumut Syaf Rizal Nst, S. Kom saat medaitribunsumut.com meminta tanggapannya terkait operasi tangkap tangan ( OTT ) Kadis PUPR Sumut Topan Ginting ( Top ) beberapa hari lalu.
Sebagaimana diberitakan di banyak media bahwa KPK akan membongkar dugaan kasus korupsi tidak hanya pada pembangunan jalan, tetapi proyek preservasi atau pemeliharaan jalan, ujarnya.
Bersih bersih korupsi di lingkungan Dinas PUPR Sumut diharapkan tidak hanya di dua poin tersebut, tetapi pada pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi, harapnya.
Bahwa beberapa minggu lalu masyarakat petani di enam ( 6 ) desa dan satu ( 1 ) kelurahan berunjuk rasa terkait pembangunan proyek irigasi di DI Ujung Gurap Ta 2024 yang bernilai Rp 2,3 M hingga saat ini ( 03/07 ) proyek tersebut belum selesai bahkan terbengkalai, tegasnya.
Proyek ini dinilai sangat urgen, namun sampai kini belum ada penjelasan dari Dinas PUPR Sumut atau pengelola kegiatan mengapa proyek tersebut tidak selesai di Ta 2024.
Jika pada pelaksanaan proyek ini terindikasi korupsi, diminta kepada KPK untuk mengusutnya juga, tutupnya.
( S Marpaung ).
