Tapsel,
mediatribunsumut.com
Diduga tak hanya Kades se Tapanuli Selatan ( Tapsel ) namun pihak sekolah pun wajib berpartisipasi untuk kegiatan motor cross yang digelar Polres Tapsel.
Pengakuan sejumlah kepala sekolah mereka diminta partisipasi wajib, pada hal memberatkan, namun tak berdaya terpaksa diberikan.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 04/07 ).
Pelaksanaan motor cross yang dikatakan berhasil dan meriah menyisakan makna mendalam yakni berhasil pelaksanaan dan berhasil meraup keuntungan, ungkapnya.
Seperti pepatah, sekali meranfkuh dayung dua tiga pulau terlampaui atau seperti pepatah sekali tepuk dua lalat mati, ungkapnya.
Setidaknya ini satu gambaran betapa dahsyatnya jabatan dan kekuasaan untuk melakukan tekanan kepada pihak yang dianggap memiliki kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, sebutnya.
Kekuasaan dan jabatan dijadikan sebagai alat untuk menekan sehingga para Kades dan para sekolah tidak bisa berkutik dan terpaksa memenuhi keinginan sang penguasa, tandanya.
Apa lagi yang datang tersebut utusan penegak hukum, tentu apa pun dilakukan untuk memenuhinya, sebab Kades dan kepala sekolah disinyalir memiliki kepentingan pula sehingga pihak sekolah mengatakan partisipasi wajib, artinya permintaan itu tidak bisa ditolak, tuturnya.
Manusia tidak ada yang sempurna, apa lagi menyangkut pengelolaan uang negara, jika diperiksa kemungkinan besar ditemukan dugaan korupsi, maka para Kades dan kepala sekolah memutuskan memberikan walau tak ikhlas, tutupnya.
( Tim ).
