Pekanbaru,
mediatribunsumut.com
Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung ( Kejagung ) Republik Indonesia membongkar menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pusat hingga daerah.
Desakan ini disampaikan menyusul berkembangnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat terkait program tersebut, diantaranya Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ) RI dan dua Wakil Kepala BGN RI yang kini jadi sorotan publik, ujar Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution.
Beliau menegaskan bahwa pengungkapan kasus dugaan korupsi MBG tidak berhenti pada pejabat tingkat pusat semata. Menurutnya, aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program.
Pihak-pihak di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) apabila ditemukan ada keterlibatan atau indikasi penyimpangan, maka penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, tandasnya.
Jika memang ada bukti dan fakta hukum yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, penggelapan anggaran, mark-up, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan program MBG, sedianya seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali, tegas Gusti.
Langkah aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi yang menyeret pejabat tinggi harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik serupa di lapangan. Sebab, pelaksanaan program berskala nasional melibatkan banyak pihak dalam rantai distribusi dan pengelolaan anggaran, katanya.
Bila dugaan korupsi hanya berhenti pada level tertentu tanpa menelusuri aliran anggaran dan mekanisme pelaksanaannya hingga ke daerah, maka upaya pemberantasan korupsi berpotensi tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, ungkapnya
Sekali lagi, Kejaksaan Agung diminta menelusuri secara menyeluruh penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara, pintanya
Sebab program tersebut berpotensi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi berpeluang mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Kami mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga publik dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara secara jelas. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun terhadap program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
IMA Madina Pekanbaru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Program MBG dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, maupun praktik korupsi di lapangan
IMA Madina Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
( S )
