Deli Serdang,
mediatribunsumut.com
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Supremasi Hukum ( LSM SuHu ), mendesak Kadis Pertanian Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) transparan soal paket pemeliharaan pagar kantor Ta 2026.
Sebenarnya, bila Kadis Pertanian mengedepankan integritas, proyek ” siluman” atau proyek pemerintah daerah seolah tak bertuan, tidak akan terjadi, pasalnya paket pemeliharaan pagar kantor Dinas Pertanian ada ” di depan ” mata sang Kadis.
Demikian dikatakan Ketua LSM SuHu Jhon Erwin Tambunan, SH kepada mediatribunsumut.com pada ( 14/06 ) terkait pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian.
Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara, sekecil apa pun nilainya, wajib dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, tegasnya
Jadi kegiatan pengecatan pagar di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang tidak boleh luput dari prinsip keterbukaan informasi, ungkapnya.
Sebagaimana dalam pemberitaan mediatribunsumut.com pada pantauan lapangan ( 12/06 ), benar tidak ditemukan papan informasi pekerjaan maupun dokumen perencanaan yang dapat diakses publik, maka hal tersebut patut mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari Kadis Pertanian atau pengelola kegiatan, sebutnya.
Transparansi bukan hanya diperlukan pada proyek bernilai besar, pekerjaan pemeliharaan sederhana wajib transparan, karena sumber pembiayaannya berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi pejabat, katanya.
Diminta Kadis Pertanian Deli Serdang tidak bersikap pasif terhadap persoalan ini. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, bukan sekadar kewajiban administratif.
Jangan sampai muncul kesan bahwa sebuah pekerjaan dianggap terlalu kecil untuk dijelaskan, padahal setiap penggunaan anggaran, wajib memiliki dasar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang jelas.
Kami meminta adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat, yang dibutuhkan publik bukan polemik, tetapi kepastian bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tegasnya
Sekali lagi, dalam negara yang menjunjung prinsip good governance, tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk diawasi dan tidak ada penggunaan anggaran publik yang terlalu sepele untuk dijelaskan. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan, tandasnya.
( SL ).
