Tapsel,
mediatribunsumut.com
Diduga Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) melakukan pungutan liar ( pungli ) miliaran rupiah dana sertifikasi.
Tidak tanggung-tanggung, indikasi hasil pungli yang ” mengalir” Dinas Pendidikan Tapsel ditaksir lebih kurang Rp 6 M per-tahun atau lebih kurang Rp 500 juta per bulan.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 01/04 ).
Hal tersebut terungkap, setelah sejumlah guru sertifikasi resah, dan tidak tahan lagi karena uang tetes keringat mereka harus berbagi dengan pihak Dinas Pendidikan dengan modus uang pemberkasan, ungkap Tohong.
Informasi yang diterima dari sejumlah guru, biaya itu seolah-olah dianggap menjadi kewajiban, makanya di grup guru sertifikasi terang terangan diumumkan untuk segera mengumpulkannya, sesuai harapan Dinas Pendidikan, tutur Tohong menirukan bahasa sejumlah guru.
Jadi guru sertifikasi supaya mengumpulkan Rp 100 ribu per guru paling lambat 19 Januari 2026 untuk pencairan tahap 4, bebernya.
Terkait hal tersebut, telah dikonfirmasi dua Kabid yakni Kabid SMP Dinas Pendidikan Tapsel Muhammad Hatta Daulay dan Kabid SD Syarif Hidayatullah jawaban keduanya seperti memberi syarat kuat bahwa pungli itu lazim atau sudah menjadi rahasia umum, katanya.
Informasi yang dihimpun, ” permainan kotor” itu kabarnya sudah berlangsung lama, namun para guru tidak ada nyali atau keberanian untuk menentangnya secara terang-terangan, karena Dinas Pendidikan berkuasa, sebutnya.
Diminta kepada Kadis Pendidikan Tapsel tidak tinggal diam, segera mengambil tindakan tegas, jika Kadis tak bernyali, patut diduga Kadis berada dalam pusaran dimaksud, tutupnya.
( Tim ).
