Tapsel,
mediatribunsumut.com
Kalak BPBD Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) Zulkarnaen Siregar tak mengakui dirinya diangkat Plt di Dinas Sosial ( Dinsos ) , jadi menyisakan misteri.
Setelah mendapat informasi, Kalak BPBD tidak berada di ruang kerjanya di BPBD, menurut staf di BPBD Kalak juga Plt di Dinsos, maka Tim mendatangi kantor Dinsos, ternyata Kalak BPBD ada di Dinas Sosial, namun beliau tidak membantah, dirinya bukan Plt di Dinsos.
Untuk meyakinkan kebenarannya, Tim LSM PAKAR DPC Tapsel, konfirmasi sejumlah pegawai Dinsos, ternyata Dinsos dipimpin Plt Zulkarnaen, Kalak BPBD Tapsel defenitif.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 21/06 ).
Bagaimana pun Kalak BPBD Zulkarnaen Siregar tidak dapat.menyembunyikannya kepada publik, karena sampai saat ini jabatan JPT Pratama Dinas Sosial masih kosong, ungkapnya.
Informasi yang dihimpun, dari bulan November 2025 Zulkarnaen Siregar diangkat Bupati menduduki posisi Plt, lalu bulan Mei 2026 diangkat Plt selanjutnya karena pejabat Plt menunaikan ibadah haji, Bupati Tapsel mengangkat Zulkarnaen Siregar kembali Plt, beber Tohong.
Inikan janggal, mengapa Bupati tidak mengangkat pejabat defenitif, ada apa, apakah ada kaitannya dengan pendistribusian bantuan bencana banjir tahun 2025, sebut Tohong.
Sebab pengajuan penetapan penerima bantuan banjir di tahun 2025 baik untuk huntara dan Huntap dikelola Kalak BPBD Tapsel, sedangkan untuk penyaluran bantuan dikelola Dinas Sosial, tegasnya
Jadi patut dicurigai, mengapa harus Zulkarnaen Siregar lagi diangkat Plt ke dua kalinya, apakah ada yang ditutup-tutupi, kata Tohong.
Terkait hal tersebut, LSM PAKAR telah konfirmasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Tapsel, beliau membenarkan diangkat Plt dari November 2025, lalu Mei 2026 diangkat Plt dijabat oleh Zubri, karena Zubri berangkat haji, diangkat lagi Plt dijabat Kalak BPBD Zulkarnaen Siregar, jadi Plt, Plt, Plt, namun Kaban jawabannya singkat kalau soal itu pimpinan yang bisa menjelaskan, ungkap Tohong menirukan bahasa Kaban.
Diminta kepada Bupati berkenan memberikan penjelasan mengapa tidak ditetapkan defenitif, JPT Pratama di Dinas Sosial, pintanya.
( SL ).
