TRIBUNSUMUT, LABUSEL – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, MSP, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jumat, 17 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Komite IV DPD RI yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Salah satu target utama dari peninjauan ini adalah memperoleh data statistik mutakhir mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta berbagai indikator strategis di tingkat daerah.
Agenda pengawasan ini berjalan selaras dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang sedang digelar secara nasional oleh BPS. Pendataan berkala tersebut dilakukan oleh petugas resmi dari rumah ke rumah (door to door) yang dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kedatangan Senator Muhammad Nuh bersama rombongan disambut oleh Kepala Kantor BPS Labuhanbatu Selatan Zainal Arifin dan Kepala Dinas Sosial Pemkab Labusel Cintra Isabella Simbolon. Dalam pertemuan tersebut, Nuh menggarisbawahi krusialnya penggunaan data statistik yang valid serta diperbarui dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Ia menegaskan, perumusan kebijakan yang tidak ditopang oleh basis data yang akurat berisiko tinggi membuat program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran.
“Data yang dihasilkan BPS sangat penting sebagai rujukan dalam proses legislasi maupun pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI. Kita harus bersinergi, termasuk mengampanyekan literasi Sadar Data di tengah masyarakat. Karena kita ingin kebijakan yang disusun di pusat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah,” kata Muhammad Nuh.
Lebih lanjut, Nuh menyampaikan harapannya agar koordinasi antara DPD RI dan BPS terus ditingkatkan, khususnya dalam penyediaan data yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Selain akurasi, peningkatan literasi data bagi pengambil kebijakan juga menjadi aspek penting yang disorot dalam kunjungan tersebut.
Merespons hal itu, Kepala BPS Kabupaten Labusel Zainal Arifin menyambut baik kunjungan kerja ini dan menyampaikan apresiasinya atas perhatian DPD RI terhadap peran statistik dalam pembangunan daerah. BPS kemudian memaparkan sejumlah indikator utama pembangunan di Labusel beserta tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan kualitas data statistik daerah.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membangun koordinasi yang lebih kuat antara lembaga legislatif dan institusi penyedia data, demi mendukung proses pembangunan daerah yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan.
Implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mengatasi tumpang tindih penyaluran bantuan sosial. Selama ini, perbedaan basis data antar-kementerian dan lembaga sering kali memicu polemik akurasi penerima manfaat di tingkat daerah, termasuk di wilayah pemekaran seperti Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Melalui integrasi data tunggal yang diverifikasi langsung lewat Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memetakan klaster kemiskinan dan profil pelaku usaha mikro secara riil. Langkah ini diproyeksikan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, memperbaiki distribusi subsidi, serta menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada fakta lapangan, bukan estimasi sektoral.
