Medan, mediatribunsumut.com.
Badan Pertanahan Nasioal ( BPN ) menolak memberikan data Hak Guna Usaha ( HGU ) yang dimohonkan BADKO HMI Sumut , pada hal data tersebut bukanlah data yang dikecualikan.
Justru Kanwil BPN pada saat mediasi ( 06/04 ) menyarankan BADKO HMI meminta data SK 10/HGU/BPN/2004 bersama data 10 SK lainnya kepada PTPN II.
Selamat Ulang Tahun Kabupaten Deli Serdang yang Ke-79Demikian dijelaskan Sekretaris Umum BADKO HMI Sumut P. Siregar kepada awak media ini terkait mediasi permohonan data HGU.
BADKO HMI Sumut sangat menyayangkan sikap BPN Sumut kerena keterbukaan informasi publik sudah dijamin didalam undang undang, ujar P. Siregar.
Selaku pejabat publik seharusnya sudah paham UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ), tegas P. Siregar.
Sebelum ke BPN, BADKO HMI Sumut sempat bermediasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara (Dispora Sumut) terkait persoalan pembangunan Sport Centre dan permintaan beberapa dokumen.
Mediasi diterima langsung Sekretaris Dispora Sumut juga merangkap sebagai PPK Project Sport Centre.
Mediasi tersebut menghasilkan poin bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bersedia untuk memberikan dokumen yang diminta oleh BADKO HMI Sumut.
Sikap Dispora Sumut kita apresiasi kerena menyambut BADKO HMI Sumut yang ingin bermediasi dan kita sebenarnya bukan bermaksud untuk menolak PON KE-XXI yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Melainkan siap mendukung pelaksanaan PON KE-XXI di Sumut, kalau persoalan sengketa lahan di desa Sena tuntas dibahas dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku ” ujar Pangeran Siregar usai pihaknya bermediasi.
Usai bermediasi dengan kedua instansi tersebut, BADKO HMI Sumut kata Pangeran, pada hari Senin mendatang akan melaksanakan kunjungan ke PTPN II karena permasalahan ini mengerucut kepada PTPN II.
“Insya Allah setelah aksi demonstrasi, tinjauan lapangan ke Desa Sena dan RDP dengan beberapa instansi terkait, BADKO HMI Sumut akan mengumpulkan data temuan kami dan menyusun laporan yang akan disampaikan ke penegak hukum dan instansi terkait dengan persoalan ini di tingkat Nasional,” terang Pangeran Siregar. ( Red ).
