Kategori: Organisasi

  • Rianto SH MH Nakhoda Baru JMSI Sumut 2025–2030, Terpilih Aklamasi!

    Rianto SH MH Nakhoda Baru JMSI Sumut 2025–2030, Terpilih Aklamasi!

    Medan | Semangat baru menyelimuti organisasi media siber di Sumatera Utara! Rianto SH MH secara resmi didapuk sebagai Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara untuk periode 2025–2030. Pemilihan yang berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Grand City Hall Medan, Kamis (2/10/2025), berjalan sukses dan penuh keakraban.

    Pria yang hangat disapa Anto Genk ini menunjukkan popularitasnya di kalangan media siber. Ia terpilih secara aklamasi setelah meraup dukungan penuh dari seluruh pemilik suara sah. Dukungan solid ini datang dari Pengcab JMSI Tabagsel, Pengcab Medan, Pengcab Deliserdang, dan pengurus JMSI Sumut. Sebuah tanda kepercayaan yang luar biasa!

    Musda JMSI Sumut kali ini tak hanya fokus pada pemilihan, tapi juga dirangkai dengan Dialog Kebangsaan yang sangat relevan, mengusung tema literasi digital. Acara ini makin bergengsi dengan kehadiran narasumber hebat dari berbagai institusi, seperti Kejaksaan Tinggi Sumut (Yos Arnold Tarigan), Dinas Kominfo Medan (Arrahman Pane), dan Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra (Aripay Tambunan). Diskusi seru ini dipandu oleh moderator handal, Lia Anggia Nasution.

    Dalam sambutannya yang penuh visi, Rianto berjanji bahwa JMSI Sumut akan terus memperkuat peran vital media siber di tengah pesatnya laju perkembangan teknologi informasi saat ini.

    “Media harus hadir sebagai penjaga literasi, penyeimbang informasi, serta mitra strategis pemerintah dan masyarakat,” tegasnya, memberi penekanan pada peran media yang bertanggung jawab dan berdampak positif.

    Acara penting ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Dewan Pembina JMSI Sumut Rahudman Harahap, perwakilan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), serta antusiasme dari mahasiswa dan pengurus JMSI dari berbagai kabupaten/kota.

    Sebagai pemanasan sebelum dialog kebangsaan, momen penting lainnya juga terlaksana, yakni pelantikan Pengcab JMSI Kota Medan, dengan Heri Prasetyo resmi memimpin sebagai ketua.

    Dengan estafet kepemimpinan baru di bawah nahkoda Rianto SH MH, harapan besar tersemat. JMSI Sumut diharapkan akan semakin solid, profesional, dan menjadi garda terdepan dalam mendorong literasi digital serta menjaga kualitas informasi publik yang kredibel di tengah hiruk pikuk era digital.

  • Diduga Proyek Drainase DD Ta 2023 Desa Semaninggir Terbengkalai 

    Diduga Proyek Drainase DD Ta 2023 Desa Semaninggir Terbengkalai 

    Paluta,

    mediatribunsumut.com

    Diduga proyek drainase dana desa ( DD ) Ta 2023 Rp 100 juta lebih desa Semaninggir Kec Hulu Sihapas Kab Padang Lawas Utara ( Paluta ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) terbengkalai.

    Belum diketahui pasti mengapa proyek drainase tersebut hingga kini ( 23/07 /2025 ) belum selesai dikerjakan, diduga dananya masuk kantong pengelola.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 23/07 ).

    Sesuai penelusuran Tim ke lokasi proyek, terlihat bangunan drainase belum selesai dikerjakan, di salah satu sisi belum dikerjakan, ujarnya.

    Informasi yang dihimpun di lapangan, pada saat pelaksanaan pekerjaan, tidak pasang papan nama proyek, sehingga masyarakat kesulitan melakukan fungsi pengawasannya, ungkapnya menirukan bahasa warga.

    Dengan demikian proyek drainase ini telah satu tahun lebih belum selesai dikerjakan, akibatnya drainase tidak dapat dipergunakan atau difungsikan masyarakat, tegas Tohong.

    Namun yang menjadi tanda tanya, bagaimana mungkin Kades Semaninggir bisa merealisasikan DD Ta 2024 sementara proyek 2023 disinyalir belum selesai, sebutnya.

    Jangan jangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan proyek drainase tersebut direkayasa, ini tidak bisa dibiarkan, diminta kepada BPD tidak tinggal diam, tegasnya.

    Jika BPD membiarkannya, patut dicurigai dana desa dikorupsi berjamaah, untuk itu diminta kepada Inspektorat Paluta memanggil dan memeriksa Kades Semaninggir, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Pembalakan Liar Di Lahan Omp Tianggor Siregar, Diduga Gegara Ulah Kades Padang Mandailing Garugur 

    Pembalakan Liar Di Lahan Omp Tianggor Siregar, Diduga Gegara Ulah Kades Padang Mandailing Garugur 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Pembalakan liar di lahan Omp Tianggor Siregar, diduga gegara ulah Kades Padang Mandailing Garugur Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) tanpa hak mengeluarkan surat keterangan tanah ( SKT ).

    SKT sebagai surat ” sakti” yang diberikan Kades kepada pemegang hak atas tanah ( PHAT )  atas Muhammad Nur Batu Bara dimanfaatkannya meluluhlantakkan lahan Omp Tianggor Siregar.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 10/07 ) melalui WhatsApp.

    Sejak diberikan SKT kepada Muhammad Nur Batu Bara, yang bersangkutan langsung beraksi menebangi kayu yang ada di atas tanah dimaksud, ujarnya.

    Begini kondisi lahan Omp Tianggor Siregar pasca SKT diberikan Kades Padang Mandailing Garugur

    Tegakan berdiameter besar ditumbang, aktivitas penerbangan kayu tidak terkendali, truk disiapkan pemegang PHAT untuk menjual kayu gelondongan itu, sebutnya.

    Kades Padang Mandailing Garugur tidak menghiraukan keturunan Omp Tianggor Siregar selaku pemilik lahan, disinyalir Kades menerbitkan SKT kepada Muhammad Nur Batu Bara untuk mengumpulkan pundi-pundi uang kendati dengan cara-cara kotor, tegas Tohong.

    Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak aparat penegak hukum, dan Kades masih bebas menghirup udara bebas, ini tidak bisa dibiarkan, ungkapnya.

    Untuk diminta kepada APH segera turun ke lokasi dan memproses siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu, pinta Tohong.

    ( Tim ).

  • Sekda LMPP Sumut Apresiasi Kinerja KPK, Penegakan Hukum Diharapkan Tidak Tebang Pilih 

    Sekda LMPP Sumut Apresiasi Kinerja KPK, Penegakan Hukum Diharapkan Tidak Tebang Pilih 

    Medan,

     mediatribunsumut.com

    Sekretaris Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan Sumatera Utara ( Sekda LMPP Sumut ) apresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), ekspektasi masyarakat penegakan hukum diharapkan tidak tebang pilih.

    Pasca Kadis PUPR Sumut Topan Ginting bersama pengelola barang/ jasa pemerintah termasuk penyedia barang/ jasa, kini masyarakat Sumut ber- ekspektasi agar dalam penegakan hukum tidak terjadi tebang pilih.

    Demikian diungkapkan Sekda LMPP Sumut Syaf Rizal Nst, S. Kom saat medaitribunsumut.com meminta tanggapannya terkait operasi tangkap tangan ( OTT ) Kadis PUPR Sumut Topan Ginting ( Top ) beberapa hari lalu.

    Sebagaimana diberitakan di banyak media bahwa KPK akan membongkar dugaan kasus korupsi tidak hanya pada pembangunan jalan, tetapi proyek preservasi atau pemeliharaan jalan, ujarnya.

    Bersih bersih korupsi di lingkungan Dinas PUPR Sumut diharapkan tidak hanya di dua poin tersebut, tetapi pada pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi, harapnya.

    Bahwa beberapa minggu lalu masyarakat petani di enam ( 6desa dan satu ( 1 ) kelurahan berunjuk rasa terkait pembangunan proyek irigasi di DI Ujung Gurap Ta 2024 yang bernilai Rp 2,3 M hingga saat ini ( 03/07 ) proyek tersebut belum selesai bahkan terbengkalai, tegasnya.

    Proyek ini dinilai sangat urgen, namun sampai kini belum ada penjelasan dari Dinas PUPR Sumut atau pengelola kegiatan mengapa proyek tersebut tidak selesai di Ta 2024.

    Jika pada pelaksanaan proyek ini terindikasi korupsi, diminta kepada KPK untuk mengusutnya juga, tutupnya.

    ( S Marpaung ).

  • Rp 5 M Lebih Pemeliharaan Jalan UPTD III Dinas SDABMBK Deli Serdang Diminta Terbuka 

    Rp 5 M Lebih Pemeliharaan Jalan UPTD III Dinas SDABMBK Deli Serdang Diminta Terbuka 

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Rp 5 M Lebih anggaran pemeliharaan jalan untuk UPTD III Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi ( SDABMBK ) Kab Deli Serdang provinsi Sumatera ( Sumut ) Ta 2024 diminta terbuka.

    Pasalnya pada pengumuman resmi Dinas SDABMBK Deli Serdang pada sirup LKPP sama sekali tidak dicantumkan nama jalan yang akan dipelihara atau direhabilitasi.

    Bukankah sedianya Kadis SDABMBK mencantumkan nama jalan yang akan dipelihara di Ta 2024, bukankah ini menyisakan tanya.

    Maksudnya mengapa Dinas SDABMBK atau PPK tidak membuka informasi nama ruas jalan dimaksud, sehingga masyarakat yang akan berpartisipasi melakukan pengawasan tidak terkendala.

    Pada hal informasi lokasi  proyek pemerintah bukalah informasi yang dikecualikan sesuai undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ).

    Jika Kadis dan PPK sengaja menutupi lokasi proyek dimaksud, maka patut diduga terjadi korupsi dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan tersebut.

    Sekali lagi diminta kepada Kadis tidak keberatan atau menghindar untuk memberikan penjelasan terkait lokasi proyek pemeliharaan jalan UPTD III.

    ( Tim ).

  • Versi BPN Tapsel, Objek Sama, Boleh 2 Kali Dibayar Pajak,  Soal Kepemilikan Belum Pasti

    Versi BPN Tapsel, Objek Sama, Boleh 2 Kali Dibayar Pajak,  Soal Kepemilikan Belum Pasti

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Versi Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) , objek yang sama, boleh dua ( 2 ) kali dibayar pajaknya, namun soal kepemilikan belum pasti.

    Sah dan boleh boleh saja membayar pajak dua kali pada objek yang sama atau dua wajib pajak membayar pajak pada bidang tanah yang sama.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 03/06 ) mendampingi Erwin Ramlan Lubis yang mengaku pemilik tanah yang kini telah dikuasi Pemprov Sumut atau Disbunak sebagai lahan peternakan

    Penjelasan BPN Tapsel Abduh, sontak memancing amarah, sebab belum ada aturan di republik ini, bayar pajak PBB  oleh dua orang yang berbeda dalam satu objek yang sama,  namun menyangkut kepemilikan belum pasti yang bersangkutan kendati pajak PBB nya dibayarnya, tegasnya menirukan bahasa Abduh.

    Bahasa BPN Tapsel itu dinilai sebagai pertanda bahwa BPN Tapsel berupaya menutupi kesalahannya, tandasnya.

    Siapa pun orangnya boleh membayar pajak di objek yang sama akan tetapi perlu diperhatikan sebab yang bersangkutan belum tentu dapat memiliki sertifikat, tandanya.

    Jadi penjelasan Abduh tersebut diduga kuat sebagai upaya menutupi persoalan besar tanah yang telah dikuasi Disbunak provinsi Sumatera Utara, terangnya.

    Pantaslah sampai sekarang sebelas orang yang menjadi pemilik lahan belum juga dikeluarkan BPN Tapsel, ungkapnya.

    Sementara mediatribunsumut.com telah menelusuri hal tersebut ke Disbunak provinsi Sumut, mengaku kecewa mengapa lahan 22 Ha yang telah dimohonkan sejal tahun 2020 hingga kini sertifikatnya belum juga selesai.

    Pada hal Disbunak Sumut telah menyusurati BPN Tapsel, namun sampai saat ini ( 03/06 ) belum ada jawaban, sebut Sekretaris Disbunak.

    ( Tim ).

  • Diduga Dikorupsi ” Berjamaah ” Dana BumdesMa Tornangge Sipirok 

    Diduga Dikorupsi ” Berjamaah ” Dana BumdesMa Tornangge Sipirok 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga dikorupsi ” berjamaah” dana Badan Usaha Milik Desa Bersama ( BumdesMa ) Tornangge Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

    Hal ini terungkap berdasarkan penelusuran Tim LSM Pembela Kemerdekaan Rakyat ( PAKAR ) kepada salah seorang pengelola dana Bumdes yakni ” R “.

    Demikian dikatakan Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 02/06 ).

    ” R ” menjelaskan kepada Tim bahwa dana yang dikelolanya hanya Rp 1, 6 M dengan rincian untuk ATK  Rp 500 juta, Rp 300 juta untuk membangun kantor dan Rp 800 juta simpan pinjam dan uang tersebut saat ini berada ditangan nasabah, jelas Tohong menirukan bahasa ” R “.

    Jadi ” suntik” dana ke CV S, usaha percetakan disinyalir bagain dari korupsi kolusi nepotisme ( KKN ), sebab belum diketahui apa untungnya buat BumdesMa Tornangge, tegas Tohong.

    Selain itu Rp 1,8 M hingga kini belum jelas digunakan atau direalisasikan untuk apa, terangnya.

    Sedangkan Sekretaris BumdesMa Tornangge terkesan tertutup, sehingga patut dicurigai, untuk itu diminta kepada bendahara BumdesMa Saddam Husein Lubis tidak keberatan memberikan penjelasan, harap Tohong.

    ( Tim ).

  • APH  Diminta Segera Panggil Dan Periksa K3S SD Mondang 

    APH  Diminta Segera Panggil Dan Periksa K3S SD Mondang 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Aparat penegak hukum ( APH ) diminta segera panggil dan periksa ” IS” Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S ) SD Mondang terkait dugaan pungutan liar ( pungli ) dana bantuan operasional sekolah ( BOS ).

    Tindakan ” IS” dinilai melampaui batas, mempergunakan jabatannya diduga untuk ” merampok” uang negara.

    Demikian dikatakan Tim investigasi DPP P3KI Arnes Arisoca kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada (  13/05 ) .

    ” IS” disinyalir menekan para kepala sekolah agar menganggarkan biaya pemeliharaan bernilai tinggi, inilah modus yang digunakan ” IS” K3S, ungkapnya.

    Jadi pihak sekolah merealisasikan dana pemeliharaan itu bukan untuk memelihara gedung sekolah, tetapi untuk memenuhi indikasi keserakahan ” IS” sebutnya.

    Sehingga Kepala Sekolah terpaksa membuat laporan pertanggung jawaban seolah olah dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan, namun ketika dilakukan cek and ricek ke lapangan sang kepala sekolah tak bisa menutupinya, tegas Arnes.

    Sangat tidak patut dibiarkan ” IS” menghirup udara bebas, sebab disinyalir memaksa kepala sekolah memberikan dana BOS dengan cara melawan hukum, tandasnya.

    ” IS” sudah melenceng dari tugasnya sebagai K3S, sedianya jabatan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kok malah bertindak diluar ketentuan, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Diduga Dinas PMD Tapsel Terlibat Soal Pendirian BUMDES Tornangge 

    Diduga Dinas PMD Tapsel Terlibat Soal Pendirian BUMDES Tornangge 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) Tapanuli Selatan ( Tapsel ) terlibat soal pendirian Bandan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Tornangge Sipirok.

    Kabar yang dihimpun dari berbagai sumber, terkait pendirian BUMDES Tornangge Sipirok adalah atas ide dan saran Dinas PMD.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 08/05 ).

    Awal mula terbentuknya BUMDES Tornangge atas “campur tangan” Dinas PMD, makanya Kades se- kecamatan Sipirok bersedia memberikan modal awal BUMDES puluhan juta, jelasnya.

    Jadi sekarang wajar para Kades resah lantaran BUMDES Tornangge tidak beroperasi alias tutup, ungkapnya.

    Sementara modal puluhan juta yang diserahkan Kades se Kec Sipirok yang berasal dari dana desa ( DD ) belum jelas pengembaliannya, tegas Tohong.

    Terkait hal tersebut, telah berulang kali didatangi Dinas, untuk meminta penjelasan namun Kadis dan Kabid yang membidangi belum berhasil dijumpai, sebutnya.

    Terkait hal itu diminta pada Kadis berkenan memberikan penjelasan karena ini menyangkut penggunaan keuangan negara yakni DD, tutupnya.

    ( Tim ).

  • DPW Gerakan Rakyat Sumatera Utara Resmi Dikukuhkan, Siap Jadi Barometer Pergerakan Rakyat di Indonesia

    DPW Gerakan Rakyat Sumatera Utara Resmi Dikukuhkan, Siap Jadi Barometer Pergerakan Rakyat di Indonesia

    Medan, 4 Mei 2025 — Semangat perubahan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia kembali bergema di Kota Medan. Bertempat di Gedung Pemuda Medan, sebanyak 51 tokoh masyarakat, pengurus organisasi, dan tamu undangan hadir dalam acara pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Utara, sebuah momentum penting yang menandai langkah maju perjuangan rakyat menuju kemakmuran yang merata.

    Gerakan Rakyat adalah organisasi masyarakat yang lahir dari kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan sejati Indonesia adalah ketika seluruh warganya dapat merasakan kesejahteraan tanpa kecuali. Didirikan pada 7 Oktober 2024 di Jakarta, organisasi ini dipimpin oleh Ketua Umum Bapak Sahrin Hamid dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persatuan, serta transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur.

    Pengukuhan DPW Sumut: Momentum Konsolidasi dan Kebangkitan

    Acara yang digelar pada hari Minggu, 4 Mei 2025 ini bukan sekadar seremoni formal, namun merupakan titik awal konsolidasi kekuatan rakyat di Sumatera Utara. Pengukuhan DPW Sumut dihadiri oleh berbagai elemen penting organisasi, antara lain Pengurus DPW, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pakar, Dewan Penasehat, serta perwakilan dari berbagai daerah.

    Adapun susunan pengurus inti DPW Gerakan Rakyat Sumut yang dikukuhkan antara lain:

    Ketua: Arga Pardamean Napitupulu

    Sekretaris: Endika Pramono Saputra Raoza

    Bendahara: Malrizky Fachmy

    Dalam sambutannya, Ketua DPW Sumut Arga Pardamean Napitupulu mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kehadiran seluruh peserta. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjadikan DPW Sumut sebagai barometer Gerakan Rakyat di tingkat nasional.

    “Terima kasih kepada para undangan, tokoh masyarakat, Ketua DPD Gerakan Rakyat Deli Serdang Abangda Jhon S Sebayang, Ketua DPD Tebing Tinggi yang diwakili oleh Sekretaris Abangda Amris Siahaan, serta dr. Okkis R. Siregar sebagai salah satu penerima mandat DPD Kota Medan. Kehadiran dan dukungan saudara-saudara semua adalah energi besar bagi kami untuk terus berjuang,” ujar Arga dalam pidatonya.

    Ia juga menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan adalah kunci utama dalam membangun organisasi yang kuat dan berdampak.

    “Kita harus tetap kompak, solid, dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Hanya dengan kekompakan dan kesatuan visi, kita bisa menjadi lokomotif perubahan bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pidato Harapan dari Ketua Dewan Pakar Prof. Ridha Dharmajaya

    Salah satu momen penting dalam acara ini adalah pidato yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar DPW Sumut, Prof. Ridha Dharmajaya. Meskipun tidak dapat hadir secara langsung karena aktivitas penting lainnya, Prof. Ridha tetap memberikan pidato secara daring yang disambut antusias oleh seluruh peserta.

    Dalam pidatonya, Prof. Ridha menyampaikan harapannya agar Gerakan Rakyat Sumut bisa tumbuh menjadi kekuatan rakyat yang besar, inklusif, dan progresif.

    “Saya berharap Gerakan Rakyat di Sumatera Utara bisa berkembang menjadi organisasi yang kuat, berakar di masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kita ingin menjadi bagian dari bangsa besar yang siap mengejar ketertinggalan, menciptakan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global,” ucap Prof. Ridha.

    Ia juga menegaskan bahwa perjuangan organisasi tidak hanya sebatas aktivitas seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh pembangunan dan keadilan sosial.

    Konsolidasi DPD dan Peran Tokoh Daerah

    Selain pengukuhan DPW, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi dan penguatan antar-DPD yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. DPD Gerakan Rakyat dari Deli Serdang dan Tebing Tinggi turut hadir melalui perwakilannya, menunjukkan komitmen dan solidaritas antarwilayah.

    Kehadiran dr. Okkis R. Siregar sebagai salah satu dari tiga penerima mandat DPD Kota Medan juga menjadi sinyal bahwa organisasi ini siap melebarkan sayapnya hingga ke akar rumput. Ia menyampaikan harapannya agar DPW Sumut dapat menjadi teladan bagi wilayah lain dalam membangun organisasi rakyat yang modern, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “DPW Sumut harus jadi barometer. Kita ingin menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar nama, tapi gerakan nyata yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujar dr. Okkis.

    Gotong Royong sebagai Nilai Dasar Organisasi

    Dalam seluruh rangkaian acara, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan menjadi benang merah yang mengikat seluruh sambutan dan pidato. Gerakan Rakyat bukan milik satu kelompok, tetapi milik semua orang yang percaya bahwa Indonesia yang lebih baik bisa dicapai jika semua warga bersatu dan bekerja bersama.

  • Terkait Dugaan Pungli, Tangkapan Dan Penjarakan ” IS” K3S SD Mondang

    Terkait Dugaan Pungli, Tangkapan Dan Penjarakan ” IS” K3S SD Mondang


    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Terkait dugaan pungutan liar ( pungli ), tangkap dan penjarakan ” IS” Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S ) SD Mondang Kec Sayur Matinggi Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ).

    IS dengan jabatan K3S yang diberikan kepadanya seenaknya saja membuat aturan sendiri, menjadikan dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) sebagai ladang penghasilan untuk memperkaya diri.

    Demikian dikatakan Tim investigasi DPP P3KI Arnes Arisoca kepada mediatribunsumut.com pada ( 29/04  ) melalui WhatsApp.

    Sebagaimana penjelasan salah seorang kepala sekolah dengan dibubuhi tanda tangan serta stempel, anggaran pemeliharaan Rp 50 jutaan,  bukan seluruhnya untuk pemeliharaan.

    Tetapi, Rp 6000/siswa diberikan K3S  dan tambahan lagi Rp 10 juta, ini diserahkan kepada ” IS” selaku K3S pada setiap pencairan dana BOS di depan Bank Sumut, beber Arnes.

    Di Kec Angkola Barat, K3S BS dan IS pun beraksi ini sesuai penjelasan kepala sekolah ML, ujarnya.

    Untuk itu diminta kepada aparat penegak hukum, tidak tinggal diam, segera panggil, periksa dan penjarakan K3S yang disinyalir sengaja melakukan pungli, tutupnya.

    ( Tim ).

  • DPP Elang 3  Hambalang Sumut Santuni Para Jompo Di Pantai Nurul Jannah 

    DPP Elang 3  Hambalang Sumut Santuni Para Jompo Di Pantai Nurul Jannah 

    Serdang Bedagai,

    mediatribunsumut.com

    Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) Elang 3 Hambalang Sumut menyantuni para jompo yang berada di Yayasan Panti Jompo Nurul Jannah di Kab Serdang Bedagai ( Sergai ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) pada ( 28/04 ).

    Kedatangan DPP Elang 3 Hambalang Sumut bersama rombongan yakni tokoh masyarakat, penggiat sosial disambut hangat para pengurus dan para orang tua jompo.

    Demikian dikatakan Ketua DPP Elang 3 Hambalang Sumut Ardiyunus Siregar didampingi bendahara Basri Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 28/04 ) usai melaksanakan bakti sosial sebagai komitmen organisasi yang dipimpinnya itu.

    Kegiatan itu bagian dari program perduli fakir miskin dan anak anak terlantar, yang tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab kita bersama, sebab di dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita pasti ada rezeki orang lain, tuturnya.

    Tidak dapat kita pungkiri hingga kini banyak permasalahan sosial yang mencuat di tengah masyarakat, maka kita melakukan observasi langsung kondisi para jompo beserta fasilitas yang ada dalam panti, sebut Ketua DPP Elang 3 Hambalang Sumut bersama salah salah satu dedengkot pegiat sosial Sumut ibu Kumala Wati.

    Dari observasi tersebut teridentifikasi para jompo yang ditampung di panti adalah para orang tua yang berasal dari berbagai daerah dan rata-rata mereka tidak mempunyai kartu identitas.ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut Ketua Elang Hambalang 3 Sumut dan Tim memberikan donasi berupa sembako, obat-obatan dan hal lain yang diharapkan bisa menopang operasional panti di masa depan.

    Kunjungan ini diharapkan dapat menggugah hati para dermawan dan pihak lainnya dapat meningkatkan kepedulian segenap warga terhadap sesama di wilayah tersebut, utamanya Dinas terkait dan pemerintah setempat, harapnya.

    Kunjungan lapangan ini menjadi bukti komitmen Ketua Elang 3 Hambalang Sumut terhadap program kepedulian sosial nasional sesuai perintah Ketua Umum Nasional bapak Dedi Syafriandi.

    ( Red ).

  • Kejati Sumut Diminta Usut Dugaan Aliran Dana BOS Ke Kejari Tapsel 

    Kejati Sumut Diminta Usut Dugaan Aliran Dana BOS Ke Kejari Tapsel 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejati Sumut ) diminta usut dugaan aliran dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) ke Kejari Tapanuli Selatan ( Tapsel ).

    Menyusul penjelasan resmi salah seorang kepala sekolah terkait aliran dana BOS ke Kejari Tapsel kepada Tim investigasi DPP P3KI beberapa waktu lalu.

    Demikian dikatakan Tim investigasi DPP P3KI Arnes Arisoca kepada mediatribunsumut.com pada ( 26/04 ) setelah terkuak indikasi ” permainan” dana BOS.

    Pernyataan Kasek tersebut sebagai pintu masuk kepada penegak hukum untuk mengungkap aliran dana ke Kejari Tapsel atau aparat penegak hukum, tegasnya.

    Begini rinciannya, Rp 6 ribu untuk Kejari dan Rp 3 ribu untuk siber pungli, jadi sudah sangat jelas jatahnya, sebutnya.

    Caranya yakni alokasi dana pemeliharaan sekolah dibuat besar, lantas dari anggaran pemeliharaan tersebutlah diambil untuk jatah masing-masing, beber Arnes.

    Seluruh sekolah menyetor dengan besaran yang sama, jadi tidak sekolah kami saja yang mengalaminya, makanya pemeliharaan sekolah hampir tidak tersentuh, kata Arnes menirukan bahasa Kasek itu.

    Untuk itu diminta kepada aparat penegak hukum, menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku di negara ini, tutupnya.

    ( Red ).

  • Pengelolaan Dana Bumdes Tornangge Sipirok Simpan “Misteri”

    Pengelolaan Dana Bumdes Tornangge Sipirok Simpan “Misteri”

    Tapsel,

     mediatribunsumut.com

    Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Tornangge Sipirok menyimpan ” misteri” bahkan aktivitasmya terhenti total, seolah raib ditelan bumi.

    Hal itu membuat gelisah puluhan Kades se Kec Sipirok, pasalnya keuangan Bumdes mendapat “suntikan”  dana desa ( DD ) dari Kades se Kec Sipirok.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 25/04 ).

    Ketua LSM PAKAR Tapsel

    Sejak dibentuk Bumdes Tornangge tahun 2018, kesepakatan menerima kompensasi, namun mulai tahun 2022 rapat anggota tahunan ( RAT ) tidak dilaksanakan lagi hingga tahun 2024, beber Tohong.

    Setiap Kades mengalokasikan dana desa pulutan juta untuk Bumdes Tornangge, belakang aktivitas terhenti tanpa penjelasan, sebutnya.

    Terkait hal tersebut, Ali Tohong Siregar mempertanyakan pada Camat, sayangnya Camat malah mengatakan tidak mengetahui nama Ketua Bumdes Tornangge, terangnya.

    Ditaksir dana desa yang dikelola Bumdes Tornangge mencapai milyaran, artinya angka yang cukup pantastis, sehingga tidak patut dibiarkan, tutupnya.

    ( Red ).

  • Kadis Pendidikan Tapsel “Bungkam” Soal Pernyataan Kasek Terkait Aliran BOS 

    Kadis Pendidikan Tapsel “Bungkam” Soal Pernyataan Kasek Terkait Aliran BOS 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Kadis Pendidikan Tapanuli Selatan ( Tapsel ) ” bungkam” soal pernyataan salah seorang kepala sekolah ( Kasek) terkait aliran dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) ke pihak Kejari Tapsel.

    Pernyataan tulus seorang Kasek selaku bawahan Kadis Pendidikan sampai saat ini belum ditanggapi Kadis Pendidikan pada hal keluhan Kasek itu terindikasi bertentangan dengan juknis BOS.

    Mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 15/04 ) telah konfirmasi Kadis Pendidikan Tapsel, namun sampai berita ini dikirim ke redaksi ( 18/04 ) belum ada tanggapan.

    Menyikapi hal tersebut,  Team Investasi DPP P3KI Arnes Arisoca kepada mediatrubunsumut.com pada ( 18/04 ) mencurigai Kadis Pendidikan Tapsel mengetahui hal itu.

    Jadi disinyalir Kadis Pendidikan Tapsel akan berjuang sekuatnya untuk menutupinya agar tidak terkuak ke publik, ujarnya.

    Sederhana saja bila Kadis Pendidikan tidak merestui hal tersebut, otomatis laporan pertanggung jawaban dana BOS akan menuai masalah di tingkat Dinas Pendidikan, ungka Arnes.

    Hingga kini belum ada informasi Kadis Pendidikan Tapsel mempertanyakan LPJ dana BOS yang disinyalir digelembungkan, tegasnya.

    Dengan demikian, dugaan jatah dana BOS ke Kejari Tapsel mendapat restu dari Kadis Pendidikan, sebab jatah tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa dikali jumlah tahapan pencairan dana BOS, tutup Arnes.

    ( Tim ).