Kategori: Sorotan

  • Tragedi H2S PT. SMGP Masuk Forum KTT. G20, Kementerian ESDM Harus Cabut Izinnya

    Tragedi H2S PT. SMGP Masuk Forum KTT. G20, Kementerian ESDM Harus Cabut Izinnya

    Madina, mediatribunsumut.com

    Tragedi hidrogen sulfida ( H2S ) PT SMGP masuk forum Konfrensi Tingkat Tinggi atau KTT G20, yang saat ini berlangsung di Bali ( 15/11 ), Kementerian ESDM harus mencabut izinnya.

    Sekretaris Karatecar Ikatan Cendikiawan Muda Indonesia (ICMI) Kab. Mandailing Natal mengatakan kasus tragedi berulang yang memakan ratusan korban di  PT SMGP Harus Segera Diselesaikan

    Demikian disampaikan Hapsin Nasution menyusul gencarnya desakan dan kritikan terhadap kepolisian untuk segera menetapkan tersangka Tragedi berulang PT SMGP di Panyabungan,  ( 15/11 ).

    Kita melihat desakan yang terus digelorakan  dapat mengindikasikan  berkurangnya kepercayaan masyarakat  kepada pihak kepolisian,  tegasnya

    Lanjut Hapsin,  penyelesaian kasus tragedi berulang PT SMGP yang menurutnya  dinilai terkesan lambat dapat kembali menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, apalagi Persoalan SMGP sudah jadi konsumsi nasional bahkan internasional dibuktikan dengan diangkatnya persoalan SMGP di forum Konfrensi Tingkat Tinggi ( KTT) G 20 yang saat ini diselenggarakan  di Bali,  ujarnya

    Sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Mandailing Natal Menggugat (GM3) dan Korban H2S Muklis Nasution alias Raja Sibanggor telah melaporkan manajemen PT SMGP ke Polres Madina atas dugaan kejahatan lingkungan, namun setelah lebih satu bulan dilaporkan hingga saat ini belum ada penjelasan sampai sejauh mana penyelesaian kasus tersebut.

    Semoga penyelesaian kasus SMGP dapat segera diselesaikan dan oknum manajemen maupun direktur yang dinilai bertanggung jawab harus di hukum seadilnya, tutur Hapsin

    Hapsin juga menyampaikan perusahaan PT SMGP selayaknya harus dievaluasi dan meminta kepada Kementerian terkait maupun Presiden Republik Indonesia, agar mencabut izin SMGP sampai keamanan masyarakat sekitar WKP dapat dipastikan aman dan tragedi  H2S dimasa depan tidak terjadi kembali, sebutnya. ( SL  ).

  • Sikapi Pernyataan YLBHI, Suriyanto PD: Jangan Mengatasnamakan Rakyat untuk Kepentingan Kelompok

    Sikapi Pernyataan YLBHI, Suriyanto PD: Jangan Mengatasnamakan Rakyat untuk Kepentingan Kelompok

    Jakarta | MediaTribunSumut. Com

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan siaran Pers, yang menentang pelaksanaan G20 yang berlangsung di Bali 15-16 November 2022.

    Bahkan dalam rilisnya YLBHI mengatakan lawan solusi palsu G20, rebut keadilan dan kedaulatan rakyat.

    Menurut pakar hukum dan Dosen salah satu Universitas di Jakarta, Dr. Suriyanto PD, SH, MH, pernyataan YLBHI tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sehat, dan memprovokasi menentang pelaksanaan KTT G20 di Bali.

    Suriyanto mengecam segala bentuk upaya yang berusaha untuk menggagalkan pelaksanaan KTT G20 Bali.

    Menurut Suriyanto, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seharusnya memberi ruang bagi kepala-kepala Negara maupun delegasi yang hadir dalam KTT G20 untuk merumuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan dunia.

    “ Jangan mengatasnamakan demokrasi, jangan mengatas namakan rakyat hanya untuk kepentingan kelompok saja. Rakyat yang mana?” kata Suriyanto melalui keterangan di Jakarta, Selasa (15/11/22).

    Diperhelatan G20 ini, kata Suriyanto, baru kelihatan wajah asli segelintir orang yang kerjanya merusak bangsa dengan provokasi menggunakan berbagai cara dengan mengkambing hitamkan atas nama Rakyat Indonesia.

    “ Marilah kita berfikir jernih serta dapat menempatkan demokrasi yang sebenarnya tanpa ada unsur unsur negatif, dan harus kita dapat mengetahui ‘Siapa sebenarnya yang tidak paham Demokrasi, substansi berdemokrasi yang baik seharusnya saling menghormati sesama kepentingan umum, ingat suksesnya perhelatan dunia G20 di Bali juga dapat meningkatkan harkat hajat hidup masyarakat Indonesia.
    Jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan mengkambing hitamkan pihak lain,” tuturnya.

    Red.

  • Dibayar Pasang Instalasi Listrik Gratis, Sekdes Lantosan Rogas Minta Waktu Seminggu

    Dibayar Pasang Instalasi Listrik Gratis, Sekdes Lantosan Rogas Minta Waktu Seminggu

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Sudah dibayar biaya pemasangan instalasi listrik gratis, malahan Sekretaris Desa ( Sekdes  ) Lantosan Rogas Kec Angkola Timur kab Tapanuli Selatan ( Tapsel  ) prov Sumut minta waktu seminggu setelah didesak penerima bantuan.

    Berbulan bulan sudah di pasang instalasi listrik di rumah warga yang memenuhi syarat sesuai Permen ESDM No 3 tahun 2022 tentang bantuan pasang baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu, namun hingga ( 14/11 ) belum ada kejelasan dari Kades Lantosan Rogas.

    Hal ini diketahui menyusul 15 rumah tangga penerima bantuan melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Desa ( Sekdes  ) pada ( 13/11 ) malam.

    Demikian dikatakan Ketua BPD Lantosan Rogas  Subong Pahu Siregar sebagai salah satu penerima bantuan kepada awak media ini ( 14/11 ) melalui sambungan telp whatsApp.

    Tadi malam 14 orang penerima bantuan sudah bertemu dengan Sekdes dan kepada kami Sekdes meminta waktu untuk memberikan jawaban pasti, terang Ketua BPD.

    Pada pertemuan itu Kades tidak ada, katanya sedang berobat dan yang berjanji Sekdes mewakili Kades,bila bantuan itu batal maka uang Rp 500 yang dipungut Sekdes dikembalikan, ujar Ketua BPD. 

    Janji Sekdes bila dalam seminggu ini tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan maka uang sudah dipungut dikembalikan lagi, sebut Subong Pahu Siregar.

    Kami butuh kepastian dari Kades karena Kades yang bertanggung jawab soal uang kami,  sesuai pembicaraan pada rapat beberapa bulan lalu, jelas Ketua BPD.

    Sebagai catatan sesuai dengan permen ESDM dimaksud program BPBL adalah gratis alias tidak dikenakan biaya, lantas uang Rp 500 tersebut mengalir kemana, hingga kini belum diketahui.   ( SL  ).

  • Suriyanto PD, Greenpeace Sebaiknya Mengemukakan Pendapat Setelah Acara G20

    Suriyanto PD, Greenpeace Sebaiknya Mengemukakan Pendapat Setelah Acara G20

    Jakarta | MediatribunSumut.Com

     

    Tim pesepeda ‘Chasing the Shadow’ Greenpeace Indonesia berencana mengampanyekan krisis iklim pada perhelatan G20 di Bali.

    Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI) Dr. Suriyanto PD, SH, MH, MKn, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi terhadap penghormatan tamu-tamu negara, seharusnya rencana demo soal iklim di tengah perhelatan KTT G20 di Bali tidak dilakukan.

    Sebagai bangsa yang santun dan berbudaya, seharusnya kita turut menjaga dan mensukseskan hajat internasional KTT G20 di Bali. Hal ini penting untuk menjaga kondusifitas dan keamanan saat perhelatan KTT G20 berlangsung.

    Ini bukan soal pengebirian demokrasi, tapi penghormatan terhadap tamu-tamu negara.

    “Pengejawantahan pasal 28e UUD 1945, harus jelas, bukan seenaknya juga kita sebagai bangsa bicara demokrasi di saat negara mengadakan perhelatan dunia,” kata Suriyanto melalui keterangan di Jakarta, Kamis (10/11/2022) malam.

    “Ada apa penyikapan iklim dilakukan saat akan diadakannya KTT G20?” tambah Suriyanto
    Menurut pakar hukum pers ini, survey ormas juga harus jelas apakah benar ormas-ormas berafiliasi ke pemerintah.

    “Ormas-ormas yang sadar akan berbangsa dan bernegara tidak melakukan demo atau sejenisnya di saat negara mengadakan acara perhelatan dunia untuk kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.

    “Apakah iya melakukan aksi dengan murni tanpa ada yang menunggangi di saat negara sedang akan laksanakan acara dunia. Menurut saya silahkan mengemukakan pendapat sebagai bangsa yang santun lakukan setelah acara G20,” pungkasnya.

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali. Mengacu pada thema yang diusung Indonesia Presidensi KTT G20 tahun 2022, ada tiga issue prioritas/utama yang akan dibahas dalam pertemuan puncak tersebut meliputi arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

    Rilis DPP PWRI

    (red)

  • Pemerintah Desa Sungai Buaya Gelar Musrembang Desa Anggaran 2023

    Pemerintah Desa Sungai Buaya Gelar Musrembang Desa Anggaran 2023

    Sergai | Mediatribunsumut.com

    Musyawarah Rencana Pembangunan Desa merupakan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan dari bawah, Sebagai sebuah proses tahunan, Musrenbangdes berusaha menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan terkini.

    Musrenbang merupakan wahana untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023. Oleh karena itu hendaknya dilaksanakan dengan tertib, lancar, penuh kesungguhan sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat

    Untuk perubahan serta kemajuan desa, Kades Sungai Buaya Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai Ian Sahri Saragih bersama jajaran, pada hari Senin,(14/11/2022)melaksanakan MusrenbangDes untuk menentukan pelaksanaan rencana pembangunan untuk tahun 2023 yang akan datang.

    Dalam kegiatan Musrembang tersebut di hadiri oleh perwakilan pemerintah kecamatan (team yang telah di tunjuk oleh pihak kecamatan), Bhabinsa Desa Sungai Buaya sertu M ikhwan Tanjung,ketua BPD Rekindo Purba,seluruh perangkat Desa,dan seluruh elemen dari masyarakat Desa Sungai Buaya.

    Adapun prioritas usulan pada Musrembamg tersebut adalah:
    – Pembangunan jalan produksi/jalan usaha tadi.
    – Pembangunan jalan dusun.
    – Pengembangan pasilitas PKK.
    – sarana irigasi persawahan.
    – pengembangan pasilitas PAUD.
    – Pemberdayaan Masyarakat Desa.

    Kegiatan MusrembangDesa tersebut berjalan dengan aman dan tertib.Setelah kegiatan selesai di akhiri dengan poto bersama.

    (Red)

  • Ketua DPC PBB : Bupati Tapsel Diminta Tidak Sewenang Wenang Pada Wabup

    Ketua DPC PBB : Bupati Tapsel Diminta Tidak Sewenang Wenang Pada Wabup

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kab Tapanuli Selatan ( DPC PBB Kab Tapsel  ) Muhammad Hadi Susandra Lubis meminta kepada Bupati Tapsel Dolly Pasaribu tidak sewenang wenang kepada Wakil Bupati ( wabup)  Tapsel Rasyid Assaf Dongoran.

    Persoalannya adalah pemberian kewenangan tidak utuh atau setengah hati seperti yang tersurat,  dalam hal ini penanganan kemiskinan di kab Tapsel, tegas Hadi.

    Kita tau bahwa Ketua Tim penanganan kemiskinan itu tidak bisa bergerak sendiri sendiri tetapi bekerja secara Tim, di dalam Tim tersebut ada Dinas Sosial, Bappeda termasuk Sekda kab,  ujar Hadi.

    Maksudnya untuk penanganan kemiskinan di Tapsel Tim telah dibentuk untuk bekerja dan bergerak bersama, termasuk melaksanakan koordinasi dengan Ketua Tim penganan kemiskinan yakni Wakil Bupati Tapsel,  sebut Hadi.

    Celakanya Dinas teknis dimaksud dikabarkan sampai saat ini ( 14/11 ) sama sekali tidak pernah melaksanakan koordinasi dengan Ketua Tim atau Wakil Bupati tanpa alasan, pada hal sudah dua kali paripurna di DPRD, sebut Hadi.

    Bukankah sekelas eselon II di tingkat kab Tapsel sedianya dapat bekerja sesuai yang diamanahkan sebab  menyangkut visi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Tapsel yang maju berbasis SDM pembangunan yang unggul, sehat, cerdas, sejahtera serta SDA yang produktif dan lestari,  ungkap Ketua PBB Tapsel.

    Persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, tetapi pemerintah dengan segala kuasa dan kewengannya sedianya jangan menjadikan kemiskinan objek untuk kepentingan tertentu,  sebut Hadi.

    Bukankah angka kemiskinan naik atau turun menunjukkan kinerja pemda, sejauh mana keseriusannya menganggarkan kegiatan dan program untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu, kata Hadi.

    Sebaliknya jika Bupati Dolly paham bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan tidak semata ditangannya sudah sepatutnya Tim penanganan kemiskinan sejak diterbitkan SK nya mendorong Wakil Bupati berkolaborasi dengan Dinas teknis, kalaulah Bupati hendak mengantarkan masyarakat Tapsel seperti visi mereka, tandas Hadi.

    Yang pasti pemerintah harus hadir ditengah tengah keterpurukan masyarakat karena masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan hak itu dijamin konstitusional, terangnya.  ( SL  ).

  • Ketua DPC PBB Tapsel Prihatin Bupati Tak Paham Aturan

    Ketua DPC PBB Tapsel Prihatin Bupati Tak Paham Aturan

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kab Tapanuli Selatan ( DPC PBB Tapsel  ) Muhammad Hadi Susandra Lubis merasa prihatin lantaran Bupati Tapsel Dolly tak memahami aturan.

    Sangat disayangkan, surat pengunduran diri dari sejumlah pejabat dari jabatannya hanya disampaikan kepada Bupati Tapsel dan tidak diteruskan kepada Wakil Bupati Tapsel ,tegas Hadi.

    Hal ini diungkapkan Ketua DPC PBB Tapsel kepada awak media ini melalui telp selulernya pada ( 13/11 ) menyusul penjelasan Wakil Bupati Tapsel  Rasyid Assaf Dongoran. M. Si di salah satu media online Antara setiap pejabat yang mengundurkan diri dari jabatannya wajib ditembuskan kepada Wakil Bupati Tapsel.

    Ungkapan manohok tersebut hal yang tepat sebab kepala daerah dan Wakil Kepala daerah itu satu paket merujuk kepada secara konstitusional, ujar Hadi.

    Yang pasti ada aturan yang mengatur tufoksi dan kewenangan Wakil Bupati, jadi tepat apa yang dikatakan Rasyid Assaf Dongoran, bahwa Bupati dan Wakil Bupati dipilih dalam satu paket yang secara prinsif hukum tetap harus diakui eksistensinya, ungkap Hadi.

    Maksudnya, hak mengundurkan dari dari jabatan sebagai satu perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum memiliki tanggung jawab itu adalah benar, kata Hadi membenarkan penjelasan Wakil Bupati Tapsel.

    Dan ketika tak paham hukum, maka selaku pejabat publik sudah sepatutnya belajar lagi, tandas Hadi. ( SL  )

  • Kompi 3 Batalyon B Sat Brimob Poldasu Gelar Baksos Kesehatan Cek TB Paru

    Kompi 3 Batalyon B Sat Brimob Poldasu Gelar Baksos Kesehatan Cek TB Paru

    TANJUNGBALAI | Media TribunSumut. Com –

    Kompi 3 Batalyon B Sat Brimob Polda Sumut bekerjasama dengan Pemko Tanjung Balai dan Dr Koffie Foundation, menggelar kegiatan Bakti Sosial Kesehatan, berupa pemeriksaan TB Paru bagi warga masyarakat Tanjung Balai, Sabtu (12/11/22), di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tanjung Balai.

    Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Tanjung Balai, H Waris Thalib ,S.Ag,MM, Danki 3 Yon B Sat Brimob Polda Sumut, AKP Abdul Holid, S.Sos, MH, Tim Pemeriksa Kesehatan Dr Koffie Foundation dipimpin Alice Wijaya dan Dr. Irwanto Phen. Kegiatan baksos ini digelar masih dalam rangkaian HUT Korps Brimob Polri ke 77 Tahun 2022.

    Danyon B Sat Brimob Polda Sumut melalui Danki 3, AKP Abdul Holid mengungkapkan, pelayanan dan pemeriksaan gratis kesehatan TB paru ini digelar untuk masyarakat Kota Tanjung Balai, yang diselenggarakan oleh Dr.Koffie Foundation dan Satuan Brimob Polda Sumut yang bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Tanjung Balai, dalam rangka HUT ke-77 Korps Brimob Polri tahun 2022.

    Saat pelaksanaan Baksos di kota tanjung balai

    “Semoga dengan kegiatan ini kita berharap masyarakat peduli dengan pentingnya menjaga kesehatan. Korps Brimob hadir ditengah-tengah masyarakat dan berharap kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Danki 3, AKP Abdul Holid.

    Sebelumnya Wali Kota Tanjung Balai H Waris Thalib mengucapkan dan mengapresiasi kegiatan Baksos Kesehatan yang digagas Kompi 3 Batalyon B Sat Brimob Polda Sumut.

    “Saya mewakili masyarakat Kota Tanjung Balai, mengucapkan terima kasih kepada Satuan Brimob Polda Sumut, dan Tim Kesehatan Dr. Koffie, atas bantuan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarkat,” singkat Wali Kota Waris Thalib.

    (red)

  • Bantuan Listrik Gratis Hanya Mimpi,  Penerima Bantuan Dikutip Biaya Pasang

    Bantuan Listrik Gratis Hanya Mimpi,  Penerima Bantuan Dikutip Biaya Pasang

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Bantuan listrik gratis yang diperuntukkan kepada warga kurang mampu tahun 2022 hanya mimpi, nyatanya penerima bantuan dikutip biaya pasang Rp 500 ribu.

    Biaya Rp 500 ribu yang dikutip kepada setiap penerima bantuan,katanya sebagai uang pasang PT PLN.

    Demikian ditegaskan Ketua Pimpinan Daerah Kab Tapanuli Selatan ( PD Tapsel  ) Team Investigasi Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia ( Tipan RI  ) Ali Tohong Siregar kepada awak media ini ( 11/11 ) via telp selulernya.

    Berdasarkan hasil investigasi Tim Tipan kepada penerima bantuan listrik di desa Lantosan Rogas Kec Angkola Timur kab Tapsel pada ( 22/10 ) lalu terungkap puluhan penerima  bantuan program pasangan baru listrik  ( BPBL  ) membeberkan ada biaya pemasangan instalasi sebesar Rp 500 ribu, ujar menirukan omongan penerima bantuan.

    Kepada Tim Tipan, uang Rp 500 ribu tersebut dikutip Sekretaris desa Lantosan Rogas dan uang tersebut akan diserahkan kepada PLN sebagai uang pasang,  terang Tohong.

    Salah satu penerima bantuan BPBL mengatakan dirinya dimintai uang Rp 500 ribu rupiah untuk biaya pemasangan listrik dan hal itu wajib dikeluarkan kalau ingin dapat listrik.

    Sudah Empat bula lebih, program bantuan listrik gratis disodorkan pemerintah hingga saat ini belum ada pemasangan meteran, yang di pasang di rumah saya hanya satu buah lampu tanpa ada aliran listrik, pada hal saya sudah bayar Rp 500 ribu katanya sedih, sebut Tohong.

    Terkait dengan hal tersebut PD Tapsel Tipan RI, telah menyampaikannya kepada Bupati Tapsel Dolly Pasaribu melalui whatsApp, namun hingga ( 11/11 ) belum ada tanggapan dari Bupati.

    Awak media ini pun telah konfirmasi melalui whatsApp kepada Sekretaris Desa ( Sekdes ) Lantosan Rogas pada ( 11/11  ) namun sampai berita ini ditayangkan belum ada tanggapan, Sekdes hanya membaca konfirmasinya. ( SL  ).

  • Awali Pelaksanaan Tugas Rutin, Personil Sat Samapta Polrestabes Medan Laksanakan Commander Wish Di Pagi Hari

    Awali Pelaksanaan Tugas Rutin, Personil Sat Samapta Polrestabes Medan Laksanakan Commander Wish Di Pagi Hari

    Medan | Media TribunSumut. Com

    Personil Sat Samapta Polrestabes Medan melaksanakan Commander Wish di pagi hari membantu Personil Sat Lantas pengaturan di jalan pada titik – titik yang dianggap rawan kemacetan dan kecelakaan serta Pelanggaran.Jum’at (11/11/22)

    Kasat Samapta Polrestabes Medan Kompol Pardamean Hutahaean.SH,SIK,MH menurunkan Personilnya sesuai Arahan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda.SIK.MS.i, untuk melaksanakan Pengaturan Lalu Lintas di pagi hari, mengingat waktu pagi hari merupakan jam – jam sibuk, dimana banyak warga masyarakat menjalankan rutinitas untuk berangkar kerja dan anak – anak masuk sekolah

    Pelaksanaan kegiatan Pengaturan pagi dimulai pada pukul 06.30 wib s/d 08.00 wib untuk membantu dan bekerjasama dengan Personil Sat Lantas, usai pelaksanaan Pengaturan Personil kembali dan menuju Mako Sat Samapta Jalan Putri Hijau Medan guna pelaksanaan Apel pagi persiapan tugas selanjutnya.

    Kegiatan rutin di pagi hari sat samapta Polrestabes Medan bantu personil satlantas

    Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda.SIK.MS.i melalui Kasat Samapta Kompol Pardamean Hutahaean.SH.SIK.MH, mengungkapkan bahwa Pengaturan Lalu Lintas merupakan salah satu giat rutin Kepolisian serta termasuk didalam kegiatan Preventif (pencegahan) terjadinya Laka Lantas, kemacetan serta terjadinya kejahatan di jalanan raya

    Dengan kehadiran Personil dilapangan, kami harapkan dapat memberikan Pelayanan terbaik dengan mengawal aktifitas warga untuk memulai rutinitasnya di pagi hari.

    kemacetanpun dapat dicegah dan Personil dapat turut menghimbau warga masyarakat agar berhati – hati serta lebih mengutamakan dalam berkendaraan“.ujar Kompol Pardamean Hutahaean.

    (Taslim)

  • Bentuk Kepedulian,  Personel Brimob Evakuasi dan Besihkan Rumah Warga yang Teredam Banjir

    Bentuk Kepedulian,  Personel Brimob Evakuasi dan Besihkan Rumah Warga yang Teredam Banjir

     Langkat | Media TribunSumut.Com  –

    Personel Brimob Polda Sumut, tampak terlihat di lokasi banjir yang merendam puluhan rumah di Gang Lestari, Dusun VII, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (07/11/22).

    Pantauan di lokasi, tampak personel Brimob membantu membersihkan rumah warga yang terendam banjir.

    Suasana saat sat Brimob evakuasi waraga

    “Quick Respon dan tanggap bencana, Disini kehadiran kami untuk melaksanakan evakuasi dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Banjir,” ujar Komandan Batalyon (Danyon) A Sat Brimob Polda Sumut AKBP Junaidy, S.H. melalui Danton I Kompi 4 Yon A, Ipda Ferianus Zebua, S.H.

    Lanjut Ferianus mengatakan, pada kegiatan evakuasi ini sebanyak puluhan personel di turunkan ke lokasi.

    Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, sampai saat ini situasi aman dan baik dan personil kamimembantu warga di posko pengungsian yang ada di kecamatan Hina ,” ujar Ferianus.

    Dilaporkan sebanyak lima Kecamatan yang terkena dampak bencana banjir akibat luapan air sungai serta tingginya curah hujan.

    Adapun kelima Kecamatan tersebut ialah, Kecamatan Besitang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Hinai, Kecamatan Sei Lepan, dan Kecamatan Babalan.

    “Desa Halaban, Kecamatan Besitang, masih melaksanakan kegiatan pembukaan dapur umum dan pendistribusian makanan dan pelayanan kesehatan bagi pelintas jalan Langkat – Aceh yang macet akibat banjir di Aceh Tamiang,” ujar Kepala Pelaksana Harian (Kalaska) BPBD Langkat, Irwan Sahri.

    Sedangkan itu, Kecamatan Tanjung Pura, yang terdampak banjir sebanyak 838 Kepala Keluarga (KK), dengan ketinggian air 30-50 centimeter.

    “Ada Beberapa warga ada yang mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga. Warga masih dapat beraktivitas terbatas di Kecamatan Tanjung Pura,” Ujar Iwan.

    Rumah warga dibersikan sat Brimob Polda su

    Kemudian Kecamatan Hinai, yang terdampak banjir sebanyak 429 KK. Tinggi air antara 30-100 sentimeter. Beberapa warga juga banyak mengungsi, dan masih dapat beraktivitas terbatas.

    “Kecamatan Sei Lepan di Kelurahan Harapan Jaya sebanyak 70 KK dengan ketinggia air 30-80 cm. Dan terakhir, Kecamatan Babalan sebanyak 167 KK, dengan ketinggian air antara 30-70 cm. Masyarakat masih dapat beraktivitas seperti biasa,” ujar Irwan.

    Lanjut Irwan, hujan saat ini masih terjadi yang mengakibatkan debit air sungai meningkat sehingga air masih masuk ke pemukiman warga.

    Sementara untuk Kecamatan Tanjung Pura disebabkan air mengalir perlahan ke saluran pembuangan, sehingga air masih menggenangi pemukiman warga.

    “Debit air sungai Batang Serangan saat ini juga masih tinggi,” tutup Irwan.

    (red)

  • Tolak Penggusuran, Warga Desa Sena Adakan Dzikir Akbar

    Tolak Penggusuran, Warga Desa Sena Adakan Dzikir Akbar

    Batang Kuis | Mediatribunsumut.com

     

    Tolak Penggusuran untuk pembangunan islamic center ratusan warga Desa Sena adakan Zdikir Akbar.

    Dzikir Akbar yang diadakan di Halaman Kantor Desa Sena Jl Sultan Serdang Kecamatan Batang Kuis adalah bentuk respon penolakan warga Desa Sena atas upaya perencanaan pembangunan Islamic Center. Minggu (06/11).

    Setelah sebelumnya aksi penolakan dengan turun ke jalan dan membentangkan spanduk dibahu jalan, aksi penolakan lebih santun kali ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

    Hal ini terlihat, Kala kegiatan Dzikir Akbar dihadiri Camat Batang Kuis Rio Laka Dewa S.STP beserta Sekcam Junaidi S.E, M.Si selanjutnya Kapolsek Batang Kuis di wakili Wakapolsek Iptu Dodi Martha, Kepala Desa Yuli, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

    Acara diadakan berlatar belakang keadaan dan kondisi masyarakat kita terkait adanya penolakan pembangunan islmaic center. Sebagaimana kita ketahui gelombang aksi penolakan pembangunan islamic center terus bergulir, dan salahsatunya adalah dengan mengadakan aksi Dzikir Akbar ini, demikian disampaikan Yuli Kades Desa Sena dalam sambutannya.

    Mari kita bersatu, jangan ada perbedaan diantara kita, saat ini saya adalah kepala Desa, kepala.Desa bersama milik warga Desa Sena, saya akan terus bersama masyarakat.

    Yuli Menambahkan, “Kedepannya saya harapkan minimal 2 bulan sekali kegiatan seperti ini kita adakan, bukan saja karena ada kondisi seperti ini baru kegiatan keagamaan ini kita lakukan, saya harap desa kita menjadi desa religius desa agamis, inilah sisi positif yang saya ambil hikmahnya dari keadaan saat ini”.

    Ditempat yang sama, Rio Laka Dewa S.STP dalam sambutan singkatnya mengharapkan agar keadaan saat ini bukan saat ada momen tertentu baru bersatu.

    “Perbedaan dalam pandangan itu biasa, namun jangan pada momen tertentu kita baru bersatu, saya harapkan kegiatan seperti ini bukan saja karena ada maksud tertentu baru kita lakukan, ucap Rio dalam sambutannya.

    Melaluhi doa” doa yang kita munajatkan hari ini, semoga segala urusan kita dipermudah dan di jabah Allah SWT, aamiin. Tutup Rio yang saat acara tidak dapat mengikuti acara sampai akhir dengan alasan adanya kegiatan diluar tersebut.

     

    Sementara melaluhi tausiyah dan doa’a Al-Ustads Supriyatin S.Ag meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, jadikan pembangunan ini adalah pembangunan yang mensejahterakan bukan pembangunan yang menyengsarakan.

    “Kami dukung Pembangunan Islamic Center tapi tanpa mencederai dan mengorbankan masyarakat, tegasnya”.

     

    Kenapa Ada Penolakan Pembangunan Islamic Center

    Menjadi pertanyaan, mengapa warga Desa Sena yang mayoritas Muslim menolak pembangunan Islamic Center?

    Bukan tanpa sebab, masyarakat tak akan melakukan penolakan jika pembangunan mengedepankan keadilan. Pembangunan berkeadilan adalah harapan besar bagi masyarakat, Pembangunan demi kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan masyarakat itu sendiri.

    Islamic Center yang akan dibangun dilahan seluas 50 Ha, lahan yang berasal dari eks HGU PTPN II dan telah dihuni ratusan bahkan ribuan warga sejak puluhan tahun. Warga menghuni lahan tersebut memiliki riwayat turun menurun sebagai buruh kebun.

    Begitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengumumkan mengambil alih kepemilikan lahan eks HGU dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, seluas 50 Hektare (Ha) dengan membayar uang ganti kerugian sebesar Rp31.223.278.441 pada Senin (30/12/2019) beberapa waktu lalu, saat itulah 331 KK atau 1200 warga yang berada di 5 dusun Desa Sena terancam kehilangan hunian tempat tinggal.

    Menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Pemerintah bgaimana mendapatkan solusi terbaik dari aksi penolakan pembangunan ini.

    Masyarakat Desa Sena terkhusus yang berdomisili di Dusun 5,6,7,8 dan 9 adalah mayoritas Muslim dan telah menegaskan tidak menolak pembangunan Islamic Center, masyarakat Desa Sena mendukung Pembangunan Islamic Center untuk kemajuan Islam namun dalam pembangunannya haruslah berkeadilan tidak ada masyarakat yang dikorbankan.

     

    (Eka)

  • Jum’at Barokah, Wakasat Samapta Polrestabes Medan Pimpin Bakti Bersihkan Masjid Ashfiyah Medan

    Jum’at Barokah, Wakasat Samapta Polrestabes Medan Pimpin Bakti Bersihkan Masjid Ashfiyah Medan

    Medan | Mediatribunsumut.com

     

    Sat Samapta Polrestabes Medan melaksanakan Jum’at Barokah dengan cara Bakti Bersihkan Masjid Ashfiyah Jalan Putri Hijau Medan.Jum’at (04/11) pagi.

    Kegiatan ini langsung dipimpin Wakasat Samapta Akp.Ferimon.SH.MH dan didampingi beberapa personil Sat Samapta Polrestabes Medan.

    “Kebersihan merupakan sebahagian dari Iman, mungkin itu kata – kata yang sering kita dengar dan berkaitan erat dengan kebersihan, kegiatan yang kami lakukan ini membantu dan membersihkan Masjid, bentuk kepedulian kami sebagai anggota Kepolisian serta mendekatkan diri kepada masyarakat.

    tampak personil sat samapta Polrestabes medan sedang membersihkan dalam masjid

    Selain itu, kegiatan ini Insya Allah akan menjadi Virus kebaikan dan kebajikan kepada Anggota Kepolisian lainnya, untuk berbuat yang sama, baik Masjid, Gereja atau Tempat Ibadah lainnya, guna bersihkan saluran/tempat sampah, apalagi saat ini masa penghujan agar nantinya tidak terjadi genangan air”.pungkas Akp.Ferimon.SH.MH.

    “Terimakasih kami sampaikan kepada Sat Samapta Polrestabes Medan, yang telah membersihkan Masjid ini, semoga menjadi amal dan ibadah kita semua”.ujar Irvan Marbot Masjid Ashfiyah Medan

    Usai dari Bakti Bersihkan Masjid Ashfiyah, tampak Wakasat Samapta Akp.Ferimon.SH.MH dan anggotanya sarapan pagi bersama dengan Marbot Masjid Ashfiyah Medan.

     

    (Taslim)

  • Jelang HUT Korbrimob Polri Ke-77, Sat Brimob Polda Sumut Gelar Bakti Sosial Donor Darah

    Jelang HUT Korbrimob Polri Ke-77, Sat Brimob Polda Sumut Gelar Bakti Sosial Donor Darah

    Medan | Mediatribunsumut.com

     

    Dalam rangka menyambut HUT Korbrimob Polri Ke-77, Personel Sat Brimob Polda Sumatera Utara menggelar bakti kesehatan donor darah bertempat di Makosat Brimob Polda Sumut K.E.Lumi. Jumat(4/11/22).

    “Kegiatan donor darah ini sebagai wujud kepedulian Polri khususnya Sat Brimob Polda Sumut kepada bangsa dan negara serta dalam menyambut HUT Korbrimob Polri,” kata Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Christiyanto Goetomo, S.I.K., S.H., M.H.

    Christiyanto menyebutkan, kegiatan positif ini dilaksanakan selain sebagai silaturahmi kepada instansi lain juga guna membantu pihak PMI dalam memenuhi kebutuhan akan pasokan darah.

    “Nantinya hasil dari donor darah ini akan di sumbangkan ke Palang Merah Indonesia (PMI) guna memenuhi stok darah,” ucapnya.

    Masih dikatakan Dansat Brimob, tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat karena selain mendonorkan darahnya juga dapat memberikan efek kesehatan bagi pendonor itu sendiri.

    Sirkulasi darah dalam tubuh dapat berjalan lancar dan bisa berganti dengan darah yang baru.

    “Mudahan-mudahan donor darah ini dapat memenuhi stok darah di PMI dan menolong masyarakat yang membutuhkan darah,” kata Christiyanto.

    Selain personil TNI Polri, Kegiatan donor darah ini juga dilaksanakan Bhayangkari Brimob Sumut sebagai wujud dalam mendukung tugas dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

     

    (Taslim)

  • Pembantai Anak Dan Istrinya Di Depok Terancam Hukuman Seumur Hidup

    Pembantai Anak Dan Istrinya Di Depok Terancam Hukuman Seumur Hidup

    Medan | Mediatribunsumut.com

     

    Riski (36) pembantai anak dan istrinya secara sadis di Pondok Jatijajar, Kecamatan Tapos di Kota Depok, Selasa 01/11 merupakan tindak pidana luar biasa, sadis dan biadab. Oleh karena itu, pelaku patut mendapat hukuman pidana penjara seumur hidup.

    Pemnantaian sadis yang dilakukan Riski terhadap anak dan istrinya dipicu karena pelaku gelap mata lantaran istri pelaku pada malam pembantaian itu, istrinya akan meninggalkan rumah dengan membawa kedua anaknnya sehingga memicu pelaku membacok anaknya secara sadis dengan menggunakan golok, hingga mata korban rusak dan leher menganga. sementara istrinya terkulai dilantai berlumuran darah.

    Menurut hasil investigasi Tim Litigasi dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, usai pelaku membantai anak pertama, dan terkulainya istrinya. pelaku juga berencana membantai anak keduanya pada saat anaknya digendongan pelaku seraya mengayun-ayunkan golok dihadapan warga yang mencoba menolong korban dan menenangkan pelaku agar menghentikan aksinya.

    Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Depok, untuk dimintai pertanggungjawaban hukuman nya sementara anak bungsu dan istri pelaku sedang mendapat perawatan medis.

    “Atas tragedi pembantaian sadis ini, Komnas Perlindungan Anak segera berkordinasi dengan pemerintah Kota Depok untuk memberikan layanan psikososial dan rehabilitasi sosial bagi anak yang selamat dan pelayanan medis bagi ibu korban yang saat ini sedang mendapat layanan medis di rumah sakit”, demikian disampaikan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait falam keterangan presnya yang dibagikan kepada sejumlah media di Medan.

     

    (Eka)