Media Tribun Sumut

Kategori: Sorotan

  • Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Minta APH Panggil Dan Periksa Kades Marsada 

    Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Minta APH Panggil Dan Periksa Kades Marsada 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) meminta aparat penegak hukum ( APH ) memanggil dan memeriksa Kades Marsada Kec Sipirok.

    Terkait dugaan pemotongan dana bantuan langsung tunai ( BLT ) dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025 di dusun Anturmangan diminta menjadi perhatian serius pihak APH.

    Demikian disampaikan Ketua LSM PAKAR Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 04/10 ).

    Dana serahkan Kadus Anturmangan kepada penerima BLT pada bulan Juni lalu hanya Rp 240 ribu, pada hal sedianya dana BLT yang harus diserahkan Rp 1,8 juta, terangnya.

    Berarti Rp 1,560.000 per orang hingga kini belum diketahui dialirkan kemana dan sampai saat ini Kadus Anturmangan dan Kades Marsada ” bungkam”, tegasnya.

    Kades dan Kadus dinilai keterlaluan, dana BLT dengan sasaran penerima berasal dari keluarga yang kurang mampu, malah bantuan tersebut dipotong lagi, tandasnya.

    Hak keluarga kurang mampu, tega Kadus dan Kades mengambilnya, bukankah kelewat batas, jatah keluarga tak mampu ” disikat” , bagaimana dengan kegiatan dana desa lainnya, ungkapnya.

    Jangan jangan dana kegiatan lainnya ” dipermainkan” sebab sang Kades sepertinya” gelap hati ” sehingga menghalalkan segala cara untuk menambah pundi pundi keuangannya, katanya.

    Ini tidak dapat dibiarkan, APH diharapkan segera bergerak, melakukan penelusuran untuk ” menyeret “siapa saja yang terlibat tanpa tebang pilih, tutupnya.

    ( Tim )

    Post Views: 765
  • Irigasi Di Desa Marsada Tapsel Milik BWSS II Medan Dibangun Tanpa Pondasi 

    Irigasi Di Desa Marsada Tapsel Milik BWSS II Medan Dibangun Tanpa Pondasi 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Proyek irigasi Ta 2025 di Desa Marsada Tapanuli Selatan ( Tapsel ) milik Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan ( BWSS ) dibangun tanpa pondasi.

    Bangun milik BWSS II Medan ini sangat riskan dan menyedihkan, bangunan irigasi dibangun diatas bebatuan atau diatas bibir sungai.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 04/10 ).

    Kita belum mengetahui secara pasti, perencanaan dan rencana anggaran biaya ( RAB ) model apa yang digunakan pejabat pembuat komitmen ( PPK ) sehingga, bangunan sisi kiri dan kanan dipasang diatas batu batu besar, tegasnya.

    Hanya saja, pengalaman selama ini, belum ada diketahui aturan, pembangunan irigasi dibangun tanpa pondasi, ujarnya.

    Terkait hal tersebut diminta kepada PPK, berkenan memberikan penjelasan, apakah program percepatan peningkatan tata guna air irigasi kecil/ desa berupa peningkatan jaringan daerah irigasi Marsada desa Marsda Kec Sipirok Kab Tapsel, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,471
  • Proyek Siluman Ta 2025 Di Desa Padang Mandailing Garugur Dikerjakan Asal Asalan 

    Proyek Siluman Ta 2025 Di Desa Padang Mandailing Garugur Dikerjakan Asal Asalan 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Proyek siluman Ta 2025 di desa Padang Mandailing Garugur Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) dikerjakan asal asalan.

    Menurut para pekerja, bangunan itu adalah proyek irigasi tahun 2025, dananya bersumber dari dana desa ( DD ) Ta 2025.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 02/10 ) menirukan bahasa para pekerja.

    Pantauan di lapangan pada Juli lalu, proyek irigasi tersebut dikerjakan tanpa pondasi, sebut Tohong.

    Celakanya lagi material pasir yang gunakan bukan pasir sungai, sehingga pasir yang digunakan para pekerja pasir yang sangat halus menyerupai tanah, ungkapnya.

    Diduga proyek siluman itu dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan, jadi pantas tidak dibuat papan nama proyek, ujarnya.

    Terkait hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Kades Padang Mandailing Garugur, yang bersangkutan mengakui proyek tersebut adalah proyek DD Ta 2025, tutur Tohong.

    Saat ditanya volume proyek irigasi itu, sang Kades tidak berkenan memberikan penjelasan, terangnya.

    Disinggung soal pasir yang digunakan, Kades mengatakan pasir itu pasir sungai, yang dihanyutkan dari hulu sungai katanya, tersebut Tohong menirukan percakapan Kades.

    Terkait hal tersebut diminta Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tidak tinggal diam, tutupnya.

    ( Tim )

    Post Views: 212
  • Proyek” Siluman “Ta 2025 Di Desa Padang Mandailing Garugur Dikerjakan Asal Asalan 

    Proyek” Siluman “Ta 2025 Di Desa Padang Mandailing Garugur Dikerjakan Asal Asalan 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Proyek siluman Ta 2025 di desa Padang Mandailing Garugur Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) dikerjakan asal asalan.

    Menurut para pekerja, bangunan itu adalah proyek irigasi tahun 2025, dananya bersumber dari dana desa ( DD ) Ta 2025.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 02/10 ) menirukan bahasa para pekerja.

    Pantauan di lapangan pada Juli lalu, proyek irigasi tersebut dikerjakan tanpa pondasi, sebut Tohong.

    Ini material pasir proyek irigasi DD Ta 2025

    Celakanya lagi material pasir yang gunakan bukan pasir sungai, sehingga pasir yang digunakan para pekerja pasir yang sangat halus menyerupai tanah, ungkapnya.

    Diduga proyek siluman itu dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan, jadi pantas tidak dibuat papan nama proyek, ujarnya.

    Terkait hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Kades Padang Mandailing Garugur, yang bersangkutan mengakui proyek tersebut adalah proyek DD Ta 2025, tutur Tohong.

    Saat ditanya volume proyek irigasi itu, sang Kades tidak berkenan memberikan penjelasan, terangnya.

    Disinggung soal pasir yang digunakan, Kades mengatakan pasir itu pasir sungai, yang dihanyutkan dari hulu sungai katanya, tersebut Tohong menirukan percakapan Kades.

    Terkait hal tersebut diminta Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tidak tinggal diam, tutupnya.

    ( Tim )

    Post Views: 467
  • Disinyalir Kades Marsada Tapsel” Dipusaran” Pemotongan Dana BLT Ta 2025

    Disinyalir Kades Marsada Tapsel” Dipusaran” Pemotongan Dana BLT Ta 2025

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Disinyalir Kades Marsada Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) ” dipusaran” pemotongan dana bantuan langsung tunai ( BLT ) yang bersumber dari dana desa Ta 2025.

    Indikasi keterlibatan yang bersangkutan terungkap, setelah Kadus Anturmangan membagi langsung dari rumah ke rumah atau  door to door pada bulan Juni lalu.

    Demikian dituturkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 01/10 ).

    Dalam organisasi pemerintahan di republik ini, kebiasaannya bawahan atau staf tidak akan berani bertindak tanpa direstui pimpinan, ujarnya.

    Keberanian Kadus Anturmangan menyerahkan dana BLT dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025 hanya Rp 240 ribu diyakini kesepakatan Kades dengan Kadus Anturmangan, tegasnya.

    Ini termasuk dugaan korupsi ” berjamaah” , jadi wajar Kades Marsada memilih ” membisu” sebagai jurus aman, sayangnya hal tersebut telah terendus, ungkapnya.

    Terkait hal tersebut, diminta kepada aparat penegak hukum ( APH ) memanggil dan memeriksa Kades dan Kadus, serta memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, sebab perbuatan melawan hukum tersebut adalah unsur sengaja, jadi tidak dapat ditolerir, tutup Tohong.

    ( Tim ).

    Post Views: 50,638
  • Proyek Perkim Tapsel Ta 2024 Hancur, Diduga Hati PPK ”  Tertutup”  Demi Jabatan 

    Proyek Perkim Tapsel Ta 2024 Hancur, Diduga Hati PPK ”  Tertutup”  Demi Jabatan 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Proyek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( Perkim ) Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ta 2024 di desa Lantosan Rogas hancur, diduga hati pejabat pembuat komitmen ( PPK ) ” tertutup ” demi jabatan.

    Akibatnya, PPK mengambil jurusan ” tutup mata, tutup telinga” dan ” tebakan muka” demi jabatan dan rupiah.

    Demikian tudingan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar menyikapi kearoganan sang PPK kepada mediatribunsumut.com melalui telepon WhatsApp ( 30/09 ).

    Jika oreantasinya uang, uang dan uang ditambah jabatan, jangan heran, tumbalnya adalah proyek tidak beres, salah satunya di proyek rabat beton di desa Lantosan Rogas Kec Angkola Timur, pondasinya gantung, beton pengikat atau penutup badan jalan hancur, tegasnya.

    Kondisi proyek salah satu bukti yang tak terbantahkan indikasi ” permainan”, celakanya hati PPK bergeming, seolah hidup selamanya dan tidak dipertanggung jawabkan sampai akhirat, tandasnya.

    Integritas PPK proyek tersebut disinyalir ” lenyap” barang kali yang tersisa, menciptakan strategi baru agar mulus” merampok ” uang negara, sebutnya.

    Proyek hancur sebelum waktunya, bagi PPK tidak menjadi masalah, apa lagi pengawasan ” mandul” atau ” dilumpuhkan rupiah”, benar-benar celaka, tegasnya.

    Diminta kepada aparat penegak hukum ( APH ) tidak tinggal diam, setidaknya issu pemanggilan PPK yang beredar beberapa waktu lalu adalah bukti keseriusan APH dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 90,213
  • Kades Marsada ” Bungkam” Soal Dugaan Pemotongan Dana BLT Ta 2025

    Kades Marsada ” Bungkam” Soal Dugaan Pemotongan Dana BLT Ta 2025

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Kades Marsda Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) ” bungkam” soal dugaan pemotongan dana bantuan langsung tunai ( BLT ) yang bersumber dari dana desa ( DD ) Ta 2025.

    Dana yang terindikasi dipotong mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, hal ini terungkap berdasarkan penelusuran ke penerima bantuan.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 28/09 ).

    penerima bantuan BLT di dusun Anturmangan tidak senang kepada Kadus Anturmangan karena disinyalir telah memotong dana BLT, namun tidak bisa berbuat, ujar Tohong.

    Penerima bantuan tidak berdaya memperjuangkan hak mereka, hanya bisa mengeluh lantaran Kades Marsada tidak perduli, jangan jangan Kades pun terlibat dalam pusaran itu, ungkapnya.

    Sederhananya begini, kalaulah Kades Marsada tidak terlibat, diyakini yang bersangkutan tidak tinggal diam, akan melakukan tindakan tegas kepada bawahannya yang terindikasi korupsi, tandasnya.

    Jadi Kades Marsada ” membisu” hal yang wajar, selain untuk menutupi dugaan korupsi tersebut, kemungkinan sedang berusaha agar namanya tetap dipandang warganya Kades yang perduli kepada warganya, tegas Tohong.

    Namun, ternyata bertolak belakang hingga saat ini, Kades Marsada bertahan tidak angkat suara, bukankah ini menjadi salah satu sinyal bahwa sang Kades terlibat, dan untuk menguak itu, hukum yang akan membuktikan, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 7,712
  • Beredar Di YouTube, Bupati Tapsel Tak Gamblang Bantah Terima Dana CSR BI Dan OJK 

    Beredar Di YouTube, Bupati Tapsel Tak Gamblang Bantah Terima Dana CSR BI Dan OJK 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Beredar di YouTube, Bupati Tapanuli Selatan ( Tapsel  ) Gus Irawan Pasaribu tak gamblang membantah terima dana corporate social responsibility Bank Indonesia ( CSR BI  ) dan otoritas jasa keuangan ( OJK ) saat menjawab pertanyaan mahasiswa.

    Bupati Tapsel justru berkata, teknologi yang digunakan KPK itu luar biasa majunya, KPK itu mengetahui apa yang kita lakukan saat monitoring.

    Terkait OTT itu, Kabag saya yang panggilan KPK, kala itu saya sedang di luar kota, sehingga saya perintahkan Kabag untuk membuka apa yang dia ketahui karena KPK mengetahui apa yang kita kerjakan, kita lakukan dan kita bisikkan, hadirlah lebih awal, sebelum jam ditentukan KPK.

    Sebenarnya, saya sudah bersiap-siap memberikan keterangan bila dipanggil KPK, karena anggota saja bermasalah di hukum, biasanya pimpinan Ketua dan para Wakil Ketua dipanggil, katanya.

    Akhirnya, saya tidak dipanggil KPK, toh hal itu tidak ada dibahas di Komisi, orangtua teman saya sudah tersangka, ini membuat kita terkejut karena diduga fiktif.

    Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Ali Tohong Siregar

    Menyikapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar bereaksi keras, sebab di salah satu media memberikan konon mayoritas anggota Komisi XI menerima aliran dana CSR BI dan OJK atas penjelasan salah seorang tersangka.

    Dan diberitakan KPK bakal memeriksa  seluruh anggota Komisi XI untuk melakukan pendalaman, dengan demikian Bupati Tapsel selaku mantan anggota DPR RI Komisi XI diharapkan segera dipanggil dan diperiksa guna kepastian hukum, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 40,884
  • Diduga Kadus Anturmangan Korupsi Dana BLT 

    Diduga Kadus Anturmangan Korupsi Dana BLT 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga Kadus Anturmangan desa Marsda Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) korupsi dana bantuan langsung tunai ( BLT ).

    Dana BLT yang terindikasi dikorupsi sang Kadus Anturmangan terungkap setelah yang bersangkutan menyalurkan langsung ke penerima bantuan.

    Kepada penerima Kadus Anturmangan hanya menyerahkan Rp 240 ribu untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025.

    Demikian dibeberkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada (  27/09 ).

    Sedianya penerima bantuan menerima Rp 1,8 juta selama enam bulan, bukan Rp 240 ribu sebab dana BLT Rp 300 ribu perbulan atau bukan Rp 40 ribu per bulan, tegasnya.

    Disinyalir untuk memuluskan mengkorup dana BLT tersebut,sang Kadus rela mendatangi rumah penerima bantuan sembari menyerahkan dana BLT sebesar Rp 240 ribu, sebut Tohong.

    Terkait hal tersebut, mediatribunsumut.com telah konfirmasi Kades Marsada, namun sampai saat ini belum ada tanggapannya.

    Bahkan, Kades Marsada memblokir nomor awak mediatribunsumut.com, ini benar benar memprihatinkan, sedianya selaku pejabat publik tidak berprilaku rendahan seperti itu.

    Sebab penggunaan dana desa bukanlah informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,639
  • Diduga BLT ” Disunat” Warga Dusun Anturmangan Tapsel Kecewa 

    Diduga BLT ” Disunat” Warga Dusun Anturmangan Tapsel Kecewa 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga bantuan langsung tunai ( BLT ) ” disunat” warga Dusun Anturmangan desa Marsda Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) kecewa.

    Warga penerima bantuan BLT itu tidak di kantor desa, tetapi Kadus Anturmangan langsung mengantar ke rumah masing masing penerima bantuan.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 26/09 ) menirukan bahasa warga yang berhasil dijumpainya.

    Penuturan warga kepada Tim LSM PAKAR, bahwa pada bulan Juni lalu, Kadus mendatangi satu persatu rumah penerima BLT sembari menyerahkan dana BLT Rp 240 ribu untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, ujarnya.

    Menyangkut hal tersebut telah diinformasikan Kades Marsada, namun sampai saat ini belum ada tanggapan, tutupnya.

    Terkait hal tersebut mediatribunsumut.com telah konfirmasi kepada Kades Marsada melalui WhatsApp pada ( 26/09 ) namun sampai berita ini dikirim ke redaksi belum ada tanggapan.

    Sekali lagi diminta kepada Kades Marsada, tidak menghindar memberikan penjelasan, dugaan dana BLT yang ” disunat” tidak sedikit

    ( Tim  ).

    Post Views: 40,833
  • Diduga Dua Guru P3K Di SDN 101228 Sekongkol Rampok Uang Negara, APH Diminta Bertindak 

    Diduga Dua Guru P3K Di SDN 101228 Sekongkol Rampok Uang Negara, APH Diminta Bertindak 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Dua guru P3K SS dan AS di SDN 101228 Pargarutan Tapanuli Tengah ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) sekongkol untuk merampok uang negara, aparat penegak hukum ( APH ) diminta bertindak.

    Modus yang dilakukan ke duanya disinyalir membuat laporan palsu seolah olah melaksanakan tugas atau mengajar pada sesungguhnya sejak tahun 2022 sampai awal September 2025 tidak pernah masuk.

    SS dan AS menerima gaji tanpa kerja, berarti ke duanya terindikasi membuat laporan fiktif, hal ini tidak bisa dibiarkan, terlalu enak hidupnya, menikmati uang negara tanpa kerja.

    Akibatnya negara dirugikan, ditaksir mencapai Rp 200 juta lebih, dan sampai saat ini ke duanya masih menikmati uang negara.

    Pada hal PP 49 tahun 2018 telah mengaturnya, target kinerja P3K telah ditetapkan, lantas lebih kurang 3 tahun tidak mengajar, target tersebut tercapai.

    Siap Tim penilaiannya, patut dicurigai, pihak terkait tersebut, mengapa ke dua guru itu masih bisa bertahan, apa dasarnya.

    Terkait hal itu diminta kepada kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan APH membuka tabir dibalik mulusnya ke dua guru P3K dimaksud ” mengeruk” uang negara hingga bertahun-tahun.

    Sekali lagi diminta kepada APH dan Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Ali Tohong Siregar terketuk hatinya untuk melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan uang negara.

    ( Tim ).

    Post Views: 60,908
  • Efisiensi Anggaran, Nol Realisasi Bantuan Hibah Pada APBD Perubahan Ta 2024 Distan Deli Serdang

    Efisiensi Anggaran, Nol Realisasi Bantuan Hibah Pada APBD Perubahan Ta 2024 Distan Deli Serdang

    Deli Serdang,

     mediatribunsumut.com

    Gegara efisiensi anggaran, akhirnya nol atau nihil realisasi bantuan hibah kepada Poktan kendati ditampung pada APBD Perubahan Ta 2024 di Dinas Pertanian ( Distan ) Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

    Seluruh kegiatan yang berbentuk bantuan langsung ke masyarakat di Ta 2024 tidak satu pun terealisasi alias zero walau pun di tampung di APBD Perubahan, karena dana tidak ada.

    Demikian dikatakan Kabid Peternakan Dinas Pertanian Deli Serdang Refli Sofyan kepada mediatribunsumut.com di ruang kerja Sekretaris Distan pada ( 22/09 ).

    Benar, bantuan langsung kepada masyarakat atau Poktan di tampung anggaranya di APBD Perubahan Ta 2024, tetapi tidak satu pun terealisasi dikarenakan efisiensi anggaran dan dana tidak ada, jadi kami tidak bisa berbuat, sebut Kabid singkat.

    Apakah penjelasan Kabid ini dapat diterima secara akal sehat, dengan alasan efisiensi anggaran dan dana tidak ada, tentu tidak sebab secara aturan idealnya Kabid dapat menunjukkan setidaknya surat edaran Bupati terkait efisiensi anggaran.

    Hal lain, misalnya terjadi defisit Pemkab Deli Serdang di Ta 2024, termasuk menyurati Poktan yang telah mengajukan permohonan , kendati Poktan tersebut belum memahami haknya.

    Hal penting, bahwa APBD Perubahan Ta 2024 ditetapkan setelah melalui proses, dengan demikian hibah kepada masyarakat atau Poktan bukan sekedar usulan, tetapi bentuk komitmen Pemda kepada masyarakat atau Poktan sedianya ditindaklanjuti secara proporsional.

    Bahkan berpotensi maladministrasi, sebab hibah yang tidak direalisasikan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (  SILPA ) dan ini menunjukkan kegagalan penyerap anggaran, kegagalan mendukung pemberdayaan masyarakat dan berpotensi kerugian sosial dan ekonomi lokal.

    ( Tim ).

    Post Views: 48,217
  • Sejumlah Pihak Desak Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Laporkan Guru P3K SS dan AS Ke APH 

    Sejumlah Pihak Desak Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Laporkan Guru P3K SS dan AS Ke APH 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Sejumlah pihak mendesak Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) melaporkan dua guru P3K yakni SS dan AS ke aparat penegak hukum ( APH ).

    Tuntutan tersebut sangat berdasar, sebab ke duanya terindikasi mangkir mengajar namun gaji jalan terus.

    Selain ke dua guru P3K itu, diminta kepada Ketua LSM PAKAR DPC Tapsel Ali Tohong Siregar turut melaporkan Kepala SD Negeri 101228 tempat ke duanya berdinas, sebab diduga melindungi ke dua guru dimaksud.

    Sebagaimana penjelasan kepala sekolah tersebut beberapa waktu lalu kepada Ketua LSM PAKAR, bahwa ke duanya mengajar atau berdinas, pada hal disinyalir ke duanya tidak mengajar sejak tahun 2022 sampai hampir pertengahan bulan September 2025.

    Menurut sumber yang dipercaya, ke duanya mengajar kembali pekan lalu, artinya ke dua guru tersebut dengan sang kepala sekolah patut diduga kong kalikong mengeruk uang negara.

    Terlalu enak dan nyaman hidup ke dua guru tersebut, tak kerja tetapi gaji mengalir terus dari negara, ini adalah korupsi alias cara cara merampok uang negara, jadi tidak pantas dibiarkan menghirup udara bebas, perbuatannya harus dipertanggung jawabkan di meja hukum.

    Dipastikan ke dua guru itu mengetahui aturan, negara kita adalah negara hukum, sekali lagi diminta kepada Ketua LSM PAKAR dalam beberapa hari ke depan melaporkan kasus ini ini ke APH, jangan turun dalam pusaran pembicaraan seperti kepala sekolah, membiarkan dan malah membela yang terindikasi melanggar aturan.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,202
  • Hingga Kini PPK  Di Perkim Tapsel” Membisu” Soal Proyek Rabat Beton Ta 2024  Rusak Berat 

    Hingga Kini PPK  Di Perkim Tapsel” Membisu” Soal Proyek Rabat Beton Ta 2024  Rusak Berat 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Hingga kini pejabat pembuat komitmen ( PPK ) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( Perkim ) Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) masih ” membisu” soal proyek rabat beton Ta 2024 rusak berat di desa Lantosan Rogas Kec Angkola Timur.

    Inilah salah satu wujud pejabat yang patut dikhawatirkan integritasnya, pasalnya pekerjaan yang ditanganinya sudah rusak berat pun dianggap sepele, pada hal itu adalah tanggung jawabnya secara hukum.

    Demikian tudingan ini dialamatkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediateibunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 22/09 ) kepada PPK proyek pembangunan rabat beton di desa Lantosan Rogas.

    Kalau hati telah ditutupi keserakahan dan arogan, terbuai dengan rupiah, alamatnya tidak perduli, kendati kinerja buruk, sepertinya inilah yang tengah ” menyelimuti” PPK tersebut, tegasnya.

    Jika oreantasinya rupiah dan jabatan, dikhawatirkan ” hatinya” tertutup akan nilai nilai kejujuran, salah satu bukti, proyek rabat beton ini, kondisinya rusak berat yang disinyalir campuran tidak sesuai rencana anggaran biaya ( RAB ), sebutnya.

    Namun sang PPK tidak bergeming, hatinya seolah “beku,” telinga seolah” tuli” dan matanya seolah “buta “sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan proyek yang ditanganinya, ini benar benar celaka, tandas Tohong.

    Jika ini benar benar terjadi, diharapkan Kadis Perkim tidak mempertahankannya, karena dikhawatirkan akan dapat memperburuk citra Dinas dan Pemkab Tapsel, tutupnya.

    ( Tim )

    Post Views: 8,643
  • Diduga PPK Dan Penyedia Proyek Rabat Beton Ta 2024 Di Lantosan Rogas Bagi Tugas Tutupi ” Permainan”

    Diduga PPK Dan Penyedia Proyek Rabat Beton Ta 2024 Di Lantosan Rogas Bagi Tugas Tutupi ” Permainan”

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga pejabat pembuat komitmen ( PPK )  dan penyedia proyek rabat beton Ta 2024 di desa Lantosan Rogas bagi tugas menutupi ” permainan”.

    Hal ini terungkap berdasarkan penjelasan pengawasan proyek di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( Perkim ) Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) sembari memberikan nomor untuk menghubungi penyedia proyek.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 19/09 ).

    Setelah disoroti proyek rabat beton yang kondisinya sudah rusak berat, malah pengawasan proyek bukan memberikan penjelasan penyebab proyek rusak berat, tegasnya.

    Bukankah sedianya pengawasan tidak berkapasitas mengarahkan komunikasi dengan penyedia, sebab yang menandatangani kontrak kerja adalah PPK dan penyedia, ujar Tohong.

    Sangat disayangkan, PPK seolah tidak memiliki nyali memberikan penjelasan kepada publik dugaan proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai rencana anggaran biaya ( RAB ), ungkapnya.

    Yang pasti, kondisi rusak berat rabat beton tersebut menjadi salah satu bukti proyek pokok pikiran ( pokir ) anggota DPRD Sumut Derliana Siregar menuai sorotan negatif, sebutnya.

    Pengawasan pelaksanaan pekerjaan itu sepertinya mandul, jadi dikhawatirkan dapat memicu tudingan miring kepada Derliana Siregar selaku anggota DPRD Sumut turut lalai dalam pengawasan, jelasnya.

    Terkait hal tersebut, diminta Kadis Perkim tidak menghindar memberikan penjelasan, sebab PPK sampai saat ini masih ” bungkam“, tandasnya.

    Apa lagi beredar kabar di lapangan,  penyedia proyek tersebut  Ketua PAC salah satu partai besar di Tapsel, sehingga terhembus desas desus tidak akan tersentuh hukum, tutupnya.

    ( Tim ).

    Post Views: 4,514