Tapsel,
mediatribunsumut.com
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) meminta aparat penegak hukum ( APH ) memanggil dan memeriksa Kades Marsada Kec Sipirok.
Terkait dugaan pemotongan dana bantuan langsung tunai ( BLT ) dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025 di dusun Anturmangan diminta menjadi perhatian serius pihak APH.
Demikian disampaikan Ketua LSM PAKAR Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 04/10 ).
Dana serahkan Kadus Anturmangan kepada penerima BLT pada bulan Juni lalu hanya Rp 240 ribu, pada hal sedianya dana BLT yang harus diserahkan Rp 1,8 juta, terangnya.
Berarti Rp 1,560.000 per orang hingga kini belum diketahui dialirkan kemana dan sampai saat ini Kadus Anturmangan dan Kades Marsada ” bungkam”, tegasnya.
Kades dan Kadus dinilai keterlaluan, dana BLT dengan sasaran penerima berasal dari keluarga yang kurang mampu, malah bantuan tersebut dipotong lagi, tandasnya.
Hak keluarga kurang mampu, tega Kadus dan Kades mengambilnya, bukankah kelewat batas, jatah keluarga tak mampu ” disikat” , bagaimana dengan kegiatan dana desa lainnya, ungkapnya.
Jangan jangan dana kegiatan lainnya ” dipermainkan” sebab sang Kades sepertinya” gelap hati ” sehingga menghalalkan segala cara untuk menambah pundi pundi keuangannya, katanya.
Ini tidak dapat dibiarkan, APH diharapkan segera bergerak, melakukan penelusuran untuk ” menyeret “siapa saja yang terlibat tanpa tebang pilih, tutupnya.
( Tim )
