Blog

  • Diduga Ketua APDESI Tapsel Ada Di “Pusaran” Pengadaan Pupuk NPK Non Subsidi, 

    Diduga Ketua APDESI Tapsel Ada Di “Pusaran” Pengadaan Pupuk NPK Non Subsidi, 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Diduga Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) Tapanuli Selatan ( Tapsel ) berapa di ” pusaran” pengadaan pupuk NPK non subsidi.

    Hal ini terungkap setelah Tim melakukan penelusuran ke sejumlah desa terkait santernya harga pupuk NPK non subsidi yang dibelanjakan para Kades dari dana desa Ta 2024.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan ( LSM PAKAR ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 29/06 ).

    Kepada Tim sejumlah Kades mengaku diarahkan membeli pupuk NPK non subsidi kepada Ketua APDESI Tapsel dengan harga ” selangit” , ujarnya menirukan bahasa narasumber.

    Harganya Rp 800 ribu per sak, jadi tidak bisa menghindar, para Kades harus membeli pupuk itu pada Ketua itu, ungkapnya.

    Tim pun bertanya mengapa harus belanja pada Ketua APDESI dengan harga yang sangat mahal, narasumber mengatakan sudah kesempatan, tutur Tohong.

    Ditanya lagi, apakah Ketua APDESI distributor atau penjual pupuk, menurut narasumber Ketua APDESI bukan distributor atau penjual pupuk, tetapi belanja pupuk NPK non subsidi Ta 2024 harus kepada Ketua APDESI, tegas Tohong menirukan bahasa narasumber.

    Jadi dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pupuk NPK non subsidi Ta 2024 disinyalir adalah titipan alias bagi bagi dana desa ( DD ), tandasnya.

    Terkait hal tersebut mediatribunsumut.com telah konfirmasi Ketua APDESI Tapsel Hasan Basri Hutasuhut melalui WhatsApp pada ( 29/06 ) namun sampai saat ini ( 30/06 ) belum ada tanggapan.

    ( Tim ).

  • Medan Selayang Sering Banjir? Dosen Polmed Turun Tangan Pasang Alat ‘Sakti’ Ini di Drainase, Warga Kini Bernapas Lega!

    Medan Selayang Sering Banjir? Dosen Polmed Turun Tangan Pasang Alat ‘Sakti’ Ini di Drainase, Warga Kini Bernapas Lega!

    MEDAN – Permasalahan banjir dan drainase tersumbat yang menghantui warga Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Kecamatan Medan Selayang, akhirnya menemukan titik terang.

    Selama ini, setiap kali hujan turun, genangan air selalu menjadi “tamu tak diundang” bagi 416 kepala keluarga di kawasan seluas 27 hektare tersebut. Biang keroknya klasik: penumpukan sampah plastik, dedaunan, hingga sedimentasi yang membuat saluran air tak berdaya menampung debit hujan.

    Melihat kondisi memprihatinkan ini, tim dosen dari Politeknik Negeri Medan (Polmed) khususnya Jurusan Teknik Sipil, tak tinggal diam. Mereka melakukan aksi nyata dengan memasang alat penangkap sampah atau trash rack pada saluran drainase warga.

    Bukan alat sembarangan, trash rack ini dirancang khusus berdasarkan survei lapangan yang mendalam di mana tim Polmed mengukur langsung dimensi saluran pada dua lokasi krusial, yakni di Titik A dekat Masjid Taqwa yang berukuran 70 x 90 cm serta di Titik B area pemukiman warga berukuran 60 x 60 cm.

    Hebatnya lagi, alat ini dibuat menggunakan besi tahan karat hasil daur ulang. Selain hemat biaya, inovasi ini mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Besi dipasang kokoh dengan baut dynabolt agar tak hanyut saat diterjang arus deras.

    Program yang dipublikasikan pada 27 Juni 2025 ini tak hanya soal pasang alat. Tim pengabdian yang terdiri dari Meinarty Sinurat, Morin Morissa Lumbantoruan,  Panji Marshando, dan Almerinda Regina PSD, juga memberikan edukasi penting kepada warga.

    Dalam sosialisasinya, warga diminta untuk konsisten menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), rutin melakukan pembersihan berkala pada alat agar sampah tidak menumpuk, serta yang paling utama adalah berkomitmen berhenti membuang sampah sembarangan ke parit.

    “Kolaborasi antara kampus dan masyarakat ini menunjukkan bahwa masalah banjir bisa ditangani dengan inovasi sederhana asalkan ada partisipasi warga,” tulis laporan tim tersebut.

    Evaluasi awal menunjukkan hasil yang menggembirakan. Alat tersebut terbukti ampuh menjaring plastik dan limbah rumah tangga sebelum masuk ke bagian hilir saluran. Meski masih ada sampah kecil yang lolos, secara keseluruhan posisi alat tetap kokoh dan penyumbatan berkurang drastis.

    Kini, warga Medan Selayang punya harapan baru. Sinergi antara akademisi dan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bebas genangan bukan sekadar mimpi, melainkan langkah nyata menuju permukiman yang tangguh banjir.


    Penulis: Meinarty Sinurat, Morin Morissa Lumbantoruan, Panji Marshando, Almerinda Regina PSD

  • Solusi Ramah Lingkungan, Tim Sipil POLMED Sulap Limbah AC-WC Jadi Tambal Jalan

    Solusi Ramah Lingkungan, Tim Sipil POLMED Sulap Limbah AC-WC Jadi Tambal Jalan

    MEDAN – Inovasi berkelanjutan kembali lahir dari tangan akademisi. Tim dosen dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan (POLMED) sukses melaksanakan aksi pengabdian masyarakat dengan memperbaiki ruas jalan berlubang menggunakan material aspal daur ulang ramah lingkungan.

    Aksi nyata ini difokuskan pada ruas Jalan Irigasi, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kerusakan jalan yang kerap mengganggu kenyamanan serta mengancam keselamatan para pengguna jalan di wilayah tersebut.

    Metode Daur Ulang yang Ekonomis Tim pengabdian yang digawangi oleh Indi Rezki Uli Simanjuntak, Asri Afriliany Surbakti, dan Indra Jhon Fischer mengusung penggunaan material Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC) hasil daur ulang. Limbah konstruksi ini diproses kembali melalui metode pemanasan dan penggemburan di laboratorium sebelum akhirnya siap diaplikasikan ke lapangan.

    “Metode ini tidak hanya mengurangi limbah konstruksi, tetapi juga memberikan alternatif pemeliharaan jalan skala kecil yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ungkap tim dalam keterangannya.

    Prosedur Teknis di Lapangan Meski menggunakan peralatan yang terbatas, proses perbaikan tetap mengedepankan standar teknis yang ketat, meliputi:

    • Pembersihan lubang dari kotoran dan air.

    • Aplikasi tack coat sebagai bahan perekat antar lapisan.

    • Penghamparan material aspal daur ulang secara presisi.

    • Pemadatan menggunakan alat mekanis sederhana.

    Solusi Ramah Lingkungan, Tim Sipil POLMED Sulap Limbah AC-WC Jadi Tambal Jalan

    Berdasarkan data teknis, sebanyak 0,162 m³ lubang jalan berhasil tertutup sempurna dengan menghabiskan sekitar 418,77 kg campuran aspal daur ulang. Hasilnya menunjukkan kinerja fungsional yang stabil dan mampu meningkatkan kelancaran arus lalu lintas setempat.

    Edukasi dan Keberlanjutan Selain aspek infrastruktur, kegiatan ini menjadi ruang laboratorium hidup bagi mahasiswa untuk menerapkan teknologi konstruksi hijau secara langsung. Sinergi antara akademisi dan warga lokal menjadi kunci suksesnya implementasi teknologi ini.

    Melalui inovasi pemanfaatan material bekas ini, model pemeliharaan jalan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan solusi yang murah dan efisien bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah lain untuk mengatasi permasalahan jalan rusak secara mandiri dan ramah lingkungan.


    Penulis:
    1. Indi Rezki Uli Simanjuntak, S.T., M.T.
    2. Indra Jhon Fischer, S.T., M.T.
    3. Asri Afriliany Surbakti, S.T., M.T.

  • Poktan Makmur II Di Kec Tamora MT I Gunakan Fasilitas Irpom Ta 2024

    Poktan Makmur II Di Kec Tamora MT I Gunakan Fasilitas Irpom Ta 2024

    Deli Serdang,

    mediatribunsumut.com

    Kelompok tani ( Poktan  ) Makmur II desa Dalu Sepuluh B Kec Tanjung Morawa ( Tamora ), mulai tanam pertama ( MT  I ) menggunakan fasilitas irigasi perpompaan ( Irpom  ) usai dibangun Ta 2024.

    27 Ha lahan persawahan di desa Dalu Sepuluh B yang awalnya menggunakan tadah hujan, kini telah teraliri air dari proyek irigasi perpompaan yang bersumber dari dana APBN Ta 2024.

    Demikian dikatakan Ketua Poktan Makmur II Boimin melalui Sekretaris Budianto kepada mediatribunsumut.com pada ( 26/06 ) di lokasi irpom.

    Irpom ini sangat membantu para petani tadah hujan, jadi selama ini hanya sekali tanam dalam setahun, mulai saat ini kami tanam padi 2 kali setahun, tuturnya.

    Namun ke depan kami berharap kepada Dinas Pertanian atau Bupati Deli Serdang berkenan membangun saluran irigasi, pintanya.

    Saluran irigasi proyek irpom ini panjangnya 400 meter sedangkan selebihnya masih irigasi yang dibuat secara swadaya atau belum permanen, ungkapnya.

    Jadi untuk mengalirkan air ke lahan persawahan, beberapa waktu lalu secara swadaya dikerjakan menggunakan alat berat yang dipinjam dari Dinas, terangnya.

    Sekali lagi kami meminta perhatian Dinas Pertanian, melalui penyuluh pertanian dapat melaporkan kondisi riil irigasi di lahan seluas 27 Ha di desa Dalu Sepuluh B ini, tutupnya.

    ( Tim  ).

  • Limbah Aspal Disulap Jadi ‘Penyembuh’ Jalan Berlubang oleh Dosen Polmed

    Limbah Aspal Disulap Jadi ‘Penyembuh’ Jalan Berlubang oleh Dosen Polmed

    MEDAN – Siapa sangka limbah sisa proyek konstruksi bisa jadi pahlawan bagi warga Jalan Irigasi, Medan Tuntungan? Alih-alih berakhir jadi tumpukan sampah, limbah aspal ini justru dimanfaatkan tim dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan (Polmed) untuk “menambal” keresahan warga: jalan berlubang.

    Masalahnya klasik tapi bikin pusing. Lubang-lubang sedalam 15 cm sudah lama menghantui pengendara di Kelurahan Mangga. Alih-alih menunggu proyek besar, tim Polmed turun tangan membawa teknologi Cold Mix Asphalt (CMA) atau aspal dingin.

    Apa kerennya metode ini?

    * Ramah Lingkungan: Memakai formula “60-40” (60% limbah aspal dan 40% aspal baru).

    * Praktis: Tidak butuh pemanasan suhu tinggi atau alat berat raksasa.

    * Tangguh: Meski dari limbah, kekuatannya (stabilitas Marshall) mencapai 8,5 kN—melebihi standar jalan lingkungan!

    Bukan cuma soal teknis, inovasi ini juga sangat “ramah kantong”. Penggunaan limbah ini terbukti mampu memangkas biaya material hingga 30%.

    Menariknya, aksi ini jadi ajang gotong royong warga. Dari membersihkan lubang sampai memadatkan aspal, warga terlibat langsung. Hasilnya? Jalanan lebih rata, pinggang pengendara tak lagi sakit, dan warga kini punya skill baru untuk merawat jalan mereka sendiri.

    > “Kami berharap metode ini bisa ditiru wilayah lain. Ini solusi murah, cepat, dan ramah bumi untuk urusan jalan rusak skala kecil,” ungkap tim pelaksana.

    >

    Sekitar 1 m³ limbah aspal kini telah menutup titik-titik kerusakan paling parah di sana. Sekarang, lewat Jalan Irigasi tak lagi terasa seperti sedang ikut reli!

     


    Penulis: Meiga Nugrahani, Dinnie Ananda Rizky, Frans Tomy S Butarbutar, Ricky Bakara

     

  • Diduga Dana Ketapang Ta 2024 Desa Panaungan Digelembungkan 

    Diduga Dana Ketapang Ta 2024 Desa Panaungan Digelembungkan 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga dana ketahanan pangan ( Ketapang ) Ta 2024 desa Panaungan Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) digelembungkan.

    Indikasi ini terungkap berdasarkan penelusuran Tim di desa tersebut, dengan jumlah 111 KK maka volume kegiatan Ketapang sangat jelas.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediiatribunsumur.com melalui WhatsApp pada ( 23/06 ).

    Dana Ketapang direalisasikan untuk belanja pengaduan pupuk, bahwa berdasarkan penjelasan sejumlah warga penerima bantuan pupuk, meneka menerima pupuk hanya 70 Kg/ KK, ujar Tohong menirukan bahasa masyarakat.

    Kita tau harga pupuk subsidi, jadi bila ditaksir biaya untuk pengadaan pupuk diperiksa hanya menghabiskan dana lebih kurang Rp 80 juta, tegas Tohong.

    Sementara dana yang dialokasikan untuk pengadaan pupuk bersubsidi lebih kurang Rp 180 juta, jadi dana Rp 100 juta belum jelas penggunaannya, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Proyek Rabat Beton Ta 2024 Desa Ramba Sihasur Sudah Rusak 

    Proyek Rabat Beton Ta 2024 Desa Ramba Sihasur Sudah Rusak 

    Tapsel,

     mediatribunsumut.com

    Proyek rabat beton Ta 2024 desa Ramba Sihasur Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) sudah rusak.

    Belum genap enam bulan rabat beton Ta 2024 sudah mulai hancur, dikhawatirkan pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai rencana anggaran biaya ( RAB ).

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada (  23/06 ).

    Informasi yang dihimpun di lapangan, pada saat pengerjaan proyek, tidak didirikan papan nama proyek sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa dana yang dialokasikan untuk rabat beton tersebut, ujar Tohong menirukan bahasa masyarakat.

    Bahkan menurut masyarakat proyek tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat musyawarah desa, ungkapnya.

    Jadi ada indikasi proyek tersebut dipaksakan, makanya besaran dana yang digelontorkan masih teka teki pada hal proyek ini proyek yang didanai uang negara, tegaknya.

    Inikan menyedihkan proyek yang sedianya pengelolaannya terbuka malah kesannya tertutup, jangan jangan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek ini, makanya rapat beton yang dibangun tahun 2024 saat ini sudah mulai rusak.

    Terkait hal tersebut diminta kepada Kades berkenan memberikan penjelasan, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Jabatan, Rupiah Dan Penegakan Hukum Kisah DPO Bandar Judi Jadi Anggota DPRD Padangsidimpuan 

    Jabatan, Rupiah Dan Penegakan Hukum Kisah DPO Bandar Judi Jadi Anggota DPRD Padangsidimpuan 

    Medan,

    mediatribunsumut.com

    Jabatan, rupiah dan penegakan hukum menjadi catatan suram,  DPO bandar judi melenggang jadi anggota DPRD Padangsidimpuan priode 2024 – 2029.

    Sebenarnya nama Bakti/Bakti Simanjuntak/ Baktiar Simanjuntak adalah orang yang sama, diduga bukan sosok asing di Polda Sumut bahkan nama itu santer di sejumlah pejabat di jajaran Polda Sumut.

    Namun sampai sekarang sang DPO masih menghirup udara bebas, ironisnya sekarang sang DPO telah dilantik menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan.

    Gelombang protes dan unjuk rasa masyarakat Padangsidimpuan yang merindukan tegaknya hukum tak terbendung, namun dengan segala jurus hukum, aksi surat menyurat menjadi senjata ampuh untuk mengatakan kepada publik penegakan hukum akan tetap berjalan.

    Sejak tahun 2022 ” BS ditetapkan DPO bandar judi, namun pihak Polda Sumut seolah mengatakan kepada publik hukum berjalan, celakanya malah menyalahkan penyidik, begitulah penegakan hukum, lalu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan 318 / Pid. B/2022/PN PSP dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan 388/ Pid. B/2022/PN PSP mengapa tidak bisa ditegakkan.

    Kali ke dua Aliansi Masyarakat Kota Padangsidimpuan melaksanakan unjuk rasa di Polda Sumut, ( 18/06 ) kali ke dua.

    Kali ini utusan pengunjuk rasa dihadapkan dengan Mulyadi , SH, MH di Bagian Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut, beliau seolah menyalahkan utusan Aliansi Masyarakat Kota Padangsidimpuan, katanya mengapa baru sekarang disoroti, pada hal sudah sejak tahun 2022.

    Begitulah gaya penegak hukum, bukankah sedianya yang bersangkutan selaku penegak hukum malu mengatakan seperti itu.

    Setidaknya bahasa penegak hukum tersebut menjadi satu sinyal ketidak beresan.

    Intinya masyarakat kota Padangsidimpuan menanti keberanian Polda Sumut dan jajarannya untuk menangkap DPO, sebab 3 tahun lebih kurang sang DPO bebas berkeliaran.

    Jangan sampai riak riak minta dukungan TNI untuk menangkap DPO benar benar terjadi, dikhawatirkan akan memperpanjang krisis kepercayaan

    masyarakat pada Polda Sumut dalam penegakan hukum.

    ( Tim )

  • Diduga Proyek Fisik DD Nanggarjati Hutapadang Ta 2020, Ta 2024 Fiktif 

    Diduga Proyek Fisik DD Nanggarjati Hutapadang Ta 2020, Ta 2024 Fiktif 

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga proyek fisik dana desa ( DD ) Nanggarjati Hutapadang Kec Arse Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).

    Indikasi itu terkuak setelah masyarakat desa Nanggarjati Hutapadang angkat suara terkait proyek fisik dana desa Ta 2020 dan Ta 2024 sama sekali tidak dikerjakan, namun dananya direalisasikan.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui telepon WhatsApp pada ( 17/06 ) usai menerima pengaduan warga.

    Di Ta 2020 pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp 20 juta lebih, pemeliharaan fasilitas jamban umum MICK Rp 75 juta lebih, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa Rp 25 juta lebih, rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa Rp 80 juga lebih, ujarnya.

    Lalu di Ta 2021 kembali ditampung anggaran pemeliharaan jamban umum MICK Rp 189 juga lebih, lagi lagi diduga fiktif, tegasnya

    Sedangkan di Ta 2023 pemeliharaan jalan usaha tani Rp 151 juta lebih disinyalir fiktif juga, jadi wajar Kades Nanggarjati Hutapadang dituding , Kades keterlaluan, ungkapnya.

    Lantas di Ta 2024, disinyalir sang Kades menggelembungkan dana ketahanan pangan ( Ketapang ) dengan pagu Rp 180 juta lebih, katanya.

    Lalu mengapa sang Kades begitu mulus melakukan itu semua, karena diduga kuat aparat desa berasal dari keluarganya sendiri, yakni anak kandung dan adik kandungnya, tandasnya.

    Proyek DD sepertinya dijadikan ajang memperkaya diri dan kroninya, disisi lain karena orang orangnya yang berkuasa, masyarakat tak bisa berkutik, sebut Tohong.

    Namun ada hal penting yang terlupakan, yakni pengawasan, jika pengawasan ‘ mandul ” hasilnya seperti ini, tutup Tohong

    ( Tim ).

  • Proyek Rehabilitasi Balai Desa Panaungan Sipirok Ta 2024 Hingga Kini Belum Selesai 

    Proyek Rehabilitasi Balai Desa Panaungan Sipirok Ta 2024 Hingga Kini Belum Selesai 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Proyek rehabilitasi Balai Desa Panaungan Kec Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) Ta 2024 hingga kini belum selesai dikerjakan.

    Belum diketahui pasti mengapa proyek tersebut belum selesai, pada hal ini sudah triwulan ke dua tahun 2025, tentu menyisakan sederet tanya.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 17/06 ).

    Terkait hal itu, saya sudah konfirmasi Kades Panaungan melalui WhatsApp, namun tidak ada tanggapan, ujarnya.

    Dana untuk rehabilitasi Balai Desa tersebut tidak sedikit, Rp 200 juta rupiah, tetapi kenyataannya belum juga selesai, sebutnya.

    Informasi yang dihimpun dari masyarakat banyak paket pekerjaan dana desa yang bermasalah diantaranya  pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat Rp 22 juta,

    penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 26 juta lebih, penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 164 juta lebih, penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 211 juta lebih, penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 45 juta, penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 86 juta lebih, jelas.

    Jadi patut dicurigai, Kades bersama anak kandungnya selaku bendahara mengkorupsi dana desa, makanya banyak proyek DD bermasalah, tutur Tolong menirukan bahasa masyarakat.

    Tentu dugaan korupsi terjadi bukan karena kebetulan, tetapi dampak dari kurang optimalnya pengawasan Inspektorat Tapsel.

    Untuk itu diminta kepada Inspektur Inspektorat Tapsel tidak membiarkan dana desa digerogoti Kades bersama anak kandungnya, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Diduga SMK Negeri 1 Sipirok Jual Seragam Sekolah Pada Calon PD Baru 2025

    Diduga SMK Negeri 1 Sipirok Jual Seragam Sekolah Pada Calon PD Baru 2025

    Tapsel,

    mediatribunsumut.com

    Diduga SMK Negeri 1 Sipirok Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) menjual seragam sekolah kepada calon peserta didik ( PD ) baru tahun 2025.

    Pihak sekolah mengumumkan kepada calon PD baru pada saat daftar ulang pada ( 18/06 ) sekaligus pengukuran dan pembayaran pakaian seragam Rp 935 ribu.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 14/06 ).

    Pada pengumuman tersebut pembayaran Rp 935 ribu digunakan untuk belanja dengan rincian: 2 stel pakaian osis, 1 stel pakaian Pramuka, 1 stel olahraga dan atribut ( topi, dasi dan embel embel ) ujarnya.

    Terkait hal tersebut Tim berusaha konfirmasi kepada kepala sekolah menyangkut apa dasarnya pihak sekolah menjual seragam sekolah, tegasnya.

    Namun sampai saat ini Kepala Sekolah seolah menghindar memberikan penjelasan, lantaran sebelumnya berjanji memberikan penjelasan, namun saat didatangi ke sekolah sesuai waktu yang disepakati, malah Kepala Sekolah tidak ada di tempat, ungkap Tohong.

    Disinyalir kepala sekolah menyadari bahwa pihaknya telah melanggar peraturan pemerintah ( PP ) tahun 2010 dan Permendikbud tahun 2022 , jadi menghindar menjadi jurus ampuh, tandanya.

    Jika benar demikian, sangat menyedihkan, setidaknya mencerminkan sosok mental tenaga pendidikan di SMK Negeri 1 Sipirok patut diragukan, seolah ” doyan” menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan kendati dengan cara cara ” kotor ” atau tidak terpuji, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Dinasti Kepemimpinan Kades Nanggarjati Hutapadang Kec Arse Tapsel Picu Reaksi Warga 

    Dinasti Kepemimpinan Kades Nanggarjati Hutapadang Kec Arse Tapsel Picu Reaksi Warga 

    Tapsel, mediatribunsumut.com

    Dinasti Kepemimpinan Kades Nanggarjati Hutapadang Kec Arse Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) memicu reaksi warga.

    Protes muncul setelah kinerja Kades disinyalir sarat korupsi ditambah lagi jabatan penting aparat desa diberikan kepada anak kandungnya dan adik kandungnya masing masing jabatan Sekretaris desa ( Sekdes ) kepada putrinya EN Batubara, Kaur Umum Perencanaan kepada putranya TU Batubara dan Kaur Keuangan kepada adik kandungnya IP Batubara.

    Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp pada ( 13/06 ).

    Masyarakat tidak dapat berkutik karena yang berkuasa di desa semua keluarganya, jadi dugaan korupsi sulit yang diduga terjadi saling ditutupi mereka, sebut Tohong menirukan bahasa masyarakat.

    Seperti kegiatan ketahanan pangan ( Ketapang ) Ta 2023 yang disalurkan hanya 20 Kg pupuk, 1 Kg bibit Jagung, 1 liter Basmilang dengan biaya Rp 138 juta lebih, bebernya.

    Di Ta 2024 pun demikian, 20 Kg pupuk, 1 Kg bibit Jagung “menelan”  biaya Rp 184 juta lebih.

    Di Ta 2021 Pemeliharaan jamban umum MICK menghabiskan Rp 189 juta lebih dan masih banyak lagi kegiatan yang terindikasi korupsi, ungkapnya.

    Intinya pengelolaan dana desa sesuka hati Kades, bebas mengotak atik, sebab sekdesnya putri kandungnya dan Kaur Keuangan adik kandungnya, sederhanya tidak akan mungkin membuka dugaan kebusukannya, tutupnya.

    ( Tim ).

  • Tanggapi Aksi Aliansi Wartawan Dan LSM, Kabid Humas PoldaSu Akan Turunkan Tim Investigasi 

    Tanggapi Aksi Aliansi Wartawan Dan LSM, Kabid Humas PoldaSu Akan Turunkan Tim Investigasi 

    Medan,

    mediatribunsumut.com

    Menanggapi aksi unjuk rasa Aliansi Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Deli Serdang di Mapolda Sumut pada ( 10/06 ), Kabid Humas PoldaSu akan menurunkan Tim.

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, akan diturunkan Tim investigasi dan akan dilaporkan ke Kapolda Sumut 

    Sebelumnya orator aksi R Anggi Syaputra menegaskan terjadinya penangkapan kepada tiga 2 oknum wartawan dan 1 oknum LSM oleh Polsek Beringin Polresta Deli Serdang dengan tuduhan pemerasan dinilai tindakan yang berlebihan sebab penangkapan itu diduga cacat prosedur dan ada upaya rekayasa.

    Bahkan seolah mengkriminalisasi wartawan, hal ini bertentangan dengan undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers, ujarnya.

    Untuk itu diminta untuk menghentikan proses hukum kepada ke-tiga sosial kontrol tersebut, melalui mekanisme restorative justice sebagaimana amanah Perma nomor 1 tahun 2024, pintanya.

    Kami menuntut perlindungan hukum terhadap jurnalis, kami menuntut keadilan dan perlindungan hukum untuk jurnalis, tandasnya.

    ( Tim. ).

  • Terkait LPJ DD Ta 2024 Desa Selamat, Diduga Ketua BPD Terlibat Korupsi ” Berjamaah” 

    Terkait LPJ DD Ta 2024 Desa Selamat, Diduga Ketua BPD Terlibat Korupsi ” Berjamaah” 

    Deli Serdang, mediatribunsumut.com

    Terkait laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) dana desa ( DD ) Ta 2024 Desa Selamat Kec Biru Biru Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara ( Sumut ), diduga Ketua BPD terlibat korupsi ” berjamaah”.

    Indikasi Ketua BPD desa Selamat ada di ” pusaran” itu, setelah mediatribunsumut.com konfirmasi melalui WhatsApp pada ( 01/06 ) menyangkut laporan pertanggung jawaban DD Ta 2024, namun sampai saat ini ( 04/06 ) masih ” bungkam“.

    Jika benar, tentu semakin menambah kekecewaan masyarakat desa Selamat, karena BPD yang diharapkan dapat menerima dan menindaklanjuti aspirasi serta temuan masyarakat malah ” berkomplot” dengan sang Kades yang terindikasi korupsi.

    Seolah Ketua BPD ”  tutup ” telinga menyangkut protes  Ketua kelompok penerima bantuan Ikan Lele, hingga saat ini ( 11/06 ) serah terima barang belum ditanda tangani Ketua kelompok lantaran berita acara serah terima barang diduga tidak sesuai dengan yang diserahkan.

    Makanya Ketua kelompok tidak berkenan menandatanganinya karena besaran biaya yang diperuntukkan pada kelompoknya tidak dicantumkan.

    Jadi kuat dugaan dokumen serah terima barang dipalsukan Kades Selamat bersama “antek anteknya”.

    Karena Kepala Desa Selamat terkesan menjadi jadi, seperti kebal hukum, dikabarkan sejumlah warga akan mengambil sikap tegas, dugaan korupsi akan dilaporkan ke aparat penegak hukum ( APH ).

    Untuk diminta APH dapat memproses sesuai hukum yang berlaku, sebab tindakan dugaan korupsi yang dilakukan Kades Selamat telah berulang.

    ( Tim ).

  • Di Tapsel Masih Ada Desa Tanpa Listrik Dan Terisolir, Butuh Perhatian Bupati 

    Di Tapsel Masih Ada Desa Tanpa Listrik Dan Terisolir, Butuh Perhatian Bupati 

     Tapsel, mediatribunsumut.com

    Di Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) masih ada desa yang tanpa penerangan listrik bahkan terisolir, masyarakat desa Sunge Sigiring Giring Kec Saipar Dolok Hole ( SDH ) membutuhkan perhatian serius Bupati.
    Pasalnya salah seorang anggota DPRD Tapsel Sawal Pane kepada mediatribunsumut.com melalui telepon WhatsApp pada ( 10/06 ) mengaku mengusulkan atau mengajukan pembangunan infrastruktur jalan melalui pokir,  namun kandas karena terjadi efisiensi anggaran di Kab Tapsel hingga mencapai Rp 118 M.
    Sangat disayangkan atas kebijakan yang diambil Bupati Tapsel, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ke desa tersebut sedianya prioritas sebab kondisi jalan ke desa tersebut berlubang lubang, sehingga bila musim penghujan badan jalan seperti kubangan kerbau, ujarnya.
    Cukup memperihatinkan desa yang berpenduduk lebih kurang 300 KK tersebut terpaksa berjuang melewati jalan sepanjang 20 Km dengan waktu dua jam atau 120 minit.
    Jembatan Kayu Dengan kondisi memperihatinkan
    Tak dapat dibayangkan betapa sulitnya medan jalan yang harus dilewati masyarakat Sunge Sigiring Giring andaikan jalannya mulus berarti waktu tempuh yang dibutuhkan masyarakat lebih kurang 20 sampai 30 minit, ungkap Sawal.
    Diperparah pula kondisi Lima ( 5 ) unit jembatan Kayu yang sudah hampir usang dimakan jaman.
    Jadi warga harus ekstra hati-hati ketika melintasi jalan dan jembatan di siang hari, nah kalau malam hari tak dapat kita bayangkan, gelap gulita tanpa penerangan listrik atau PLN, sedihnya.
    Ta 2024 dibangun jembatan, namun diduga material pasir tidak sesuai RAB
    Biaya transportasi hasil bumi seperti Karet atau Getah, Kayu Manis, Kopi dan Gula Aren terpaksa tinggi, itulah yang harus ditanggung masyarakat, karena tidak ada pilihan lain, tandanya.
    ( Tim ).