Padangsidimpuan, mediatribunsumut.com
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) mendesak Pj Wali Kota Padangsidimpuan Timur Tumanggor mundur dari jabatannya.
Menyeruaknya dugaan korupsi kolusi nepotisme ( KKN ), lalu munculnya kegaduhan yang diciptakan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemkot Padangsidimpuan sebagai tolok ukur, bahwa Pj Timur Tumanggor dinilai tak mampu memimpin kota ini.
Demikian dikatakan aktivis AMPUH M Hadi Susandra Lubis kepada mediatribunsumut.com menyikapi sejumlah persoalan di kota ini.
Gelombang unjukrasa tak terbendung, AMPUH menyoroti Kadis Pendidikan dan Kadis Dukcapil memicu kegaduhan, tegasnya.
Masyarakat kota ini dipertontonkan dengan indikasi ketidak mampu Pj Wali Kota membangun Padangsidimpuan lebih baik, tanda Hadi.
Perlu diulas bagaimana track record Timur Tumanggor sebelum memimpin Padangsidimpuan, saat Kadis Pendidikan di Deli Serdang dugaan korupsi dana pendidikan tidak sedikit, terangnya.
Kasus dugaan korupsi ditangani Polda Sumut, belakang diketahui kasus tersebut tidak dapat diproses dengan alasan tidak cukup bukti, inikan alasan klasik, ungkapnya.
Lalu persoalan ratusan miliar hutang proyek Ta 2023 kepada penyedia, dugaan korupsi lainnya, beber Hadi.
Lantas mau dibawa kemana pemko Padangsidimpuan ini, beberapa hari terakhir ini terendus hampir ratusan miliar dana pendapatan pemko Padangsidimpuan disinyalir masuk kantong, sebutnya.
Untuk itu diminta kepada Pj Wali Kota Padangsidimpuan lebih baik memilih mundur, tutupnya. ( Red )
Post Views: 8,363