Padangsidimpuan, mediatribunsumut.com
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BK dan PSDM ) Padangsidimpuan diminta memanggil dan memeriksa H dan M soal dugaan perselingkuhan mereka.
H adalah PNS di salah satu Dinas di Padangsidimpuan sedangkan M adalah PPPK berdinas di salah Puskesmas di Kec Siabu Kab Mandailing Natal ( Madina ) dinilai telah mencoreng nama baik ke dua pemerintah daerah.
Diduga kuat ke duanya melakukan hubungan terlarang, pada keduanya disinyalir bukan pasangan suami istri yang sah, kabarnya H memiliki istri dan M memiliki suami.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPW Tabagsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com pada ( 12/11 ) melalui WhatsApp.
Kami mendesak Kepala BK Dan PSDM Padangsidimpuan untuk ditegakkan aturan yakni PP 45 tahun 10990 pasal 14 PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, ujar Tohong.
Jangan sampai hal ini dibiarkan, selain aturan yang melarang, sebagai ummat beragama juga dilarang, pinta Tohong.
( SL ).
Comment