Tapsel,
mediatribunsumut.com
Diduga proyek fisik dana desa ( DD ) Nanggarjati Hutapadang Kec Arse Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ).
Indikasi itu terkuak setelah masyarakat desa Nanggarjati Hutapadang angkat suara terkait proyek fisik dana desa Ta 2020 dan Ta 2024 sama sekali tidak dikerjakan, namun dananya direalisasikan.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui telepon WhatsApp pada ( 17/06 ) usai menerima pengaduan warga.
Di Ta 2020 pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp 20 juta lebih, pemeliharaan fasilitas jamban umum MICK Rp 75 juta lebih, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa Rp 25 juta lebih, rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa Rp 80 juga lebih, ujarnya.
Lalu di Ta 2021 kembali ditampung anggaran pemeliharaan jamban umum MICK Rp 189 juga lebih, lagi lagi diduga fiktif, tegasnya
Sedangkan di Ta 2023 pemeliharaan jalan usaha tani Rp 151 juta lebih disinyalir fiktif juga, jadi wajar Kades Nanggarjati Hutapadang dituding , Kades keterlaluan, ungkapnya.
Lantas di Ta 2024, disinyalir sang Kades menggelembungkan dana ketahanan pangan ( Ketapang ) dengan pagu Rp 180 juta lebih, katanya.
Lalu mengapa sang Kades begitu mulus melakukan itu semua, karena diduga kuat aparat desa berasal dari keluarganya sendiri, yakni anak kandung dan adik kandungnya, tandasnya.
Proyek DD sepertinya dijadikan ajang memperkaya diri dan kroninya, disisi lain karena orang orangnya yang berkuasa, masyarakat tak bisa berkutik, sebut Tohong.
Namun ada hal penting yang terlupakan, yakni pengawasan, jika pengawasan ‘ mandul ” hasilnya seperti ini, tutup Tohong
( Tim ).