Tapsel, mediatribunsumut.com
Diduga tak mengerjakan pekerjaan rumah ( PR ) dan uang lelah mengurus administrasi Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) modus untuk melegalkan pungutan liar ( pungli ) di SDN 100309 Sibio – bio Kec Angkola Timur Kab Tapanuli Selatan ( Tapsel ).
Bagi peserta didik ( PD ) kelas 1 yang tidak mengerjakan PR dikenakan denda yakni membayar Rp 2.000 oleh guru inisial ” S “.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat ( LSM PAKAR ) DPC Tapanuli Selatan ( Tapsel ) provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) Ali Tohong Siregar kepada mediatribunsumut.com melalui WhatsApp ( 13/08 ).
Sang kepala sekolah ( Kepsek ) ngotot membela diri bahwa persoalan tersebut adalah persoalan antara orang tua/wali murid dengan guru atau pihak sekolah, tidak perlu wartawan atau media ikut campur, ungkap Tohong membeberkan bahasa Kepsek.
Kalau tidak suka dengan didikan guru atau kami di sekolah ini, masih banyak sekolah lain, mungkin lebih cantik atau lebih paforit, kalau soal guru yang menurut kalian salah,silahkan laporkan, kata Kepsek dengan nada tinggi, terang Tohong menirukan bahasa Kepsek.
Dengan bahasa arogan, kalau masih ada yang mau disampaikan silahkan, saat ditanya pungutan Rp 30 ribu kepada orang tua penerima KIP, Kepsek mengaku itu kesepakatan.
Kalau hal itu, di gedung Perpustakaan dirapatkan, kami hanya mengatakan kalau punya hati atau ada pengertian kalian para orang tua penerima bantuan KIP silahkan, tidak dipaksa, tutur Tohong masih menirukan omong Kepsek.
Temuan lainnya yang menyejukkan, diduga saat pengambilan ijazah dikutip Rp 40 ribu, jadi indikasi pungli di sekolah pemerintah ini tidak dapat ditolerir, tutup Tohong.
( Tim ).
