Jakarta, mediatribunsumut.com
Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( Ketum PWRI ) Dr Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, tegaskan menghadapi tahun politik media harus objektif.
Selain itu media jangan sampai terjebak polarisasi.
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( DPP PWRI ) Dr Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, pada ( 01/05 ) di Jakarta.
Menghadapi tahun politik dan pesta demokrasi pemilihan umum ( Pemilu ) 2024, media harus memberitakan secara obyektif dan sejuk, edukatif serta tidak tergelincir dalam polarisasi, ujar Ketum PWRI.
Media harus menjadi bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar politik.
Media harus bisa menjadi ruang literasi bagi masyarakat seputar politik, maksudnya sebagaimana fungsi pers adalah salah satu pilar demokrasi.
“Media itu diposisi obyektif, analisis, dan berpegang teguh pada idealisme dan kode etik jurnalistik, jangan terjebak dalam polarisasi dan harus mampu mendorong terciptanya pemilu yang jujur dan adil,” ungkap Suriyanto.
Media harus menyajikan informasi yang mengandung nilai-nilai positif dan optimisme serta mendorong terciptanya kondusifitas politik dan jernih dalam analisis.
“ Tugas media itu, bagaimana memberdayakan masyarakat.
Awak media atau wartawan harus bisa menghasilkan sebuah karya yang mengedukasi pembacarnya dan membangun optimisme,” terangnya.
Selaku dosen cyber crime di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini menambahkan di tengah banjir informasi melalui media sosial, media harus mampu menjadi penangkal informasi liar di media sosial ( medsos ) sebab media merupakan benteng terakhir yang harus menyajikan informasi akurat dan bermanfaat.
Terkait Pemilu misalnya
“media ini harus mampu menghasilkan karya yang memberikan pemahaman dalam meningkatkan partisipasi publik untuk menyukseskan Pemilu 2024,” sebutnya.
Pers sebagai pilar demokrasi karena lewat pers suara rakyat sebagai landasan utama dalam berdemokrasi, diekspresikan dan diartikulasikan secara bebas dalam praktik bernegara sebuah bangsa.
Untuk itu, landasan berfikir insan pers harus merujuk pada aturan yang termaktub dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sehingga, akan dihasilkan karya jurnalisitik yang baik dan edukatif sebagai bagian dari upaya memberi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. ( Red )
