Tapsel, mediatribunsumut.com
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kab Tapanuli Selatan ( DPC PBB Tapsel ) Provinsi Sumatera Utara ( Sumut ) desak Kejari Tapsel sebaiknya mundur saja.
Pasalnya penagakan hukum terkait kasus korupsi yang telah dilaporkan ke Kajari Tapsel mengendap.
Pejabat Kejari Tapsel silih berganti namun penegakan hukum soal kasus korupsi nihil.
Demikian ditegaskan Ketua DPC PBB Tapsel Muhammad Hadi Susandra Lubis kepada awak media ini pada ( 11/06 ) menyoroti penegakan hukum terhadap ” tikus tikus ” uang pemerintah.
Ini pertaruhan integritas Kejari, Kasi Pidsus dan Kasi Intel, sebab sangat memperihatinkan belum ada yang lolos naik hingga ke Pengadilan kasus korupsi, ujar Hadi.
Yang naik itu hanya pidana umum, sementara kasus korupsi sepertinya di peti – RS kan, terang Ketua DPC PBB Tapsel.
Tidak sedikit kasus korupsi yang ditangani Kajari Tapsel, celakanya sampai saat ini kasus korupsi yang disinyalir menyeret petinggi di Tapsel semakin hari semakin terbenam, tandas Hadi.
Ini ada apa, sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan Kajari Tapsel, atau ini adalah sinyal penegakan hukum di Tapsel tumpul ke atas tajam kebawah, memalukan, sebut Hadi.
Uang negara telah habis untuk membayar gaji para penegak hukum, sesuai sumpah bekerja sesuai dengan ketentuan lantas semua kasus korupsi yang di Kejari Tapsel tidak ada memenuhi unsur untuk diproses, tanya Hadi.
Sekali lagi bila Kejari, Kasi Pidsus, Kasi Intel tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan negara sebaiknya mundur saja dari jabatannya, sebut Hadi. ( Tim )
