Kategori: Jakarta

  • Gebrak Panggung Dunia! Syafi’i Efendi Bawa Semangat Diplomasi Pemuda Lewat Indonesian BRICS Youth Forum 2025

    Gebrak Panggung Dunia! Syafi’i Efendi Bawa Semangat Diplomasi Pemuda Lewat Indonesian BRICS Youth Forum 2025

    Jakarta, Media Tribun Sumut – WIRAUSAHA Muda Nusantara (Wimnus) baru saja menggebrak dengan opening ceremony dan kick-off Indonesian BRICS Youth Forum 2025! Ini adalah langkah keren dan konkret untuk memperkuat peran generasi muda Indonesia agar makin bersinar di kancah internasional.

    Forum yang dihelat di Jakarta pada Selasa (28/10) ini mengusung tema “Empowering Young Leaders for Global Collaboration”. Acaranya dirancang sebagai platform dialog super strategis bagi pemuda-pemuda dunia. Tujuannya jelas: memperkuat jaringan global, memperluas wawasan lintas budaya, dan membangun sinergi kuat untuk menaklukkan tantangan abad ke-21.

    Bayangkan keseruannya! Acara ini dihadiri oleh para duta besar, perwakilan lembaga kepemudaan nasional, akademisi hits, serta delegasi muda bersemangat dari negara-negara BRICS dan BRICS+. Sebagai informasi, BRICS adalah singkatan dari lima negara berkembang super penting: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kelompok ini adalah kekuatan ekonomi global alternatif yang mendorong kolaborasi kece antarnegara berkembang di bidang ekonomi, keuangan, teknologi, dan diplomasi.

    Eits, tak hanya itu! BRICS kini makin luas dengan format BRICS+, yaitu payung kolaborasi yang membuka pintu bagi banyak negara mitra, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama memperkuat solidaritas, pertumbuhan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Global South.

    Syafii Efendi, Ketua Umum Wimnus dan inisiator acara, menegaskan forum ini adalah langkah epic Indonesia dalam memperkuat diplomasi pemuda sekaligus membuka ruang kolaborasi yang fresh untuk peningkatan kapasitas, inovasi, dan entrepreneurship lintas negara.

    “Indonesian BRICS Youth Forum 2025 ini bukan cuma acara seremonial biasa, tapi inisiatif nyata untuk mengukuhkan diplomasi kepemudaan dan kolaborasi global! Kami ingin banget mendorong pemuda Indonesia agar percaya diri dan mampu berdiri sejajar dengan generasi muda dari negara-negara BRICS, serta berkontribusi aktif dalam ekonomi kreatif, inovasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan,” seru Syafii dengan antusias di Jakarta, Selasa (28/10).

    Wimnus, sebagai organisasi kepemudaan nasional yang fokus banget pada pembinaan mental, wawasan, dan kemandirian, telah aktif bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mencetak wirausahawan muda yang daya saingnya tinggi.

    Gebrak Panggung Dunia! Syafi'i Efendi Bawa Semangat Diplomasi Pemuda Lewat Indonesian BRICS Youth Forum 2025

    “Keberhasilan forum ini mencerminkan konsistensi kami dalam menghadirkan program strategis yang menjembatani pemuda Indonesia menuju ekosistem global yang lebih inklusif,” lanjut Syafii.

    Beliau juga menegaskan bahwa BRICS adalah blok ekonomi utama dunia yang mendorong kerja sama antarnegara berkembang di bidang ekonomi, keuangan, dan diplomasi.

    Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam forum kepemudaan ini adalah penegasan posisi strategis negara dalam jaringan kerja sama global yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan.

    “Melalui forum ini, para peserta diharapkan banget bisa menghasilkan ide-ide dan rekomendasi konkret terkait kolaborasi lintas bidang, mulai dari edukasi dan teknologi hingga pengembangan wirausaha dan kepemimpinan strategis,” ujar Syafii.

    Syafii menambahkan, forum ini juga menjadi titik awal yang menarik bagi lahirnya program lanjutan seperti pertukaran pemuda, riset kolaboratif, proyek sosial lintas negara, serta forum tahunan BRICS Youth Collaboration!

    “Dengan suksesnya Indonesian BRICS Youth Forum 2025, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi pemuda, mendorong inovasi lintas negara, dan berkontribusi aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, kolaboratif, dan berdaya saing global,” tutupnya penuh optimisme.

    FYI, kegiatan Indonesian BRICS Youth Forum 2025 ditutup dengan sesi networking seru dan dialog interaktif bersama korps diplomatik. Ini memberikan kesempatan emas bagi para pemuda untuk membangun jejaring profesional dan kolaboratif dalam skala internasional. (Red)

  • Muhammad Nuh: Geopark Kaldera Toba Raih Kembali ‘Green Card’ UNESCO, Bangga untuk Indonesia

    Muhammad Nuh: Geopark Kaldera Toba Raih Kembali ‘Green Card’ UNESCO, Bangga untuk Indonesia

    Jakarta – Kabar gembira datang dari Sumatera Utara. Geopark Kaldera Toba, kebanggaan Indonesia, kembali meraih “green card” dari UNESCO. Pengakuan ini menegaskan Danau Toba, yang terbentuk dari letusan dahsyat 74.000 tahun lalu, sebagai warisan alam dunia. Perjuangan panjang ini dimulai sejak 2018 dan status Geopark Dunia resmi didapat pada Juli 2020.

    Perjalanan tidak selalu mulus. Pada 4-5 September 2023, dalam evaluasi di Maroko, UNESCO memberikan “kartu kuning” kepada pengelolaan Geopark Toba. Peringatan keras ini berarti status Geopark bisa dicabut jika tidak ada perbaikan dalam dua tahun.

    Menanggapi hal tersebut, Muhammad Nuh segera bergerak. Pada 30 September 2023, beliau menghadiri kegiatan KMDT (Komite Masyarakat Danau Toba) di Jakarta untuk membahas masalah ini.

    Kemudian, pada 11 Oktober 2023, FGD (Focus Group Discussion) diadakan di Medan bersama aktivis lingkungan, akademisi, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya jelas: berkolaborasi mengembalikan status Geopark Kaldera Toba agar kembali mendapatkan penilaian baik dari UNESCO.

    Alhamdulillah, usaha tersebut membuahkan hasil. Pada Konferensi Global Geopark Network di Chile, 5-12 September 2025, Geopark Kaldera Toba kembali mendapatkan status “green card”. Kehadiran General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Dr. Azizul Khalis, menjadi saksi atas keberhasilan ini.

    Manfaat Status Geopark UNESCO untuk Danau Toba

    Pengakuan ini bukan sekadar gelar, melainkan membawa banyak manfaat, antara lain:

    1. Promosi Wisata Internasional: Menjadikan Danau Toba sebagai tujuan wisata global.
    2. Peningkatan Daya Tarik: Menyamakan Danau Toba dengan objek wisata dunia lain, seperti Langkawi.
    3. Pelestarian Lingkungan: Membantu menjaga warisan geologi dan keanekaragaman hayati.
    4. Pembukaan Peluang Kerja: Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
    5. Peningkatan Daya Saing: Mendorong kemandirian dan daya saing daerah.

    Muhammad Nuh mengajak semua pihak—Pemerintah Pusat, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten di sekitar Danau Toba—untuk menjaga status ini. Evaluasi berikutnya akan dilakukan empat tahun ke depan.

    Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobby Nasution, para Bupati, Dr. Azizul Khalis, dan tim, serta pimpinan KMDT atas kerja kerasnya untuk Danau Toba dan Sumatera Utara.(Ji)

  • AMPUH Akan Unras Di Mabes Polri 

    AMPUH Akan Unras Di Mabes Polri 

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) akan unjuk rasa ( unras ) di Mabes Polri dalam waktu dekat untuk memberikan dukungan kepada Kapolri terkait penegakan hukum di Polda Sumut dan Polres Padangsidimpuan.

    Dua kasus yang telah dilaporkan AMPUH ke Polres Padangsidimpuan, Polda Sumut dan Mabes Polri dibutuhkan pengawalan sebab kasus ini di tingkat Polres dan Polda terindikasi bertele –  tele.

    Demikian ditegaskan Ketua Umum ( Ketum ) AMPUH M Hadi Susandra Lubis kepada MediaTribunSumut.com melalui WhatsApp pada (  07/09 ).

    Perlu kami sajikan informasi ini kepada publik, bahwa Kapolres Padangsidimpuan mengeluarkan SKCK kepada Baktiar Simanjuntak sebagai salah satu persyaratan untuk dilantik menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan, pada hal Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara adalah masuk daftar buruan polisi atau daftar pencarian orang ( DPO ) selaku bandar judi, ujar Hadi.

    Lalu sang DPO datang ke gedung DPRD Kota Padangsidimpuan untuk dilantik, pada saat itu Polres Padangsidimpuan tidak menangkap yang bersangkutan, bahkan seperti mengawalinya, inikan celaka, tukasnya.

    Kedua kasus itu telah dilaporkan masing masing ke Divpropam dan Bareskrim Mabes Polri, ungkapnya.

    Untuk itu, AMPUH men-support Kapolri agar penegakan hukum di Polres Padangsidimpuan dan Polda Sumut tidak lumpuh, setidaknya ini menjadi tamparan keras buat Kapolri, artinya jangan sampai merusak citra polri, bayangkan DPO di depan mata tidak ditangkap, ada apa, maka diminta kepada Kapolri tegakkan hukum, tutup Hadi.

    ( Red ).

  • AMPUH : Jangan Gegara Seorang DPO Citra Polri Rusak, Kapolri Harus Bertindak

    AMPUH : Jangan Gegara Seorang DPO Citra Polri Rusak, Kapolri Harus Bertindak

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) menyorotinya, jangan gegara seorang yang menjadi daftar pencarian orang ( DPO ) citra polri rusak, untuk itu diminta Kapolri Bertindak.

    Bahwa kasus ini sedianya tidak terjadi DPO dilantik menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan jika Polres Padangsidimpuan bekerja profesional.

    Demikian dikatakan Ketua Umum ( Ketum ) AMPUH M Hadi Susandra Lubis kepada mediatribunsumut.com pada ( 05/09 ) melalui WhatsApp.

    Menyita perhatian banyak pihak, bahkan banyak pihak kecewa dengan kinerja Polres Padangsidimpuan, ujarnya.

    Tentu kejadian tersebut akan mencoreng nama baik Polri jika DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara tidak kunjung ditangkap, tegas Hadi.

    Maksudnya, ulah personil Polres Padangsidimpuan telah ” menampar wajah” Kapolri karena ulah Kapolres Padangsidimpuan mengeluarkan SKCK kepada sang DPO, terangnya.

    Persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan ke Propam Polda Sumut dengan harapan segera ditindaklanjuti sebab salah satu terpidana dari hasil tangkapan Polda Sumut, sebutnya.

    Karena dinilai kasus ini jalan ditempat, akhirnya kasus ini dilaporkan ke Divpropam dan Bareskrim Mabes Polri, jadi AMPUH yakin Kapolri tidak akan melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus ini, tutupnya.

    ( Red )

  • DPO Di Depan Mata Polri Tidak Ditangkap

    DPO Di Depan Mata Polri Tidak Ditangkap

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    DPO  Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara di depan mata Polri, tetapi tidak ditangkap, ini menjadi memperparah citra buruk Polri 

    Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara menjadi daftar pencarian orang ( DPO ) sejak Oktober 2022, celakanya Polri mengetahui dan melihat sang DPO namun dibiarkan bebas berkeliaran.

    Demikian dikatakan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( Ketum AMPUH ) M Hadi Susandra Lubis kepada sejumlah media di Jakarta usai melaporkan DPO Baktiar Simanjuntak ke Bareskrim Polri pada ( 20/08 ).

    Wibawa Polri sebagai penegak hukum runtuh karena tidak berani menangkap DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara selaku bandar judi berada di depan matanya, tegas Hadi.

    Kejadian langka( 14/08 ) DPO dibiarkan berkeliaran di republik ini terjadi di masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M. Si, ujar Hadi.

    Setiap waktu Kapolri berkoar koar di media tidak ada ampun kepada bandar judi, ternyata diduga itu hanya omong kosong, nyatanya DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara sudah berada di depan Polisi hingga kini ( 20/08 ) tidak ditangkap, pungkasnya.

    Jadi kinerja Polri dimasa Kapolri Listyo Sigit Prabowo, M. Si dinilai buruk, Polri hanya mampu memenjarakan tukang tulis togel, kalau untuk bandar judi Polri tidak bernyali bahkan terkesan melindunginya, ungkapnya.

    Untuk itu AMPUH menuntut komitmen Kapolri, buktikan kepada masyarakat tangkap DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara selaku bandar judi, tutup Hadi.

    ( Red ).

  • Diduga Ketua DPD Perindo Padangsidimpuan Terlibat Money Laundry

    Diduga Ketua DPD Perindo Padangsidimpuan Terlibat Money Laundry

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Diduga kuat Ketua DPD Partai Perindo Padangsidimpuan terlibat money laundry, aparat penegak hukum ( APH ) diminta bertindak tegas.

    Indikasi praktik money laundry atau pencucian uang yang disinyalir dikelola Ketua DPD Partai Perindo Padangsidimpuan sudah berjalan beberapa tahun.

    Demikian dikatakan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) M Hadi Susandra Lubis kepada mediatribunsumut.com pada ( 19/08 ) di Jakarta.

    Informasi yang miliki Tim AMPUH nasabahnya berasal dari lima kab/ kota di Tapanuli Bagian Selatan ( Tabagsel  ), ujarnya.

    Kabarnya uang beredar mencapai lima miliar dengan nasabahnya pihak pihak tertentu, sebutnya.

    Jaringan yang dibangun cukup rapi karena diduga Ketua DPD Partai Perindo belum memiliki ijin dari Lembaga Penjaminan Simpanan Keuangan ( LPSK ), terang Hadi.

    Tentu ini tidak bisa dibiarkan, dugaan kejahatan perbankan yang dilakukannya sangat berdampak kepada pelaksanaan program pemerintah secara nasional, tutup Hadi.

    ( Red ).

  • Ketum DPP Partai Perindo Diyakini Akan Pecat Ketua DPD Partai Perindo Padangsidimpuan 

    Ketum DPP Partai Perindo Diyakini Akan Pecat Ketua DPD Partai Perindo Padangsidimpuan 

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ( Ketum DPP ) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo diyakini akan pecat Ketua DPD Partai Perindo Padangsidimpuan bila mengetahui yang bersangkutan membelot.

    Waktu akan membuktikan bahwa Ketua DPD Partai Perindo Padangsidimpuan berhianat kepada Partai Perindo,karena kita memiliki bukti penghianatnya.

    Demikian ditegaskan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( Ketum AMPUH ) M Hadi Susandra Lubis kepada mediatribunsumur.com pada ( 17/08 ) di Jakarta.

    Sebagaimana aturan AD/ART partai Perindo pada pasal 39 ayat 2 ditegaskan sayap partai merupakan organisasi yang secara hirarki berada dibawah otoritas DPP Partai, ujar Hadi.

    Yang bersangkutan secara terang terangan membuka penyelewengannya dari partai Perindo, sebutnya.

    Kita menilai ini tamparan keras kepada DPW dan DPP partai Perindo, seorang Ketua DPD diduga telah melanggar AD/ART partai, ungkapnya.

    Bukankah Ketua DPD Perindo Padangsidimpuan keterlaluan, pura pura loyal pada partai Perindo sementara di kota Padangsidimpuan yang bersangkutan lari dari “ruh”  partai, tutup Hadi.

    ( Red )

  • Dewan Kehormatan PWI Ungkap Korupsi Ketum PWI Hendry Ch Bangun Dkk  Rp. Rp 1.771.200.000

    Dewan Kehormatan PWI Ungkap Korupsi Ketum PWI Hendry Ch Bangun Dkk  Rp. Rp 1.771.200.000

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Dewan Kehormatan PWI ungkap korupsi Ketum PWI Hendry Ch Bangun Dkk  Rp. Rp 1.771.200.000

    Korupsi Ketum PWI Dkk terkuat  sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI, korupsi berjamaah di organisasi pers binaan Dewan pecundang Pers, demikian disampaikan ke berbagai media hari ini, Selasa,  ( 23 /04 ).

    Bersama Hendry Ch Bangun,  ikut terseret dalam kasus korupsi uang rakyat masing masing Sekretaris Jenderal PWI, Sayid Iskandarsyah; Wakil Bendahara Umum PWI, M. Ihsan; dan Direktur UMKM PWI, Syarief Hidayatullah.

    Dalam keputusannya,  Dewan Kehormatan PWI memberikan sanksi kepada keempat dedengkot koruptor itu untuk mengembalikan uang tersebut dalam waktu 30 hari kerja sejak keputusan itu diterima yang bersangkutan.

    (Koruptor Hendry Ch Bangun – red) ‘Wajib mengembalikan, secara tanggung renteng bersama dengan Saudara Sayid Iskandarsyah, Saudara M Ihsan, dan Saudara Syarif Hidayatullah, uang senilai Rp1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima putusan Dewan Kehormatan ini.’ Demikian bunyi poin kedua dari keputusan itu.

    Merespon hal tersebut, pegiat jurnalisme anti korupsi, Wilson Lalengke, yang dikenal getol mempersoalkan perilaku koruptif PWI dan Dewan Pers selama ini, mengatakan bahwa keputusan Dewan Kehormatan PWI ini cukup baik, walaupun hakekat keputusan itu dinilainya banci. “Mengapa dinilai baik? Karena dokumen ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dengan memproses para perampok uang rakyat bertameng UKA-UKA (UKW – red) illegal itu. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan pihak terkait penyelamatan uang rakyat harus segera ambil tindakan, jangan takut memperoses para oknum pengurus PWI korup itu,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Selasa, ( 23/04 ).

    Mengapa disebut keputusan banci? “Seharusnya keputusan Dewan Kehormatan PWI adalah memberhentikan dengan tidak hormat Hendry Ch Bangun dari jabatan Ketum PWI dan membubarkan organisasi pers peternak koruptor itu,” tegas Wilson Lalengke.

    Alasanya, sambung dia, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ini sama dengan mencuri uang milik 285 juta rakyat Indonesia. Anda bayangkan berapa banyak warga bangsa ini yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesulitan mendapatkan makanan sehari-hari, tidak punya rumah, anak-anak terlantar, bangunan-bangunan sekolah roboh tidak tersedia uang untuk memperbaikinya, jalan-jalan rusak, dan berbagai fasilitas umum yang butuh biaya pengadaannya.

    “Sementara itu, para koruptor di organisasi pers PWI yang sejatinya harus menjadi suluh bagi bangsa dan negara ini untuk anti korupsi justru dengan sesuka perutnya, tanpa hati nurani mengambil uang-uang rakyat untuk kepentingannya sendiri. This is an extraordinary crime yang harus ditindak secara extraordinary juga,” tegas Wilson Lalengke lagi.

    Harapan terakhir adalah pada aparat penegak hukum. “Polri, Kejaksaan, dan KPK harus segera menindak-lanjuti informasi yang tertuang dalam surat keputusan Dewan Kehormatan PWI itu,” pungkas trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, mahasiswa, PNS, wartawan, ormas, dan masyarakat umum itu.

      ( Red )

  • Indonesia Menanti Pemimpin Negarawan Di Pilpres 2024

    Indonesia Menanti Pemimpin Negarawan Di Pilpres 2024

    Jakarta,mediatribunsumut.com

    Indonesia menanti pemimpin negawaran di pilpres 2024.

    Indonesia yang membatang luas dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau, suku, budaya.

    Merupakan limpahan kurnia Sang Pencipta sumber daya alam ( SDA ) melimpah yang membutuhkan tangan tangan terampil untuk mengelola nikmat Tuhan untuk rakyat Indonesia.

    Demikian dikatakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( Ketum PWRI ) Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn kepada awak media ini ( 21/01 ).

    Sosok pemimpin negarawan dan seluruh rakyak Indonesia sudah semestimya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, sebutnya.

    Karunia yang berlimpah itu merupakan suatu tantangan yang besar, karena dibutuhkan sosok pemimpin negarawan, sebagai penggerak roda bangsa ini, ujarnya.

    Tentu sosok negarawan diharapkan bukan hanya sekedar sebutan, tetapi sosok yang mampu membawa bangsa Indonesia yang tegak lurus sesuai rumusan dan pedoman bernegara yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar.

    Ketum PWRI bersama Ketua OKK DPD PWRI Sumut Sugianto Marpaung, SH

    Pemimpin dengan figur yang mampu menolak dan tidak menjual idealisme demi materi atau embel embel lainnya, yang memberi kesenangan dunia dan individual semata, kata Ketum PWRI.

    Sebagai seorang pemimpin, sepatutnya menyadari kewajiban dan tanggungjawab untuk berkontribusi maksimal bagi bangsa dan negara bahkan tak sedikit diantara mereka justru rela mengorbankan jiwa raga demi kepentingan seluruh rakyat.

    Mereka berada di garda terdepan, yang demikianlah hakikat pemimpin dan negarawan yang sesungguhnya, tuturnya.

    Karakter negarawan memiliki pemikiran yang bijaksana dalam melihat kondisi bangsa dan negara.

    Berpandangan jauh ke depan dengan merumuskan pedoman bernegara tanpa memikirkan kepentingan golongan.

    Indonesia negara yang besar masih dalam kabut gelap mencari sosok pemimpin negarawan.

    Hiruk pikuk menghadapi pemilu 2024 muncul jargon-jargon dan slogan-slogan para calon pemimpin yang akan dipilih seluruh lapisan pada pemilu pada 14 Februari 2024, baik di tatanan pileg dan pilpres.

    Pemilu merupakan wujud demokrasi yang hidup di negeri ini, terlepas dari berbagai dinamika yang mewarnai iklim politik akhir-akhir ini, tujuannya adalah memilih seorang wakil rakyat, baik dalam ruang lingkup kabupaten/ kota, provinsi, Presiden dan Wakil Presiden.

    Namun, setiap pelaksanaan dan pasca pesta demokrasi, masih menyimpan persoalan substansi yang jarang mengemuka.

    Persoalannya adalah apakah pesta demokrasi yang menghabiskan dana sangat besar mampu memilih dan menempatkan tokoh negarawan atau politikus yang akan memimpin negeri ini.

    Suatu pertanyaan yang urgen untuk dijawab sebab, pertanyaan ini akan mengantarkan pada suatu jawaban yang berkorelasi secara signifikan terhadap hasil kepemimpinan yang diamanahkan.

    Kita bersama harus bijak menentukan pilihan terhadap calon para pemimpin masa depan bangsa Indonesia, rakyat jangan lagi berkutak pada pola pikir tidak tau siapa yang negarawan dan siapa yang hanya berpura-pura jadi negarawan.

    Seorang Pemimpin yang negarawan baik dia sebagai kepala negara, lembaga dan daerah juga legislatif harus memiliki keahlian dan pemahaman tentang ketatanegaraan, juga ahli dalam tata kelola pemerintahan, arif dan bijaksana dalam merumuskan program-program yang berkenaan dengan tata kelola pemerintahan, loyal kepada tuannya yaitu ” Rakyat” dan Negaranya.

    Tidak ada kegagalan dalam menjalankan program – program pembangunan, pertanian, pendidikan, pertahanan dan kemakmuran rakyatnya.

    Pemimpin yang negarawan juga dapat menjalankan ketaatan asas dalam menyusun kebijakan negara, taat asas dalam menjalankan politik negara dan dapat mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan.

    Tidak mengatur atur arah demokrasi, tidak membangun dinasti, tidak memperkaya diri, tidak membangun politik identitas, tidak melakukan money politik dan dapat membangun kesejukan di semua lapisan rakyatnya.

    Inilah gambaran sosok pemimpin yang harus kita pilih di 2024, baik Presiden dan Wakilnya juga para wakil rakyat di parlemen juga perwakilan daerah.

    Mari kita berfikir jernih, untuk memilih sosok pemimpin negarawan di pesta demokrasi yang hanya tinggal menghitung hari.

    Red  )

  • Dugaan Korupsi Berjamaah Di Kab Kutim, Lagi Ditangani Kejati Kaltim

    Dugaan Korupsi Berjamaah Di Kab Kutim, Lagi Ditangani Kejati Kaltim

    Jakarta , mediatribunsumut.com

    Dugaan korupsi berjamaah di Kab Kutai Timur ( Kutim ), kini lagi ditangani Kejati Kalimantan Timur ( Kaltim ).

    Indikasi korupsinya tidak tanggung tanggung, masing masing, penyimpangan atau penyalahgunaan dana hibah KONI Kutim Ta 2010, penyalahgunaan dana perkemahan pramuka dan pembangunan sirkuit,
    dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan dalam penggunaan pengembalian dari kas negara ke kas daerah Kutim senilai Rp 342 M.

    Temuan hasil audit BPK yang menyimpulkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanan APBD Pemkab Kutim yang diperkirakan telah merugikan negara Rp168 miliar dan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran dalam APBD Kutim 2016 terkait bahan bakar solar dalam pos anggaran pendapatan lain-lain senilai Rp18 M.

    Assisten Pidana Khusus Kejati Kaltim Romulus Haholongan, menyatakan masih melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kutai Timur.

    “Kami belum menetapkan tersangka, saat ini masih dalam proses penyelidikan.

    Telah deriksa pihak eksekutif,” kata Romulus dalam keterangannya, pada (30/11/2023) lalu.
    Karena itulah Romulus.

    Belum menyampaikan nilai kerugian negara dalam perkara dimaksud.
    Nanti saya sampaikan kalau sudah ada tersangka, dan terkait perkara apa saja,” tutur Romulus.

    Informasi yang beredar sejumlah pejabat Pemkab Kutim telah menjalani pemeriksaan di Kejati Kaltim, ini sesuai komitmen Berantas Korupsi
    sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberantas tindak pidana korupsi dan akan menindak jaksa “nakal” yang tidak memiliki integritas.

    “Saya butuh jaksa pintar berintegritas bukan jaksa pintar tak bermoral,” ujar Jaksa Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana beberapa waktu lalu.

    Bahkan, Jaksa Agung mendukung penuh operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum jaksa yang terlibat hukum, seperti Kajari Bondowoso Puji Triasmoro sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

    Jaksa Agung menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari strategi negara dan pemerintah untuk memajukan program mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan negara.

    “ Mari kita bangun semangat anti korupsi dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, Institusi dan negara,” kata ST Burhanuddin dalam keterangannya.

    Ditegaskannya prioritas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diarahkan pada tindak pidana korupsi yang berkualitas, baik dari segi jumlahnya (besarannya), dampaknya kepada hajat hidup orang banyak dan pelakunya, sehingga penanganan perkara korupsi Big Fish tidak saja menimbulkan efek jera bagi pelaku tapi juga pengembalian kerugian negaranya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. ( Red )

  • Ketum IWO Tetapkan Komposisi PP 2023- 2028

    Ketum IWO Tetapkan Komposisi PP 2023- 2028

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online ( Ketum PP IWO ) tetapkan komposisi kepengurusan pusat ( PP ) priode 2023 – 2028.

    Sebagai wujud Mubeslub IWO, Ketum PP IWO Teuku Yudhistira Adi Nugraha, S. I. KOM mengumumkan struktur kepengurusan pusat di Kantor PP IWO di jalan H Gaim, No 20, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Selasa (24/10 ).

    Berikut strukturnya
    Majelis Kehormatan, Komjen Pol, Drs Agus Adrianto, S.H, M. H,
    DR. H. Mustadin Taggala, S. PSI, M. SI, Prof ( Hons) DR Ardhariksa Zukhruf Novie Dodo.

    Majelis Etik, DR Ade Sandrawati Purba S.H, M.H, Rudiarjo Pangaribuan, Budi Irawan, S. E, M.M.

    Pengurus harian Ketum Teuku Yudhistira Adi Nugraha, S. I. KOM.

    Lalu Ketua I : Subhan Milady Thahir, S. E.
    Ketua II : DR. Andi Fajar Asti , M.PD., M.SC Ketua III : DRS. I Nyoman Suriawan.

    Sekertaris Jenderal : Dyah Arum Sari, S.S., M.PD., C.ST MI dan Sekertaris I : Sainudin Mahyudin, M.Pd
    Sekertaris II : Saifulloh, S. PD.

    Bendahara Umum : M. Darwisyah, S.E., M.M Bendahara I : Hengki Lumban Toruan, S.KOM.

    Untuk Departemen masing masing Departemen Hubungan Masyarakat : Laily Fitriyah Liza Min Nelly, Eronika Dwi Pinara, A. MD, Asep Kurnia, S. I. KOM.

    Departemen Sumber Daya Manusia ( SDM ) Saifuddin S. UD, M. AG,
    Sekar Nasly Bani Putri, S. I. KOM.

    Departemen informatika dan Teknologi, Hermansyah, M. I. KOM, Suryadi Ilyas, S.I.KOM.

    Departemen Organisasi dan Kaderisasi ( OKK) Imam Rinaldi, S.SOS., M.A.P, Harmah Zwendi Sinaga, S.I.KOM.

    Departemen Hukum, DR. Sayed Faisal, S.H., M.H, Zulfikri Marasabessy, S.H
    Julimah, S.H.

    Ketum PP IWO Terima Bendera Pataka

    Departemen Kesejahteraan Anggota dan Usaha, Adrika Willis S.I.KOM, Farhan Ahsani, S.I.KOM

    Departemen Penelitian dan Pengembangan Annas Fitrah Akbar, M.PD, Jefeies Samtana, S.I.KOM.

    Mantan Ketua PW IWO Sumatera Utara menegaskan, setelah struktur ini diumumkan, pihaknya akan berlari kencang untuk secepatnya melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus wilayah (PW) dan pengurus daerah (PD) agar seluruh kepengurusan dijajarannya lebih solid untuk membesarkan organisasi ini.

    Kesolidan dan kerja keras kita semua untuk mewujudkan IWO sebagai konstituen Dewan Pers, sebutnya.

    Tidak hanya itu, untuk menjadikan organisasi ini sebagai laboratorium jurnalistik,” harapnya.

    “Kalau riak-riak dalam organisasi tentu hal biasa. Yang jelas kita tidak mau larut dalam permasalahan yang aja, kita tetap berjalan on the track untuk membesarkan organisasi. Karena banyak tugas yang lebih besar yang harus kita selesaikan, tandasnya.

    ( Red  )

  • SWI Didaftarkan Ke Dewan Pers

    SWI Didaftarkan Ke Dewan Pers

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Sekber Wartawan Indonesia ( SWI ) didaftarkan Pengurus Pimpinan Pusat ( DPP ) SWI ke Dewan Pers ( DP ).

    Pengurus Pusat Svekber Wartawan Indonesia (SWI) mendatangi kantor Dewan Pers untuk mendaftarkan SWI menjadi organisasi wartawan konstituen Dewan Pers pada Selasa ( 17 /.10 ) di Lt. VII Gedung Dewan Pers, jalan Kebun Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat.

    Jajaran Pengurus Pusat SWI diterima langsung Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Atmaji Sapto Anggoro, dan tenaga ahli Winarto beserta Sekretariat Dewan Pers Rita.

    “Alhamdulillah SWI hari ini telah mendaftarkan diri untuk menjadi konstituen Dewan Pers.”

    Demikian dikatakan Sekjen SWI Herry Budiman didampingi Wakil Ketua Umum Ali Nasrullah, Bendahara Umum Anwar Nurdin, Kabid Humas Hendra Gunawan dan Kabid Hubal Arief Ramdhani.

    Herry menjelaskan bahwa menjadi konstituen Dewan Pers merupakan salah satu misi SWI dan menjadi program prioritas hasil Rakernas Juli 2022 di Bogor yang diikuti 180 Pengurus SWI se Indonesia.

    Tentu konsekwensinya SWI harus melengkapi persyaratan sesuai Peraturan DP Nomor 07/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan SK DP Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan. ” ujar founder SWI ini.

    Untuk melengkapi persyaratan menjadi organisasi wartawan konstituen Dewan Pers memang tidak mudah. Namun, berkat kesolidan dan kesepahaman pengurus SWI di seluruh Indonesia, akhirnya persyaratan itu dapat dipenuhi. Herry juga menegaskan bahwa SWI tidak teralifiasi dengan Dewan Pers Indonesia (DPI), ungkapnya.

    “DPP melakukan vermin terhadap pengurus dan anggota. Bahkan DPP sempat mencabut SK 8 DPW SWI Provinsi dan 2 DPD Kabupaten/Kota dengan anggota sekira 200an orang, karena tidak tertib administrasi dan beberapa kedapatan sudah tidak bekerja pada media pers.” terangnya.

    Untuk eksistensi SWI, menurut Herry, selain program internal, pengurus di seluruh daerah diwajibkan melaksanakan program Ngobrol Pintar dan Inspiratif (Ngopi) Bareng jajaran forkompimda, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ngobar kan forum diskusi untuk menjawab isu-isu terkini di daerahnya masing-masing.

    “Ngopi Bareng itu sumbangsih SWI memberi solusi terhadap isu atau persoalan yang timbul di daerah masing-masing. Apalagi jika bisa dilaksanakan setiap minggu. Keren kan pengurus SWI di daerah” ungkapnya

    Sementara, program internal adalah pengingkatan kompetensi anggota melalui diklat dan workshop tematik, dan mengikuti UKW. Untuk
    peningkatan kesejahteraan, SWI juga sudah punya Koperasi Sekber Wartawan Sejahtera (SWS) tinggal diberdayakan saja.

    “Selain menjadi anggota Koperasi SWS anggota juga diharuskan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.” ungkapnya

    “Saya ucapkan terima kasih atas support teman-teman pengurus dan anggota SWI di seluruh Indonesia. Kita akan selalu bersama, kompak dan salingdukung!” pungkas Herry. ( Tim )

  • Ketum IWO Terpilih Yudhistira, MSi Upayakan Organisasi IWO Diakui Dewan Pers

    Ketum IWO Terpilih Yudhistira, MSi Upayakan Organisasi IWO Diakui Dewan Pers

    Jakarta, mediatribunsumut.com

    Ketua Umum Ikatan Wartawan Online ( Ketum IWO ) Pusat Yudhistira, MSi mengupayakan organisasi profesi ini diakuai Dewan Pers.

    Saya akan berusaha keras agar IWO diakui sebagai organisasi profesi jurnalis oleh Dewan Pers.

    Demikian sambutan Ketum IWO Pusat tegas Yudhistira, MSi usai terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Besar Luar Biasa ( Mubeslub) IWO yang diselenggarakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta pada ( 09 / 10 ) kemarin.

    Beliau berkomitmen memperjuangkan kepentingan para jurnalis IWO di seluruh Indonesia, khususnya mereka yang mengalami diskriminasi hukum oleh pihak-pihak yang tidak memahami Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers terkait kebebasan pers, ujar Yudistira juga selaku pemilik media online Binet.

    Sebelumnya Steering Committee (SC) yang dipimpin Amri dalam sidang penetapan ketua terpilih memutuskan mempercayakan kepada Yudistira, SE yang selama ini memimpin IWO Sumatera Utara ( Sumut ).

    Secara aklamasi, Yudhistira terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IWO,” tegas Amri sembari mengetuk palu bersama Empat ( 4 ) anggota SC lainnya.

    Pada agenda akhir Mubeslub, SC mengumumkan pembentukan Tim Formatur, dengan memberikan waktu Empat Belas ( 14 ) hariuntuk membentuk kepengurusan Pengurus Pusat IWO.

    ( Marpaung ).

  • Mubeslub Palembang Cacat Hukum, PW PD IWO Se Indonesia Tidak Mengakui

    Mubeslub Palembang Cacat Hukum, PW PD IWO Se Indonesia Tidak Mengakui

    Jakarta | mediatribunsumut.com

    Musyawarah Besar Luar Biasa Kedua (Mubes II) Ikatan Wartawan Online (IWO) yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan pada 3-4 September 2023 lalu, merupakan kegiatan yang tak berlandaskan hukum.

    Penegasan itu disampaikan Plt Ketua Umum PP IWO Ade Mulyana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

    “Perhelatan itu jelas abal-abal, tidak kuorum dan ilegal karena tidak memiliki dasar hukum jelas, karena semua dimotori oleh pimpinan IWO demisioner yang menetapkan dirinya sendiri definitif,” kecamnya, Rabu (05/09/2023).

    Menurut Ade, apa yang mereka lakukan (Jodi Cs) jelas bentuk perlawanan hukum terhadap proses peradilan.

    “Seharusnya, di saat proses hukum tengah bergulir sesuai dengan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Timur No 405/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM,” tegasnya.

    Dan Dwi Christianto yang dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum, lanjut Ade, merupakan tergugat 3.

    “Mereka mengaku sebagai wartawan, tapi mereka justru menunjukkan sikap yang seolah tidak taat hukum. Bukannya menghadiri sidang yang sudah dimulai pada 29 Agutus lalu, mereka malah menggelar Mubes,” ucapnya miris.

    Hal lain yang menjadi sorotan Ade adalah soal klaim yang dinyatakan penyelenggara Mubeslum bahwa seluruh peserta adalah dari PW dan PD se Indonesia.

    “Ini jelas pembongan publik. Karena faktanya yang hadir hanya puluhan orang dari 3 PW di Pulau Sumatera dan beberapa PD saja. Mubes itu layaknya rapat desa dan jelas tidak kuorum,” ujarnya.

    Atas kondisi tersebut, kata Ade, ia meminta aparat kepolisian untuk mengecek penyelenggaraan kegiatan tersebut dan Kemenkumham untuk tidak memperoses segala administrasi.

    “Kami melalui penasihat hukum juga sudah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim PN Jaktim yang memimpin sidang gugatan untuk menghentikan seluruh kegiatan IWO mengingat organisasi ini masih dalam sengketa,” pungkasnya.

    Terpisah Ketua PW IWO Sulsel, Zulkifli Thahir menilai apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang sudah demisioner membuat malu dan mencoreng nama IWO sendiri seolah olah tidak pernah berorganisasi.

    “Mereka ini pengurus pusat yang telah demisioner yang masih ingin bernafsu memiliki IWO dengan melakukan cara cara yang inkonstitusional,

    justru tindakan mereka sebagai mantan pengurus pusat mencoreng muka sendiri padahal mereka bersama sama kita menggelar Mubes II IWO Tangerang desember tahun lalu dan mereka tahu kondisi sidang sidang pleno yang hingga saat ini kita masih dalam keadaan skorsing atau deadlock dan sebenarnya tinggal dilanjutkan”, ungkap Zulkifli Thahir.

    Ketua PW IWO Sulsel juga menjelaskan kalau tindakan Jodhi cs ini telah digugat di PN Jakarta Timur.

    “Kita lihat dan tunggu saja hasil persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur dan semoga apa yang kami perjuangankan untuk mengembalikan IWO kembali pada jalur yang benar mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa”, pungkas Abang Chuleq sapaan akrab Ketua PW IWO Sulsel ini.

    (Red)

  • Selasa Depan Mendagri Lantik Mayjen Hasanuddin Pj Gubsu

    Selasa Depan Mendagri Lantik Mayjen Hasanuddin Pj Gubsu

    Medan, mediatribunsumut.com

    Selasa ( 05/09 ) depan, Mendagri Tito Karnavian melantik Mayjen Hasanuddin menjadi Pj Gubernur Sumatra Utara ( Gubsu ) menggantikan Edy Rahmayadi bersama 9 Pj Gubernur lainnya.

    Berikut nama Sembilan Pj Gubernur yang akan dilantik, Sang Made Mahendra Jaya menggantikan Gubernur Bali Wayan Koster, Nana Sudjana menggantikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bey T Machmuddin menggantikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Harisson Azroi menggantikan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

    Andap Budhi Revianto menggantikan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bachtiar Baharuddin menggantikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ridwan Rumasukun menggantikan Gubernur Papua Lukas Enembe.

    Ayodhia Kalake menggantikan Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gita Ariadi menggantikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

    Presiden menunjuk Pj Gubernur tersebut setelah melalui sidang Tim Penilaian Akhir ( TPA ) yang dipimpin langsung Presiden RI Jokowi dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis ( 31/ 08 ) memutuskan 10 nama Penjabat Gubernur di Indonesia.

    Sementara Edy Rahmayadi pada ( 01/09 ) di Aula Raja Inal Siregar secara resmi berpamitan kepada ASN Pemprovsu.

    Suasana Gubsu Edy Rahmayadi Pamitan Pada ASN Di Pemprovsu

    Haru menyelimuti saat Edy Rahmayadi bersalam salaman dengan ASN di lingkungan Pemprovsu.

    Edy Rahmayadi berpesan kepada ASN Pemprovsu, bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar.

    ASN harus mengetahui tufoksinya, tuntutan kerja kalian besar yakni untuk mensejahterakan rakyat, kata Edy.

    Membuat Sumut bermartabat, Sumut ini perlu hebat, sekali lagi tuntutan kerja kalian besar, ingat tufoksinya, tutup Edy.

    ( Tim  )