Scroll untuk baca artikel
banner 728x90
HeadLineHukum

PN Lubuk Pakam Batalkan Penyitaan Kayu Gakkum KLHK, Ramces Pandiangan Minta HS Bancin Segera Menerima Kembali Haknya

30
×

PN Lubuk Pakam Batalkan Penyitaan Kayu Gakkum KLHK, Ramces Pandiangan Minta HS Bancin Segera Menerima Kembali Haknya

Sebarkan artikel ini
PN Lubuk Pakam Batalkan Penyitaan Kayu Gakkum KLHK, Ramces Pandiangan Minta HS Bancin Segera Menerima Kembali Haknya
(Foto: Dok. Istimewa/Ramces Pandiangan)

DELI SERDANG, TRIBUNSUMUT — Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh HS Bancin, seorang sopir truk angkutan kayu. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera tidak sah secara hukum.

Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum pemohon mendesak Balai Gakkum Kehutanan Sumatera untuk segera mematuhi amar pengadilan dan mengembalikan seluruh barang sitaan tanpa menunda eksekusi.

Putusan perkara nomor praperadilan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal Ade Zulfina Sari dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (13/11/2026).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa eksepsi Termohon, yakni Balai Gakkum Kehutanan Sumatera, tidak dapat diterima. Hakim menetapkan bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.17/PPNS/GAKKUMHUT.7-SWI/GKM.5.4/B/07/2026 tertanggal 23 Juli 2026 dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan Termohon untuk tunduk pada putusan serta melaksanakan seluruh akibat hukum yang timbul dari pembatalan tindakan penyitaan tersebut.

Hakim secara spesifik memerintahkan Balai Gakkum Kehutanan Sumatera untuk mengembalikan barang bukti yang disita kepada pemohon, HS Bancin. Barang bukti tersebut meliputi satu unit kendaraan truk bernomor polisi BK 8732 ET, kayu berbagai jenis dan ukuran sebanyak 598 batang dengan volume 25,5283 meter kubik, serta satu unit telepon seluler merek OPPO Reno.

Menanggapi hasil persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon, Ramces Pandiangan, menegaskan bahwa Balai Gakkum Kehutanan Sumatera tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan ulang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dalam ranah praperadilan.

“Balai Gakkum Kehutanan Sumatera harus mematuhi dan menindaklanjuti putusan ini. Jangan pernah menafsirkan putusan dari pengadilan karena putusan praperadilan ini bersifat final dan mengikat,” tegas Ramces saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai persidangan.

Ramces menambahkan, kepatuhan institusi penegak hukum terhadap putusan peradilan menjadi tolak ukur penting dalam perlindungan hak-hak warga negara.

Sementara itu, perwakilan dari Balai Gakkum Kehutanan Sumatera yang hadir mendampingi jalannya persidangan enggan memberikan komentar terkait langkah hukum selanjutnya maupun proses eksekusi pengembalian barang bukti tersebut.

Perkara ini bermula saat HS Bancin mengemudikan truk yang mengangkut kayu hasil hutan dari wilayah Provinsi Aceh dengan tujuan pengiriman menuju Kota Binjai, Sumatera Utara.

Saat melintas di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada 23 Juli 2026, kendaraan tersebut dihentikan oleh personil dari Balai Gakkum Kehutanan Sumatera. Petugas menduga pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Penatausahaan Hasil Kayu (PUHH) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kehutanan, sehingga petugas melakukan penyitaan terhadap kendaraan beserta muatannya.

Merasa tindakan penyitaan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, pihak HS Bancin melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan uji keabsahan penyitaan melalui mekanisme praperadilan di PN Lubuk Pakam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penyitaan.

Dalam praktik hukum tindak pidana kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib memenuhi legalitas formal dalam penyitaan, termasuk izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kegagalan dalam pemenuhan prosedur formal tersebut menjadi dasar bagi hakim praperadilan untuk membatalkan tindakan penyitaan demi hukum.

Comment