Medan, mediatribunsumut.com
Katanya prediktif, responsibilitas, transparan berkeadilan ( Presisi ), kenyataannya bulan Juni nanti, 1 tahun pengaduan masyarakat ( dumas ) soal bos judi tak kunjung diproses Polda Sumatera Utara ( Sumut ).
Tidak seindah yang dibayangkan, komitmen polri presisi sepertinya berlaku bagi warga yang memiliki uang banyak, penegakan hukum berada diurutan terakhir, apa lagi terkait bos judi, seperti sulit tersentuh hukum, tujuh hari lagi,satu tahun sudah dumas disampaikan ke Polda Sumut,namun sampai ini ( 25/05 ) hasilnya nol.
Demikian dituturkan Mahmud Nasution warga Padang Sidimpuan, jauh jauh datang ke Polda Sumut tepatnya ke bagian Jatanras unit V mempertanyakan perkembangan pengaduannya, namun yang didapatnya kekecewaan.
Pengaduan seolah dipeti – eskan, sebab diawal dumas Ipda Hamdan berjanji akan datang ke Padangsidimpuan, kenyataannya hanya janji janji, beragam alasan dibuat.
( 25/05 ) Hamdan dengan enteng menjawab maaf bang, saya sedang mengurus hewan kurban, ujar Mahmud membacakan WhatsApp sang penguasa di unit V.
Bayangkan, sampai akhir Mei 2026, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ( SP2HP ) dumas pun belum ada, jadi kesimpulan sementara dumas dugaan bos judi yang kini menjadi anggota DPRD Padangsidimpuan seolah dianggap tidak ada, ungkapnya.
Jadi jangan salah kami, tudingan ini dialamatkan kepada Polda Sumut, faktanya inilah yang dialami warga yang merindukan penegakan hukum, sebutnya.
Memang kita menyadari, untuk biaya operasional pihak penyidik untuk turun ke Padangsidimpuan tidak ada, seperti bahasa masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum, bila tidak diberikan uang jalan, jangan harap pihak penyidik mau bergerak, tandasnya.
Kendati itu adalah tugas polisi, namun karena disinyalir sudah dekradasi integritas, akhirnya rupiah menjadi barometer atau ukuran diproses atau tidaknya kasus bos judi itu, tegasnya.
Sepertinya, untuk predikat Sumut, bila tidak heboh secara nasional, bukan Sumut namanya, belakangan ini, ” Siti Mawarni “ yang sudah menggema se – antero Indonesia, namun Polda Sumut sepertinya tidak merasa malu, masyarakat Sumut tidak bisa berharap banyak untuk penegakan, mungkin tebang pilih menjadi trend di Polda Sumut, tutupnya.
( S ).
