MEDAN, MEDIATRIBUNSUMUT.COM – Gelombang protes terkait jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memuncak di ibu kota provinsi. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan menggelar aksi unjuk rasa jilid II tepat di depan gerbang Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (29/6/2026).
Aksi turun ke jalan ini menjadi panggung kritik terbuka dari para aktivis mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labusel di bawah kepemimpinan bupati saat ini selama dua tahun terakhir yang dinilai minim prestasi.
Dalam tuntutannya, massa menilai masih banyak persoalan pelik di Labusel yang harus segera dievaluasi total oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Mulai dari urusan kesejahteraan masyarakat yang dinilai jalan di tempat, tata kelola APBD yang dituntut harus lebih transparan dan akuntabel, hingga sengkarut proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Labusel yang didorong agar dilaksanakan secara terbuka berdasarkan sistem merit.
Titik paling krusial yang memicu amarah mahasiswa adalah kebijakan penentuan skala prioritas anggaran oleh pemerintah daerah yang dianggap melukai hati masyarakat bawah.
“Disaat efisiensi anggaran ini kenapa pemkab labusel sanggup memberikan dana hibah kurang lebih 25 m untuk pembangunan mako polres labusel sedangkan infrastruktur yang lebih layak masih banyak yang perlu dianggarkan, tidak jauh jauh kantor opd dilabusel saja ada yang beberapa masih sistem kontrak, kenapa anggaran abpd atau dana hibah itu tidak dilayangkan kesana saja,” cecar Amiruddin Siregar S.H, selaku Koordinator Umum Gabungan Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Selatan dengan nada lantang.
Melihat kondisi daerah yang dinilai kian memprihatinkan tersebut, Aliansi Mahasiswa mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi rapor kinerja Bupati Labuhanbatu Selatan beserta seluruh jajarannya.
Tuntutan panas dari anak-anak Labusel ini diterima langsung oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib. Di hadapan para demonstran, Muhammad Suib membubuhkan tanda tangan pada surat tuntutan sebagai bukti penerimaan resmi sekaligus komitmen tegas yang akan disampaikan langsung ke meja Gubernur.
Suib juga memberikan respons interaktif yang cukup menyita perhatian massa aksi. “Apakah perlu bapak gubernur yang langsung memanggil beliau,” ucap Muhammad Suib tegas di tengah audiensi.
Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa tidak akan dipetieskan, melainkan segera diteruskan kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Mendengar hal itu, Aliansi Gabungan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan menegaskan tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka berjanji akan terus mengawal ketat proses tersebut hingga melahirkan langkah nyata di lapangan atas berbagai persoalan yang disampaikan.
Keputusan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Labusel di tengah gelombang efisiensi anggaran terus menuai polemik panjang. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, Labusel dinilai masih memiliki beban besar dalam membenahi berbagai infrastruktur publik yang langsung menyentuh masyarakat bawah, seperti akses jalan antardesa dan fasilitas kesehatan dasar.
Kenyataan bahwa sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di internal Pemkab Labusel sendiri masih menyewa atau mengontrak gedung milik pihak ketiga memperlihatkan adanya salah urus dalam penentuan skala prioritas aset daerah. Alih-alih merampungkan kemandirian fasilitas operasional pelayanan birokrasi daerah, pemkab justru memprioritaskan bantuan dana segar ke instansi eksternal vertikal, yang menurut mahasiswa menjadi preseden buruk bagi transparansi pengelolaan tata kelola APBD.
